Bung Imam

Calo-Calo Haji

2010-12-19T12:30:00.000+07:00

Majalah Historia

BERKOEMPOEL, kelompok warga Cilegon, melayangkan sebuah surat protes pada Gubernur Jenderal di Batavia. Isinya soal kongkolikong Johanes Gregorius Marinus Herklots alias J.G.M. Herklots, bos agen perjalanan haji The Java Agency, dengan Wedana Cilegon bernama Entol Goena Djaja. Untuk menjaring jamaah haji sebanyak-banyaknya, perusahaan haji itu menggunakan jasa pejabat lokal dan keluarga mereka sebagai tenaga pemasaran. Hadiahnya: pejabat itu plus keluarganya diberi tiket gratis ke Mekah.

Tergiur dengan tiket haji gratis, para pejabat ini memakai kekuasaannya: memaksa rakyat yang hendak pergi haji untuk menggunakan perusahaan Herklots. Yang tak menggunakan perusahan itu, ditahan pas-nya (izin jalan, semacam paspor). Karena takut terhadap penguasa, dengan terpaksa banyak orang naik kapal Herklots sesuai perintah.

Dengan kongkolikong macam ini, pada musim haji 1893, Herklots berhasil menjaring lebih dari 3.000 jamaah dari, menurut J. Vrendenbregt dalam The Haddj merujuk data Indisch Verslag, keseluruhan jamaah yang berjumlah 8.092 orang.

Gubernur Jenderal, yang sudah menerima banyak keluhan soal kebusukan agen haji milik J.G.M Herklots, menerima surat ini pada pertengahan Juni 1893. Isinya, sebagaimana dikutip dari buku Berhaji Di Masa Kolonial karya Dien Majid, antara lain: “...semoea toeroet Entol Goena Djaja soedah berdjanji sama itoe toean agen Herklots, dia poenya anak (Entol Hadji Moestafa) dan mertoea (Hadji Karis) pegi di Mekkah dengan pordeo tida bajar ongkos kapal, makan dan minoem djoega pordeo dan djoega misti dapat kamar, tapi banjak sekali orang-orang jang dari district Tjilegon tida seneng menoempang di itoe kapal/agen toean Herklots, melaenkan dia orang takoet sama Kapala District Tjilegon Wedana Entol Goena Djaja...”

Gubernur Jenderal juga menerima somasi dari Konsul Belanda di Jedah tentang pungutan liar yang dilakukan agen haji Herklots. Jamaah harus membayar tiket pulang yang telah ditetapkan f.95 plus f.500 sebagai jasa bagi Herklots. Konsul memohon Gubernur Jenderal supaya mendeportasi Herklots dan mengadili kejahatannya. Meski perbuatan Herklots dikategorikan melanggar hukum tapi Gubernur Jenderal tak punya wewenang untuk mendeportasi Herklots.

Menurut Dien Majid, Konsul Belanda di Jedah lantas melobi Gubernur Jedah Ismail Haki Pasha supaya mendeportasi Herklots. Pasha tak bisa mengabulkannya dan bilang, “Herklots di sini hanya sibuk bekerja untuk melaksanakan penanganan keagamaan.”

Usaha keras Konsul untuk mendeportasi dan mengadili Herklots tak mempengaruhi bisnis haji Herklots secara keseluruhan. Herklots masih leluasa menjaring calon haji dan menebarkan tipu-tipu yang lebih parah.

Pengalaman R. Adiningrat, residen Cirebon, bisa jadi contoh. Laporan Residen Cirebon tanggal 10 Juli 1893, sebagaimana dikutip Dien Majid, menyebutkan pengalaman buruknya menggunakan agen Herklots. Saat membeli tiket, Adiningrat dilayani oleh W.H. Herklots, adik J.G.M. Herklots. Adiningrat musti membayar f.150 plus premi f. 7,50 per kepala; lebih mahal dari tarif pemerintah sebesar f.110. Padahal di reklamenya, Herklots menawarkan harga lebih murah: “Harga menoempang f.95 satoe orang troes sampai di Djeddah dan anak-anak oemoer dibawah 10 taoen baijar separo harga, anak yang menetek tidak baijar.”

Sialnya lagi, menjelang tanggal keberangkatan haji, W.H. Herklots kabur duluan dari Cirebon dan dia berangkat ke Jedah menggunakan kapal De Taroba.

J.G.M. Herklots dan teman Arabnya, Syekh Abdul Karim, “penunggu Kabah”, juga menipu pihak berwenang Mekah dan memanfaatkan mereka untuk menjaring jamaah haji yang hendak pulang ke Hindia Belanda. Herklots memakai identitas palsu untuk bisa masuk Mekah, yakni Haji Abdul Hamid, pribumi Hindia Belanda beragama Islam. Identitas baru ini perlu karena orang-orang non-Muslim tak diperkenankan masuk Mekah.

Herklots menggunakan identitas palsu ini untuk mengajukan pinjaman pada Syarif Mekah. Syarif Mekah bersedia memberi pinjaman f.150.000 dengan dua catatan. Pertama, di kantor Herklots ditempatkan dua jurutulis Syarif Mekah, yang bertugas mengawasi kegiatan kongsi, terutama jumlah jamaah. Setiap sore mereka mengambil keuntungan sesuai perjanjian yang disepakati. Kedua, di pihak lain, para syeikh kepercayaan Syarif Mekah membantu Herklots mencari jamaah yang telah selesai menunaikan ibadah haji untuk pulang ke tanah air.

Dengan kesepakatan ini Herklots mendapat perlindungan. Dan dengan bantuan para syeikh, dia bisa leluasa menjaring para jamaah yang hendak pulang sementara agen-agen haji lain susah-payah mendapatkannya.

Di Mekah, para “Haji Jawa”, sebutan untuk jamaah haji Hindia Belanda, dipaksa naik kapal api dari agen Herklots. Supaya tak pindah ke kapal lain, mereka diwajibkan membayar tiket sejak di Mekah.

Jamaah haji yang telah membayar mahal ini dibuat terlantar saat menunggu tanpa kepastian kapan kapal carteran Herklots dari Batavia datang. Mereka menunggu di tenda-tenda di lapangan terbuka tanpa fasilitas memadai.

Para jamaah, yang kehabisan duit itu, mengadukan perlakuan buruk Herklot pada konsulat Belanda di Jedah dan bikin konsulat Belanda geram. Mereka memaksa Herklots mengembalikan uang tiket tanpa harus menunggu kapal carteran. Herklots bersedia mengembalikan separo dari harga tiket, 31 ringgit. Selain keluhan keterlambatan dan penelantaran, banyak jamaah haji mengeluhkan fasilitas kapal pengangkut jamaah. Majid menulis, kapal Samoa yang dipakai Herklots tak dirancang sebagai kapal penumpang. Akibatnya, dek atas dan bawah penuh penumpang dengan ventilasi yang buruk. Banyak penumpang jatuh sakit.

Majid juga mengutip kesaksian Sin Tang King, gelar raja muda Padang yang berganti nama menjadi Haji Musa, salah seorang penumpang kapal, “Sampai di Djeddah saja liat ada banjak kapal tetapi tiada kapal boleh kami naik di lain kapal hanja misti masok kapal Samoa, dan kapal lain sewanya tjoema 15 ringgit ada djoega jang 10 ringgit djikaloe orang maoe naik di lain kapal oewang jang telah dibajar di Mekkah itoe ilang sadja. Satoe doewa orang jang ada oewang dia tiada perdoeli ilang oewangnja 37 ringgit itoe dia sewa lain kapal, sebab di kapal Samoa tiada bisa tidoer dan tiada boleh sambahjang karena semoewa orang ada 3.300 (sepandjang chabar orang) djadi bersoesoen sadja kami jang tiada oewang boewat sewa lain kapal...”

Kapal Samoa berangkat menuju Batavia pada 7 Agustus 1893 dan transit semalam di Aden. Setelah berlayar dua hari dari Aden, menurut kesaksian Si Tang Kin, tepat hari Selasa sekira pukul 17.00 Samoa dihajar badai dahsyat. Kapten kapal tak memberi tahu akan datangnya badai sehingga pintu terbuka dan orang-orang di kapal riuh, berhimpit-himpitan dengan peti, hingga ada yang kepalanya pecah, putus kakinya, atau terhempas ke laut. Dalam satu malam, seratusan orang tewas. Mereka dibuang begitu saja ke laut tanpa disembahyangkan atau dikafani. [IMAM SHOFWAN]

Bersambung di Haji Singapura

Haji Singapura

2010-12-19T12:14:00.002+07:00

Majalah Historia

Sambungan Calo-calo Haji

Si Gapoeng, perempuan Melayu yang berganti nama Halimatusa’diyah setelah hajjah, juga menumpang kapal Samoa, kapal carteran J.G.M. Herklots saat pulang ke tanah air. Kala badai menghajar Samoa pada 14 Agustus 1893, dia selamat namun harus kehilangan suami dan harta bendanya, antara lain satu peti besar berisi pakaian, 21 karung goni berisi perbekalan, dan uang tunai sebesar f.150. Dalam kesaksian yang disimpan di Arsip Nasional RI sebagaimana dikutip Dien Majid, dia berkisah:

“...Kira-kira soedah 7 hari berlajar satoe malam dapat angin besar sampei hampir-hampir terbalik kapal itoe dan ajer masuk kadalam kapal sampai pagi-pagi di tjari saja poenja laki tiada lagi dan barang-barang saja itoe joega semoea soedah habis roepanja djatoeh masok laoet sama laki saja barang dan oewang saja jang habis itoe ada kira-kira f.150 bersama-sama pekirim orang djoega tjoema tertinggal badan saja sadja dengan sehelei badjoe jang soedah robek-robek begimana.”

Untuk makan di sisa perjalanan 42 hari, setelah badai, dia mengandalkan belas kasihan dari penumpang lain, “Dari makanan selama dalam kapal djikaloe ada orang jang soedah dapat nasi jang ada kasihan dia beri sedikit-sedikit baharoe saja makan, kalo tiada kasihan orang-orang itoe tiadalah saja makan.”

Kritik keras terhadap kapal-kapal carteran Herklots datang dari agen-agen haji pesaingnya seperti agen pelayaran Nederland, Borneo Company Limited, Rotterdam Lloyd dan Ocean, Firma Gellatly Henkey Sewell & Co, Firma Aliste, Jawa & Co. Agen-agen haji ini tergabung dalam wadah: Kongsi Tiga.

J.G.M. Herklots dan Kongsi Tiga adalah agen-agen haji generasi pertama yang dilibatkan pemerintah Hindia Belanda dalam pengurusan ibadah haji setelah melonjaknya jumlah jamaah haji tahun 1893. Di bagian dua Indisch Verslag dicatat jumlah jemaah haji tahun itu sebanyak 8092 jamaah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6841 jamaah.

Dalam surat protesnya kepada Menteri Luar Negeri Nederland, Rotterdam Lloyd and Ocean mengatasnamakan agen-agen haji yang tergabung dalam Kongsi Tiga menuduh Herklots tak paham undang-undang kapal penumpang pribumi yang termaktub dalam Native Passagers Ships Act 15 Febuari 1884.

Surat yang emosional ini menyindir dengan mengatakan: seluruh orang Belanda di mana pun dia berada pasti memahami Peraturan ini. Pokok utama yang dipersoalkan Lloyd adalah kapal Samoa, yang dicarter Herklots untuk pemulangan jamaah, adalah kapal pengangkut batubara dan tidak dirancang sebagai kapal penumpang.

Dua persyaratan dalam Passagers Ships Act yang dilanggar Herklots, pertama: Kapal yang memiliki berdek kayu yang dibolehkan mengangkut jamaah. Untuk tiang tiap dek harus terbuat dari besi. Seluruh dek harus ditutup kayu. Kedua: para jamaah yang berada di dalam kapal tujuan Hindia Belanda itu harus cukup mendapat kayu bakar dan tidak melebihi jumlah penumpang.

Parahnya lagi, Samoa tanpa dilengkapi kayu pembatas pada seluruh dek dan kuat dugaan bahwa kapal Samoa ini kelebihan muatan. Lloyd minta Menteri Luar Negeri segera mengambil tindakan terhadap Herklots atas pelanggaran-pelanggaran itu.

Tahun 1893 memang bukan tahun yang mujur bagi agen-agen haji dari Kongsi tiga. Kapal-kapal mereka hanya bisa mengangkut sedikit jamaah yang hendak pulang ke Hindia Belanda. Kapal api Drenta milik Rotterdamsche Lloyd yang bisa memuat 830 penumpang hanya mengangkut 115 jamaah. Sementara kapal Lyilops milik Ocean Line hanya mengangkut 22 jamaah. Kapal Sentor milik Ocean hanya memuat 268 penumpang. Bahkan kapal Sunda milik Nederlandsche Lloyd yang menggratiskan biaya angkut barang dan hanya bertarif f.14, hanya mampu menjaring 100 penumpang, padahal kapasitasnya 614 penumpang.

Martin van Bruinessen dalam tulisannya “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji” mencatat, orang Nusantara punya minat tinggi untuk pergi haji. Pada akhir abad ke-19 jumlah jamaah haji Nusantara berkisar antara 10-20 persen dari seluruh jamaah haji asing. Angka melonjak, sebagaimana data Indisch Verslag, hingga 50 persen, menjadi 28.427 jamaah dari total 56.855 jamaah pada musim haji 1913/14.

Perangsangnya adalah status sosial yang tinggi yang akan diperoleh sepulang haji ditopang hasil panen yang melimpah pada tahun-tahun tertentu. Ibadah yang butuh modal besar ini tak hanya merangsang golongan atas begitu pula golongan bawah. Mereka yang punya pertanian luas membayar dengan hasil panen, sementara yang pertaniannya sempit menabung berpuluh-puluh tahun.

Pangeran Aria Ahcmad Djajadiningrat, asisten wedana Cilegon dalam buku Herinneringen van Pangeran Achmad Djajadiningrat mencatat saat-saat wawancara calon haji yang mengajukan pas-haji. Ketika seorang calon haji diminta untuk menunjukkan uang sebesar f.500, sebagaimana disyaratkan untuk mendapat pas-haji, dia bilang perlu dua hari untuk bisa menunjukkan uang tersebut.

“Uang sejumlah itu semua terdiri dari sen yang ia tanam pada berbagai tempat dalam kebun dukunya. Ia harus menggali terlebih dahulu uang itu. Selanjutnya, ia harus mempunyai sebuah gerobak untuk mengangkut uang itu dari desanya ke tempat tinggal saya dan dari sana ke Cilegon untuk sedapat mungkin uang ditukar dengan uang perak atau uang kertas.”

Belakangan diketahui, calon haji ini bekerja sejak muda sebagai penjual kayu bakar dan menabung 5-10 sen per hari dari penghasilannya yang hanya 15-20 sen. Setelah 25 tahun tabungannya mencapai 50.000 sen atau f.500.

Banyak pula yang menjual tanah dan sebagian lagi nekat berhutang untuk bisa berangkat haji.

Agen perjalanan haji menangkap fenomena tersebut sebagai peluang usaha yang menggiurkan. Agen-agen haji ini melakukan berbagai cara untuk merayu, dengan berbagai kemudahan, para jamaah. Salah satunya memberikan pinjaman pada jamaah yang tak berduit –sering disebut arme pelgrims alias haji miskin.

Pinjaman diberikan berdasarkan kontrak dengan jaminan dibayar dengan tanah atau bekerja. Dengan perjanjian ini agen-agen haji meraih keuntungan karena memperoleh banyak tanah subur di Banten dan pekerja yang bisa dibayar murah.

Tajuddin Brother, sebuah agen yang fokus pada peminjaman biaya haji dan juga adviseur Kongsi Tiga, contohnya. Setelah musim haji 1925/1926, agen ini memperoleh sejumlah tanah pertanian subur di Banten sebagai tebusan atas hutang biaya haji yang waktu pengembaliannya lewat. “Ini mengakibatkan pemiskinan para haji setelah dari Makkah karena kehilangan sumber kehidupan utama,” tulis Vredenbreght dalam bukunya The Haddj.

Agen-agen haji di Kongsi tiga, di berbagai referensi haji di masa kolonial, terkenal bagus pelayanan kapalnya. Namun mereka terlibat dalam penyediaan biaya haji yang tak punya duit ini. Agen-agen haji ini biasanya bekerjasama dengan para syekh.

Bagi mereka yang berhutang dengan calo haji dan tak punya tanah untuk menebus utang biasanya membayar dengan bekerja atau jadi onderneming di perkebunan sawit milik Fa. Assegaf, seorang syekh Arab di Singapura yang sering merekrut jemaah haji untuk disalurkan pada agen-agen haji tertentu, di Deli, Semenanjung Malaya, dan Singapura hingga utang mereka lunas. Mereka yang berangkat ke Mekkah atau kembali dari haji dengan terlebih dahulu bekerja di Singapura, sesampainya di tanah air biasa mendapatkan julukan “Haji Singapura.” [IMAM SHOFWAN]

Kembalikan Bakrie Award!

2010-07-06T11:22:00.007+07:00

Surat terbuka untuk para penerima Bakrie Award*)

Bapak dan Ibu penerima Bakrie Award,

Bapak dan Ibu tentu mengikuti berita-berita Lumpur Lapindo yang, hingga kini, aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap harinya. Melumpuhkan 19 Desa dari tiga kecamatan; Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. Menyebabkan 14.000 KK kehilangan kehidupan normal mereka, menenggelamkan 33 sekolah dan 6 pondok pesantren menelantarkan murid-santrinya. Menyebabkan 15 orang meninggal, karena ledakan pipa gas yang disebabkan penurunan tanah setelah semburan dan 5 orang meninggal akibat gas beracun. Lumpur ini juga telah menyebabkan penyakit saluran pernafasan meningkat pesat di desa-desa tersebut.

Untuk semua kehilangan itu PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya memberikan ganti-rugi dengan membeli tanah, rumah, dan sawah para korban. Itupun yang menurut peraturan presiden selesai dalam dua tahun setelah bencana, hingga kini, baru 60 persen korban yang telah menerima ganti rugi ini.

Tak ada ganti rugi soal kesehatan, pendidikan, sosial, dan pencemaran lingkungan.

Saya yakin juga kalau Bapak dan Ibu tahu kalau Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa berbuat banyak untuk menekan Abu Rizal Bakrie supaya segera menyelesaikan tanggungjawabnya. Bahkan dalam revisi Perpres terbarunya SBY justru membagi tanggungjawab Lapindo dengan membebankan pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta pada kas negara dan kas negara juga membayari semua tanggung jawab sosial selain tanah-sawah-rumah.

Di ranah hukum; gugatan perdata yang diajukan YLBHI maupun banding yang diajukan Walhi, kalah di pengadilan dan tuntutan pidananya pun dihentikan. Di ranah politik; Kami yakin Bapak dan Ibu juga tahu, karir politik Bakrie kian mencorong dengan memenangi bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dan bahkan menggusur Sri Mulyani dan Bakrie juga menjadi ketua harian partai koalisi dan semua orang tahu posisi itu sama dengan posisi wakil presiden bayangan. Bahkan lebih.

Perusahaan-perusahaan Bakrie diduga banyak melakukan penggelapan Pajak. Akhir 2009, Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak dari tiga perusahaan tambang Bakrie PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resaurces Tbk., PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan ini, diduga tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Total tunggakan pajak tiga perusahaan ini hingga Rp 2,1 triliun, dengan rincian: KPC Rp 1,5 triliun, PT Bumi Rp 376 miliar, PT Arutmin Rp 300 miliar.

Bapak dan Ibu juga pasti tahu, orang-orang dekat Bakrie seperti Andi Alfian Mallarangeng, kini melenggang menuju kursi Partai Demokrat 1 (meskipun akhirnya kalah) dan Yuniwati Teryana, vice president External Relation Lapindo Brantas, Inc, Gesang Budiarso, Anggota Dewan Komisaris MLJ, dan Bambang Prasetyo Widodo, direktur operasional MLJ, mengincar posisi bupati Sidoarjo.

Kami juga yakin Bapak dan Ibu tahu, bagaimana pemerintah Jawa Timur juga patah arang dan menyerah menangani kasus Lapindo dan yang lebih parah, pansus DPRD Sidoarjo bahkan tak punya inventaris data aset pemerintah kabupaten yang tenggelam dalam lumpur. Dan setelah empat tahun bencana lumpur ini, baru kemarin (20/6/2010), pansus mendesak pemerintah kabupaten untuk menginventarisir aset-aset tersebut dan meminta ganti rugi pada Lapindo.

Bisa dibayangkan betapa mengerikan, akibatnya, kalau Jawa Timur dipimpin oleh orang-orang Bakrie.

Kami juga yakin, Bapak dan Ibu tahu, kalau Bakrie juga memodali banyak media (online, cetak, TV) dan media-media ini tidak membicarakan keburukan Bakrie dan serempak mendorongkan opini bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogjakarta 26 Mei 2006. Opini ini dibantah dengan lantang oleh para geolog internasional dalam pertemuan ilmiah para geolog di Capetown, Afrika Selatan. Dari 42 geolog yang hadir, hanya 3 orang, yang menyatakan hubungan lumpur dengan gempa. Tentu Bapak dan Ibu juga tahu, dua dari tiga orang orang itu punya hubungan khusus dengan Lapindo. Semua ini adalah kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik.

Tak hanya itu, media-media ini juga memberitakan pernyataan-pernyataan Bakrie bahwa persoalan-persoalan lumpur Lapindo telah kelar, para korban sudah mendapatkan ganti rugi dan sudah mendapatkan rumah, dan keluarga Bakrie sudah mengeluarkan Rp. 6,2 triliun untuk menangani kasus ini. Mereka mengutip pernyataan-pernyataan ini bulat-bulat tanpa melihat bahwa masih banyak korban yang mengungsi, rumah-rumah yang diberikan masih bermasalah sertifikatnya, rel-rel kereta api belum diganti, sungai dan laut Porong yang tercemar dan rusak, tambak-tambak, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang semua rusak dan belum diganti.

Sebagai intelektual yang punya tanggungjawab sosial, pertanyaan kami, kenapa Bapak dan Ibu tak menyuarakan kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik ini? Saya lantas mencari alasan kenapa Bapak dan Ibu melakukan hal itu dan ketemu dengan Bakrie Award, penghargaan tahunan yang diberikan keluarga Bakrie pada intelektual-intelektual Indonesia, dan Bapak dan Ibu telah menerima hadiah yang kian tahun kian bertambah jumlah penerima dan nominal handiahnya.

Kami curiga dengan hadiah dari Bakrie ini Bapak dan Ibu jadi sungkan untuk mengkritik keburukan Bakrie dan membiarkan Bakrie dan kroninya menguasai negeri ini dengan tidak adil. Kecurigaan ini didasarkan pada pidato-pidato para penerima saat penerimaan penghargaan ini yang isinya memuji-muji pemberi hadiah.

Kami masih berharap pada Bapak dan Ibu untuk bisa kritis terhadap Bakrie dan membela para korban Lapindo. Caranya dengan mengembalikan hadiah Bakrie Award dan menuntut keluarga Bakrie untuk menyelesaikan tanggungjawabnya pada korban.

Penolakan tegas Romo Franz Magnis-Suseno terhadap Bakrie award dan pengembalian Bakrie award oleh Goenawan Mohamad terhadap Bakrie Award dilakukan karena mereka berdua meyakini kalau ada ketidakadilan dalam kasus Lapindo. Goenawan, dalam siaran persnya di Kedai Tempo Utan Kayu kemarin, melihat pemberian award ini terkesan menutupi yang jelek. “Pengembalian ini untuk mengingatkan jangan coba-coba menutupi yang borok dengan kebaikan," tutur Goenawan.

Para ahli geologi meyakini semburan lumpur Lapindo akan tetap aktif menyembur hingga 30 tahun ke depan dan akankah Bapak dan Ibu diam selama 30 tahun dan menunggu jumlah korban semakin banyak hingga Anda sadar ketidakadilan ini?

Jawabanya saya mohon tanyakan pada hati nurani Anda.

* Para penerima Bakrie Award:
2003: Sapardi Djoko Damono (kesusastraan) dan Ignas Kleden (sosial-budaya). BA 2004: Goenawan Mohamad (kesusastraan) dan Nurcholish Madjid (sosial-budaya) BA 2005: Budi Darma (kesusastraan), Sri Oemijati (kedokteran). BA 2006: Arief Budiman (pemikiran sosial), dan Iskandar Wahidiyat (kedokteran). BA 2007: Putu Wijaya (sastra), Sang¬kot Marzuki (kedokteran), Jorga Ibrahim (sains), dan Balai Besar Pene¬litian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang (teknologi). 2008: Taufik Abdullah, Sutardji Calzoum Bachri, Mulyanto (kedokteran), Laksamana Tri Handoko (ahli fisika), Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2009: Sajogyo (pemikiran sosial), Ag Soemantri (dokter), Pantur Silaban (sains), Warsito P. Taruno (Teknologi), Danarto (Kesusastraan).

Para Penyeru:
1. Siti Maemunah, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)
2. Andree Wijaya (Jatam)
3. Usman Hamid, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
4. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia
5. Riza Damanik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
6. Berry Nadian Furqon, Walhi Nasional
7. Taufik Basari, LBH Masyarakat
8. Doel Haris, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
9. Bambang Catur Nusantara, Walhi Jawa Timur
10. Rini Nasution, Yayasan Satudunia
11. Mujtaba Hamdi, Posko Korban Lapindo-Porong, Sidoarjo
12. Firdaus Cahyadi, Yayasan Satudunia
13. Sinung, KontraS
14. SwaNdaru, Imparsial
15. Larasati, LBH Masyarakat
16. Luluk, Jatam
17. Beggy, Jatam
18. Pius Ginting, Walhi Nasional
19. Halim, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
20. Dewi, Solidaritas Perempuan
21. Dyah Paramita, ICEL
22. Selamet Daryoni, Institut Indonesia Hijau
23. Rinda, Yayasan Satudunia
24. Hendro Sangkoyo
25. Torry Kuswardono
26. Arief Wicaksono
27. Andreas Harsono, Yayasan Pantau
28. Imam Shofwan, Yayasan Pantau
29. Don K. Marut
30. Riza V. Tjahjadi, Biotani & Bahari Indonesia
31. Teguh Surya, Walhi Nasional
32. Erwin Basrin dari Akar Bengkulu
33. Ronald Reagen dari Komkot PRP Bengkulu
34. Sofyan, Bingkai-Indonesia, Jogjakarta
35. Abdul Waidl, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta
36. Siti Nurrofiqoh, Yayasan Pantau
37. Wahyu Susilo, Infid
38. Mohammad Djauhari, KPSHK
39. Endang Prihatin, Wartawan
40. M. Zulficar Mochtar, Destructive Fishing Watch (DFW)
41. SABASTIAN E SARAGIH
42. Ruby, Asian Muslem Action Network (AMAN) Indonesia
43. Djuni Pristiyanto, Moderator Milis Lingkungan dan Milis Bencana
44. Bosman Batubara
45. Akhmad Murtajib, Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat
46. Valentina Sri Wijiyati, Koord. Div. Advokasi Penganggaran Untuk Pemenuhan Hak EKOSOB IDEA Yogyakarta.
47. Muslimin Beta, Turatea Profesional Network
48. Maria Josephine Wijiastuti, Jakarta
49. R. Yando Zakaria, fellow pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta.
50. Fahri Salam, Yayasan Pantau
51. Subagyo, LHKI Surabaya
52. AbduRahman, Tankinaya Institute
53. Chick Rini, Yayasan Leuser International
54. Rere Christanto, Posko Porong
55. Dian Prima, Posko Porong
56. Sapariah -Harsono, Wartawan
57. Indra Purnomo, freelancer

--naskah ini awalnya dimuat di rubrik opini harian Jurnal Nasinal, 25 Juni 2010 dan beberapa hari selanjutnya menjadi seruan lebih dari 30 NGO. Gambar dari: The Jakarta Post

Sheryl Mendez, Karim Fael dan Jassim Mohammed

2009-01-01T04:36:00.001+07:00

Jassim Mohammed dan Sheryl Mendez orang perhatian sama kawan. Pertengahan Desember lalu, saat Karim Fael ulang tahun, Jassim membelikan tart kotak coklat-putih plus lilin kecil dan Sheryl memberikan hadiah kecil; sebuah gantungan kunci menara eifel.

“Karim tidak suka eifel, karena dia orang Italia,” kata Jassim dan saya tidak percaya. Jassim hendak bikin kejutan kecil.

Ketiganya adalah wartawan freelance, Jassim dari Irak, Karim dari Italia dan Sheryl dari Amerika. Invasi Amerika terhadap Irak pada 2003 telah mempertemukan mereka dan Irak sebagai neraka bagi wartawan telah mengukuhkan ketiganya menjadi satu tim. Cerita berjudul “A Letter From Heaven,” adalah salah satu hasil kerja bareng mereka. Cerita ini memenangkan Media-Award Every Human Has Right (EHHR-award) 2008 di Paris.

Tim ini bereuni kembali di Paris bareng dengan 29 pemenang lainnya. Kebetulan, Karim ulang tahun. Saya diajak Jassim untuk merayakannya di sebuah kafe bersama Rodrigo Tornero, dari Argentina, Fatima Monterrosa, dari Mexico dan Helene Geniez, panitia dari Internews Europe, Paris.

Kejutan kecil Jassim dimulai saat lilin dinyalakan dan diletakkan di atas tart bersebelahan dengan menara eifel kecil. Karim tak mau meniup lilin karena ada eifelnya dan setelah semua teriak tiup, Karim tak bisa menolak. Busss, semua tepuk tangan sambil menyanyi Happy Birthday. Setelah itu, Fatima dan Rodrigo menyanyikan versi Spanyolnya Happy Birthday, disulul versi Prancis oleh Geniez dan versi Arab oleh Jassim. Saya tak punya pilihan lain selain menyanyikan versi Indonesianya.

Wine, bir dituangkan di gelas. Masing-masing mengucapkan bersulang dengan bahasa mereka dan saya pakai werr, khas Porong. Setelah menghabiskan bir pertamanya Jassim lebih banyak ngomong. Karim tampak senang.

“Ini, mungkin, akan jadi ulang tahun terbaik saya,” tutur Karim, “terima kasih.”

Sambil minum dan ngobrol, malam itu, ada seorang kawan Rodrigo yang gabung bersama. Dia membawa beberapa majalah mahasiswa bahasa Prancis L’’Amiante. Saya beli satu karena ketularan Karim yang juga membelinya. Karim suka dengan kartun-kartun di majalah itu, “It's briliant,” komentarnya pendek. Saya suka salah sebuah di antaranya; sebuah gambar anak sekolah duduk di depan komputer dengan gambar orang bercinta dilayarnya. Judulnya Bahasa Prancis dan saya tidak mudeng, menurut terjemahan kasar Karim, Tak Ada Acara Yang Baik di Televisi, dan anak digambar itu bilang, “untung ada internet.”

Karim juga menunjukkan pada saya sebuah buku tipis yang cantik. Di halaman muka tertulis SGMN dengan tulisan kecil dibawahnya, navigating space between home and exile.

"Harganya 5 dolar, tapi untuk kamu gratis, tapi musti dibaca." kata Karim.

Di halaman awal ditulis Karim bertanggungjawab atas graphics dan layout. Sheryl sebagai editor dan Jassim sebagai contributor dan collaborator. Rangkain tulisan soal pengungsi Irak inilah yang memenangkan EHHR Award; satu kisah tentang wartawan yang mencari hidup dari Irak ke Stockholm dan seorang anak perempuan 11 tahun yang dipaksa melacur.

Dari buku kecil inilah saya tahu pedihnya hidup wartawan di Irak. Yakni dari tulisan Jassim; A Letter From Heaven. Tulisan yang penuh dengan kalimat tanya ini mengacak-acak emosi saya saat membacanya. Ceritanya tentang kehidupan seorang wartawan Irak mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Untuk menyelamatkan nyawa keluarganya dia harus keluar dari negeri kelahirannya dan mencari suaka di Stockholm, Swedia. Tempat dimana keterasingan baru mendera. Tokoh dalam cerita itu adalah Jassim sendiri.

Untuk pembuka, Jassim menggambarkan keadaannya di Irak dengan mengajukan beberapa pertanyaan; Di negara anda, saat ada orang mati di jalan, apakah orang peduli? Di negara anda, apakah orang dibunuh gara-gara menenteng uang 100 dolar? Di negara anda apakah orang dibunuh karena punya mobil bagus? Atau karena dia manajer? Dokter? Atau karena mereka bahagia? Bahagia dalam hidupnya? Di negara saya, anda tidak tahu siapa kawan anda; tak tahu siapa musuh anda? Anda berjalan dan anda tidak tahu kapan anda mati dan untuk alasan apa. Tiap pagi kami pergi bekerja dan mengucapkan ‘selamat tinggal’ pada keluarga kami. Kami meninggalkan rumah dan mereka yakin bahwa anda mungkin takkan kembali. Lalu mereka bilang “hati-hati.” Tiap hari mereka mengingatkan anda untuk hati-hati. Masalahnya anda tidak tahu berhati-hati dari apa?

Kisahnya mengalir, menuturkan bagaimana kehidupan Jassim, interaksinya dengan orang-orang sekitarnya, lalu keadaan keluarga sampai dia dipaksa untuk keluar dari Irak atau dia sekeluarganya akan dibunuh. Jassim dituduh mata-mata Barat karena pekerjaannya sebagai wartawan.

Tahun 2007, akhirnya Jassim mendapat suaka di sebuah penampungan Stockhom, Swedia. "Di Swedia semua mahal, kami terpaksa bikin roti sendiri, karena tak mampu membelinya." tulis Jassim, "Kalau mau merokok, kami beli dari toko Arab yang harganya separuh lebih murah. Kami tak mampu beli tiket bis untuk jalan. Sehari-hari kami hanya berjalan-jalan sekitar satu kilo meter persegi dari tempat tinggal kami."

Keterasingan baru muncul, Jassim menggambarkannya dengan sangat baik di akhir cerita. Kalimatnya kira-kira begini; Bayangkan saya telah bebas dari penjara dan saya sadar saya belum bebas; saya hanya pindah sel tanpa tahu sebelumnya. Tiap hari pikiran menyempit, tiap hari saya lihat wajah orang-orang sekitar kosong. Terlalu lama tanpa keluarga, tanpa sesuatu yang biasa mereka lakukan. Terlalu mahal untuk menelpon ke rumah; kami kehilangan banyak uang untuk telepon, kami kehilangan banyak untuk telepon. Kebosanan membunuh anda; ini telah membunuh orang-orang sekitar saya. Saya yakin suatu hari akan membunuh saya. Semuanya asing di sini, semuanya. Jalannya, bahasanya, bagaimana mereka melihat dan berprilaku, bagaimana mereka memperlakukan saya. Hanya orang-orang asing yang kini saya lihat.

Kafe tutup jam satu dini hari, dan saat kami berkemas hendak meninggalkan pesta, Mary Fianko, dari Ghana, dan Shani Simba Russeu, dari Lebanon, datang. Karim lantas mengajak untuk mencari tempat baru untuk melanjutkan pesta. Di perjalanan tiba-tiba Jassim lari, dan kami menunggu kedinginan. Setelah satu jam tak tahan dingin, saya tanya Sheryl kemana Jassim pergi? Sheryl juga tak tahu kemana. Mungkin dia mabuk.

“Dia Muslim yang baik. Dia tak pernah minum bir sebelumnya,” kata Sheryl.

Lumpur Juga Rusak Sekolah-Sekolah

2008-10-02T17:29:00.002+07:00

Biasanya Umi Sa’diyah (17 tahun) berangkat sekolah dengan Ayu Anita. Keduanya bersahabat, rumah mereka di dusun Renokenongo, Porong, bersebelahan. Sekolah mereka juga sama. Tak jauh dari desa mereka. Biasanya, keduanya berangkat boncengan naik sepeda jenki punya Umi.

Perkawanan mereka retak sejak bencana lumpur Lapindo, dua tahun setengah tahun lalu. Desa mereka terendam lumpur dan mereka ikut orang tua mereka mengungsi di Pasar Baru, Porong. Jaraknya dari sekolah sekira 2 kilo.

“Saat di desa, kita hanya butuh sepuluh menit ke sekolah,” tutur Umi.

Umi kelas III Madrasah Aliyah (MA) Khalid bin Walid sedang Ayu yang lebih muda masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (MTs). Berangkat sekolah dari pengungsian menjadi masalah yang berat bagi kedua siswa ini. “Ya, jaraknya jauh, naik sepeda pancal,” tutur Umi.

Jarak ini pula yang memicu rusaknya perkawanan Umi dan Ayu. Awalnya, sepeda ontel Umi rusak kemudian dia berangkat sendiri nebeng kawannya. Ayu lantas tak masuk sekolah karena ini. Dia menganggap Umi tak mau lagi berangkat bareng. Selain itu, Ayu merasa merepotkan.

Ayu dan Ibunya marah pada Umi dan sampai berhari-hari setelah itu mereka saling tidak menyapa. Setelah itu Ayu tidak mau sekolah lagi dan Umi merasa bersalah. Menurutnya, Ayu berhenti sekolah karena dia meninggalkannya.

Umi lantas menanyakan hal ini pada Ayu. Ayu menjelaskan tak punya sepeda memang jadi persoalan bagi sekolah Ayu, namun masalahnya tak hanya itu; orangtuanya juga sudah tidak mampu lagi mengongkosi sekolah Ayu.

Menurut Ali Mas’ad, kepala Madrasah Aliyah Khalid bin Walid, biaya bulanan sekolah ini digratiskan. Siswa hanya diharuskan membayar biaya semesteran sebesar Rp. 20.000 dan Orangtua Ayu tak mampu membayar biaya ini. Setelah tiga bulan mengungsi di Pasar Baru Porong Ayu akhirnya memilih untuk berhenti sekolah.

“Ayu pernah bilang pengen menamatkan Tsanawi (setingkat Sekolah Menengah Pertama), tapi mau bagaimana lagi, gak ada dana,” tutur Umi.

Umi sempat merayu Ayu supaya mau sekolah lagi namun Ayu menolak. Cita-cita yang sederhana ini berat untuk pasangan Kayat dan Mutmainah, ayah dan ibu Ayu, Kayat bekerja sebagai buruh tani dan Mutmainah adalah pedagang kupang, jenis kerang kecil. Ayu adalah salah satu dari delapan anak pasangan ini.

Mereka berdua menjadi pengangguran setelah lumpur Lapindo merendam desa Renokenongo. Ayu merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-citanya. Dia lebih memilih untuk bekerja menjadi pelayan warung kopi di kawasan Pasar Wisata, Tanggulangin. Ayu ingin membantu ekonomi keluarga.

Ayu keluar sekolah dua tahun lalu dan sekarang kondisinya makin buruk. Gedung sekolah Khalid bin Walid, tempat Ayu sekolah, sejak bulan lalu tak bisa digunakan lagi karena terendam air-lumpur.

“Ini sudah ketigakalinya dan kami menyerah karena Renokenongo sudah ditanggul,” tutur Ali Mas’ad.

Banyak siswa yang keluar sekolah karena bencana lumpur ini karena para siswa ini mengikuti orang mengungsi dari lumpur. Siswa-siswa yang masih bersekolah dipindahkan ke desa Gelagaharum menempati sebuah gudang toko bangunan Sakinah milik Christina, istri mantan kepala desa Glagaharum.

***

Di sektor pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat setidaknya ada 28 sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 33 sekolah non TK, dan dua pondok pesantren rusak akibat lumpur dan hingga saat ini tidak mendapatkan penanganan serius. Sebagian sekolah ini tutup dan sebagian masih aktif dengan nebeng ke gedung sekolah lain.

Kalau mau dicari contoh sekolah yang nebeng ini bisa banyak sekali, sebut saja: TK Ma’arif Jatirejo, Sekolah Dasar Negeri II Jatirejo, MI Ma’arif Jatirejo, MTs dan MA Abil Hasan Asazili Jatirejo, SDN I Kedung Bendo, SDN I, SDN II dan SDN III Kedungbendo serta SMP Negeri II Porong.

SMPN II Porong kini nebeng di gedung SMPN I Porong. “SMP I masuk pagi dan SMP II masuk siang,” tutur Muhammad Nuri, humas SMP II Porong.

Hampir semua aset milik SMP II hilang terendam lumpur, mulai meja-kursi, laboratorium, lapangan olah raga dan hingga buku-buku pelajaran tak banyak yang bisa di selamatkan.

“Semua sarana laboratorium, ruang guru, kelas, sirna,” tutur Kayis, Kepala Sekolah SMPN II Porong.

Tak hanya sarana yang hilang ditelan lumpur namun SMP II juga banyak kehilangan siswanya.

“Kelas tiga yang lulus (tahun ajaran lalu) hilang satu kelas. Sedang kelas tiga yang sekarang juga hilang satu kelas,” tutur Diantoro (49 tahun), bagian kesiswaan SMP II. Diantoro menjelaskan masing-masing kelas biasanya diisi 35-40 siswa.

Banyak guru yang mengeluhkan jam pelajaran sore semacam ini karena energi siswa dan pengajar sudah tinggal sisa dan membikin konsentrasi siswa dan gurunya menurun selain itu jam pelajaran juga tidak maksimal.

Waktu masuk pagi para guru mengajar 40 menit per jamnya kini harus disunat 5 menit tiap jamnya biar bisa pulang tepat jam 5 sore.

Perubahan ini banyak mempengaruhi prestasi belajar siswa dan prestasi-prestasi lainnya di bidang olah raga. Selain itu ketiadaan fasilitas semakin memperburuk prestasi belajar siswa. “Dulu Bahasa Inggris bisa praktek di Laboratorium, sekarang tidak,” tutur Kayis.

Sekolah-sekolah lain yang terendam lumpur Lapindo nasibnya lebih buruk lagi. SD Kedungbendo I, misalnya, sejak Januari 2007 nebeng di SDN I Ketapang. Jumlah siswa mereka turun drastis dari 571 siswa menjadi 87 siswa, bahkan, kelas I dan II sekarang tidak ada siswanya.

“Kelas 3 ada 28 orang, kelas 4 ada 20 karena ikut orangtuanya yang pada ngungsi, tutur Kholil (56 Tahun), guru SDN I Kedung Bendo, “kelas 5 ada 18 orang, kelas 6 ada 21 orang.”

Lapindo sebagai biang bencana ini tidak ada perhatian samasekali. Apalagi kompensasi. “Sebenarnya beberapa kali sudah ada pembicaraan dengan pihak lapindo. Tapi urusan ini adalah wewenang kepala sekolah. Tapi mereka yah ngomongnya gitu-gitu aja. Tidak ada realisasinya. Kalau mau dihitung kerugian materil dari pihak sekolah sangat banyak. Alat peraga, bangku2 sekolah, buku-buku paket program BOS, untuk buku itu saja nilainya sekitar 20 juta lebih. Belum arsip2 sekolah yang juga ikut tenggelam. Kami sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi mas. Ya sudah biar begini-begini saja.” Tutur Kholil.

Akibat luapan lumpur Lapindo SDN Kedungbendo III juga menanggung kerugian yang tak sedikit. Murid mereka yang berjumlah 553 orang sebelum luapan lumpur tersisa Cuma 30 orang setelah luapan lumpur.

Karena sekolah mereka terendam kini mereka nebeng di SD Ketapang 1 awalnya.

“Namun setelah disana juga kena luberan lumpur jadinya dipindahkan lagi ke sekolah ini (SDN. Kalitengah 1). Karena disini hanya ada 6 kelas, maka siswa dari SD kami harus masuk siang,” tutur Muslimin, salah seorang guru SDN III Kedungbendo. “Kelas I sampai empat tak ada siswanya. Sementara gurunya dulu 15 orang kini tinggal tiga orang.”

Dinas pendidikan hanya menyuruh pindah SD ketapang I tanpa berusaha mengatasi persoalan ini. Sementara Lapindo sama sekali perhatian.

Muslimin hanya menunggu tamatnya sekolah tempat dia mengajar, “pembicaraan sebenarnya sudah ada, tapi mau gimana lagi yah mas. Gak ada realisasinya. Kita sih nggak mengharapkan apa-apa. Kita juga bertahan disini untuk menghabiskan murid saja,” tandas Muslimin pasrah.

***

Syamsuddin Halim biasa dipanggil Pak Udin adalah guru muda di Madrasah Ibtida’iyyah (MI) Ma’arif Jatirejo dan Madrasah Aliyah (MA) Hasan As-Sadzili Jatirejo. Dia guru swasta di sekolah swasta yang terendam lumpur.

Honor atau biasa disebut bisyaroh Di sekolah swasta tempat Pak Udin mengajar tergantung dengan jumlah siswa yang dia ajar. Di MI Pak Udin mengajar enam jam, sebelum bencana lumpur dia mendapatkan Rp. 8000 perjamnya dan kini menjadi Rp. 6000. Total jendral dia memperoleh 36 ribu perbulan.

“Transport dan makan tidak ada,” tutur Pak Udin.

Belum lagi MI yang pindah beberapa kali sejak lumpur menyembur dan mengubur beberapa desa di beberapa kecamatan di Sidoarjo membuat dia kalang kabut.

“Pindah pengungsian, pindah ke kedung boto Masuk sore ngontrak 1 tahun, pindah ke posko Gus Dur (di pengungsian Pasar Baru Porong) Januari 2008 (hingga kini),” tutur Pak Udin.

Pak Udin mengeluhkan kwantitas siswa berkurang, “sarana ting posko (di posko) satu ruang disekat, jadi ramai, triplek setengah badan. Jadi kalau berdiri kelihatan. Bangku lipat, bangku lesehan , boten (tidak) awet, bantuan Yeni Wahid. Konsentrasi siswa terhambat kemauan belajar juga rendah. Banyak yang bolos, kelas 1; 3 orang, 7-5 orang kedungboro rata2 15 orang,” tutur Pak Udin. Yeni Wahid yang dimaksud adalah putri mantan presiden Abdurahman Wahid.

Penghasilan Pak Udin bertambah beberapa puluh ribu karena dia juga mengajar 6 jam di MA yang perjamnya Rp. 11.000. Dia mengajar Sejarah di sana.

Pak Udin menganggap kerja ini sebagai kerjaan akhirat. Ketika saya tanya apa cukup untuk kebutuhan sebulan? Dia bilang Alhamdulillah saget. [Mam, Mas]

Pembayaran Yang Tak Kunjung Lunas

2008-10-02T15:47:00.004+07:00

Berbagai kelompok korban lumpur mengalami nasib yang sama sialnya. Pasalnya, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), penanggungjawab pembayaran tanah dan bagunan milik korban lumpur yang dibikin PT Lapindo Brantas, tak juga menuntaskan tanggungjawabnya.

Kelompok-kelompok korban ini merasa dikibulin MLJ karena tidak mengindahkan kesepakatan bikinan korban lumpur dan MLJ. Salah satu kelompok kecewa ini, sebut saja, Tim 16 Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Tim 16 Perum TAS I).

Orang-orang Tim 16 ini kecewa karena pada 4 Desember lalu mereka bikin kesepakatan dengan Nirwan Bakrie, bos Lapindo Brantas sekaligus adik Menkokesra; Abu Rizal Bakrie. Isinya soal penyelesaian pembayaran 80 persen tanah korban yang telah molor berbulan-bulan. Nirwan sepakat untuk membayar 80 persen ini dengan cara dicicil.

Kesepakatan ini dicapai setelah, sehari sebelumnya (3/12), ratusan massa Tim 16 mendemo istana presiden untuk mendesak penyelesaian pembayaran 80 persen sesuai dengan Peraturan Presiden 14 tahun 2007 yang telah molor bebulan-bulan.

Karena demo ini presiden memanggil beberapa menterinya, antara lain menteri sosial Bachtiar Chamsyah, menteri pekerjaan umum-cum- ketua dewan pengarah BPLS Djoko Kirmanto, menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, menteri energi dan sumber daya mineral Purnomo Yusgiantoro, sekretaris kabinet Sudi Silalahi, Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso. Setelah 4 jam negosiasi rapat Djoko Kirmanto menyampaikan hasil rapat di muka wartawan.

"Pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu Rp 30 juta setiap bulan hingga selesai atau lunas. Bersamaan dengan jatuh tempo pembayaran itu, juga diberi uang sebesar Rp 2,5 juta untuk memperpanjang sewa kontrak rumah," ujar Djoko dalam jumpa pers seusai negosiasi.

Kesepakatan ini sebenarnya merugikan warga karena, sesuai perpres 14, seharusnya MLJ melunasi 80 persen dua tahun setelah masa kontrak selesai dan itu sudah telat lebih dari lima bulan.

Terhadap kesepakatan baru itu, menurut Djoko, Presiden minta semua pihak taat. Pembayaran tidak boleh terhenti. Bagaimana pelaksanaannya?

Ternyata melenceng dari kesepakatan. Kuslaksono, seorang korban dari Tim 16, menyebutkan dia hanya ditransfer 15 juta sehari setelah kesepakatan dan 15 Desember ditransfer lagi 15 juta. Sementara uang 2,5 juta untuk memperpanjang kontrak tidak diberikan.

"Seharusnya MLJ membayar cicilan pertama kami 32,5 juta dengan rincian 30 juta untuk cicilan pertama dan 2,5 juta untuk tambahan kontrak satu tahun lagi, akan tetapi warga hanya dicicil 15 juta, ini tidak sesuai dengan kesepakatan tertanggal 4 desember kemarin," kata Kuslaksono, "kami akan menyurati ke persiden dengan memperlihatkan kenyataan di lapangan," tambah Sulaksono.

Jika surat ini tidak ditanggapi, rencananya, Tim 16 akan berbondong-bondong ke Jakarta dengan massa yang lebih besar.

Kelompok korban lain; Geppres, gerakan mendukung perpres 14 2007, lebih buruk nasibnya dari TIM 16. Hingga kini mereka belum menerima bayaran delapan puluh persen. Kelompok ini menolak pola cicilan dalam pembayaran 80% karena ini bertentangan dengan Perpres.

Menurut Zaenal Arifin, seorang anggota Geppres dari Renokenongo, pola cicilan ini akan memnyebabkan konflik antar warga dan dalam keluarga dan membuat penderitaan baru bagi warga. Arifin mencontohkan, aset tanah yang dimiliki warga rata-rata milik beberapa orang ahli waris.

"Coba bayangkan aja jika warga harus dicicil 30juta dan hak warisnya ada 2 sampai 10 keluarga maka harus dibagi berapa? Dan memerlukan waktu berapa lama?" jelas Arifin.

Dengan kenyataan seperti itu, Suparman (52 tahun), anggota Geppres dari Jatirejo, khawatir tak bisa lagi mendapat rumah. Pasalnya uang dua puluh persen yang dia dapatkan telah habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.

Suparman dan keluarganya hanya mempunyai aset tanah dan bangunan. Luasnya tanahnya 683 meter persegi dan Luas Banggunannya 427 meter persegi. Dan akan menerima sisa pembayaran 80% sebesar Rp.1,058,800,000,-. Tananya harus dibagi 10 hak waris sedangkan bangunanya harus di bagi 4 hak waris. Jika sekema pembayaran 80% secara dicicil maka Suparman akan membagi setiap bulanya sebesar 3 jutaan kepada ke-10 keluarganya dan akan memakan waktu tiga tahun lebih untuk melunasi sisa pembayaran 80% milik Suparman dan keluarganya.

"Kami binggung jika kami harus dicicl 30 juta. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan aja dengan uang 3 juta/bulan bisa di buat apa," tegas Suparman.

Oleh karena itu Suparman dan kelompok Geppres masih menolak sekema pembayaran 80 persen secara di cicil sebesar 30 juta. Dan tetap akan menuntut penyelesain sisa pembayaran 80 persen secara tunai.
Pagar Rekorlap, Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo, yang dulu bernama Pagar Rekontrak, Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kotrak, adalah kelompok korban yang paling buruk nasibnya. Hingga kini, sebagian besar anggota kelompok ini belum mendapatkan uang 20% dari aset mereka. Sudah dua tahun setengah korban dari kelompok ini mengungsi di pasar baru, Porong.

"Jangankan 80 persen, 20 persennya saja belum dibayar," tutur Pitanto, salah seorang penggiat Pagar Rekorlap.

Lilik Kamina, penggiat Pagar Rekorlap lainnya, bilang; sesuai Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) yang diterima korban pada 8 September 2008, harusnya Minarak Lapindo Jaya membayar 20% lima belas hari setelahnya. Seperti biasanya, tanpa rasa bersalah, Minarak mangkir.

"Baru korban yang 20 persennya kurang dari 80 juta yang dibayar. Yang di atas 90 juta; hingga saat ini baru mendapat cicilan 4 kali 15 juta (alias baru terima 60 juta)," tutur Lilik Kamina.

Ada 563 kepala keluarga (KK) yang tergabung dalam Pagar Rekorlap, kalau ditotal ada 1921 jiwa. Mereka berasal dari 14 RT desa Renokenongo. Dari 563 KK ada 465 berkas tanah, nilai 20 persen aset mereka berkisar dari 9 juta rupiah hingga 956 juta rupiah.

Lebih dari 130 berkas yang nilai 20% di atas 90 juta dan baru mendapat bayaran 15 juta empat kali. Warga terpaksa menerima pola pembayaran semacam ini.

"Kalau diserahkan langsung pasti kami tolak, tapi karena langsung masuk rekening ya terpaksa kami terima."
Selain itu ada 8 warga yang salah ketik nomor rekeningnya. Ini adalah kesalahan teknis yang dilakukan oleh Minarak tapi warga yang harus menanggung resikonya. "Hingga saat ini 8 orang itu belum mendapatkan 20 persen," tutur Lilik Kamina.

Orang-orang Pagar Rekorlap masih akan menempati pengungsian Pasar Baru hingga semua aset dibayar dua puluh persennya.

***

Kelompok Bonek Korban Lumpur, dari warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera yang menerima pola resetlement, juga merasa tertipu. Harusnya pada Oktober lalu mereka sudah mendapatkan rumah.

Pola resetlement atau biasa disebut warga korban lumpur sebagai "rumah (dan) susuk" adalah pola di mana korban dibikinkan rumah baru di komplek Kahuripan Nirvana Village (KNV) dan sisanya dibayarkan tunai. Namun hingga saat ini warga belum mendapatkan rumah maupun susuk (kembalian uang).

Sejak awal Desember lalu, 4000-an pendukung Laskar Bonek melakukan aksi menutup pintu masuk KNV, mereka bikin spanduk bertuliskan sebuah kutipan lagu dangdut yang populer di kalangan warga.

"Kau yang berjanji, kau yang mengingkari
Sungguh terlalu kau Bakri…!!! Kepada kami…"

Dari sekitar 4000an jiwa, rumah yang sudah dibangun di KNV, saat ini, baru 337 unit. Sekitar 218 unit sudah serah terima dan 119 kosong.

Selain itu mereka juga menuntut pembangunan perumahan yang sudah di setujuinya segera diselesaikan dan berstatus SHGB/sertifikat, jaringan listrik segerah di masukkan , bagi warga yang sudah menerima kunci agar segerah di buatkan akte jual beli, dan uang kembalian agar segerah di cairkan.

Aksi ini sengaja dilakukan mereka sudah menuriti apa yang di tawarkan dari pihak Minarak Lapindo Jaya, akan tetapi sampai saat ini pun beluh terselesaikan pembengunan rumahnya,

"Kami akan betahan disini sampai semua banguna rumah dan kembalian uang yang sudak kami tandatangani dalam ikatan Jual baeli (PIJB) belum terselesaikan, seharusnya bulan oktober lalu kami sudah menempati dan menerima kembalian uang" kata Khamim, (35 tahun) kordinator Laskar Bonek. "Sekaligus aksi kami sengaja membuktikan kepada masyaakat luas karena selama ini pihak pemerintah dan Minarak mengembor-gemborkan KNV sebagai solusi terbaik bagi korban Lumpur, ternyata tidak, kami sudah capek dengan janji-janji segerah selesaikan pembangunan rumah dan uang kembaliannya agar kami bisa menata hidup kami," tutup Khamim.[novik/imam]

Dari Yang Lagi Rame Buletin Kanal Edisi 06

Empat Lawan Satu: Hanya Promosi Bakrie

2008-10-02T14:38:00.001+07:00

Tayangan perdana ANTV bertajuk Empat Lawan Satu mendapat tanggapan sinis dari korban Lapindo. Maklum acara yang menampilkan Abu Rizal Bakrie, menkokesra-cum-bos group Bakrie, membicarakan banyak hal soal nasib korban Lapindo.

Imam (30 tahun),korban asal Jatirejo, bahkan hafal apa saja yang dibicarakan Bakrie dalam acara tersebut. Setidaknya ada enam perkataan Bakrie yang dia garisbawahi; (bencana Lapindo) karena fenomena Alam, para korban yang tidak punya surat dikasih rumah, waktu Bakrie datang ke Sidoarjo dicium tangannya, putusan pengadilan menetapkan Lapindo tidak bersalah, ada provokasi pada korban, dan yang dilakukan keluarga Bakrie sesuai dengan Keputusan Presiden.

Satu-persatu pernyataan Bakrie ini ditanggapi oleh Imam. Menurutnya, tidak benar kalau bencana ini adalah fenomena alam, ini karena kesalahan tehnis pengeboran. Lebih lanjut menurut Imam, dari awal Lapindo ingin membeli tanah para korban.

"Pernah ditawar tapi tidak dikasihkan, izinnya buat peternakan," tutur Imam. Lebih jauh, Imam merujuk pada hasil voting ahli-ahli geologi dunia di Cape Town yang memutuskan lumpur Lapindo disebabkan oleh kesalahan tehnis. Alasannya, gempa jogja terlalu jauh untuk menjadi pemicu semburan lumpur.

Soal para korban tak bersurat yang dikasih rumah ditanggapi keras oleh Imam. Menurutnya, Lapindo pernah bilang hanya mau membayar korban yang memiliki surat dan itu juga yang dilaksanakan Lapindo hingga sekarang.

Kedatangan Bakrie di Sidoarjo yang disambut dengan cium tangan, menurut Imam, tidak benar. Dia tidak pernah melihat Bakrie datang ke Sidoarjo. Bahkan kalau misalnya Bakrie datang ke Sidoarjo akan digasak rame-rame karena sudah menyengsarakan banyak orang.

Imam juga tidak sepakat dengan putusan pengadilan yang memutus Lapindo tidak bersalah. Menurutnya pengadilan bukan ahli pengeboran dan tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari para korban.

Ada provokasi terhadap korban lumpur juga ditolak oleh Imam. Menurutnya, korban yang menuntut haknya itu memang benar korban yang belum dilunasi haknya.

Tentang langkah Lapindo yang sesuai dengan Kepres itu juga tidak benar karena berkali-kali Lapindo mangkir dan tidak sesuai dengan keputusan presiden.

Misalnya, soal kesepakatan membayar 20-80 % yang akan selesai sebulan sebelum masa kontrak selesai. Hingga kini, hampir tiga tahun, namun pola yang telah diatur dalam keputusan presiden tersebut tidak ditaati Lapindo. Tanggal 3 Desember, Nirwan Bakrie, bos Lapindo, di depan presiden bikin pola baru untuk melunasi 80 % dengan mencicil 30 juta per bulan. Pola baru ini pun tak mulus dalam pelaksanaannya.

Lilik Kamina, korban di pasar baru, juga menanggapi sinis acara Empat Lawan Satu. Dia bilang kalau acara itu hanya mempromosikan Lapindo dan Bakrie. "Lihat saja: tak ada korban yang diberi kesempatan bicara." [mam]

Ibu-Ibu Tangguh

2008-10-02T11:53:00.001+07:00

Oleh: Imam Shofwan

Bagaimana nasib satu keluarga patrilinial di desa; jika suami, sebagai tulang punggung keluarga, tak berfungsi dengan baik atau lumpuh sama sekali. Bagaimana keluarga ini melanjutkan hidup sehari-hari? Bagaimana sekolah anak-anak mereka? Bagaimana kalau mereka sakit? Dan daftar pertanyaan panjang lainnya yang masih bisa diuraikan dengan jawaban yang terbata-bata.

Pertanyaan lebih nakalnya: bagaimana jika kelumpuhan ini terjadi masal? Anda pasti membayangkan hal-hal yang buruk.

Tapi ini bukan bayangan, ini adalah fakta yang sudah dua tahun setengah ini berlangsung di dekat kita. Sangat dekat. Ini adalah kisah ribuan suami yang pekerjaannya direnggut oleh bencana Lapindo dan istri-istri dan anak-anak perempuan, dengan segala keterbatasannya, dipaksa untuk menanggung beban keluarga semuanya. Ya, semuanya.

Perempuan pertama bernama Asfeiyah (45 tahun), ibu rumah tangga di pasar baru Porong. Suaminya Sanep (45 tahun), sebelum bencana Lapindo, adalah seorang pengrajin emas yang sudah lebih dari tiga tahun tidak bekerja lagi.

"Orangnya bodoh, buta huruf, bisa baca tapi tak bisa nulis, jadi pemalu," Asfeiyah mencoba menerangkan kenapa suaminya jadi pengangguran.

Suaminya memang berhenti jadi perngrajin emas beberapa tahun sebelum bencana lumpur, saat itu, keluarga Asfeiyah masih tinggal di Renokenongo. Asfeiyah menjadi tukang jahit dan suaminya bekerja serabutan.

"Kalau ada yang mengajak bekerja, kalau tidak ya tidak nggak bisa cari sendiri," jelas Asfeiyah.

Di Renokenongo, sebelum bencana Lapindo, Asfeiyah sering mendapat orderan dari tetangga yang minta dibikinin baju. Seminggu dua kali dia dapat order, itu menurut itungan paling jarang Asfeiyah.

"Lumayan bisa dapat 50 ribu (per potong)," jelas Asfeiyah. Kehidupannya di Renokenongo memang sulit tapi di pengungsian lebih sulit lagi. Sekarang tak ada lagi orang yang minta dibikinin baju, kalau ada paling-paling cuma tambal baju alias vermak.

Kalau boleh memilih, Asfeiyah tentu memilih untuk tempat tinggal di rumahnya di Renokenongo. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Bencana lumpur Lapindo datang begitu tiba-tiba dan tak memberi pilihan lain pada Asfeiyah sekeluarga selain pindah ke pengungsian di pasar baru Porong. Dan ini bagai mimpi buruk buatnya. Semua anggota keluarganya tak satupun yang bekerja dan dia satu-satunya yang banting-tulang untuk semua anggota keluarga.

Tiap hari Asfeiyah musti mengumpulkan uang 50 ribu Rupiah untuk makan semua keluarga dan beberapa bulan terakhir ini pendapatannya sering kurang dari itu.

Hanya pada bulan 3-8 Asfeiyah bisa bekerja normal sebagai penjahit. Pada bulan-bulan itu banyak orderan dari perusahaan-perusahaan pakaian. Kalau dia bisa menyelesaikan sesuai tenggat, tiap minggu 400.000 Rupiah bisa dia dapatkan. Dan ini berarti Asfiyah musti enam belas jam di mesin jahit tiap harinya. Mulai jam 4 pagi sampai jam 4 sore dan jam 8 malam hingga jam 11.

Setelah perjuangan panjang dan melelahkan karena sering dikibuli Lapindo selama 2 tahun lebih. Asfeiyah dan keluarga-keluarga lain di pasar baru Porong yang tergabung Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap) mendapatkan 20 persen uang aset mereka. Meski tak sesuai keinginan, warga tak bisa menolak cara pembayaran yang dilakukan Minarak Lapindo, yakni dengan cara mencicil.

Bulan ini Asfeiyah mendapatkan cicilan yang keempat dan karena tidak ada pekerjaan dia menggunakan uang tersebut untuk modal dagang pakaian. Meski tak ramai Asfeiyah tiap harinya bisa dapat pemasukan sekitar 30.000 Rupiah sementara uang untuk makan semua keluarganya adalah 50.000. Asfeiyah tak punya pilihan lain selain menggunakan uang rumahnya untuk makan. Bayangan untuk bisa mendapat rumah lagi pun perlahan-lahan mulai dia hapus.

"Yang penting semua keluarga bisa makan, Mas," kata Asfeiyah.

Marah, sedih, putus asa, perasaan-perasaan ini dipendam Asfeiyah karena tak ingin keluarganya pecah.

"Kalau marah, cek-cok, takut kehilangan suami," tutur Asfeiyah. "Tapi kalau nggak marah nggak tahan, Mas."

Tak hanya Asfeiyah yang dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Seorang ibu warga Perumahan Tanggul Angin Anggun Sejahtera I juga mengalami nasib yang sama. Nama ibu itu, Noor Hani (44 tahun) dia kini mengontrak rumah di Sidokare, Sidoajo, alasannya tentu jelas karena rumahnya sudah punah dimakan lumpur.

Bu Hani, siswa Madrasah Aliyah Khalid bin Walid biasanya memanggil namanya, adalah guru di MA tersebut. Sebelum ada lumpur suaminya Hendra Jaya (44 tahun) punya bengkel reparasi dinamo di rumahnya. Dia sudah punya langganan dari tetangga-tetangga di sekitarnya. Namun lumpur Lapindo menenggelamkan bengkel itu dan suaminya pun praktis tidak bisa bekerja lagi.

Bagi guru swasta yang gajinya tak lebih dari 100 ribu rupiah perbulan dan suami yang menganggur tentu bencana Lapindo jadi pukulan yang berat bagi keluarga ini. Keluarga ini mesti pontang-panting untuk menutup kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan tiadanya pemasukan Hani mencoba memperkecil pengeluaran. Caranya dengan mengurangi jatah makan sehari-hari.

"Berasnya saya kurangi dan ganti singkong yang sama mengandung karbohidrat," Hani berusaha menahan air matanya saat mengatakan ini.

Hani juga berusaha supaya dapat pemasukan tambahan. Dia melukis dan bikin gambar meja-kursi belajar dan suaminya diminta membikin barangnya. Namun itu belum cukup menutupi kebutuhan keluarga. Hani lantas berdagang keliling pakaian dan kue supaya asap dapurnya tak padam.

Empat orang anaknya tak semuanya bisa menerima kesulitan ini. Hanum Anggraini (15 tahun), anak pertamanya yang duduk di SMU II Sidoarjo, bisa menerima kenyataan ini dan bisa bersabar.

"Tapi yang kecil suka protes, saya mencoba mengarahkannya dengan agama," tutur Hani. Tapi namanya juga anak-anak masih suka rewel dan protes.

Tak hanya ibu-ibu yang rumahnya sudah terendam lumpur yang merasakan dampak bencana Lapindo ini. Ibu Crhristina, warga Glagaharum, juga merasakan dampak tidak langsung bencana Lapindo.

Christina adalah istri Hafidz Affandi, kepala desa Glagaharum periode 1990-1998 dan 1998-2007. Keluarganya cukup terpandang dan kaya. Tanahnya luas, punya toko bangunan, dan pabrik sepatu di pasar wisata Tanggulangin.

Setelah tidak jadi Kepala desa praktis pendapatan mereka bertumpu dari toko bangunan dan pabrik sepatu. Toko ini sebelum ada lumpur mendatangkan pendapatan yang luar biasa besar bagi keluarga Christina. seharinya bisa 9-12 juta. Saat itu, semua kebutuhan delapan anaknya bisa dipenuhi bahkan berlebih.

Misalnya; semua anaknya kalau sudah masuk SMP pasti dibelikan sepeda motor dan dibikinkan SIM. Lalu kalau anaknya minta dibelikan laptop atau sepatu yang harganya jutaan, saat itu juga akan dibelikannya.

"Dulu kalau mau datang ke pesta kawan-kawannya, pasti bajunya baru," kenang Crhistina.

Sekarang semua sudah berubah. Tepatnya sejak Bencana Lapindo dua tahun lalu, satu persatu langganan Christina hilang.

"Dulu langganannya dari Siring, Ketapang, Kedungbendo, Jatirejo, Renokenongo, dan lainnya," tutur Christina. Sekarang desa-desa itu sudah tenggelam dalam lumpur dan tak ada lagi pesanan buat Christina. Pendapatannya menurun drastis hingga 500 ribu hingga 1 juta seharinya.

5 dari 6 karyawannya di toko bangunan dia pulangkan dan kini tinggal dia dan seorang pelayan toko yang masih bertahan. Gudang-gudang tempat penyimpanan semen dan kayu juga sekarang kosong karena permintaan yang terus berkurang.

Akhir tahun lalu, Christina meminjamkan secara gratis gudang ini untuk yayasan Khalid bin Walid dan digunakan untuk sekolah. Christina tak tega melihat gedung sekolah Khalid bin Walid di Renokenongo tenggelam.

"Saya juga punya banyak anak yang masih sekolah, bagaimana kalau ini menimpa saya," tutur Christina.

PT LAPINDO BRANTAS MAKES THINGS CLEAR AS MUD IN INDONESIA

2008-09-01T14:41:00.001+07:00

By Bret Mattes

On May 29, 2006, PT Lapindo Brantas, an Indonesian energy company, was drilling a wildcat well, the Banjar-Panji-1.

The driller had struggled through 2,500 feet of clays, underlain by gritty sands and volcaniclastics, and decided to drill ahead into porous limestone below 9,000 feet without stopping to set casing. That was a mistake. At about 5 a.m., a fissure opened about 600 feet from the wellhead, and steam, water, hydrogen sulphide, and methane began to escape. Shortly afterwards, hot viscous mud began to flow rapidly from the fissure. It has been flowing ever since, taking with it homes, factories, livelihoods, crops, roads, railways, and reputations, and creating a huge industrial scandal that will have serious repercussions.

The Banjar well is one of the most environmentally destructive oil and gas wells ever drilled. The toxic mud has been flowing for 18 months now ? and could flow for decades to come ? at rates of up to 150,000 cubic meters per day. To date it covers at least 2.5 square miles with a billion cubic feet of mud that is quickly turning into mudstone.

Lapindo Brantas was operating the well on behalf of its two partners: Santos, Australia’s third-largest oil and gas company, and Medco Energi of Indonesia. The well’s target was natural gas deposits in the Sidoarjo area of eastern Java, an area characterized by mud volcanoes. And the fact that Java is the most densely populated island on earth is what makes the Banjar well’s toxic mud volcano so destructive.

The already horrific catalogue of damage continues to grow. The mud has displaced 13,000 people from their homes. It has inundated 11 towns, 30 schools, 25 factories, a national toll road, and the state-owned Sidoarjo-Pasuruan railway line. It has buried rice paddies and shrimp farms. (Sidoarjo was the second largest shrimp-producing town in the country.) It has also shut down one of east Java’s key industrial hubs with a slow-moving tsunami of hot, sticky, smelly mud that hardens to rock as it dehydrates and cools. It caused a Pertamina-owned gas pipeline to rupture and explode, killing 11. Environmental damage is estimated at between $5 billion and $10 billion.

If this had happened on the edges of a city, the political response would have been immediate. But these are rural Indonesians, and since they have no money, and therefore no political voice or leverage in post-Suharto Indonesia, they stay displaced, uncompensated, and, until recently, ignored.

A network of levees and dams has been erected to contain the mud, but have not been successful. Some sludge is pumped into the Porong River, but this has not been successful either; much of the sludge is insoluble and sits in the river in blocks. The rest is rapidly silting up the river and its delta and affecting its flow, causing flooding. The mud, containing a dangerous cocktail of benzene, toluene, xylene, heavy metals, ammonia, and sulphur dioxide, is rendering the river lifeless and its estuary barren. The government has proposed channelling the mud to the sea by canal, but this has some obvious drawbacks and has not been tried (yet).

Other methods to contain the flow have been tried. The national government’s response team air-dropped 1,500 large concrete balls connected by steel chains into the fissure. But that only made the mud flow faster. Japanese contractors proposed building a high-pressure pipeline to divert the mud to the coast for land reclamation. Local authorities brought together 50 mystics to use their supernatural powers to stop the mudflow, for an $11,000 prize. In another bizarre twist, Lapindo Brantas funded production costs for a 13-episode television soap opera called “Digging a Hole, Filling a Hole” to highlight and dramatize stories of the company’s heroism. Needless to say it was not a big hit.

More recently, the Japan Bank for International Cooperation offered loans of $110 million to build a 130-foot high containment dam around the mudflow, on the theory that the weight of dammed mud would eventually cut off the flow.

The technical post mortem appears straightforward: Lapindo Brantas’s drill bit penetrated an overpressured reservoir, causing hydrofractures to propagate outwards from the uncased hole and upwards into the overlying seal, rapidly entraining mud, gas, and water to the surface under high pressure. Unfortunately for the victims, the technical explanation is the only thing about this disaster that is straightforward. The rest would give Kafka nightmares.

Perhaps the drama’s most surreal aspects concern Lapindo Brantas and its owner Aburizal Bakrie, one of Asia’s richest men who also happens to be a senior executive of Golkar (the ruling party) and the former minister for economics. He’s also currently the ironically titled Minister for the People’s Welfare, a financial backer of President Susilo Bambang Yudhoyono’s 2004 election campaign, and one of the vice president’s closest friends. (Bakrie was closely tied to the former Indonesian dictator, Suharto. In the 1990s, those ties helped him to obtain a substantial ownership stake in Freeport-McMoRan Copper & Gold, the U.S. mining outfit that operates the massive Grasberg mine in West Papua. Bakrie sold the Freeport stake in 1997.) Rather than resign his portfolio, Bakrie has tried to convince the government that Lapindo Brantas was just in the wrong place at the wrong time, an innocent witness to a natural disaster. On two occasions he has tried to sell Lapindo Brantas to escape liability, but has been blocked by the financial regulator. The first proposed sale was for $2 to an unnamed offshore company. The second, for $1 million, was to a U.S.-based outfit run by American friends of the family.

Recently, partner Medco Energi accused Lapindo Brantas of gross negligence in the operation of the Banjar-Panji-1 well. Shortly after that bombshell, the police opened a criminal investigation into the actions of 13 senior managers and engineers at Lapindo Brantas.

Until recently, Lapindo Brantas was allowed to choose, on a purely voluntary basis, how, why, and whether to compensate those people and businesses affected by the mudflow. It offered some families payments of up to $540 to cover two years’ displacement rental, $60 in moving costs, and $35 per month for food, if they agreed to free Lapindo Brantas from any further liability.

Most residents rejected the offer, preferring to keep their options open. The company also claimed it was spending $2.4 million per day on efforts to stop or divert the mud, but this was subsequently found to actually be just under $300 per day. Recently, Indonesia’s President Yudhoyono issued a decree ordering the company “to bear all costs and repercussions” of the disaster, and pay compensation to those displaced. But since the decree has no legal consequence, it became apparent that this was another Kafka-esque way to avoid paying anything to anyone. The government has tried to minimize the political damage by setting aside $127 million from the state budget for compensation payments. But the applications are to be screened by a 50-person committee!

Politicians are outraged because it appears that the government is bankrolling Lapindo Brantas and the Bakries. Citizens are skeptical that they will ever see any of the money.

Many analysts predict that the Bakrie Group will simply resort to bankruptcy rather than foot any of the multi-billion dollar clean-up and compensation costs. They are money men, not oil men, and won’t lose any sleep if this forces them out of the oil and gas business for good. It is the prudent operators in Indonesia, trying to conduct their activities safely and with a commitment to the country, who will have to live with the aftermath.

All of which is music to the ears of law firms that specialize in class-action suits. There are legal precedents for hearing offshore class actions in Australia when Australian companies are involved. So look out, Santos. Although it is only an 18 percent non-operating partner in the project, Santos is the only solid target in this whole sorry saga. The company has set aside about $60 million in its current budget to cover liability arising from the mudflow. But litigation experts in Australia believe that amount could underestimate Santos’s liability by as much as two orders of magnitude.

Source: Energy Tribune - www.energytribune.com

Ketidakjelasan Nasib Korban di Luar Peta

2008-09-01T09:21:00.001+07:00

Salah satu keunikan bencana semburan Lumpur Lapindo adalah, terus berlangsungnya semburan setelah lebih dari dua tahun. Volume semburan juga tetap stabil dengan perkiraan antara 100 – 150 ribu m3 perhari. Sementara, tidak ada satupun ahli yang bisa memprediksikan berapa lama semburan itu akan berlangsung.

Pada pertengahan 2007, BPLS dan Lapindo mengeluarkan data tabel perkiraan volume semburan dan luas area terdampak setelah 2 dan 3 tahun. Data tersebut memperkirakan bahwa luas area terdampak akan semakin meningkat seiring dengan terus keluarnya semburan (lihat tabel).

Tabel 1 Perkiraan volume dan luas area terdampak *)

Lama	Waktu	Area (ha)	Volume (m3)	Rate (m3/hari)
1 bulan	Juni 2006	111	1,117,282	50,785
2 bulan	Juli 2006	179	2,457,422	44,671
1 tahun	Mei 2007	628	37,324,748	111,042
1,5 tahun	Desember 2007	832	57,756,556
2 tahun	Juni 2008	960	78,077,323
2,5 tahun	Desember 2008	1252	98,398,098
3 tahun	Juni 2009	1393	118,607,813

*) Keterangan :

Perhitungan bulan pertama, kedua dan 1 tahun didasarkan pada survey lapangan. Sedangkan perhitungan berikutnya didasarkan pada simulasi dengan menggunakan model komputer dengan asumsi tingkat semburan pada level perkiraan ini dibuat, yaitu Juni 2007

Prediksi pakar dan perkiraan dari pemerintah sendiri justru disikapi dengan keluarnya kebijakan yang cukup aneh. Pada bulan April 2007, keluar Peraturan Presiden no 14/2007, yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus menetapkan apa yang disebut peta area terdampak.

Peta ini seolah mengasumsikan bahwa semburan Lumpur sudah berhenti pada waktu Perpres dikeluarkan. Juga kawasan yang terdampak, sekaligus pengakuan warga yang tinggal di wilayah itu sebagai korban (sehingga bisa mendapat bantuan), tidak akan bertambah luas.

Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Area terdampak yang kian meluas

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim pakar dari beberapa negara, pada bulan Juni 2008, mengeluarkan kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan. Tim yang dipimpin oleh Prof Richard Davies dari Durham University Inggris ini menemukan bahwa kawasan di seputar semburan, terus mengalami amblesan (subsidence). Dan dampak dari bencana ini ternyata terus meluas.

Di lapangan, sampai saat ini ditemukan 99 titik semburan gas diluar kawasan yang sudah terendam. Bersamaan dengan keluarnya titik semburan gas baru dan amblesan disekitar lokasi, membawa berbagai dampak penurunan kualitas hidup bagi masyarakat yang masih tinggal di daerah tersebut.

Awal tahun 2008, Gubernur Jawa Timur membentuk sebuah tim pakar dari berbagai disiplin ilmu. Tim yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 188/158/KPTS/013/2008 bertujuan untuk melakukan kajian kelayakan permukiman akibat semburan Lumpur di Sidoarjo terhadap 9 desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin.

Aspek-aspek yang dikaji antara lain adalah : emisi semburan dan bubble gas, pencemaran udara, air sumur, penurunan tanah, kerusakan rumah dan bangunan, keluhan kesehatan akibat pencemaran gas dan air serta ancaman banjir.

Hasilnya, sangat mencengangkan. Temuan sementara yang dipublikasikan pada akhir Mei 2008, tiga desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi dinilai kerusakannya sudah sangat parah. Bahkan dengan tegas tim menyebutkan bahwa penghuni desa-desa ini harus segera direlokasi.

Tabel 2 Hasil kajian untuk Desa Siring Barat

No.	KONDISI	HASIL SURVEY	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble	Hydrocarbon 115000-441200 ppm, Ambang batas 500 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
2	Pencemaran udara	Hidrocarbon 2128-55000 ppm, Ambang batas 0,24 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
3	Air sumur	Zat Pdt,Fe, Mn, Cl, Cd, KMnO4>BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	60 – 100 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan
5	Kerusakan yan dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya	56 rumah dari 255 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya	Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai
6	Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir	Sesak nafas, mual, batuk, pusing, gatal-gatal.	Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

Bahaya yang Terus Mengancam

Ambil contoh kandungan hydrocarbon. Ambang batas emisi semburan yang bisa diterima adalah 500 ppm. Sedangkan yang ditemukan mencapai 115000 - 441200 ppm, atau 230 - 880 kali lipat. Sedangkan pencemaran udara, angkanya lebih fantastis. Dari kadar yang bisa diterima yaitu 0,24 ppm, di Desa ini ditemukan adanya konsentrasi hydrocarbon sebesar 2128 – 55000 ppm atau 8ribu - 220ribu kali lipat.

Kajian yang dilakukan oleh dua lembaga lainnya menghasilkan temuan yang hampir serupa. Walhi Jatim yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga menemukan bahwa kandungan Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) mencapai 2000 kali lipat dari ambang normal.

Lembaga lainnya adalah United States Geological Survey (USGS), yang melakukan kajian atas permintaan departemen luar negeri Indonesia. Publikasi yang terbit bulan lalu, menemukan adanya kandungan PAH, dan mengusulkan serangkaian tindakan pemantauan dan pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah agar tidak membahayakan warga dan lingkungan.

Padahal, PAH ini sangat berbahaya. PAH merupakan senyawa kimia yang terbentuk akibat proses pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil. Kandungan ini jamak ditemukan di sekitar area eksplorasi minyak dan gas. United Nations Environment Programme (UNEP) menyebutkan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan karsinogenik.

Sementara National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) menetapkan bahwa kandungan PAH yang tinggi bisa berakibat kebakaran, dan kepada manusia bisa menyebabkan Asphyxia, atau tercekik karena tiba-tiba tubuh kehilangan oksigen akibat reaksi CH4 dan O2. Dampak paling ringan tentu saja keluhan yang sangat umum, seperti sesak nafas, mual, pusing dan batuk-batuk. Dampak paling berat tentu saja kematian.

Dan peringatan ini ternyata bukan isapan jempol. Keluhan ringan tadi umum dialami oleh orang yang baru pertama kali datang ke sekitar lokasi lumpur. Sedangkan temuan tim kami di lapangan sudah pula didapati kejadian fatal (lihat di bagian lelakon), yang dialami warga desa diluar peta ini.

Selain bahaya akibat Hydrocarbons ini, tentu saja bahaya-bahaya lain juga terus menghantui warga desa-desa diluar Peta.

Penanganan yang Tidak Kunjung Jelas

Lantas apa reaksi pemerintah terhadap kondisi yang sudah sedemikian parah? Sampai sekarang, hampir tidak ada. Perpres 14/2007 menyebabkan adanya kevakuman administrasi negara di wilayah diluar peta ini.

Ketika warga melapor kepada pemerintah daerah, dijawab bahwa dampak lumpur sudah ditangani pemerintah pusat. Ketika ditanyakan pemerintah pusat, akan dijawab bahwa sudah dibentuk BPLS untuk menanganinya. Namun ketika ditanyakan kepada BPLS, akan dijawab bahwa mereka hanya bertanggungjawab menangani wilayah di dalam peta area terdampak. Akibatnya, seolah tidak ada lembaga yang bertanggungjawab terhadap nasib warga yang tinggal di sekitar lokasi semburan ini.

Sementara hasil kajian dari tim gubernur juga mengalami ketidakjelasan nasib. Menurut ketua Tim, laporan sudah diberikan kepada BPLS pada tanggal 5 Mei 2008, tapi tidak segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang kongkret. Kebijakan baru yang muncul malah berbeda sama sekali dengan hasil rekomendasi mereka.

Munculnya Perpres 48/2008 sebagai revisi Perpres 14/2007 malah memasukkan 3 desa di sebelah selatan tanggul, yaitu Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring. Ternyata tujuannya bukan untuk menyelamatkan warga, tetapi karena BPLS memerlukan wilayah ini untuk pembangunan kolam penampungan baru dan memudahkan pembuangan lumpur ke Kali Porong.

Sementara tiga desa yang jelas dalam laporan dikategorikan sangat parah malah tidak mendapatkan perlakuan apa-apa, dan terpaksa terus hidup dalam situasi yang serba tidak pasti. Demikian juga nasib desa-desa lainnya di luar peta terdampak, yang puluhan ribu warganya terpasa terus hidup dalam kondisi yang sangat berbahaya, entah kapan.

Lupakan mid/long term plan, emergency evacuation plan, early warning systems, atau disaster management. Semuanya terlalu muluk bagi warga diluar peta, ketika kalau harus melaporkan kondisi mereka saja, setelah dua tahun bencana ini berlangsung, mereka tidak tahu harus kemana (tim redaksi)

Ada di Kanal Edisi 02: Yang Lagi Rame

Hidup Sengsara di Tengah Ladang Gas

2008-09-01T09:18:00.001+07:00

Siang itu, cuaca sangat terik. Mobil yang kami tumpangi melaju pelan membelah Desa Siring, Kecamatan Porong, yang cukup asri itu. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan desa di tepi jalan raya Porong itu. Beberapa ibu berkumpul di beranda salah seorang warga. Tampak pula sejumlah anak-anak yang bersepeda beriringan sambil bercengkerama.

Keanehan baru terasa ketika rombongan kami membuka pintu mobil. Bau menyengat seperti bau belerang dan (ma’af), bau kentut langsung menyergap penciuman kami. Setelah beberapa kali keliling ke desa-desa sekeliling tanggul, rasanya saya sudah mulai terbiasa dengan bau sangat tidak sedap itu.

Tapi dua orang anggota rombongan kami siang itu, para peneliti dari Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) jelas jauh dari terbiasa. Seperti halnya banyak orang yang baru pertama masuk ke desa ini, mereka kontan menutup hidung dengan sapu tangan. Dan setelah beberapa menit, mereka mengaku merasa pusing dan mual-mual.

Entah kenapa, kondisi ini tampaknya tidak terlalu mengganggu warga Siring Barat. Beberapa ibu yang kami lihat dari dalam mobil tadi, tetap asyik bercengkerama. Demikian pula anak-anak yang kini turun dari sepedanya, dan mengerumuni tungku yang ada di pinggir jalan desa itu.

“Awalnya dulu yah rasanya mau muntah-muntah mas. Kalau, sekarang mungkin karena sudah terbiasa yah, jadi biasa saja. Mungkin sudah kebal,” Ibu Hartini, salah seorang dari ibu-ibu tadi menjelaskan ketika kami datang menghampiri mereka.

Pertanyaanya, apakah dengan sudah terbiasa menghirup gas ini berarti bahwa korban akan aman dari bahaya jangka panjang yang mungkin timbul?

Semburan Gas Liar Dimana-mana

Dua tahun sejak Lumpur menyembur, tidak kurang dari 99 titik sumber baru gas terjadi diluar area tanggul. Angka ini merupakan angka resmi, dan sangat mungkin jumlahnya lebih besar. Sebab, secara fisik, sumber gas hanya mudah terdeteksi kalau dia keluar bersama dengan semburan air, atau keluar di bawah permukaan yang mengandung cairan. Kalau dipermukaan kering, sangat mungkin sumber gas itu tidak terdeteksi oleh orang biasa.

Sebagian besar semburan gas terletak di Desa Siring ‘barat’ (separuh Desa Siring yang terletak di Timur jalan sudah lebih dahulu tenggelam oleh lumpur). Gas dan semburan air yang kadang bercampur Lumpur itu keluar dimana saja. Di pekarangan rumah, di sungai, di pinggir jalan, sampai di dapur warga dan didalam pabrik.

Di salah satu rumah, gas bahkan keluar dari rekahan lantai (akibat tanah yang ambles). Suwargo, warga RT 01/RW01 Siring mendapati bahwa retakan memanjang dari teras sampai kedalam rumahnya, ternyata mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Dengan santainya dia menyulut korek di atas rekahan di teras rumahnya untuk menunjukkan kepada kami bahwa rumahnya sebenarnya sudah sangat tidak layak huni.

Di salah satu sudut lain Desa Siring, beberapa anak kecil yang tadi kami lihat mengerumuni tungku, ternyata tertarik melihat kegiatan salah seorang warga yang memanfaatkan semburan gas liar tersebut untuki memasak. Dengan menggunakan pipa, warga menyalurkan gas dari dalam tanah ke dalam sebuah tungku yang lantas dipakai untuk memasak air.

Pada beberapa kesempatan, semburan gas liar di desa Siring tidak ‘sejinak’ itu. Beberapa kali terjadi kebakaran yang cukup hebat dari sumber gas itu, tanpa disengaja. Bahkan beberapa ibu rumah tangga pernah mengalami kecelakaan karena ketika menyulut api didapur, tiba-tiba saja terjadi kebakaran karena adanya gas di dalam rumah dan dapur mereka.

Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di desa Siring. Semburan gas liar tersebut juga terjadi di desa-desa lain disekeliling tanggul. Tercatat di desa Besuki, Mindi, Pejarakan, dan Jatirejo juga terdapat semburan gas.

Semburan gas bahkan terjadi di desa Pamotan, tepatnya di dusun Beringin, yang jaraknya dari pusat semburan sekitar 2 kilometer. Gas tiba-tiba muncul di rumah Amani di RT 12 Dusun Beringin. Beberapa bulan lalu, api tiba-tiba menyala hebat ketika dia akan menyalakan kompor di dapur rumahnya.

Bahaya Lainnya

Tidak hanya semburan gas yang menjadikan kondisi Desa Siring jauh dari layak untuk ditinggali. Di desa itu juga ditemukan banyak kasus tanah yang mulai ambles (land subsidence).

Dampak dari amblesan tanah ini adalah bangunan rumah warga banyak yang mengalami retak-retak, dari yang hanya sebesar helai rambut sampai bangunan tembok hampir patah. Lantai lepas, kerangka pintu dan jendela menjadi miring dan tidak simetris sehingga tidak bisa ditutup rapat, dan sebagainya, banyak ditemukan dirumah warga, yang sebagian besar masih berpenghuni.

Dua buah bangunan Sekolah Dasar di desa Jatirejo barat dan Ketapang barat juga mengalami kondisi serupa. Padahal kedua sekolahan ini masih dipakai kegiatan belajar mengajar murid-murid SD dikedua desa ini.

Selain amblesan tanah, sumur warga juga tidak lagi bisa diminum. Warna air sudah sangat keruh dan berbau tajam. Pada beberapa sumur warga juga didapati gelembung-gelembung gas. Ketika dicoba dijilat, air itu kadang berasa sangat asam, di beberapa tempat lain asin. Bahkan untuk sekedar mandi saja air itu rasanya sudah tidak layak.

Kondisi air sumur warga yang sudah demikian tercemar ini bisa ditemui di hampir semua desa di sekililing desa terdampak. Warga tidak bisa lagi menggunakan air bersih yang dulunya bisa mereka nikmati dengan gratis. Di tengah kesulitan ekonomi yang diderita warga saat ini, pengeluaran warga harus ditambah dengan kebutuhan untuk membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan MCK.

Penurunan kondisi lingkungan yang sedemikian drastis dan hampir menyeluruh ini membuat kenyamanan hidup di desa-desa diluar peta sungguh jauh dari nyaman. Warga selalu dibayang-bayangi ketakutan, baik karena kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi, juga dampak kesehatan jangka panjang yang bisa menyerang mereka setelah lebih dari 2 tahun tinggal di sekitar lokasi semburan Lumpur Lapindo.

Dan kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan. Beberapa kasus sudah membuktikan bahwa memang kondisi didesa-desa ini menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang dialami warga, dari mulai yang ringan sampai fatal.

Temuan-temuan Menakutkan

Keluhan masalah kesehatan memang menjadi gejala yang sangat umum ditemui oleh warga korban lapindo yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Dari mulai keluhan ringan, semisal keluhan masalah pernafasan, gatal-gatal, kepala pusing, dan sebagainya sampai kepada bahaya fatal.

Ditemukan tidak kurang lima kasus dimana warga Desa Siring dan Jatirejo diduga kuat meninggal akibat menghirup gas. Di desa Siring, sepasang suami isteri meninggal akibat sesak nafas sekitar empat bulan lalu. Yakup dan istrinya mengalami sesak nafas karena tekanan gas yang sangat tinggi di lingkungan rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter menegaskan hal itu.

Korban lainnya di desa ini bernama Unin Qoriatul. Hasil pemeriksaan dokter tanggal 28 April 2008 menyatakan, di dalam saluran pernafasan Unin Qoriatul terdapat cairan yang tampak dalam bentuk bayangan gas. Kondisi ini membuat kesehatan Unin Qoriatul drop.

Selain di Siring, warga Jatirejo barat juga mengalami nasib yang sama. Sebelumnya, warga Jatirejo barat yang bernama Sutrisno juga meninggal dunia pada 14 Maret 2008 karena penyebab yang sama. Sedangkan seorang ibu bernama Luluk meninggal pada 26 Maret 2008 meninggal dunia. Akibat kematiannya sama, yakni mengalami sesak nafas akibat tekanan gas yang begitu tinggi di lingkungan rumahnya.

Sementara ada juga kasus Ibu Jumik, 50 tahun, salah satu korban Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru Porong, yang mengalami kelainan kesehatan sejak Bencana Lumpur lapindo terjadi.

Walau telah ada korban korban berjatuhan, pemerintah dan PT Lapindo Brantas tak kunjung bertanggung jawab secara maksimal. Hampir tiap hari petugas dari PT Vergaco melakukan inspeksi untuk mendeteksi kondisi lingkungan di desa-desa di atas. Namun, hasil inspeksi itu tak pernah disosialisasikan ke warga. Pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini atas bahaya lingkungan ini, nyatanya hal itu tidak dilakukan.

Akankah negara membiarkan rakyatnya terenggut kematian terus menerus? Padahal negara sangat memiliki kapasitas untuk membuat proteksi atas keselamatan rakyatnya. Dunia harus tahu, bahwa ada pengabaian yang dilakukan pemerintah atas warga korban lumpur Lapindo yang berada di luar peta area terdampak. (tim redaksi)

Ada di Kanal 02: Lelakon

Kerugian Ekonomi Yang Tidak Kunjung Pulih

2008-08-28T12:25:00.002+07:00

Silahkan dilihat angka-angka ini, Rp 33,2 Triliun; Rp 27,4 triliun; dan Rp 32,8 triliun. Yah, luar biasa besar, bukan?
Dan angka-angka itu bukan angka kerugian investor akibat ribut-ribut ambruknya pasar saham dunia baru-baru ini.
Angka-angka itu adalah perkiraan kerugian ekonomi akibat bencana semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo.

Adalah lembaga-lembaga Greenomics, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan kajian dampak ekonomi dan menemukan angka-angka fantastis diatas.

Senada dengan temuan ini, ekonom Kresnayana Yahya memperkirakan setiap hari sebesar Rp 300 miliar dana di Jatim tidak terpakai untuk kegiatan ekonomi akibat ketersendatan transportasi dan infrastruktur yang disebabkan oleh bencana ini.

Bagaimana mungkin semburan lumpur yang bagi sebagian pejabat sering dikecilkan artinya dengan hanya disebut berimbas kepada masyarakat Porong dan sekitarnya, yang hanya mengubur area kurang dari 2 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sidoarjo, bisa menimbulkan kerugian demikian besar?

Karena ternyata semburan lumpur ini tidak hanya menenggelamkan wilayah desa-desa di Porong saja. Ikut tenggelam juga adalah jalan tol, infrastruktur utama lainnya (listrik, gas, telepon dan PDAM) serta ketersendatan nadi utama jalur transportasi Jawa Timur yang menghubungkan Surabaya sebagai hub perdagangan nasional, bahkan internasional dengan kota-kota disekitarnya.

Tidak terhitung potensi kerugian akibat penurunan signifikan sektor usaha di Jatim akibat bencana lumpur ini. Misalnya sektor properti di Sidoarjo dan wilayah sekitarnya, Pariwisata di Pasuruan dan Malang, serta beberapa sentra industri di wilayah Pasuruan dan Mojokerto yang harus merelokasi usahanya.

Tetapi kali ini, kami tidak akan membahas mengenai dampak besar ekonomi akibat bencana lumpur. Yang akan kali ini kami angkat adalah, kerugian ekonomi yang dialami korban lumpur dan kegiatan ekonomi usaha rakyat lainnya akibat lumpur Lapindo.

Lumpur Datang, Ekonomi Melayang

Sebagai penopang utama Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang cukup makmur secara ekonomi. Berbagai kegiatan ekonomi rakyat berkembang cukup pesat, termasuk diwilayah yang saat ini terdampak oleh lumpur.

Wilayah yang sudah tenggelam mencapai 824 ha., dimana kerugian ekonomi korban dibedakan menjadi kerugian ekonomi pribadi dan perusahaan.

Kerugian ekonomi pribadi dialami oleh warga masyarakat yang daerahnya sudah tenggelam meliputi kehilangan aset berupa tanah dan bangunan dan kehilangan lapangan pekerjaan. Untuk hilangnya lapangan pekerjaan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor formal (pekerja di pabrik yang sudah tenggelam, pemilik usaha dan para pekerjanya, para produsen kecil yang mengerjakan pesanan dari luar daerah dan sebagainya).

Sedangkan sektor informal misalnya pengrajin, toko peracangan, pedagang di pasar desa, warung nasi, tukang ojek, tukang becak, usaha kos-kosan yang menampung pekerja pabrik yang berada di desa2 tersebut, dan berbagai jenis usaha lainnya. Hilangnya pekerjaan juga diakibatkan oleh telah hilangnya ratusan hektar lahan pertanian baik untuk sawah, padi maupun perikanan darat (tambak) yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.

Disamping pemukiman, ikut tenggelam juga 28 perusahaan yang total menampung 2.935 orang pekerja. Sebagian pekerja berasal dari desa-desa sekitar yang sudah tenggelam, sebagian besar berasal dari wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo, bahkan dari kabupaten lain di Jawa Timur. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini tidak lagi bisa beroperasi sejak awal semburan, dan hampir semuanya belum merelokasi usaha ke tempat baru akibat proses ganti rugi dengan skema business to business (B2B) yang berjalan lambat.

Disamping wilayah yang sudah tenggelam, belasan desa yang berada tepat di sekeliling area yang sudah tenggelam ini juga mengalami kerugian ekonomi yang cukup parah. Terputusnya jaringan jalan, sarana irigasi dan terus melebarnya luapan lumpur juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup penting bagi desa-desa yang berada di sekelilingnya.

Total area pertanian yang tidak berfungsi lagi akibat rusaknya saluran irigasi diperkirakan mencapai 792 ha. Ribuan hektar area tambak (umumnya untuk budidaya udang dan bandeng) juga mengalami dampak langsung akibat penurunan kualitas air. Disamping itu, terjadi penurunan kegiatan ekonomi wilayah2 desa yang terisolir akibat akses jalan ke desa mereka terputus akibat genangan lumpur ini.

Dampak Ikutan Lainnya

Dampak ekonomi lain juga dirasakan oleh kegiatan ekonomi rakyat disekitar lokasi semburan. Misalnya sentra industri tas dan kulit Tanggulangin, kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pintu keluar tol gempol, penambang pasir disepanjang Kali Porong, serta sentra bordir di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Sentra industri tas dan kulit Tanggulangin terkenal memproduksi tas dan berbagai produk kulit seperti dompet, ikat pinggang, jaket dan lain-lain. Sebelum lumpur jumlah pelaku usaha mencapai 852 unit dengan jumlah showroon mencapai 200 lebih, dengan pembeli sampai ke luar Jawa (Bali dan wilayah lain Indonesia Timur). Bencana lumpur ini telah memangkas 60 sampai 80 persen dari total pengusaha yang sebelumnya beroperasi.

Kegiatan ekonomi di sekitar pintu keluar tol Gempol memanfaatkan puluhan ribu kendaraan yang biasanya melewati pintu tol. Berbagai jenis usaha mulai dari makanan, oleh-oleh, kerajinan dan berbagai produk lainnya, tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, namun dari seluruh Jawa Timur. Sebelum bencana lumpur ini, diperkirakan 200 sampai 300 unit usaha, yang kini terpangkas hanya tinggal 20 sampai 30 persennya saja.

Kegiatan penambang pasir secara tradisional memanfaatkan sedimen Kali Porong untuk dijual sebagai bahan bangunan. Kegiatan ini melibatkan ribuan orang dari desa-desa disepanjang Kali Porong. Kini kegiatan tersebut terhenti total akibat endapan lumpur yang sangat tebal, sehingga tidak mungkin lagi menggali pasir.

Sentra pengrajin bordir di Kecamatan Bangil terkenal dengan berbagai hasil kerajinan bordir dan busana muslim wanita lainnya. Akibat tersendatnya jalur transportasi, pasar utama pembeli dan pedagang di sejumlah pasar grosir di Surabaya, menjadi enggan akibat naiknya biaya produksi dan harga jual, serta keterlambatan pengiriman. Asosiasi Pengusaha Bordir (Aspendir) Bangil yang berjumlah 110 pengusaha, mengalami penurunan omzet hingga 75 persen, dan yang mampu bertahan kini hanya tinggal 60 persennya saja.

***

Dua tahun setengah semburan lumpur Lapindo juga menjadi saksi ambruknya banyak sekali kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya mereka yang menjadi korban langsung (mereka yang rumahnya tenggelam), tetapi mereka yang tinggal disekitar lokasi semburan.

Sementara Lapindo dan pemerintah hanya fokus pada urusan penanggulangan dan jual beli aset, kerugian sektor ekonomi rakyat ini masih terabaikan. Dengan kondisi ekonomi nasional dan global yang kian sulit, upaya pemulihan yang mengandalkan sumber daya dari para pelaku usaha sendiri juga akan semakin berat. [win]

2008-08-27T12:10:00.006+07:00

Bakrie Protes Lapindo Dinominasikan Pelanggar Hak Pemukiman

Jakarta - Lapindo Brantas Inc dinominasikan oleh lembaga pemantau hak pemukiman atau Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) sebagai pelanggar hak pemukiman warga. Keluarga Bakrie, pemilik perusahaan tersebut protes.

loncat ke Detik.com

Berita-berita nominasi Lapindo sebagai penjahat perumahan:
Entah Sampai Kapan?
Lapindo dinominasikan sebagai pelanggar hak pemukiman warga
ASAP - Lapindo Nominated for 2008 Housing Rights Violator Award
Warga Dukung Lapindo Dinominasikan Pelanggar Hak Pemukiman

2008-08-26T21:35:00.003+07:00

retakan lumpur yang merongrong tanggul di sisi timur tanggul cincin Lapindo

Tanggul Cincin Lapindo Jebol
Catatan Imam Shofwan 26 Agustus 2008

Tiga bego, eskavator, berlomba menjulurkan lengan pengeruknya di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo. Satu bego mengeruk lumpur dari pusat semburan dan membuangnya di sisi timur tanggul sementara dua bego lainnya mengeruk tanah dan meninggikan tanggul. Pusat semburan ini biasa disebut lokasi tanggul cincin karena bentuk tanggulnya yang melingkar. Sisi timur tanggul ini jebol pada malam tadi.

lanjut...

berita sejenis:
Tanggul Penahan Lumpur Jebol

2008-08-25T23:43:00.003+07:00

Tujuh Warga Mindi Diamankan Polsek Porong
Catatan Imam Shofwan 25 Agustus 2008

Magrib tadi tujuh warga Mindi yang ikut dalam aksi menutup tanggul lumpur Lapindo diamankan aparat. Mereka adalah Shohibul Izar warga RT 02 RW 01, Abdul Mukti warga RT 20 RW III, Muhammad Fatoni warga RT 07 RW III, Tri Joko Nugroho warga RT 21 RW III, Abdul Haris warga RT 14 RW II, Syamsul Ali warga RT 15 RW II, Boneran warga RT 14 RW II.

Lanjut...

2008-08-25T20:10:00.002+07:00

Reno Kenongo Segera Tenggelam
Oleh: Imam Shofwan, 26 Agustus-03 September 2008

Tanggul cincin Lapindo bagian timur jebol 26 Agustus 2008

Jebolnya tanggul cincin menyebabkan dua rekahan besar yang merembeskan air asin dan lumpur ke arah desa Reno Kenongo, Gelagah Arum dan beberapa desa lain di sebelah timur tanggul cincin.

Beberapa hari setelah tidak segera ditangani:

Desa Reno Kenongo jadi lautan air asin campur lumpur, yang susah orang kecil:

Renokenongo, 13 September 2008

Halaman Masjid dan Sekolah Khalid bin Walid Reno Kenongo, digenangi air lumpur Lapindo

2008-08-25T11:37:00.010+07:00

Korban Lapindo menuntut Lapindo melunasi hutangnya

Ribuan Korban Lapindo Menutup Tanggul
Catatan Imam Shofwan, 24 Agustus 2008

Sejak subuh tadi Dumadi bersama dengan sekitar 470 warga Reno Kenongo yang tanahnya tergenang lumpur Lapindo menutup operasi penanggulan PT Minarak Lapindo Jaya. Mereka merasa masih memiliki tanah yang kini ditanggul. Mereka menutup pintu titik 43 yang letaknya tepat di bekas desa mereka alias Reno Kenongo.

lanjut...

Menuntut Tanggung Jawab Lapindo

2008-08-20T23:47:00.003+07:00

Warga berhak menuntut agar PT MLJ segera mematuhi perjanjian, sekaligus menuntut ganti rugi atas keterlambatan yang terjadi.

Agustus ini, masa kontrak rumah Multajam, 43 tahun, habis. “Sudah dua tahun,” ujar Multajam, korban lumpur Lapindo yang mengontrak di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera II (Perumtas II) sejak Agustus 2006 ini. Multajam berharap, ia bisa menyewa tempat tinggal lagi dengan uang 80 persen sisa pembayaran dari PT Minarak Lapindo (MLJ). Tapi Multajam kecewa, PT MLJ mangkir, tidak mau menyelesaian transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 yang menyatakan 80 persen akan dilunasi paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah habis.

Pasal 15 Perpres itu, ayat 1, secara gamblang telah menetapkan, “Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.”

Masih pasal yang sama, ayat 2, tertulis, “Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.” Multajam, yang berasal dari Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin ini, menandatangani kontrak jual-beli tanah dan bangunan dengan PT MLJ pada Agustus 2006. Seharusnya hari ini ia sudah menerima 80 persen, tapi kenyataannya ia belum menerima sepeser pun. Multajam memang hanya punya bukti Letter C. Rupanya, inilah yang menjadi alasan PT MLJ menolak melunasi 80 persen sisa pembayaran.

Bagi PT MLJ, surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) tidak bisa dibuat Akta Jual Beli (AJB). Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Direktur Utama PT MLJ, beralasan, “Kami berpegangan pada Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam Perpres No 14 Tahun 2007,” katanya dalam website resmi MLJ. PT MLJ keliru. Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Maret 2008 menjadi bukti kesalahan persepsi PT MLJ. Surat yang bertajuk Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo itu menyatakan, “Terdapat 4 (empat) mekanisme penyelesaian jual-beli antara masyarakat korban lumpur Sidoarjo dengan PT Lapindo Brantas yang masing-masing sesuai dengan lampiran surat ini.” Dalam lampiran itu, BPN menjelaskan secara rinci. Pertama, mekanisme jual beli untuk tanah bersertifikat hak milik, kedua untuk tanah dengan bukti Yasan, Letter C, Pethok D, Gogol, ketiga untuk tanah bersertifikat hak guna bangunan, dan keempat untuk tanah Pemerintah/Pemda.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi PT MLJ untuk tidak melunasi 80 persen. Tapi, PT MLJ malah berbelit dan mengajukan skema cash and resettlement untuk tanah dengan bukti Letter C, Pethok D, atau SK Gogol. Anehnya, skema ini seolah-olah merupakan permintaan warga korban dan bukan sodoran PT MLJ. Pada 25 Juni 2008 lalu, PT MLJ mampu membujuk sebagian warga korban untuk menandatangani kesepakatan cash and resettlement itu.

Dalam kesepakatan itu disebutkan, bangunan akan dibayar tunai, sedangkan tanah akan ditukar dengan tanah, satu banding satu. Tarif bangunan 1,5 juta per meter persegi, dan dibayar 2 bulan setelah warga membubuhkan tanda tangan persetujuan pola cash and resettlement. Tanah pekarangan akan ditukar dengan tanah kavling di kawasan Kahuripan Nirvana Village (KNV). Sementara, sawah akan ditukar dengan sawah di Desa Sambibulu, Kecamatan Sukodono. Uang 20 persen yang sudah diterima warga tidak dihitung, dianggap hibah.

Secara sekilas, pola ini sangat menguntungkan warga. Sudah dapat ganti tanah, bangunan dibeli secara tunai, dapat hibah pula. “Ini merupakan solusi jalan tengah yang melegakan kedua pihak, maka seyogyanya diterima dengan lapang dada dan terbuka,” kata Andi Darussalam kepada wartawan di Surabaya. Seorang budayawan malah sempat mengatakan di media, “MLJ itu bisa disebut malaikat. Masak ada setan yang mau hibah? Tentu, yang melakukan hibah adalah malaikat.”

Toh, tampak aneh ketika dalam kesepakatan tersebut, poin 5, terdapat semacam ancaman bagi pemilik tanah nonsertifikat, “PT Minarak Lapindo Jaya tidak akan melaksanakan pembayaran cash and carry kepada warga korban lumpur yang bukti kepemilikannya Pethok D/Letter C/SK Gogol dalam kondisi dan situasi apa pun.”

Terhadap ancaman semacam itu, warga pun panik. Multajam tak urung juga sempat panik. Tapi dia tetap tidak mau menggunakan pola cash and resettlement. Pertama, soal pembayaran bangunan, ia harus rela menunda 2 bulan setelah penandatanganan. Padahal kalau menurut aturan Perpres, dia sudah harus dibayar kontan 80 persen, hari ini. “Orang yang sudah tanda

tangan cash and resettlemnent kemarin saja belum cair,” ujar Multajam, merujuk salah seorang temannya yang memilih skema tersebut.

Kedua, untuk tanah, tanah kavling yang tersedia 90 meter persegi dan 120 meter persegi. Sementara, tanah Multajam 213 meter persegi. “Kalau (luas) tanahnya kurang, hangus dan kalau tanahnya lebih (warga harus) nomboki, ini dipotong dari pembayaran bangunan,” jelas Multajam.

Amari, 34 tahun, warga Desa Renokenongo, bisa lebih parah nasibnya jika memilih cash and resettlement. “Saya sudah beli tanah dan rumah di desa lain. Buat apa saya beli tanah lagi?”n ujarnya. Warga korban yang mengambil pilihan semacam Amari sangat banyak, bahkan ada yang lebih parah. “Ada yang beli tanah dengan uang muka sekian persen, lalu bikin perjanjian

akan membayar setelah mendapat uang 80 persen,” tutur Ahmad Soetomo, salah seorang Ketua RT Desa Renokenongo.

Ada lagi yang sudah beli tanah dan sudah mendirikan bangunan. Cuma, dengan uang 20 persen jelas tidak mencukupi. Akhirnya mereka berhutang ke sana-sini, dengan janji akan membayarnya setelah memperoleh 80 persen. Maka itu sulit dibayangkan jika warga tidak

menerima 80 persen secara cash and carry. “Gepengo koyok ilir, sampai kapan pun, warga tetap menuntut cash and carry,” ucap Soetomo.

Karena itu bisa dibilang, skema cash and resettlement hanyalah akal-akalan PT MLJ untuk menghindar dari kewajiban. Bupati Sidoarjo Win Hendarso saja tidak mengakui adanya pola penyelesaian tersebut. “Saya tidak tahu apa itu cash and resettlement,” tegas Win ketika menerima audiensi warga korban Lapindo pada 6 Agustus lalu, yang juga dihadiri pihak BPLS dan BPN.

Dalam pertemua itu, terkait perumusan pola cash and resettlement, baik Bupati, BPLS, maupun BPN mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu menahu. PT MLJ sendiri sebenarnya juga sudah menandatangani Risalah Pertemuan 2 Mei 2007 bersama Menteri Sosial, BPN, BPLS, dan perwakilan 4 desa dalam peta terdampak. Dalam risalah itu, PT MLJ bertekad berpegang teguh pada Perpres 14/2007.

“Warga sudah memegang kumpulan dokumen yang tepat. Ada tanda tangan saya, Pak Mensos, semua pihak. Semua lengkap. Semua berkomitmen pada penyelesaian menurut Perpres,” Win menambahkan.

Dalam risalah itu ditegaskan, Pethok D/Letter C/SK Gogol merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan diperlakukan sama dengan Sertifikat.

Meski begitu, hingga hari ini, pelunasan tanah dan bangunan warga belum dilakukan oleh PT MLJ. Bukankah dengan begitu, PT MLJ telah melakukan melakukan pelanggaran? “MLJ telah melakukan tindakan yang dikategori wanprestasi,” jelas Taufik Basari, ahli hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta. Akibat dari wanprestasi, atau melanggar perjanjian, warga berhak menuntut agar PT MLJ segera mematuhi perjanjian, sekaligus menuntut ganti rugi atas keterlambatan yang terjadi. “Warga sudah dirugikan dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan seandainya tidak terlambat,” tambah Taufik.

Andai 80 persen dibayar tepat waktu, warga tidak akan, misalnya, menggadaikan motornya untuk membiayai kontrak rumah, atau warga bisa memulai pekerjaan baru. Warga pun berhak menuntut penyitaan aset-aset PT MLJ. “Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) ini sama halnya dengan utang-piutang. Warga korban berhak memperoleh jaminan berupa penyitaan aset,” tandas master hukum dari Northwestern University, Chicago, ini (Ba,Mam,Re)

Artikel ini dicetak pada edisi perdana newsletter Kanal (klik, download, untuk versi aslinya)

2008-08-20T21:51:00.001+07:00

7 Warga Mindi Diamankan Polsek Porong
Catatan Imam Shofwan 25 Agustus 2008

Magrib tadi tujuh warga Mindi yang ikut dalam aksi menutup tanggul lumpur Lapindo diamankan aparat. Mereka adalah Shohibul Izar warga RT 02 RW 01, Abdul Mukti warga RT 20 RW III, Muhammad Fatoni warga RT 07 RW III, Tri Joko Nugroho warga RT 21 RW III, Abdul Haris warga RT 14 RW II, Syamsul Ali warga RT 15 RW II, Boneran warga RT 14 RW II.

Sebelumnya, kesitar jam 4 sore, sekitar 10 orang warga Jatirejo memecahkan kaca bego, eskavator, yang diparkir di titik 25. Setelah aksi ini tiga orang warga Jatirejo yang diduga melakukan perusakan ditangkap aparat kepolisian dari polsek Porong dan Satuan Samapta Kepolisian Resort Sidoarjo.

Tak hanya melakukan penangkapan polisi juga membubarkan warga Siring yang melakukan aksi penutupan di pintu masuk ke pusat semburan. Aksi ini dilakukan karena Lapindo ingkar janji dalam pembayaran tanah, rumah dan sawah warga yang seharusnya dibayar bulan Juli lalu.

Kebanyakan warga baru dibayar 20 persen dan sebagian bahkan belum dibayar sama sekali.

Karena itulah warga korban Lapindo dari beberapa desa melakukan aksi menutup penanggulan sejak subuh tadi.

"Bayar dulu baru tanggul," begitu tulisan warga dalam spanduk-spanduk mereka.

Penutupan ini dilakukan warga di desa masing-masing; antara lain di desa Siring, Reno Kenongo, Jatirejo, Kedung Bendo dan Ketapang, Mindi (di Pejarakan dekat spill way) dan menimbulkan operasi penanggulan lumpur macet total.

Hingga siang aksi yang diamankan oleh aparat gabungan dari Polsek Porong dan Satuan Samapta ini berjalan tanpa kekerasan.

Kasat Samapta Polres Sidoarjo T Harahap yang saya temui saat mengamankan aksi di titik Reno Kenongo memahami tuntutan warga ini karena memang Lapindo belum membayar sisa utangnya. Dia bilang akan bersatu dengan warga untuk mengamankan aksi ini.

Sampai pada insiden perusakan kaca-kaca Bego di yang diparkir di dekat lokasi desa Jatirejo. Aksi ini dilakukan beberapa orang dan masa aksi tetap tenang di titik masing

Setelah itu polisi yang melakukan pengamanan mulai membubarkan masa aksi yang paling dekat dengan titik Jatirejo adalah Siring dan ini yang dibubarkan aparat. Sound sistem, spanduk dan terpal diangkut semua dalam truk polisi dan dibawa di Polsek Porong.

Meski kejadian pengerusakan di titik penutupan Jatirejo yang berdekatan dengan titik Siring tapi Polisi juga membubarkan aksi penutupan tanggul di dua titik lainnya yang jaraknya lebih dari 5 kilo meter dan tidak mengerti apa-apa dengan aksi pengerusakan ini. Dua titik tersebut adalah titik Renokenongo dan Mindi.

Tak hanya membubarkan aksi polisi juga mengangkut sound sitem dan sepanduk, terpal dari Reno Kenongo dan Di titik Mindi polisi membawa terpal. Tak hanya itu masa aksi yang saat pembubaran ini sedang bergantian untuk menunaikan shalat Magrib juga ditangkap polisi tanpa alasan yang jelas.

Saat saya temui ketujuh orang ini di Polsek Porong mereka masih belum tahu kesalahannya. Saat ditangkap mereka bilang polisi langsung datang satu truk dan bilang kalau waktu aksinya sudah habis.

Saat ketemu T Harahap di Polsek Porong dia hanya bilang polisi tidak menangkap tapi cuman meminta keterangan.

Tanggul Cincin Lapindo Jebol

2008-08-20T20:34:00.001+07:00

Catatan Imam Shofwan 26 Agustus 2008

Tiga bego, eskavator, berlomba menjulurkan lengan pengeruknya di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo. Satu bego mengeruk lumpur dari pusat semburan dan membuangnya di sisi timur tanggul sementara dua bego lainnya mengeruk tanah dan meninggikan tanggul. Pusat semburan ini biasa disebut lokasi tanggul cincin karena bentuk tanggulnya yang melingkar. Sisi timur tanggul ini jebol pada malam tadi.

Awalnya cuman air di permukaan lumpur yang meluber di sisi timur tanggul lalu disusul dengan lumpur yang volumenya semakin meningkat karena operasi penanggulan sehari kemarin dihentikan oleh para korban Lapindo dari berbagai desa.

"Lumpur mulai meluber jam 8 malam kemarin dan ini yang merusak tanggul," tutur Ahmad Zulkarnain, corong Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS.

Warga menuntut supaya Lapindo segera melunasi hutang 80% dari harga pekarangan, rumah, dan sawah mereka yang tenggelam dalam lumpur. Harusnya Lapindo membayar bulan lalu namun ternyata mangkir dan warga menutup penanggulan karena merasa tanah yang ditanggul masih miliknya.

"Lapindo baru membayar dua puluh persen," tutur Dumadi, warga Reno Kenongo yang turut dalam aksi penutupan tanggul kemarin. Tak hanya itu warga Reno Kenongo yang tergabung dalam Pagar Rekontrak bahkan belum mendapat bayaran tanah dan bangunannya sepeserpun.

"Bayar dulu baru tanggul," demikian bunyi tuntutan di spanduk-spanduk warga.

Selain jebol di sisi timur cincin tanggul di sebelah timur cincin juga mulai retak. Retakannya lebih dari 10 meter dan lumpur mulai meluber dari dua retakan kecil. Retakan ini terdapat di tanggul tepat di tengah antara dukuh Wangkal, Sengon (desa Renokenongo) dengan perumtas Kedung Bendo.

Retakan ini jelas membahayakan warga-warga desa di sebelah timur tanggul. "Bukan tidak mungkin ada desa baru yang akan terdampak lumpur," jelas Zulkarnain.

TK Di Tengah Pasar

2008-08-20T20:32:00.000+07:00

Oleh: Imam Shofwan

Mulanya anak-anak sering merengek dan minta kembali ke rumah setiap saat, lebih-lebih kalau malam. Ini bikin Lilik Kaminah, korban Lapindo asal desa Reno Kenongo di pengungsian pasar baru Porong, tambah senewen. Mereka sudah pusing memikirkan rumah dan tempat kerja mereka yang musnah diterjang lumpur. Akibatnya, anak-anak jadi dibiarkan main apa saja tanpa pengawasan. Mereka cari jalan mudah.

"Hidupe nggak normal, terlalu bebas, sing penting mburu menenge, lek nggak sumpek -hidupnya tidak normal, terlalu bebas, yang penting tidak menangis, biar tidak (makin) sumpek," tutur ibu 30 tahun yang biasa dipanggil Mbak Kami.

Desa Reno Kenongo punya lima dukuh, sejak meluapnya lumpur Lapindo Mei 2006, secara bertahap desa-desa ini terendam lumpur; pertama tiga dukuh; Balung Nongo, Wangkal dan Reno Mencil. Penduduknya lalu mengungsi di balai desa Reno Kenongo. Sementara dua dukuh lainnya; Sengon dan Reno masih bisa ditempati.

Namun setelah meledaknya pipa gas pertamina di dekat lokasi luapan lumpur pada 22 November 2006. Ledakan ini menyebabkan tanggul lumpur ambrol dan lima dukuh di Reno Kenongo tenggelam lumpur termasuk balai desa yang digunakan mengungsi. Orang-orang Balung Nongo, Wangkal dan Reno Mencil lantas terpencar mencari kontrakan sementara warga Sengon dan Reno mengungsi ke pasar Baru Porong. Beberapa media memberitakan ledakan ini mengakibatkan 8-14 orang meninggal namun banyak penduduk yang meyakini korbannya jauh lebih banyak.

Keadaan semacam ini berlangsung hingga satu tahun dan Lapindo belum punya kejelasan tanggungjawabnya atas musibah pada warga ini. Walau mumet dengan ketidakjelasan ini. Mereka tak ingin kehilangan semuanya. Paling tidak mereka ingin anak-anak mereka lebih baik dan tak ingin mereka juga larut dalam kepiluan.

Ide inilah yang kemudian melatarbelakangi pendirian TK Muhajirin di tengah-tengah pengungsian pasar baru Porong. Nama 'Muhajirin' dipilih untuk pengingat bahwa mereka hijrah (lebih tepatnya diusir) dari tempat tinggal mereka menuju pengungsian.

"Anak di pengungsian pasar baru Porong" (foto: Imam S)

Mereka hanya modal dengkul dan semangat waktu hendak mendirikan TK ini. Awalnya semua sekolah di Reno Kenongo tenggelam dalam lumpur Lapindo; SDN I dan II Reno Kenongo, SMP II Porong dan MI hingga MA milik yayasan Khalid bin Walid. Belakangan, MI-MA Khalid bin Walid masih bisa digunakan meski bangunannya sudah rusak berat. Sementara siswa dan siswi SD dan SMP sudah tidak bisa digunakan dan murid-muridnya dipindahkan ke sekolah lain.

SDN I Reno Kenongo dipindah ke SD Glagah Arum (SD Glagah meminjamkan ruangan dan siswa SDN I Reno masuk sore), SDN II Reno Kenongo pindah SDLB Juwet Kenongo (masuk pagi) dan SMP II Porong pindah ke SMP Satu (masuk sore).

"Yang SD dan SMP gedungnya pindah tapi murid dan gurunya tetep," tutur Ahmad Surotun Nizar, warga dukuh Reno pada saya.

Setelah tahun ajaran 2007, pengungsi-pengungsi di pasar Porong punya keluhan sama. Anak-anak usia TK mereka tak bisa sekolah. Lapindo juga belum memberikan ganti rugi sepeserpun.

"Kalau ke TK paling dekat di desa Gedang dan itu bayar empatratus ribu rupiah, kami tak punya duit," tutur Mbak Kami.

Para pengungsi ini mengorganisasikan diri dalam "Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak alias Pagar Rekontrak." Mereka didampingi beberapa aktivis dari Uplink (Urban Poor Linkage Indonesia), organisasi nirlaba yang mengurusi kaum miskin perkotaan.

Keluhan soal TK ini lalu dibahas dalam rapat pengurus Pagar Rekontrak dan didampingi beberapa pendamping dari Uplink dan karena kebutuhannya mendesak mereka lalu mendirikan TK Muhajirin ini dengan apa adanya.

"Ruangnya hanya disekat kain, meja-mejanya dari triplek, pendaftaran pertama ada 70 anak yang masuk, semuanya digratiskan," tutur Mbak Kami.

Mbak Kami punya putra berusia 5 tahun yang ikut masuk TK namanya Ahmad Fiqhi. Dia yang pernah punya pengalaman mengajar lalu didaulat untuk mengajar.

Tak ada target bisa membaca atau menghitung di TK ini. Tujuan pertama dan utama mereka supaya anak-anak tidak menangis. Mereka dibantu untuk mengungkapkan apa isi pikiran mereka dengan melukis. Mereka di kasih kertas dan pensil dan disarankan untuk melukis apa saja yang menarik menurut mereka.

Di luar dugaan, lukisan anak-anak ini berkisar pada rumah, lumpur, bulldozer, eskavator (istilah yang digunakan pengungsi bego) dan alat-alat berat di sekitar lumpur.

Tegar (Foto: Lala)

Selain melukis mereka juga menceritakan rumahnya di sana, mainnya di mana, bego yang di sana warna merah atau biru.

Kegiatan TK ini juga membantu Mbak Kami untuk melupakan sejenak persoalan berat yang dihadapinya karena Lapindo belum memberikan tanggungjawabnya setelah dua tahun.

Anak-anak TK menari di tengah pengungsian jadi hiburan tersendiri bagi pengungsi (Foto: Lala)

Pengungsi di Pasar Baru Porong belum mendapatkan uang pembelian tanahnya sepeserpun mereka hanya dapat uang jatah hidup dan dihentikan bulan Mei lalu. "Aku justru bingung kalau nggak ada kegiatan ini. Dengan anak-anak bawaannya kita bisa ketawa," tutur Mbak Kami getir.

Catatan 22 Agustus 2008
Link-link terkait:
* Menteri ESDM: Pipa Gas Meledak Akibat "Land Subsident"
* Pipa Gas Jatim Dikelola Anak Perusahaan Pertamina
* Polisi Hentikan Penyidikan Ledakan Pipa Gas
* Warga Reno Kenongo Takut, Mulai Evakuasi Perabotan
* Tanggul Pond A Reno Kenongo Sengaja Tidak Diperbaiki
* Yang Bohong Soal Lumpur Porong

Gas Liar di Siring Barat

2008-08-20T18:41:00.021+07:00

Foto dan teks: Imam Shofwan

Seumur hidup Sumargo (38 tahun) tak pernah membayangkan ada gas bisa keluar dari dalam rumahnya. Selama ini dia hidup tenang bersama istri tercintanya Muslimah (29 tahun) dan anaknya yang tampan Nur Mudian (11 tahun). Mereka menempati rumah kecil sederhana di RT 01/01 kelurahan Siring Barat, Porong, Sidoarjo.

Di Siring Barat ada empat RT 1, 2, 3 dan 12. Sementara delapan RT lainnya berada di Siring Timur. Antara Siring Timur dan Siring Barat dipisahkan oleh rel kereta api dan jalan tol yang menghubungkan kota Surabaya dan dengan kota Malang. Kini, pemisah mereka ditambah lagi satu yakni tanggul lumpur Lapindo tepat di sebelah rel.

Delapan RT di Siring Timur telah menjadi kampung mati karena terendam lumpur Lapindo. Para penduduknya telah tercecer ke mana-mana. Sedangkan empat RT ini masih bertahan hidup dengan lingkungan yang buruk. Air bersih tercemar dan bau lumpur menyengat dihirup warga empat RT ini. 8 RT ini masuk dalam peta yang tanahnya akan dibeli Lapindo sedang 4 RT tidak masuk peta.

Orang-orang di delapan RT tersebut baru mendapatkan ganti rugi 20% sementara 80%nya masih belum dibayar Lapindo. “Kami baru dibayar dua puluh persen, dan delapan puluh persennya masih gantung,” tutur Cak Rois, salah seorang warga Siring Timur yang rumahnya terendam lumpur.

Belakangan, di empat RT ini muncul semburan-semburan gas liar yang menakutkan warga karena terkadang disertai percikan api. Gas-gas ini muncul sembarangan bahkan sampai di dalam rumah warga salah satunya di dalam rumah Sumargo.

"gas liar yang mudah terbakar di rumah Sumargo"

Saya ketemu Sumargo sekeluarga, tadi pagi, dia menunjukkan tempat gas itu muncul, yakni tepat di depan pintu rumahnya. Gas ini keluar dari retakan kecil di lantai rumahnya yang diplaster. Awalnya mereka hanya mencium bau gas yang menyengat dan selanjutnya mereka takut menggunakan api, tak berani memasak di lantai. Kalau gas ini di sulut mereka akan keluar api. Sumargo mempraktekkannya dengan menyulutkan api dari korek dan api menyala persis kayak sulap. Saya terkejut.

Sejak gas liar itu keluar Sumargo menjadi was-was dan hidupnya dan keluarganya jadi tidak tenang. Sebelumnya semburan gas liar ini ditemukan di beberapa tempat di empat RT di Siring Barat. Salah satunya di tanah milik Amari, 200 meter dari rumah Sumargo, semburan gas di tempat ini lebih besar bahkan bisa digunakan untuk memasak.

"kegiatan berbahaya warga Siring Barat: menggunakan semburan gas liar untuk memasak"

Warga menjadi gelisah dan menuntut supaya pemerintah memperhatikan hal ini. Mereka menuntut diperlakukan sama dengan warga Siring Timur yang masuk peta dan mendapatkan ganti rugi. Berkali-kali mereka mengajukan tuntutan ke Bupati bahkan empat kali ke presiden namun tak juga ada respon balik.

"pipa yang digunakan untuk saluran gas ke kompor sudah berkarat tanpa ada pengaman"

Pada tanggal 19 Agustus 2008 kemarin semburan baru muncul Siring Barat. Tempatnya di perbatasan tanah milik Toni dan Hubyo.

Semburan gas ini mulai muncul setahun lalu dan penduduk Siring Barat sudah mengeluhkan hal ini pada pemerintah. Selama ini mereka bersabar menunggu dan mereka sudah jengkel. Mereka mengancam kalau misalnya dua bulan ke depan tidak ada kepastian dari pemerintah mereka akan turun ke jalan. Mereka berani mati untuk memperjuangkan hak mereka.

“Wis rak wedi mati nek koyo ngene, sudah tidak takut mati kalau begini,” tutur Ibu Hartini 53 tahun warga Siring Timur pada saya.

Catatan 20 Agustus 2008
Berita-berita terkait:
*Di Siring Barat Porong Bubble Gas Kembali Muncul
*Api Berkobar di Siring Barat
*Semburan Gas Muncul Lagi di Siring Barat
*Siring Barat Tak Layak Huni

Ribuan Korban Lapindo Menutup Tanggul

2008-08-20T09:56:00.000+07:00

Ribuan korban Lapindo menyetop penanggulan luapan lumpur dan menuntut supaya fihak Lapindo melunasi tanah warga yang terusir

Catatan Imam Shofwan, 24 Agustus 2008

Sejak subuh tadi Dumadi bersama dengan sekitar 470 warga Reno Kenongo yang tanahnya tergenang lumpur Lapindo menutup operasi penanggulan PT Minarak Lapindo Jaya. Mereka merasa masih memiliki tanah
yang kini ditanggul. Mereka menutup pintu titik 43 yang letaknya tepat di bekas desa mereka alias Reno Kenongo.

"Lapindo baru membayar dua puluh persen tanah kami, delapan puluh persennya tidak jelas," jelas Dumadi di pinggir luapan lumpur.

Selain Dumadi dan tetangganya, ribuan warga dari beberapa desa lainnya yang menjadi korban Lapindo juga melakukan aksi serupa yakni menduduki tanah mereka dan menyetop penanggulan.

Aksi ini dilakukan setelah Lapindo mengingkari janjinya untuk melunasi sisa pembayaran yang mustinya di bayar bulan lalu.

Aksi penutupan penanggulan ini dilakukan warga supaya mereka tidak merugikan orang lain. Sebelumnya mereka melakukan aksi penutup akses jalan raya Surabaya-Malang yang terletak di pinggir Tanggul.

"Kami warga kecil yang dirugikan dan kami tak ingin merugikan orang lain. Kami menutup penanggulan karena tanah ini masih milik kami," jelas Dumadi.

Entah Sampai Kapan?

2008-08-20T01:47:00.017+07:00

Zoe Gray, Winarko dan Malavika Vartak (foto: Mujtaba Hamdi)

Oleh: Imam shofwan

Pagi tadi dua orang dari Cohre datang ke Posko; Malavika Vartak dan Zoe Gray. Cohre atau Centre on Housing Right and Evictions adalah organisasi nirlaba didirikan di Belanda namun dikendalikan dari kantor pusatnya di Genewa,

Switzerland

. Sesuai namanya mereka mengkampanyekan kepemilikan rumah dan pencegahan pengusiran orang dari tempat tinggal mereka. Salah satu kegiatan berskala internasional mereka adalah Housing Right Award, meliputi 3 kategori: violator Award, protector Award, dan defender award.

Mereka berkunjung ke Posko kami karena mendapatkan rekomendasi dari beberapa organisasi non pemerintah, sejak Juni lalu, untuk menominasikan Lapindo sebagai penerima salah satu kategori award tersebut, yakni: Violator alias penjahat.

"Pengumumannya akan dirilis akhir tahun ini," jelas Zoe pada saya.

Mereka mengunjungi korban Lapindo untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Beberapa kawan posko mendampingi mereka mengunjungi pengungsi di pasar baru Porong. Ada 2 wartawan australia dan 2 pendamping mereka yang ikut rombongan ini.

Para pengungsi sekitar 575 keluarga ini adalah bekas warga Renokenongo yang rumahnya dibanjiri lumpur Lapindo menyusul lekadakan pipa gas Lapindo 22 November 2006.

"anak di pengungsian di pasar baru Porong" (Foto: Mujtaba Hamdi)

5 jam kami di sana membicarakan beberapa hal seputar keseharian para korban. Mulai dari bagaimana awal rumah terkena lumpur dua tahun lalu hingga kehidupan berkomunitas mereka sekarang ini.

Awalnya kami ketemu Pak Pitanto, ketua DPD Renokenongo yang kini juga menjadi tokoh yang mempersatukan warga Renokenongo di Pasar Porong.

Pitanto menceritakan betapa sulitnya mengawasi anaknya untuk belajar. “Kalau di rumah dulu masih bisa mengawasi jam berapa mereka harus main, jam berapa mereka harus belajar. Tapi di sini semuanya tak bisa dijalankan,” tutur Pitanto.

pengungsi pasar baru Porong yang dihentikan jatah makannya bulan Mei 2008 (foto: Mujtaba Hamdi)

Malavika menanyakan apa saja fasilitas yang ada di pasar ini ada berapa toilet dan seterusnya. Masih ada listrik , tapi air sudah di putus. Dari 500 lebih keluarga mereka hanya punya 9 toilet.

Ini adalah kelompok yang punya tuntutan tertinggi diantara kelompok korban lapindo lainnya; Mereka menolak cash and carry dan cash and resettlement dengan pola cara lapindo yang bayarnya dicicil. Permintaan mereka sederhana: mereka ingin mereka di bayar lunas. Kalaupun dipindah mereka ingin dipindahkan kumpul dengan tetangga mereka.

Hingga saat ini warga pengungsi di Pasar Porong belum mendapatkan uang dari Lapindo sepeserpun. Mereka hanya mendapatkan jatah makan sekali 5000 rupiah sekali makan tiap orang. Itupun sudah dihentikan bulan Mei lalu.

Untuk mendidik anak-anak, ibu-ibu pengungsi mendirikan sebuah taman kanak-kanak sederhana. Saat ini, tak ada NGO internasional, yang membantu dan mendampingi para korban ini dan mereka berjuang sendiri. Pitoko bilang udah berusaha, mulai meminta tolong camat hingga menemui presiden. Setelah dua tahun bertahan dan pasokan makanan dihentikan, mereka tidak tahu kuat bertahan sampai kapan?

Catatan 19 Agustus 2008.

Tentang Pengungsi Pasar Porong:

*Listrik Putus di Pengungsian Pasar Porong

*Pengungsi Positif Demam Berdarah

*Pernikahan Mewah Adinda Bakrie & Bencana Kelaparan Korban Lapindo

Setelah Dua Tahun Ngontrak, Tinggal Di Mana?

2008-08-20T00:00:00.001+07:00

Kontrak itu hampir habis kini, setelah dua tahun, dan pencairan kekurangan 80 persen juga tak kunjung dilunasi Lapindo. Warga bingung mau tinggal di mana selanjutnya

Selasa awal Agustus lalu Hari Suwandi didatangi oleh Aat, orang suruhan Ahmad Zahron, pemilik rumah yang kini dikontraknya. Bulan ini, kontrakan Hari habis dan pesuruh ini menanyakaan apakah Hari mau melanjutkan lagi.

Hari mengontrak dua tahun rumah dua kamar di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera II setelah rumahnya di Kedung Bendo, ditenggelamkan lumpur Lapindo. Cak Hari, sapaan akrab Hari Suwandi, tak ada duit untuk memperpanjang kontrakan. Duit 20 persen dari rumahnya yang terpaksa dijual pada Lapindo sudah habis dan 80 persennya nunggak. Lapindo milik keluarga Bakrie itu enggan mengeluarkan duit untuk melunasinya.

Harusnya, seturut pasal 15 Perpres No. 14/2007, sisa 80 persen uang Hari dibayar sebulan sebelum masa kontrakanya habis. Tepatnya pada bulan Juli tahun ini. Cak Hari, yang gara-gara lumpur Lapindo tak hanya kehilangan rumah tapi juga pekerjaannya, pusing tujuh keliling. Nilai 20 persen yang diterima Cak Hari, yakni sebesar 31.268.000 rupiah, sudah habis untuk makan sehari-hari dan dibagikan pada tiga anaknya perempuannya yang sudah berkeluarga.

“Masing-masing saya bagi tiga jutaan,” tutur Hari.

Di Kedung Bendo rumahnya yang lama, Cak Hari dan sebelas anggota keluarganya, terdiri dari istri, 3 putrinya, 3 menantu, dan tiga cucu, menempati rumah seluas 54 meter di tanah seluas 75,34 meter. Setelah bencana lumpur Lapindo Cak Hari hanya bisa mengontrak rumah kecil dan tak cukup 11 orang. Keluarganya pecah.

“Anak-anak ada yang ngungsi ke mertuanya dan ada yang ngontrak sendiri,” kata Cak Hari, di rumah kontrakannya, di Blok S, yang habis masa sewanya itu.

Cak Hari, sebenarnya, sudah mempersiapkan uang untuk kontrakan ini, beberapa hari sebelum kontrakannya habis. Uang didapat dari hasil menggadaikan sepeda motor milik menantunya Ahmad Novik pada Bank Citra Abadi, bank simpan pinjam di dekat pom bensin Tanggulangin. “Saya tarik (gadaikan) dua juta,” tutur Cak Hari.

Setelah dapat uang Cak Hari akan menitipkan uang untuk kontrakan namun ditolak oran suruhan Ahmad Zuhron karena takut terpakai dan habis.

Beberapa hari setelah kedatangan pertama orang suruhan Zuhron datang dan uang tersebut sudah dipakai Cak Hari untuk makan. ”Sisanya tinggal tujuh ratus ribu,” kata Cak Hari.

Semua uang itu dikasihkan dan kurangnya Cak Hari minta waktu untuk cari pinjaman. Empat hari kemudian orang suruhan Ahmad Zuhron datang ke rumah Hari dan menagih pembayaran perlunasan. Cak Hari bilang cuma punya duit itu dan tidak bisa cari tambahan. Dengan duit 700 ribu Cak Hari meminta diizinkan ngontrak setengah tahun.

“Kalau tidak diperbolehkan, ya, balik ngungsi ke pasar atau tidur di tanggul,” tutur Cak Hari pasrah.

Nasib serupa juga dialami oleh Multajam, 43 tahun, dan keluarganya. Sama seperti Hari, sudah dua tahun Multajam menganggur. Pabrik sabun Debrima tempat dia bekerja tak lagi beroperasi karena digulung lumpur Lapindo. Sehari-hari biaya hidupnya dan kedua anaknya bergantung pada Taslimah, 37 tahun, istrinya, yang kerja di pabrik rokok Andalas. Per 1000 batang rokok yang diproduksi, Taslimah mendapat bayaran 2.400 rupiah.

Paling banter sehari dia menghasilkan 3000 batang. Kerjanya tak tentu, kadang dalam sebulan libur 3 minggu. Tergantung pada pesanan.

Multajam, yang dulu tinggal di Desa Kedung Bendo RT 05/RW 02 dengan aset rumah seukuran 110 meter di tanah seluas 213 meter ini, pusing. Uang 80 persen belum juga dibayarkan Lapindo. Di pihak lain, kebutuhannya tak bisa diajak kompromi. Ongkos sekolah

dua anaknya, Ahmad Ulum Fahrudin dan Ferry Afriyanto, di SMK dan SMP tak bisa ditunda.

Lebih pusing lagi, Multajam dihadapkan pada pola baru, cash and resettlement. Dengan skema ini, bangunan dibeli dan akan dibayar 2 bulan setelah penandatanganan, sementara tanah diganti tanah baru, satu banding satu. Multajam menolak.

“Kalau (luas) tanahnya kurang, hangus dan kalau tanahnya lebih (warga harus) nomboki, ini dipotong dari pembayaran bangunan,” jelas Multajam.

Pembayaran pertama 20 persen diterima Multajam pada Agustus 2006. Multajam tak punya sawah, hanya punya pekarangan dan bangunan. Totalnya dia menerima, 75,6 juta. Uang 20 persen pembayaran tanah dan bangunan ini lalu dipakai Multajam untuk mengontrak rumah di Perumahan Tanggul Angin Anggun Sejahtera. Karena khawatir pencairan keduanya sulit dia

memilih tipe yang murah di komplek Blok M 5/64. Dia mengontrak dua tahun. Kontrak itu habis kini, dan uang 80 persen belum dibayar oleh Lapindo. Multajam bingung mau tinggal di

mana selanjutnya. Karena sudah memasuki kepala empat dia juga kesulitan mendapat kerja.

“Wis tuwek ngene arep kerjo opo? Kalah saingan karo sing nom-nom, sudah tua begini mau kerja apa? Kalah sama yang muda-muda,” tutur Multajam dengan logat Jawa Timuran.

Cak Hari dan Multajam disiksa Lapindo dengan pola cash and carry namun Lapindo juga menggantung nasib orang-orang yang memilih cash and resettlement.

Ini yang terjadi pada Juminah, 66 tahun, bukan nama sebenarnya, dan keluarganya yang memilih cash and resettlement.

Sebelum Lumpur Lapindo menenggelamkan rumahnya sekaligus tempat kerjanya di Kedung Bendo, RT 02 RW 01, Porong, Juminah adalah janda beranak enam. Hidupnya begantung pada usaha dompet yang dikelola Baskoro (bukan nama sebenarnya), anaknya 40 tahun. Tiap bulan, pendapatan Baskoro lima sampai enam juta rupiah. Juminah dan kedua anaknya, termasuk Baskoro dan istrinya, menempati rumah sederhana berukuran 75 meter. Rumah ini juga dijadikan tempat usaha. Walau tidak kaya kehidupan mereka tenang. Ketenangan ini terenggut setelah Lapindo gagal dalam pengeboran dan mengakibatkan ribuan warga belasan desa di tiga kecamatan di Sidoarjo kehilangan rumah tinggal, pekerjaan, semua harta milik dan kehidupan sosial mereka.

Baskoro sibuk mengungsikan keluarganya. Awalnya mereka mengungsi di balai desa, lalu pindah ke Tulangan dan terakhir di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera II (Perum TAS II) blok S7/39. Selama setahun Baskoro mengurusi pindah-pindah ini dan mengabaikan pekerjaannya.

Setahun pasca bencana dan setelah keluarganya aman di Perum TAS II Baskoro baru bisa memulai usaha dompetnya kembali. Selain memproduksi Baskoro juga memasarkan dompet-dompetnya dan ini bukan pekerjaan mudah untuk pengusaha yang vakum setahun.

Dia harus cari pelanggan-pelanggan baru. Tak hanya itu, omzetnya juga berkurang drastis hingga 50 persen. Kerugian macam ini tak dihitung oleh Lapindo saat membahas ganti rugi. Hanya usaha-usaha menengah ke atas yang dapat ganti rugi. Usaha-usaha kecil rumahan diabaikan. Akibatnya, banyak korban Lapindo kehilangan pekerjaan. Rata-rata mereka akhirnya jadi tukang ojek di lokasi bencana.

Bagi warga kecil macam Baskoro yang dihitung ganti ruginya hanyalah tanah, rumah dan sawah. Itu pun sebenarnya bukan ganti rugi, melainkan jual beli. Untuk sawah 120 ribu permeter, satu juta permeter untuk tanah, dan satu juta setengah per meter untuk rumah

Sedangkan kerugiannya atas penghasilan setahun serta penurunan omzetnya tak masuk hitungan.

Total harusnya Baskoro mendapat ganti rugi 187,5 juta. Namun ini tidak bayar kontan oleh Lapindo. Sebagai tahap awal Baskoro hanya mendapat 20 persen yakni 37,50 juta ini sesuai dengan hitungan cash and carry di pasal 15 Perpres No. 14/2007.

Belakangan, Lapindo tak menaati peraturan pemerintah ini dan membikin peraturan baru yakni cash and resettlement. Ini membingungkan warga, termasuk Baskoro, dan karena bingung dia memilih cash and resettlement.

Hitungannya tetap pada rumah yakni 1,5 juta rupiah per meter namun tanahnya diganti dengan tanah baru di tempat lain di wilayah Sidoarjo. Pilihan tanahnya ukuran 90 meter dan 120 meter. Untuk warga yang tanah kurang dari ukuran tesebut harus nomboki dan ini yang dialami Baskoro dan keluarga yang hanya memiliki tanah 75 meter persegi. Uang kekurangan ini dipotong langsung dari uang rumahnya. Ini tidak adil.

“Kami harus nomboki 15 juta,” tutur Baskoro.

Sementara, pembayaran atas bangunan oleh Lapindo baru dilakukan setelah dua bulan dari Agustus 2008. Itu pun jika Lapindo tidak mangkir. Baskoro gamang karena sebentar lagi hendak puasa di mana kebutuhan hidup melonjak dan kontrakannya pun akan segera habis. Dia tidak tahu, dengan cara apa harus memenuhi semua biaya itu. [mam]

Artikel ini dimuat di newsletter korban Lapindo Kanal (Versi aslinya silahkan klik: download)

Tanggapan: Sutardji, Bakrie Award, dan Lapindo

2008-08-18T14:38:00.019+07:00

Seminggu ini saya meliput lumpur Lapindo untuk situs korbanlumpur.info, korbanlapindo.net dan blog pribad i saya dan ngomong sama banyak korban yang bulan ini habis kontrak rumahnya. Mereka dipaksa menjual tanah, rumah, dan sawahnya karena kebocoran pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas dua tahun lalu.

Hanya tanah yang dibeli (dengan harga 1,5 juta untuk rumah, satu juta untuk pekarangan, dan seratus dua puluh ribu untuk persawahan) Lapindo tapi harga kemanusiaan dari korban yang dicerabut dari kehidupannya dan dipaksa memulai kehidupan baru dari titik nol tak dihitung sama sekali.

Sebelum sampai di Porong saya fikir kasus Lapindo ini sudah kelar dan masyarakat sudah mendapat ganti rugi yang layak dari Lapindo. Ternyata dari harga di atas baru dibayar 20% dan masyarakat sekarang menunggu 80%nya dengan resah. Kebutuhan mereka meningkat karena liburan sekolah dan menjelang bulan puasa.

Pagi ini saya mengunjungi pengungsi di pasar Baru Porong. Mereka, sekitar 575 keluarga, adalah warga Reno Kenongo yang terendam lumpur belakangan setelah ledakan pipa gas pada bulan 22 November 2006 yang menewaskan 13 warganya. Mereka belum mendapatkan sedikitpun ganti rugi dari Lapindo. Lapindo hanya memberikan jatah makan pada mereka tiap orang 8000 tiap hari. Inipun dihentikan pada bulan Mei lalu.

Tahun lalu saya kecewa sekali dengan Arif Budiman yang menerima penghargaan Ahmad Bakrie Award sebelum kasus itu tuntas dan dan lagi hangat-hangatnya. Dan saya bangga dengan Romo Franz Magnis-Suseno yang berani berkata tidak untuk penghargaan ini. Sekedar memperingatkan Lapindo supaya segera menuntaskan urusan dengan korban-korbannya.

Tahun ini saya harus kecewa lagi karena Sutardji Calzoem Bachri mau menerima penghargaan Ahmad Bakrie award. Terlepas dari kualitas kepenyairan Sutardji, secara pribadi saya menjadi kurang hormat dengan beliau.

Saya mungkin tak begitu kecewa kalau saja tidak tahu Lapindo masih berhutang pada para korbannya.

Tema serupa:
Sutardji, Bakrie Award, dan Lapindo

Sutardji, Bakrie Award, dan Lapindo

2008-08-18T14:13:00.007+07:00

SEBAGAI penyair, Sutardji Calzoem Bachri telah melakukan eksplorasi kata dalam puisi sehingga kata bergerak mencari kemungkinan arah dan tujuannya, saling membentur demi membentuk keseluruhan yang tak teramalkan. Sutardji menemukan kembali mantra, memulihkan kembali tenaga bahasa yang terlanjur dimelaratkan oleh komunikasi massa. Demikian salah satu alasan mengapa Freedom Institute memilih Sutardji sebagai penerima anugerah Bakrie Award 2008 Bidang Kesusastraan, seperti termaktub dalam website mereka www. freedom-instute. org.

Bakrie Award adalah sebuah anugerah tahunan yang dipilih oleh Freedom Institute, yang diberikan pada mereka yang dianggap telah menunjukkan dedikasinya dalam berbagai bidang, terutama kedokteran, sains, penelitian, sosial, dan kesusastraan. Bahkan, anugerah ini mengandaikan dirinya sebagai "Hadian Nobel" Indonesia. Tradisi pemberian anugerah ini telah dimulai sejak 2003. Dalam bidang kesusastraan, Sutardji Calzoem Bachri adalah sastrawan keenam yang menerima anugerah Bakrie Award, setelah sebelumnya Sapardi Djoko Damono (2003), Goenawan Mohamad (2004), Budi Darma (2005), W.S. Rendra (2006), dan Putu Wijaya (2007).

Pandangan kritis terhadap Bakrie Award mulai muncul sejak 2006. Meski menerima anugerah tersebut, W.S. Renda dalam pidato penerimaannya dengan keras mengkritik penanganan dan pertanggungjawaban atas nasib ribuan rakyat di Sidoarjo. Pada tahun 2007, ketika kasus Lapindo makin mencuat ke permukaan, Bakrie Award pun kian mendapat sorotan. Apalagi setelah Frans Magnis Suseno yang terpilih sebagai penerima anugerah di Bidang Sosial menolak menerima anugerah tersebut. Lain halnya dengan Putu Wijaya yang menerimanya di tengah berbagai kritik.

Meski kasus Lapindo tidak lagi mencuat tajam seperti sebelumnya, sangat sulit memisahkan Bakrie Award 2008 yang diterima Sutardji Calzoem Bachri dengan kasus Lapindo. Tak sedikit publik sastra berharap bahwa Sutardji akan mengikuti jejak Frans Magnis Suseno ketimbang meniru Putu Wijaya. Namun, ternyata sang "presiden" penyair Indonesia itu lebih memilih meniru Putu Wijaya, menerima anugerah itu dan uang Rp 150 juta!

**

TENTU saja ini menimbulkan berbagai tanggapan yang berbeda. Menurut kritikus Adi Wicaksono, berbicara kesusastraan Indonesia sangatlah tidak mungkin meniadakan atau melewatkan nama Sutardji.

Tentang sikap Sutardji yang menerima Bakrie Award 2008 yang dihubungkan dengan kasus Lapindo, Adi menilai bahwa anugerah tersebut haruslah dilihat sebagai penghargaan atas karya dan dedikasi, bukan
penghargaan yang sifatnya politis. "Moralitas menerima atau menolak saya kira dalam konteks sekarang tidak lagi bisa dipakai seperti tahun lalu sebab sekarang kasus Lapindo bukan lagi jadi kasus utama, banyak kasus-kasus yang lain. Tidak seperti tahun yang lalu ketika kasus Lapindo benar-benar jadi pusat perhatian. Konteksnya berbeda kalau, misalnya, Tardji menerimanya tahun lalu ketika kasus Lapindo
jadi sorotan khalayak dan media. Saya tidak kecewa bahwa Tardji menerima anugerah itu, sebagai penghargaan sastra dia memang layak menerimanya, " ujarnya.

Senada dengan Adi Wicaksono, Agus R. Sarjono juga menyebut bahwa Sutardji pantas mendapatkan penghargaan sastra. Hanya saja lembaga pemberinya belumlah pantas memberinya karena ada yang lebih pantas diberi dan diurus, yakni korban lumpur Lapindo. Ia bisa memahami ketika Sutardji menerima anugerah tersebut, baik dalam konteks realitas finansial maupun bersebab pada langkanya penghargaan bagi sastrawan di negeri ini. Publik sastra Indonesia mungkin ada yang berharap bahwa Sutardji akan menolak penghargaan tersebut.

"Namun, mereka juga tidak akan tega seandainya Tardji menolaknya. Saya tidak berharap Tardji menolak sebab secara finasial, orang-orang yang sebetulnya layak menolak pun ternyata tidak menolak," tutur Agus.

Dari Tasikmalaya, penyair Acep Zamzam Noor menyebut sangatlah wajar Sutardji merima anugerah itu, lepas dari soal lembaga yang memberinya. Pilihan Sutardji yang menerima anugerah tersebut tidaklah akan mengurangi sikap kritisnya terhadap kasus Lapindo. "Kasus lumpur Lapindo adalah persoalan, tetapi memberi penghargaan pada sastrawan adalah soal yang lain. Apalagi pemberian anugerah ini telah ada sebelum terjadinya kasus lumpur Lapindo. Persoalannya bukan berarti menerima penghargaan itu lantas sikap kita akan melemah. Rendra menerima, tetapi dengan sangat bagus dia melancarkan pidato yang penuh kritik terhadap kasus Lapindo. Namun, di luar itu semua, menerima atau menolak Bakrie Award, kepenyairan Sutardji tidak akan terganggu. Kepenyairannnya lebih besar ketimbang Bakrie Awad dan uang Rp 150 juta!" Katanya.

Pandangan berbeda muncul dari Afrizal Malna. Meski mengatakan, Sutadji layak menerima penghargaan itu, setelah sebelumnya Sutardji juga memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau, Afrizal memandang menerima award berkali-kali semacam itu tak ubahnya seperti gajian. Bukan pantas atau tidak Sutardji menerimanya, tetapi juga soalnya bagaimana award itu lahir dari kurasi yang dilakukan. Inilah yang membuat award sastra seperti arisan. Oleh karena itulah, di mata Afrizal, dunia sastra sekarang seperti hidup dalam kandang. Karya sastra tidak dipandang dalam fenomena kebudayaan umumnya.

Berbeda dengan Acep Zamzam Noor yang melihat bahwa kasus lumpur Lapindo dan Bakrie Award adalah persoalan yang berbeda, Afrizal justru memandang keduanya tidaklah bisa dipisahkan. Dalam konteks ini pula, ia menganggap bahwa wibawa kepenyairan Sutardji akan lebih besar seandainya ia menolak anugerah tersebut. "Yah, terserah dia kalau mau menggadaikan wibawa kepenyairannya pada uang 150 juta. Sebagai penyair seharusnya dia menghitung itu," ujar Afrizal.

**

ketika dihubungi, Jumat (15/8), Sutardji Calzoem Bachri yang pada 14 Agustus 2008 itu menerima dua penghargaan sekaligus, Penghargaan Budaya Bintang Parama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bakrie Award 2008, justru mempertanyakan mengapa orang tidak mempermasalahkan penghargaan yang diterimanya dari negara tapi justru mempermasalahkan Bakrie Award 2008?

"Mengapa kalau ada duitnya baru ribut? Apa karena penghargaan dari negara itu tak ada duitnya! Mengapa orang-orang melihat dengan cara yang berat sebelah? Saya muak dengan hal itu! " ujarnya.

Seolah menjawab pernyataan Afrizal, Sutardji menambahkan, "Saya tidak dibentuk oleh orang-orang yang menyukai atau oleh orang-orang yang membenci saya. Saya dibentuk oleh diri saya sendiri!"

Terhadap sejumlah pandangan yang mengkritik sikapnya menerima Bakrie Award 2008, Sutardji mengatakan, dalam sebuah anugerah tentu ada kebaikan dan keburukannya.

Lalu, seolah hendak menjawab para pengkritiknya yang mengaitkan anugerah tersebut dengan isu lumpur Lapindo, Sutardji menegaskan bahwa sejak dulu ia memutuskan sebagai penyair, ia bukanlah petarung sosial. Baginya, puisi dan kepenyairan tidaklah dimestikan sebagain reaksi atas realitas sosial yang tengah terjadi seperti kasus lumpur Lapindo.

"Kalau mau semacam itu sejak zaman Soeharto saya sudah ditangkap. Saya bukan petarung sosial, tapi petarung kata-kata. Pertarungan saya adalah dengan kata-kata, dengan ide dan air mata. Puisi saya bukan
puisi dekrit!" katanya. (Ahda Imran)

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Sabtu 16 Agustus 2008

2008-08-08T11:45:00.000+07:00

Masykur Maskub: Penggerak "Silent Transformation" di NU*
Oleh: Ulil Abshar-Abdalla

Lek Masykur atau Lek Kur, panggilan akrab Masykur Maskub di keluarga saya, adalah ipar bapakku yang baik.

Terimakasih untuk Ulil Abshar-Abdalla yang mengabadikan Lek Kur, di situs islamlib, dalam tulisan sebagaimana Lek Kur abadi di hati saya.

lanjut...

2008-08-04T11:51:00.001+07:00

"lonely child" by ambar

Dua Anak Serdadu
Oleh: Imam Shofwan

Kisah perempuan Timor Leste yang menanggung anak dari tentara

Indonesia

lanjut....

2008-08-04T11:50:00.001+07:00

Doctor Brigade (revision)
By Imam Shofwan

From Cuba they give love and way to survive in emergency situation.

please turn to longer version

2008-08-04T11:49:00.000+07:00

Write to Forget
By Imam Shofwan

Human right cases in

Indonesia

are never complete. Time and again fact–finding teams are formed and evidences is found. But the court have never successed in convicting those responsible.

please turn to longer version...

2008-08-04T11:47:00.000+07:00

cover syir'ah/taufiqurrahman

Al Hallaj behind Dhani Ahmad
By Mujtaba Hamdi and Imam Shofwan

A string of accusations on religious contempt are now being hurled at Dhani Ahmad and his rock band Dewa. Dhani does not deny that his lyrics began with an attempt to open up some kind of a religious discourse. In fact, he admits his fondness for controversial Sufi figures.

please turn to longer version...

2008-08-04T11:46:00.000+07:00

Kenangan yang Tak Memudar*
Oleh: Liza Desylanhi

Dea, sebutan akrab Liza Desylanhi , wartawan Voice of Human Right, menulis keluarga korban kekejaman rezim yang selalu rindu dengan anggota keluarganya yang dihilangkan.

lanjut ke VHR...

2008-08-02T04:21:00.000+07:00

Badan HAM ASEAN Lemah

Myanmar dan Etnis Rohingya Menjadi Topik

EPA/NYEIN CHAN NAING

Warga Thailand melihat taman bunga yang didesain menyerupai logo Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14 di luar hotel tempat konferensi di Cha Am, dekat Hua Hin, Thailand selatan, Jumat ( 27/2).

Sabtu, 28 Februari 2009 | 03:35 WIB

Rakaryan Sukarjaputra

HUA HIN, JUMAT - Rancangan awal kerangka acuan (terms of reference) Badan Hak Asasi Manusia ASEAN dinilai masih terlalu lemah. Indonesia menekankan perlunya keseimbangan antara fungsi promosi dan fungsi perlindungan guna menguatkan fungsi serta tugas badan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Hua Hin, Thailand, Jumat (27/2). ”Saya melihat masih terlalu berat pada fungsi promosinya sehingga kita mendorong agar fungsi perlindungannya juga diperkuat,” ungkapnya.

Menurut Hassan, masalah rancangan terms of reference (TOR) Badan HAM ASEAN adalah salah satu masalah yang dibicarakan para menlu ASEAN. Pertemuan tersebut juga banyak membahas masalah Myanmar, pengungsi Rohingya, serta hal-hal yang terkait dengan pertemuan-pertemuan ASEAN dengan mitra-mitra bicaranya.

Menlu mencontohkan, dalam rancangan TOR awal yang disampaikan Panel Tingkat Tinggi (HLP) Badan HAM ASEAN, rumusannya baru sebatas meminta informasi soal kondisi HAM di suatu negara ASEAN. ”Namun, ini kan baru draf awal. Mandat mereka adalah sampai Juli nanti, masih banyak waktu untuk memperbaikinya,” ujar Menlu sambil menyebutkan banyak kemajuan yang dicapai HLP dalam delapan kali pertemuannya sejak tujuh bulan lalu.

Hassan juga mengusulkan pemberian nama ”komisi” ketimbang kata ”badan” HAM yang sangat umum, atau kata ”council” yang sudah banyak dipakai di ASEAN. ”Dari prosesnya sejak tujuh bulan lalu, saya melihat ada kemauan (dari ASEAN) untuk semaksimal mungkin agar mekanisme HAM ASEAN ini betul-betul memadai, berbobot, dan efektif,” paparnya.

Beberapa diplomat ASEAN juga membenarkan masih lemahnya rancangan awal pembentukan Badan HAM ASEAN itu. Dari 11 butir pokok pikiran yang disampaikan HLP, sekitar delapan terkait masalah monitoring, sedangkan tiga lainnya terkait perlindungan.

Oleh karena itu, dalam pertemuan, disampaikan diplomat senior ASEAN, Menlu RI dengan tegas menyampaikan keperluan ASEAN memiliki mekanisme HAM yang kuat sehingga setiap masalah pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan melalui mekanisme HAM ASEAN sendiri. Dengan demikian, hal itu akan meminimalkan campur tangan pihak di luar ASEAN.

Soal Myanmar

Menlu menyampaikan, masalah Myanmar banyak dibicarakan; antara lain upaya tindak lanjut bencana Nargis, yang fase rehabilitasi dan konstruksi telah disepakati untuk dilanjutkan hingga Juli 2010.

Dibicarakan juga masalah arus imigran etnis Rohingya, baik dari Banglades maupun Myanmar, dengan melibatkan negara-negara asal dan negara-negara tujuan pada pertemuan Bali Process, 14-15 April di Bali.

Terkait masalah pengungsi Rohingya, Sekjen ASEAN Dr Surin Pitsuwan menyampaikan, para menlu ASEAN menugaskan Sekretariat Jenderal ASEAN untuk membantu mengklarifikasi dan memberikan data statistik mengenai para pengungsi Rohingya tersebut. Data itu diperlukan untuk semakin memudahkan pembahasan pada pertemuan Bali Process mendatang.

”Kita berharap semua dimensi permasalahan pengungsi itu bisa didiskusikan di sana,” tuturnya. Negara-negara di luar ASEAN pun akan dilibatkan karena masalah pengungsi tersebut adalah masalah kemanusiaan.

Sumber : Kompas Cetak

2008-08-02T04:17:00.000+07:00

Human rights activists barred from ASEAN meeting

Jim Gomez, Associated Press, Cha-am, Thailand,Sat, 02/28/2009 8:34 PM

Prominent activists from military-ruled Myanmar and Cambodia were barred Saturday from a meeting with Southeast Asian leaders, upstaging the opening of a summit billed as a historic step toward greater human rights in the region.

The two activists were barred from a meeting on human rights in the region, after the leaders of Myanmar and Cambodia threatened to walk out if they attended. The activists had been selected by a regional human rights forum to act as delegates for their respective countries, along with activists from the other eight delegate nations.

Two hours later, Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva officially opened the annual ASEAN summit with an address stressing that "ASEAN will put people first - in its vision, in its policies, and in its action plans."

U.S. Deputy Assistant Secretary of State Scot Marciel called the incident "unfortunate," and human rights advocates said it again proved Myanmar would continue to hamstring the Association of Southeast Asian Nations if it remained a member of the bloc.

The meeting went ahead without the two delegates - Khin Ohnmar, a prominent Myanmar activist awarded Sweden's Anna Lindh human rights prize last year, and Pen Somony from the Cambodia Volunteers for Civil Society.

As reporters swarmed around the ejected activists, organizers pumped loud music through the speakers to force the group outside, then beefed up security, telling the activists they needed permission to hold a news conference.

The incident clearly displeased the host organizers, but Abhisit did not directly address it. He told reporters that ASEAN would "try to ensure that there is civil society participation" in its future work.

"We will take gradual steps and encourage a wider participation," he said.

On Friday, delegates from the 10-member bloc lauded a forthcoming ASEAN human rights body to promote fundamental freedoms as a landmark event in the group's 42-year history. However, critics noted that the body, expected to begin functioning later this year, would lack power to punish violators such as Myanmar with expulsion or sanctions.

"The military regime of Burma (Myanmar) is the one who has been sabotaging ASEAN ever since they joined ASEAN in 1997," said Debbie Stothard with the human rights group ALTSEAN-Burma.

While human rights became the hottest issue during two days of preliminary discussions, the two-day summit was intended to focus on how to overcome the global financial crisis and move forward on economic, political and security integration.

ASEAN was set to endorse an early warning system to defuse regional conflicts that could derail its goal of becoming a European Union-like community by 2015, according to a confidential document obtained by AP. The blueprint for peace in the highly diverse region where conflicts still erupt was to be adopted Sunday.

"More efforts are needed in strengthening the existing modes of pacific settlement of disputes to avoid or settle future disputes," says the final draft of the ASEAN Political-Security Community Blueprint. It outlines a long wish list, ranging from fighting piracy, terrorism and cyber crime to promoting democracy and good governance.

But officials stressed that numerous stumbling blocks remain to true economic, political and security integration.

"The European Union has been and remains our inspiration, not our model. Not yet anyway," ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan said.

He said that for the foreseeable future economic integration was largely about dropping trade barriers and that a common currency was probably "a long, long way off."

2008-08-02T00:21:00.000+07:00

Gas Liar Muncul di Ketapang

Tiga semburan gas liar muncul di Ketapang, Tanggulangin, Sidoarjo. Korban Lapindo menyebut semburan gas sebagai buble gas. Buble ini muncul di pinggir dan tengah sungai Ketapang, tak jauh dari RT 08/03 dan di depan rumah Suharjo (39 tahun), warga RT 08.

Sebelumnya, sekira dua bulan, warga RT 09 dan 08 mulai mencium bau gas namun sumber semburan gas ini baru ketahuan setelah warga Ketapang kebanjiran sejak Selasa (24/2) lalu. Banjir yang menggenangi pemukiman warga ini memunculkan gelembung-gelembung gas dipermukaan air.

"Semburan wis ono dua bulan, ono banyu dadi ketok, sudah ada dua bulan, ada air jadi kelihatan," tutur Agus Setiawan (28 tahun), warga RT 03 Ketapang.

Warga menjadikan buble-buble gas ini sebagai mainan. Semburan yang di pinggir kali diberi kaleng roti yang dilubangi dan bisa dinyalakan atasnya. Warga Ketapang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan baru ini. Mereka tak tahu betul bahaya gas-gas liar ini.

Fenomena buble gas ini bukan hal baru di kalangan korban Lapindo. Sebelumnya buble-buble, gas ini juga muncul di desa Siring Barat, Jatirejo Barat, Besuki dan Mindi, Porong. Buble di Jatirejo Barat, menurut catatan Kapanlagi.com dan Tempointeraktif akhir Febuari tahun lalu, menyebabkan beberapa orang yang menghirupnya harus dilarikan ke rumah sakit.

Ketua RT 8 Ahmad Sofa sudah melaporkan kejadian ini kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan hari Jumat (27/2) beberapa orang BPLS ditemani sekretaris desa Ketapang mendatangi tempat kejadian. Menurut Suharjo (39 tahun), warga RT 08, setelah menengok lokasi semburan selama setengah jam BPLS menyatakan tempat tersebut masih aman.

Suharjo mendengar informasi tersebut dari obrolan petugas BPLS dengan sekretaris desa. Secara langsung informasi tentang seberapa berbahayanya semburan gas ini terhadap kehidupan warga belum disampaikan pada warga.

Selain semburan gas rumah-rumah di RT 08 juga mengalami retak-retak di rumahnya. Yuwono, warga RT 08, yang rumahnya retak memperkirakan di Ketapang telah terjadi penurunan tanah. (mam)

2008-07-15T11:08:00.005+07:00

Berkuda Menolak Bendungan
Daniela Estrada

SANTIAGO, 19 November (IPS) – Sekelompok aktivis sembilan hari berkuda, mulai Senin, antara dua kota di bagian selatan Cili, Aysén, untuk memprotes pembanunan lima bendungan untuk listrik tenaga air di dua sungai besar di wilayah ini.

climate security...

2008-07-05T09:15:00.000+07:00

Orang-orang Pantau
Oleh: Imam Shofwan

JADI wartawan, saya membayangkan akan berantem dengan presiden, DPR, atau panglima ABRI karena tulisan-tulisanku. Saya kecewa dengan Pantau, sindikasi berita tempatku bekerja, karena menghabiskan waktu dan tenaga berantem dengan kawan. Makian dan cercaan berhamburan. Waktu habis bukan untuk mikir bikin berita bermutu.

Lanjut...

2008-07-04T11:52:00.000+07:00

Past Crime in Aceh
By Imam Shofwan

If the Aceh bill is passed in Jakarta, lieutenant colonel Sudjono and his associates would probably have difficulties sleeping.

please turn to longer version...

Mitos Kodok Ijo

2008-05-15T13:57:00.000+07:00

Bagi tiap pendaki gunung ada pantangan yang musti di jauhi, yakni tak boleh menginjak kodok Ijo. Konon, kalau menginjak kodok ijo kelak akan mendapatkan pasangan yang buruk rupa.

Jumari pernah membuktikan hal ini. Ketika muda dia pernah naik gunung Merbabu bersama Mail dan Sholeh. Mereka mengambil rute utara dengan start dari wanawisata Kopeng, Salatiga.

Semua persiapan sudah lengkap dan masing-masing memanggul satu tas carrier yang besar melampaui kepala mereka dengan senter di tangan kiri dan golok tebas di tangan kanan. Agar jalan sepi, mereka berangkat tepat jam 12 malam.

Sial bagi Jumari, baru keluar dari hutan kopeng dia menginjak sesuatu yang setelah dia sorot ternyata kodok ijo. Dia mendiamkan hal ini karena nggak mau jadi bahan olok-olokan kawannya. Walau dia tak yakin dengan mitos kodok yang sering dia dengar dari kawan-kawan sesama pendaki namun ternyata dia keder juga. "Jangan-jangan istriku jelek, kelak" gumamnya.

Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Walau trek licin sekitar jam 3 dini hari mereka sudah mencapai Watu Layar, pos transit menuju, puncak Merbabu.

Mereka memutuskan istirahat sejenak dan makan makanan ringan dari perbekalan mereka. Soleh duduk di sebuah batu besar sambil menikmati coklat batangan kesukaannya. Setelah setengah jam mereka sudah tak sabar melanjutkan perjalanan ingin segera melihat sunrise dari puncak Merbabu yang mengagumkan.

Baru beberapa langkah Soleh merasakan menginjak sesuatu. Karena kaget dia berteriak. Seekor kodok meloncat dari arah kakinya dan mendahuluinya. Jumari dan Mail menertawakan kejadian ini. "Masak gondrong, takut kodok," cela Jumari.

"Bojomu welek, cuk," Mail tak kalah sengit mengejek. Semua tertawan kecuali Soleh. Dia tetap terus berlalu.

Mereka mencapai puncak, menikmati sunrise dan turun gunung menggunakan jalur selatan yakni jalur Selo, Boyolali.

Hingga bawah hanya Mail yang selamat tanpa menginjak kodok ijo.

10 tahun kemudian.....

Tiga bersahabat ini bereuni. Anggotanya bertambah 3 orang karena ketiganya mengajak istri mereka. Jumari dan Mail bersama istrinya yang jelek sedang Soleh dengan istrinya yang cantik jelita.

"Wah kamu kena kutukan kodok ijo IL," kata Jumari.

"Lah, kamu kan tidak menginjak kodok kan? Tapi kok.." jawab Mail.

"Aku juga waktu itu nginjak kodok tapi tak aku ceritakan pada kalian sebelumnya," kata Jumari, "saat keluar dari Kopeng, kejadiannya." kata Jumari.

Usut punya usut mereka tenyata istri Soleh yang cantik juga senang naik gunung saat mudanya.

Dia langsung nyambung dengan obrolah Mail dan Jumari. "Aku juga kena kutukan kodok ijo. Sewaktu mendaki Lawu aku juga nginjak kodok dan sekarang hasilnya..." katanya.

Semua mata mengarah ke Soleh.

*Cerita ini bikinan belaka dan populer di kalangan pendaki gunung di Jawa.

Cinta Modern

2008-05-15T12:53:00.000+07:00

Oleh: Imam Shofwan

Ada pecinta yang luruhkan kediriannya

Penyatuan dengan kekasihnya adalah segalanya

Matanya tak lagi miliknya

Darah hingga nafasnya buat kekasihnya

Demi kekasihnya dia abaikan kedirian

Tak peduli sekitar

Tak butuh apapun selain kekasihnya

Ada pula pecinta yang luar biasa keras kepala

Tak gentar dera siksa

Tak Silau gemerlap surga

Kenikmatan tertinggi baginya adalah kekasihnya

Dalam dirinya hanya ada satu ketakutan

Bukan pada tajamnya pedang

Bukan pula pada lezat markisa

Teror baginya adalah perpisahan dengan kekasihnya

Pecinta dari anak benua punya kisahnya sendiri

Cintanya melampaui batas kecerdasannya

Dia menjadi ‘tolol’

Umum menyebutnya ‘gila’

Bagaimana tidak,

Tiap suara yang keluar dari mulutnya adalah nama kekasihnya

Dia mudah berurai air mata

Hanya karena lalat mendarat di rambut kekasihnya

Izinkan aku mengajukan proposal cintaku

Tak sama dengan cinta mereka

Cintaku cinta modern

Dimana kejujuran dan verifikasi menjadi pilar

Rendah hati fondasi, kesetaraan temboknya,

Payungnya kebersamaan

Kau tahu aku takut mati

Aku ingin menemanimu hingga tua

Aku tahu kamu tahu asalnya

Terinspirasi dari percintaan klasik para sufi. Terima kasih pada Rabi’ah, Al- Hallaj, Nizami, dan Helen.

Jakarta, 20 Mei 2008

Inspirasiku

2008-05-15T01:30:00.000+07:00

Oleh: Imam Shofwan

Api adalah unsur terbesar diriku

Itu kata buku

Aku tak percaya

Namun tanda-tandanya melekat padaku

Aku bisa bersemangat

Bahkan sangat

Tentu aku akrab

Karena sering dapat

Tahun-tahun lalu ketika saat ini tiba

Aku jadi tak tenang

Berhari mata tak bisa pejam

Fikirku tak lepas dari sumbernya

Sering merangsang gesa

Otakku memburu cara

Ingin segera menuntaskannya

Entah karena kawan

Atau rahasia waktu

Aku tak tahu

Curigaku keduanya bersekutu

Kawanku bilang, “tak baik terlalu berapi, mudah padam atau dipadamkan,”

Aku tak percaya

Tapi selalu terganggu

Bajingannya pengalaman membenarkan

Lebih buruk, fakta menggerogoti keyakinanku

Kau tahu betapa sulitnya menguasai diriku?

Sampai saat inipun aku tak yakin mampu

Aku baru bisa mengenali dan mencoba memanfaatkan dayanya

Aku tak menyalahkanmu karena mengobarkannya

Tak jua memintamu memadamkannya

Aku hanya ingin kau mengenalnya

Selebihnya biarkan menjadi daya luar biasa.

Jakarta, 20 Mei 2008

2008-05-14T15:48:00.002+07:00

Dulu Daerah Modal Kini Daerah Model
Oleh: Imam Shofwan
Tenggat waktu pendirian Pengadilan Ham dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah terlampaui. Bagaimana masa depan perdamaian di Aceh?more

2008-05-14T11:23:00.000+07:00

Yang Sesat dan Yang Ngamuk*
Oleh: A. Mustofa Bisri
Renungan Gus Mus, di GusMus.net, soal Ahmadiah ini cocok untuk menjadi bahan bacaan bagi sebagian Muslim yang mudah marah, gampang memberi cap sesat, serta hobi merusak harta benda milik sesamanya.
Masykur Maskub: Penggerak "Silent Transformation" di NU*
Oleh: Ulil Abshar-Abdalla
Lek Masykur atau Lek Kur, panggilan akrab Masykur Maskub di keluarga saya, adalah orang baik. Terimakasih untuk Ulil Abshar-Abdalla yang mengabadikan Lek Kur, di situs islamlib, dalam tulisan sebagaimana Lek Kur abadi di hati saya.
Saya selalu merindukan orang-orang seperti Lek Kur, baik untuk keluarga kecil saya di Pati ataupun keluarga besar saya di NU.

Kenangan yang Tak Memudar*
Oleh: Liza Desylanhi
Dea, sebutan akrab Liza Desylanhi , menulis soal keluarga para korban kekejaman rezim, di situs Voice of Human Right, yang selalu rindu dengan anggota keluarganya yang hilang.

Dulu Daerah Modal Kini Daerah Model
Oleh: Imam Shofwan
Tenggat waktu pendirian Pengadilan Ham dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah terlampaui. Bagaimana masa depan perdamaian di Aceh?more

Blogger Pluralism and Indonesian State
By Imam Shofwan
One blogger can discourage a politician. How if hundreds of bloggers together?more

Maaf, Ini Tempat Pangeran
Oleh: Imam Shofwan
Kisah Rabu malam di rumah Iwan Fals di Leuwinanggung, Depok.more

"I Want to Live Another Thousand Year" By Agus Suwage

Seribu Kanvas Juragan Tembakau
Oleh: Imam Shofwan
Sebatang rokok terselip di bibir Munir Thalib. Sebelum hidupnya dijegal ajal yang dipaksakan, pejuang hak asasi manusia itu tidak lagi berstatus sebagai perokok berat. Tapi Agus Suwage memilih melukis Munir dengan rokok.more
"Syir'ah cover/Taufiqurrahnman"

Al Hallaj behind Dhani Ahmad
By Mujtaba Hamdi and Imam Shofwan
A string of accusations on religious contempt are now being hurled at Dhani Ahmad and his rock band Dewa.more

Kalau Diungkap, Kami Akan Dihukum Berat
Oleh: Imam Shofwan
Wawancara dengan Fabianus Tibo, terpidana mati kasus kerusuhan Poso 1999, ini pernah di muat di majalah Playboy.more

Write to Forget
By Imam Shofwan
Human right cases in Indonesia are never complete.more

Mencatat untuk Melupakan
Oleh: Imam Shofwan
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tak pernah tuntas.more

"Cuba Libres" by Agus Suwage

Brigade Dokter Kuba
Oleh: Imam Shofwan
Dari Kuba mereka mengunjungi korban gempa Jogja, memberikan cinta dan cara bertahan pada kondisi darurat.more

Doctor Brigade (revision)
By Imam Shofwan
From Cuba they give love and way to survive in emergency situation.more

"Lonely Child" By Ambar

Dua Anak Serdadu
Oleh: Imam Shofwan
Kisah perempuan Timor Leste yang menanggung anak dari tentara Indonesia.more

Past Crime in Aceh
By Imam Shofwan
If the Aceh bill is passed in Jakarta, lieutenant colonel Sudjono and his associates would probably have difficulties sleeping.more

Kejahatan Masa Lalu di Aceh
Oleh: Imam Shofwan
Kalau RUU Aceh lolos di Jakarta, boleh jadi, Letnan Kolonel Sudjono dan kawan-kawan akan tidur kurang nyenyak.more

Tesaurus Moko
Oleh: Imam Shofwan
Untuk pertama kalinya sebuah Tesaurus Bahasa Indonesia dirilis di Jakarta, pembuatnya adalah Eko Hedratmoko.more

Terhormat Tanpa Jilbab
Oleh: Banani Bahrul Hasan dan Imam Shofwan
Pandangan Najwa Shihab soal jilbab, menurutnya hati yang berjilbab lebih baik dari pada jilbab fisik.more

Depan Belakang Oke
Oleh: Imam Shofwan
Fatwa MUI digunakan untuk memberangus kelompok-kelompok Islam yang dianggap "menyimpang"salah satunya JIL (Jaringan Islam Liberal).more

Jalan Mendaki Penyuka Whisky
Oleh: Imam Shofwan
Perjalanan Johnny Guntoro, seorang seniman pemabuk, yang ‘ditobatkan’ Arifin Ilham. Sesederhana itukah?more

Tuan

2008-05-14T10:33:00.005+07:00

Oleh: Imam Shofwan

Kami kurus bukan karena kurang makan

Tapi tak ada yang kami makan

Kami bodoh memang tak mampu bayar sekolahan

Kami sakit-sakitan memang rumah sakit mataduitan

Kami tak ada pekerjaan

Mungkin dalam hidup tuan tak pernah merasakan

Pagi

Warung menolak hutang makanan

Di rumah ibu terbaring tanpa pengobatan

Adik-adik merengek ingin disekolahkan

Tuan...

Esok hari

Daun kamipun tak lagi berisi nasi

Ibu kami segera mati

Adik-adik sama bodohnya dengan kami

Kalau sudah begini

Kami pakai baju merah, baju yang selama ini ditakuti ibu kami

Tak ada lagi yang mencegah kami

Yang selama ini hanya bisa dibayangkan akan terjadi

Kami tak ingin bodoh begini

Kami ingin gemuk kembali

Kebayoran Lama, 3 Juni 2008

Terinspirasi dari ”Lidah Tuan”-nya Klara Akustia.

Profesor Doktor Insinyur

2008-05-14T10:26:00.000+07:00

Ustad Jumari bergurau dengan Mail dan Soleh, begini ceritanya: Seorang profesor, doktor, insinyur mengadakan penelitian dan tersesat di pedalaman hutan di Amazon.

Gara-garanya dia lari karena ketakutan di kejar srigala. Dia berada di tengah hutan dan di apit dua sungai.

Saat lari, dari arah depannya ada seeokor singa kelaparan. Dia lalu tengak-tengok ke kiri kanan. Yang tampak olehnya hanya rawa-rawa yang penuh dengan buaya.

Profesor tersebut terkepung dan bingung. Pertanyaannya: bagaimana dia bisa meloloskan diri dengan selamat?

Mail: ya terjun ke rawa dan berenang?

Ustadz Jumari: Salah? bisa dihabisi buaya dia. Apa jawabnya, Leh?

Soleh: Nggak tahu.

Ustadz: Dasar kamu memang selalu nggak tahu.

Mail: trus, jawabnya apa?

Ustadz: mana aku tahu. Orang yang profesor doktor aja bingung. Gemana aku yang smp aja nggak lulus.

Serius Banget, Cuma Bercanda Kok

2008-05-14T10:25:00.000+07:00

Waktu muda Jumari gemar naik gunung. Dia punya segudang pengalaman soal ini, salah satu yang terburuk adalah;

Suatu ketika dia tersesat dari kawan-kawannya sesama pendaki, sewaktu mendaki gunung Lawu.

Sudah seminggu terpisah dari kelompoknya. Dia tersesat dan kehabisan logistik. Dalam hati dia nggedumel "daripada tersesat dan kelaparan begini mending mati dikeroyok monyet," begitu kira-kira dumelannya.

Selang beberapa detik puluhan rombongan monyet melintas. Kontan dia ketakutan dan berlari. Rombongan monyet memburunya.

Saat terengah-engah dia sempat ngomel lagi: "Uwallah, serius banget, cuma bercanda kok."

Anak Berbakti

2008-05-13T15:28:00.000+07:00

SOLEH, Anas, Amir, dan Yono janjian mengadakan reuni pasca-lebaran di sebuah restoran. Sambil makan, mereka berbincang sembari bernostalgia. Setelah makan, Soleh pamit meninggalkan teman-temannya sebentar untuk nyanyi karaoke, "Minta lagu apa, Coy? Cucak Rowo, ok?"

Sambil mendengarkan Soleh bernyanyi, teman-temannya melanjutkan obrolan mereka.

"Bagaimana anak-anakmu, Nas, habis lebaran kemarin?" tanya Amir.

"oo, baik-baik saja, anakku kan dua. Yang cewek ikut suaminya jadi kapolres di Medan. Sedangkan yang cowok sudah jadi bos, pabriknya dua, pabrik sepatu dan pabrik mi." Cerita Anas, "tapi ya gitu, saya yang jadi bapaknya saja tak pernah dibelikan motor sama sekali, paling baju buat lebaran. Eh, pas kemarin pacarnya ulang tahun dibelikan BMW 318i gress."

"La kalau anakmu, Mir" Amir pun bercerita, "Anakku tiga, cowok semua, yang dua kerja di Amerika, yang bontot sekarang jadi direktur developer rumah. Tapi agak gendeng juga bontotku ini. Rumah bapaknya sudah doyong dibiarkan aja, tapi waktu kemarin pacarnya ulang tahun dibelikan rumah baru."

"Kalau kabar anakmu bagaimana Yon?" Sekarang Yono cerita, "Anakku empat, cowok satu, cewek tiga. Sekarang sudah pada mandiri. Yang paling sukses si sulung cewek. Dia sekarang jadi pialang saham. Cuma rese juga. La, aku ini nggak pernah dikasih duit, tapi kemarin waktu pacarnya ulang tahun dikasih deposito 100 juta."

Setelah Yono cerita, Soleh selesai karaoke, "Cerita apa sih kalian?"

"Ini lo, Leh, pada nyeritain anaknya, gimana anakmu Leh?" Yono bertanya.

Setelah menyalakan rokok, Soleh mulai cerita, "Anakku cuma satu, tapi payah. Aku ingin dia jadi ABRI, eh malah jadi bencong. Sudah lima tahun dia buka salon, dari dulu sampai sekarang ya tetep aja nyalon. Tapi meskipun bencong, dia tetap anakku. Apalagi dasar anak baik, pergaulannya luas dan sayang sama bapaknya. Setiap dapat rezeki, aku pasti diberi. Kemarin pas dia ulang tahun, ada temannya yang ngado BMW 318i gress, rumah baru, dan deposito 100 juta. Dia bilang semua buat bapak saja, dia tetep seneng buka salon katanya."

CERITA INI HASIL REKAAN DAN FIKSI BELAKA. MOHON MAKLUM KALAU ADA KESAMAAN YANG DIALAMI SEBAGIAN PEMBACA
DALAM DUNIA NYATA.

Sumber: Selilit Syirah November 2004.

Danau Ajaib

2008-05-13T14:04:00.000+07:00

Jumari, Saleh dan Mail tahu betul seluk beluk di Gunung Ungaran. Mereka sudah terbiasa naik dari berbagai jalur. Dari Boja, Medini, lalu Pelumasan atau dari jalur Candi Gedong Songo sudah berkali-kali mereka lalui.

Namun mereka belum pernah menemukan Danau Ajaib yang konon bisa ditemui kalau menempuh jalur Gedong Songo. Danau itu dipercaya oleh orang sekitar dapat mengabulkan semua permintaan. Tinggal sebut permintaan sambil menceburkan diri ke danau maka permintaan pun segera terkabul.

Karena penasaran ketiganya berusaha untuk menemukan danau tersebut. Mail yang paling semangat, "Aku tak akan pulang kalau belum ketemu danau tersebut," tandas Mail.

Mereka memulai perjalanan dari bandungan. Setelah makan kenyang di sebuah pemancingan ikan Bandungan yang indah dengan latar gunung Ungaran yang tampak kokoh. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Candi Gedung Songgo.

Dari sini petualangan mereka mulai. Semua perlengkapan untuk logistik sebulan mereka siapkan. Sehari, seminggu mereka tak jua menemukan danau ajaib tersebut. Setelah hampir 15 hari mereka akhirnya ketemu juga dengan danau tersebut. Terletak di tengah padang edelweis yang luas.

Mereka girang betul dan mulai memikirkan permintaan: Jumari yang pertama, karena ngefans sama Slash, gitaris Guns n Roses, dia menceburkan diri sambil meneriakkan nama gitaris pujaannya. Byurrrr. Jumari keluar dari danau dan berubah total jadi Slash.

Lalu Soleh menyusul dan menerikan 'Didi Kempot' dan dia keluar dari danau dan menjadi Didi Kempot.

Mail jadi girang dengan pencapaian kawan-kawannya. Dia buru-buru menceburkan diri.
Belum sempat menceburkan diri dia tersandung akar dan terjatuh ke danau sambil mengumpat, "kunyuk."

Si Mail pun keluar menjadi kunyuk alias monyet. [end]

*cerita ini rekaan belaka dan populer di kalangan orang-orang yang suka naik gunung.

“Jangan Ajak Dia, Nanti Dia Marah”

2008-05-13T13:09:00.001+07:00

Ini satu kisah parodi. Tentang seorang ustad yang ingin masuk surga sendiri dan memvonis orang yang berbeda dengannya akan masuk neraka, termasuk agama lain. Baginya, orang yang berbeda dengannya adalah sesat, penuh bid’ah dan tak pantas masuk surga. Fiksi ini pernah dikisahkan Gus Dur, mantan ketua PBNU.

Tersebutlah seorang bernama ustad Jumari. Dalam ceramah-ceramahnya, ustad ini selalu menekankan supaya orang Islam waspada terhadap propaganda agama lain. “Saat ini marak terjadi pemurtadan terhadap orang Islam,” ucapnya, suatu ketika.

Ustad Jumari memang terkenal keras dengan agama-agama lain, dia paling anti dengan acara doa antar-agama, dialog antar-agama, atau apa pun yang berbau antar-agama. Dia marah besar suatu ketika saat panitia “antar-agama” mengundangnya.

Menurut Ustad tadi, Surga hanya untuk orang Islam. “Karena agama yang direstui Allah hanya Islam. Ayatnya inna al-dina inda allahi al-islam,” katanya. Tegas. “Sebagai orang Islam harus keras kepada non-Islam dan lembut sesama orang Islam.”

Di akhirat, keinginan Sang ustadz terkabul, dia masuk surga. Ustad Jumari kaget bukan kepalang. Di surga tak hanya dengan kaumnya. Ternyata romo, biksu, pastur juga masuk surga. Beberapa kyai yang sering dia kritik karena suka ikut acara berlabel “antar-agama” juga masuk surga.

“Wah… ini pasti ada yang salah,” fikirnya. Namun, dia tak bisa protes. Untung para malaikat mengetahui kekecewaannya. Dia diberi ruang khusus, yang terpisah dari orang-orang yang dibencinya.

Waktu makan malam pun tiba. Para malaikat memanggil semua penduduk surga untuk makan bersama. Dan pemuka agama dikumpulkan di tempat tersendiri. Para kiai, pendeta, pastur, dan biksu mengelilingi sebuah meja makan penuh hidangan menggiurkan.

Seorang biksu (versi Syir’ah kyai) bertanya, “Malaikat, Ustad Jumari kok enggak ada. Apa dia enggak diajak kumpul sama kita?”

“Ups…pelan… nanti dia marah,” bisik malaikat. “Dia kan paling tak suka acara antar-agama.”[end]

Sumber: Selilit Syir’ah edisi Januari 2006

Coblosan Hati Nurani

2008-05-13T13:03:00.000+07:00

MEMILIH capres dan cawapres sesuai dengan hati nurani diartikan Rahman sebagai panduan utama memilih presiden. Pria berusia 30 tahun ini mengisahkan kepada syir’ah dua hari setelah pencoblosan.

Ceritanya, Senin pagi 5 Juli, Rahman, bersama tetangga dekatnya Yusuf, berjalan semangat menuju bilik suara yang tak jauh dari rumahnya. Sepanjang perjalanan, kedua warga Madura yang bermukim di Yogyakarta ini memperbincangkan siapa pilihannya.

Dialog singkat berlogat Madura pun terjadi sepanjang perjalanan:

“Kamu milih apa Sup?” tanya Rahman.

“Aku pilih SBY saja lah,” jawab Yusup enteng.

“Kamu ini gimana! Kita kan orang Madura, masa milih SBY,” tentang Rahman.

“Lo, kan ibu kota kita Surabaya, pas kan kalau milih SBY? Coba kepanjangan SBY itu apa kalau bukan Surabaya?” kilah Yusup sengit.

“Tapi SBY kan bukan orang NU?”

“Gak peduli NU atau bukan. Yang penting sesuai dengan hati nurani! Kalau kamu pilih siapa?” Tanya Yusup.

“Sesuai dengan hati nuraniku, aku tetep pilih Gus Dur to,” jawab Rahman, mantap.

“Kon goblok yo? Gus Dur kan tidak bisa maju jadi presiden. Gimana mau nyoblos dia?” komentar Yusup sembari terkekeh-kekeh.

“Nggak ada urusan, yang penting sesuai dengan hati nurani!”

“Iya tapi gimana mau pilih Gus Dur kalau gambarnya aja tidak ada.”

Rahman lalu mengeluarkan foto Gus Dur dari sakunya.

Singkat cerita, Rahman hanya ingin tetap menjaga hati nuraninya agar tidak memilih kandidat presiden lain. Karenanya, dia mempersiapkan foto Gus Dur dan dia bawa masuk bilik suara, dia pasang di kartu tanda gambar yang akan dipilih.

Akhirnya, kesampaian juga niat memilih kandidat presiden pilihan hati nuraninya. Sesudah mendapat giliran mencoblos, di dalam bilik suara Rahman melaksanakan aksinya. Ia memang langsung membuka lembar tanda gambar. Namun, ia tidak langsung menusuk salah satu dari lima pasangan yang ada. Sebelum menusuk, Rahman merogoh foto Gus Dur di saku lalu menempelkan foto Gus Dur dengan lem yang sudah dipersiapkannya.

Sejenak berfikir, ia lalu memasang foto Gus Dur persis pada gambar Wiranto, "Wah, pas ini, pasangan orang NU, keturunan kyai, bernama Wahid lagi!" fikirnya. Dengan senyum puas gambar Gus Dur pun dicoblos. Bles, sesuai dengan hati nuraninya.[end] FM

Sumber: humorina Syir’ah edisi Agustus 2004

Aladin dan Jin Ceret

2008-05-12T16:42:00.001+07:00

From : Sagitri

Andai CINTA LAURA jadi pegawai Pemda...Khchau Ballauww Dechhh

2008-05-12T16:37:00.000+07:00

3.jpg
48K View Download

4.jpg
46K View Download

5.jpg
23K View Download

6.jpg
53K View Download

7.jpg
37K View Download

8.jpg
38K View Download

9.jpg
58K View Download

10.jpg
38K View Download

11.jpg
46K View

2008-05-11T09:18:00.002+07:00

Meet a Smile in Myanmar's diaspora

Ati Nurbaiti

NAI NAI: JP/Ati NurbaitiNai Nai, her friend said, "is worried sick again." The young woman is busy collecting donations to send to family and friends in Yangon, the old capital stuck in the middle of the area hardest hid by the cyclone, the Irrawaddy Delta.

With her friends at the Bangkok office where she works at a media organization, Nai Nai had just heard the news that barely two weeks after the Cyclone Nargis hit her homeland, further rain storms had been predicted, while survivors still had no proper shelter. The other day she sounded gay on the phone, saying she had heard good news from home -- only the roof had flown off in the disaster.

On a daily basis, Nai Nai, 32, is indeed a cheerful woman.

But behind the friendly eyes and smiles on the faces of Myanmarese living overseas, is a sense of their resignation to being unable to help. When the cyclone hit, a few million exiles, migrants, refugees and others on the run had to bear the pain of waiting for news to arrive from home.

One email sent to The Jakarta Post from a Bangkok-based researcher began on a happy note. "My parents in Rangoon (Yangon) are fine," it said. "But I don't know about my relatives in Bogalay." He was referring to the coastal town where authorities said 95 percent of homes were destroyed.

One family's story reveals further just what separation means for those in diaspora. On the surface, the educated among them, not the refugees and migrant workers, have comfortable lives in cities in Thailand, Australia, the United States and other countries. For Nai Nai, migration meant dashed dreams, and more.

"My father had to officially separate from my mother," she said. Divorce became the only way to save everyone, as her father was a party executive within the National League for Democracy.

Nai Nai herself is not in exile, but she will only give me her nickname.

She graduated from high-school with flying colors, consistent with her earlier grades, her father said. Her goal was to continue on to medical school and become a surgeon -- but the authorities, who considered her family a political enemy, got wind of her aspirations.

"They approached me," says Zin Linn, her father.

"They said your daughter can enter medical school if you quit politics." He decided he could not leave the party that had swept to victory in the 1990 elections, which lead to the subsequent house arrest of chairwoman Aung San Syu Kyi.

Her father's refusal ended Nai Nai's dreams, and she said she was "very angry" when she found about the situation later from her mother. She took up studying English instead, "but I never had time for class, I copied my friends' notes," she said. Skipping classes was no fun; Nai Nai had to work.

"She became the family breadwinner," Zin Linn said.

Zin Linn was taken to jail, and her mother could not continue teaching. Not unlike under Indonesia's New Order, the government creatively and effectively used family harassment against dissidents.

"My mother's students were intimidated," Nai Nai said, and they stopped coming.

The family home in Yangon moved from time to time; as a "political family" which would bring trouble, landlords would ask them to leave, or extort them with higher rent fees, Nai Nai said.

Eventually, Nai Nai joined her father in Thailand; and achieved a scholarship for a masters degree in education.

"I spend weekends with him, we just talk," she said. She said one sister had fortunately managed to get a passport, and that occasionally half of the family reunited.

She said her mother gradually began to teach again. "The monks come to our house to learn English," Nai Nai said, adding that her sisters are now helping to teach.

"They teach children of (former and current) political prisoners," Nai Nai said. It was the least they could do, having known the hardship of such stigmatized families.

Fragmenting the populace is always an effective way for abusive rulers, and in Myanmar, one method to achieve this is by nurturing the mindset that some are less loyal to the motherland than others.

Even if Nai Nai's family had more political awareness than others, they were still of the dominant ethnic group, the Burmese -- who were taught that the minorities forever demanding autonomy were a "threat" to the union of Myanmar.

"I never knew about this ethnic issue," Nai Nai said. Then, one day, as she was about to take up further university studies, she said a fellow student found she was Burmese -- "and she wouldn't speak to me again." It turned out the other student was from one of the minority ethnic groups.

Most Burmese remain similarly oblivious of decades-old simmering resentment against them, she said.

"I only understood how the Shan (minority) suffered at the hands of the military from my aunt, who volunteered to teach there."

The Karens, the Shan, the Mon and many other groups accuse the junta of "ethnic genocide", which is achieved through forced expulsion of whole communities whenever the military decides to take over their land, either for their food supplies or their projects.

A book was recently published on the "Burmanization" of the Muslim minorities, mainly the Rohingya near the border with Bangladesh.

But Nai Nai remembers her student days when poetry, plays and newspapers were heavily censored.

It's not only the ethnic groups' identity the junta wants to wipe out, she said. The regime "wants to end Burmese culture."

Experts in Bangkok explained the values instilled in the populace, including the belief that only the military can protect Myanmar, coupled with the fear of outward dissent.

Nai Nai says she has no idea what the future holds for her.

But then her name means "nine nine" -- a lucky number in Myanmar.

She said her parents hoped her nickname would help her "pass all obstacles" -- and a grin spread across her face.[end]

The writer recently participated in a fellowship covering Myanmar as part of the Bangkok-based Southeast Asian Press Alliance. This article published on The Jakarta Post, Sun, 06/01/2008

SKB Soal Ahmadiyah

2008-05-10T12:18:00.000+07:00

Kemarin tetangga saya Maftuh Basyuni, atasnama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung Mengumumkan keputusan soal Ahmadiyah:

Berikut keenam isi keputusan tersebut:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini. [end]

Yang Sesat dan Yang Ngamuk*

2008-05-09T13:49:00.000+07:00

Oleh: A. Mustofa Bisri

Karena melihat sepotong, tidak sejak awal, saya mengira massa yang ditayangkan TV itu adalah orang-orang yang sedang kesurupan masal. Soalnya, mereka seperti kalap. Ternyata, menurut istri saya yang menonton tayangan berita sejak awal, mereka itu adalah orang-orang yang ngamuk terhadap kelompok Ahmadiyah yang dinyatakan sesat oleh MUI.

Saya sendiri tidak mengerti kenapa orang -yang dinyatakan- sesat harus diamuk seperti itu? Ibaratnya, ada orang Semarang bertujuan ke Jakarta, tapi ternyata tersesat ke Surabaya, masak kita -yang tahu bahwa orang itu sesat- menempelenginya. Aneh dan lucu.

Konon orang-orang yang ngamuk itu adalah orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Artinya, orang-orang yang berketuhanan Allah Yang Mahaesa dan berkemanusiaan adil dan beradab. Kita lihat imam-imam mereka yang beragitasi dengan garang di layar kaca itu kebanyakan mengenakan busana Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Kalau benar mereka orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW, mengapa mereka tampil begitu sangar, mirip preman? Seolah-olah mereka tidak mengenal pemimpin agung mereka, Rasulullah SAW.

Kalau massa yang hanya makmum, itu masih bisa dimengerti. Mereka hanyalah mengikuti telunjuk imam-imam mereka. Tapi, masak imam-imam -yang mengaku pembela Islam itu- tidak mengerti misi dan ciri Islam yang rahmatan lil ’aalamiin, tidak hanya rahmatan lithaaifah makhshuushah (golongan sendiri). Masak mereka tidak tahu bahwa pemimpin agung Islam, Rasulullah SAW, adalah pemimpin yang akhlaknya paling mulia dan diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Masak mereka tidak pernah membaca, misalnya ayat "Ya ayyuhalladziina aamanuu kuunuu qawwamiina lillah syuhadaa-a bilqisthi…al-aayah" (Q. 5: 8). Artinya, wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak-penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah; adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan.

Apakah mereka tidak pernah membaca kelembutan dan kelapangdadaan Nabi Muhammad SAW atau membaca firman Allah kepada beliau, "Fabimaa rahmatin minaLlahi linta lahum walau kunta fazhzhan ghaliizhal qalbi lanfaddhuu min haulika… al-aayah" (Q. 3: 159). Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah-lah engkau berperangai lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau kasar dan berhati kejam, niscaya mereka akan lari menjauhimu…"

Tak Mengerti

Sungguh saya tidak mengerti jalan pikiran atau apa yang merasuki pikiran mereka sehingga mereka tidak mampu bersikap tawaduk penuh pengayoman seperti dicontoh-ajarkan Rasulullah SAW di saat menang. Atau, sekadar membayangkan bagaimana seandainya mereka yang merupakan pihak minoritas (kalah) dan kelompok yang mereka hujat berlebihan itu mayoritas (menang).

Sebagai kelompok mayoritas, mereka tampak sekali -seperti kata orang Jawa- tidak tepa salira. Apakah mereka mengira bahwa Allah senang dengan orang-orang yang tidak tepo saliro, tidak menenggang rasa? Yang jelas Allah, menurut Rasul-Nya, tidak akan merahmati mereka yang tidak berbelas kasihan kepada orang.

Saya heran mengapa ada -atau malah tidak sedikit- orang yang sudah dianggap atau menganggap diri pemimpin bahkan pembela Islam, tapi berperilaku kasar dan pemarah. Tidak mencontoh kearifan dan kelembutan Sang Rasul, pembawa Islam itu sendiri. Mereka malah mencontoh dan menyugesti kebencian terhadap mereka yang dianggap sesat.

Apakah mereka ingin meniadakan ayat dakwah? Ataukah, mereka memahami dakwah sebagai hanya ajakan kepada mereka yang tidak sesat saja?

Atau? Kelihatannya kok tidak mungkin kalau mereka sengaja berniat membantu menciptakan citra Islam sebagai agama yang kejam dan ganas seperti yang diinginkan orang-orang bodoh di luar sana. Tapi…[end]

*Naskah asli tulisan ini dimuat di situs GusMus.NET

Masykur Maskub: Penggerak "Silent Transformation" di NU*

2008-05-07T09:28:00.000+07:00

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Tokoh yang pendiam itu telah meninggal dalam insiden kendaraan bermotor di kawasan Pancoran, pada 30 Desember 2005. Pak Masykur, guru, teman, dan sahabat yang sangat saya hormati dan cintai itu telah meninggalkan kita untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.....

Masykur Maskub, atau Pak Masykur --begitu kawan-kawan muda NU kerap menyapanya-- bukanlah tokoh yang "cemlorot" dan terkenal. Dia nyaris tak pernah muncul di TV, pernyataan-pernyataannya jarang dikutip media, dan kehadirannya mungkin hanyalah dirasakan "bermakna" buat kalangan terbatas yang mengenalnya dari dekat. Dia bukanlah Gus Dur yang kehadirannya nyaris "pervasive" dan ada di mana-mana. Pak Masykur mung tampak hadir hanya buat segelintir orang, tetapi, believe me, kehadirannya yang terbatas itu mempunyai makna yang mendalam, bukan saja buat teman-temannya, tetapi lebih besar lagi buat NU. Dialah orang yang, di mata saya, melakukan "silent transformation" (perubahan diam-diam). Jika tak khawatir menimbulkan efek berbihan, saya hampir saja mengatakan "revolusi diam-diam".

Usahanya, tentu bersama kawan-kawannya yang lain, untuk menegakkan institusi lembaga riset, kajian dan pengembangan sumber daya manusia NU, yakni Lakpesdam-NU, serta membangun sistem yang kredibel dan bermartabat dalam lembaga itu, jarang dikenal oleh banyak orang, bahkan di lingkungan NU sendiri. Tetapi, berkat usahanya itu, Pak Masykur telah menjadikan Lakpesdam-NU sebagai salah satu lembaga NU yang berjalan normal sebagaimana laiknya sebuah institusi modern. Dia bekerja dari balik layar, wajahnya jarang, atau nyaris tak pernah, disorot oleh kamera, dan sosoknya hanya disadari oleh sejumlah orang di NU dalam kesempatan yang terbatas. Tentu dia hadir dalam setiap event besar NU, tetapi jarang orang menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang "besar" buat NU. Dan saya kira, figur-figur yang bekerja dengan diam-diam untuk NU semacam ini bertebaran di seluruh daerah, dari mulai PB hingga ke pengurus ranting. Orang jarang mengenal mereka, dan mereka tentu tak risau jika tak banyak orang mengetahui apa yang telah mereka kerjakan untuk institusi yang mereka cintai lahir-batin, Nahdlatul Ulama. Saya kira, umur NU bisa panjang karena "tangan dingin" dan keikhlasan yang nyaris tanpa pamrih dari orang-orang semacam Pak Masykur ini.

Di kalangan anak-anak muda NU, terutama teman-teman yang sering mendefinisikan diri mereka sebagai "NU kultural", Pak Masykur dianggap sebagai pelindung dan pengayom. Meskipun jarang atau tidak banyak bicara, tetapi kehadiran Pak Masykur sangat berarti buat teman-teman itu. Dia, mungkin seperti garam: tidak terlihat di mangkuk waktu Anda menyantap bakso, tetapi jika bahan itu tak ada di sana, Anda merasa ada sesuatu yang hilang. Tak berlebihan, jika saya mengatakan bahwa Pak Masykur adalah semacam "mursyid" untuk teman-teman muda NU yang bergerak di jalur kultural.

Perkenalan saya dengan Pak Masykur berlangsung secara pelan-pelan, dan itu terjadi mula-mula pada 1983 di Madrasah Mathali'ul Falah, Kajen, Pati. Madrasah ini dipimpin oleh KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, atau Kiai Sahal, sebagaimana kami dulu sering menyebut beliau. Saat itu, saya duduk di kelas 3 Tsanawiyah. Pada pandangan pertama, penampilan Pak Masykur sebagai seorang guru tak begitu meyakinkan. Pembawaannya terlalu "lembut" untuk mata pelajaran yang dia pegang saat itu, yakni "Kewarganegaraan Indonesia". Kami dulu menyebutnya "pelajaran civic". Dia mempunyai sifat yang agak unik, yaitu sulit mengatakan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Dia kerapkali tampak seperti terengah-engah untuk melontarkan sesuatu yang berkecamuk di benaknya. Saat menerangkan sesuatu di kelas, Pak Masykur kelihatan seperti tergagap-gagap. Tak aneh, jika pada bulan-bulan pertama mengikuti kelas dia, saya tak terlalu terkesan.

Tetapi, pelan-pelan, kesan saya berubah total saat pelajaran sudah berjalan jauh. Meskipun Pak Masykur bukanlah seorang guru yang pandai berbicara, tetapi cara dia membangkitkan rasa ingin tahu di kalangan murid luar biasa. Salah satu momen yang paling tidak saya lupa adalah saat dia menjelaskan secara detil, walaupun dengan terengah-engah, sejarah sekitar kemerdekaan Indonesia. Tentu, keterangan tentang peristiwa di sekitar proklamasi sudah kerap saya dengar di kelas dari guru-guru lain. Tetapi, keterangan Pak Masykur sangat tidak "konvensional". Dia banyak menjelaskan detil-detil peristiwa penculikan Sukarno oleh Sukarni dan anak-anak muda "revolusioner" saat itu ke Rengasdengklok. Tentu, detil-detil itu tidak ada dalam buku teks pelajaran. Dia juga menjelaskan dengan menarik sekali rumitnya perdebatan dalam sidang-sidang persiapan kemerdekaan RI, serta debat di konstituante yang berakhir dengan dead-lock. Sejarah, di tangan dia, menjadi begitu hidup buat saya saat itu. Yang menarik adalah, dia juga menyebutkan sumber-sumber yang dia rujuk. Ketika membahas soal debat di konstituante tentang dasar negara itu, dia menyebut buku karangan Syafii Maarif terbitan LP3ES yang, belakangan saya ketahui, ternyata menjadi bahan pembicaraan luas, yaitu "Islam dan Masalah Kenegaraan". Dia antara lain menyebut jurnal Prisma sebagai salah satu sumber rujukannya. Seperti kita tahu, dekade 80-an awal adalah masa-masa kejayaan jurnal yang diterbitkan oleh LP3ES itu. Di sana, saya tahu ini belakangan, ada rubrik "tokoh" yang selalu memuat biografi sejumlah tokoh terkenal dalam sejarah Indonesia. Pak Masykur, saya kira, satu-satunya guru di madrasah saya yang membaca jurnal itu, bahkan berlangganan. Buat saya sebagai seorang santri dusun saat itu, nama-nama buku dan jurnal yang datang nun jauh dari kota tampak seperti barang "luks" yang nyaris tak terjangkau. Tetapi, believe me or not, Pak Masykur lah yang membuat barang-barang mewah itu bisa saya sentuh.

Belakangan saya kemudian tahu bahwa Pak Masykur rupanya bekerja sebagai seorang "social volunteer" untuk program pengembangan pesantren yang dilakukan oleh LP3ES, dan karena itulah dia mendapat kiriman rutin jurnal Prisma dan buku-buku terbitan LP3ES yang lain. Dari segi bacaan, Pak Masykur saat itu mendahului ratusan langkah dari guru-guru lain di madrasah saya. Karena cara dia mengajar yang hidup inilah saya menjadi tertarik dengan kelas dia. Setiap masuk kelas, selalu ada hal baru yang dia bawa yang tak ada dalam buku teks pelajaran. Dia selalu membawa hal-hal baru yang segar. Dunia saya sebagai seorang murid madrasah kampung yang sempit saat itu seperti diperluas cakrawalanya oleh penjelasan-penjelasan dia yang bersumber dari bahan bacaan yang kaya. Ada salah satu kebiasaan mengajar pada dia yang unik. Dia akan selalu mengakhiri kelas dengan mendaftar sejumlah bahan bacaan yang menjadi bahan rujukan dia. Tentu dia tak menuntut kami untuk membaca buku-buku itu. Sebab, semua bahan bacaan yang dia sebutkan itu tak ada di perpustakaan madrasah saya yang isinya sebagian besar adalah kitab kuning dan sejumlah buku "drop-dropan" (istilah yang dikenal waktu itu) dari pemerintah. Tetapi, ini uniknya, dia selalu mempersilakan murid-muridnya untuk datang ke rumahnya untuk meminjam buku-buku bacaan yang dia anjurkan. Dia hanya ingin memperlakukan kami, murid madarasah Tsanawiyah, seperti seorang mahasiswa.

Udangan ini langsung saya sambut dengan suka cita. Jarak antara rumah saya dan rumah Pak Masykur yang berada di desa Sumerak (sekitar 7 kilo ke arah selatan dari kota Kawedanan Tayu) sekitar 5 kilo. Saya selalu naik sepeda "onthel" (istilah yang lazim dipakai di desa saya) ke rumah dia; sekitar 45 menit. Pertama kali saya berkunjung ke rumahnya, saya terkesima. Untuk pertama kali saya melihat koleksi jurnal Prisma yang dibundel dengan rapi dan bagus. Buku-buku terbitan LP3ES juga ada di sana, dengan beragam topik dan tema: politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, dll. Saya tak pernah menyaksikan bahan bacaan seperti itu sebelumnya, bahkan di perpustakaan madrasah pun tidak. Dalam hati, saya berkata, "Pantesan kelas Pak Masykur kaya dengan informasi-informasi baru, abis bacaannya keren kayak gini." Saya masih ingat, buku pertama kali yang saya pinjam dari koleksi pribadi Pak Masykur adalah dua buku bunga rampai tulisan seorang intelektual Indonesia yang paling dihormati saat itu, Soedjatmoko. Dua buku itu adalah: Dimensi Manusia dalam Pembangunan dan Etika Pembebasan. Tidak seluruh tulisan Soedjatmoko yang rumit itu bisa saya cerna. Tetapi, membaca buku-buku itu, saya merasa ada sesuatu yang "lain" di luar pelajaran keagamaan a la pesantren yang saya terima selama ini. Saya juga mulai meminjam beberapa edisi jurnal Prisma. Dari sanalah saya mulai mengenal sejumlah inetelektual Indonesia yang terkenal pada saat itu: Abdurrahman Wahid, Ignas Kleden, Ismid Hadad, Dawam Rahardjo, Fachry Ali, Juwono Sudarsono, Daniel Dhakidae, Aswab Mahasin, Lukman Sutrisno, Prof. Sajogjo (yang ahli pergizian itu), Sediono Tjondronegoro, Rahman Tolleng, Burhan D Magenad, YB Mangunwijaya, Soetjipto Wirosardjono, Nurcholish Madjid, Syafii Maarif, Amien Rais, Jalaluddin Rakhmat, dll. Tentu perkenalan saya dengan tokoh-tokoh ini tidak terjadi sekaligus. Dalam rentang waktu empat tahun, sejak kelas 3 Tsanawiyah hingga 3 Aliyah, saya tak pernah henti-hentinya diajar oleh Pak Masykur, dan tak henti-hentinya pula saya melahap koleksi pribadi dia. Belakangan, setelah terbit majalah Pesantren oleh P3M, lembaga yang sekarang dipimpin oleh Masdar F. Masudi, daftar pinjaman saya tentu mencakup jurnal itu. Majalah lain yang saya pinjam adalah Pesan yang juga diterbitkan oleh LP3ES dan dikhususkan sebagai bacaan untuk para santri ('Pesan' adalah kependekan dari 'Pesantren').

Di samping mengajar di madrasah asuhan Kiai Sahal itu, Pak Masykur juga terlibat dalam sebuah LSM yang berada di bawah naungan Pesantren Maslakul Huda, asuhan Kiai Sahal. Nama LSM itu adalah BPPM, Badan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. BPPM adalah salah satu mitra kerja LP3ES, dan belangan P3M, dalam program pengembangan pesantren dan masyarakat. Dekade 80-an adalah periode "romantis" LSM di Indonesia. Saat itu, banyak kalangan kritis yang merintis sejumlah LSM di Jakarta percaya bahwa perubahan sosial bisa terjadi lewat jalur yang non-developmentalis, yakni di luar jalur pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah dengan ciri utamanya adalah pendekatan "top down": pemerintah memutuskan, rakyat tinggal manut saja. Pendekatan itu dikritik sebagai sumber kegagalan pembangunan saat itu. Oleh karena itu, harus dicari alternatif perubahan sosial yang lain. Timbullah gagasan tentang perubahan yang "bottom-up", dari bawah ke atas, dengan pendekatan yang saat itu dikenal sebagai metode partisipatoris. Karena pesantren dianggap sebagai lembaga pribumi yang berkembang dari bawah, maka banyak kalangan percaya bahwa perubahan sosial alternatif bisa ditempuh lewat peran pesantren. Ramailah orang menoleh ke pesantren, dan disertasi Zamakhsyari Dhofier yang diterbitkan oleh LP3ES saat itu dengan judul "Tradisi Pesantren" menjadi bacaan yang populer. Ada optimisme bahwa pesantren menjadi semacam "jalan ketiga" dalam melaksanakan perubahan sosial. Romantis memang.

Sebagai seorang santri madrasah, saya tak sepenuhnya memahami konsep-konsep yang rumit itu. Saya membacai banyak buletin dan terbitan-terbitan yang dikelola baik oleh LP3ES atau P3M yang dikirim ke BPPM. Semuanya mungkin karena kedekatan saya dengan Pak Masykur. Saat itu, saya bukan santri Maslakul Huda, sebab saya mondok di pesantren yang dikelola oleh ayah saya sendiri, Pesantren Mansajul Ulum di desa Cebolek. Tetapi, kedekatan saya dengan Pak Masykur memungkinkan saya untuk mengakses sumber-sumber bacaan yang dimiliki oleh BPPM yang berafiliasi dengan Pesantren Maslakul Huda itu.

Buat saya, dan saya kira juga buat murid-murid lain yang seangkatan dengan saya di Madrasah Mathali'ul Falah saat itu, Pak Masykur adalah layaknya sebuah "jendela" dari mana kami bisa menjenguk ke dunia luar. Bagi kami, Pak Masykur persis menempati posisi yang pada dekade 80-an dikenal sebagai "cultural broker" -- istilah yang dikenalkan oleh antropolog Amerika, Clifford Geertz, dan sangat populer di kalangan sarjana yang mengamati pesantren saat itu. Pak Masykur adalah "jembatan budaya" yang menghubungkan kami di madrasah dengan dunia luar yang tak kami kenal dengan baik saat itu.

Tahun 1987, kalau tak salah, Pak Masykur pindah ke Jakarta, karena diminta oleh Gus Dur untuk bergabung dengan teman-teman di Lakpesdam NU Pusat di Jakarta. Pertama kali saya bertemu dengan dia adalah pada 1988, di kantor Lakpesdam di Jl. Supomo, Pancoran. Sejak itu, saya makin dekat dengan dia, dan akhirnya, pelan-pelan, terlibat secara tak langsung dalam kegiatan di Lakpesdam yang saat itu di bawah kepemimpinan Pak Said Budairi, salah satu wartawan NU senior yang pernah terlibat di koran Duta Masyarakat milik NU. Sifat Pak Masykur tidak pernah berubah: dia tetap seorang pendiam, murah senyum, dan mengayomi. Tentu, interaksi saya dengan Pak Masykur sekarang berubah sifatnya: saya tak lagi menjadi murid dia, tetapi sebagai sesama teman di sebuah kantor; sebagai kolega. Meskipun, hingga akhir hayatnya, saya selalu menganggap Pak Masykur sebagai guru yang saya hormati. Ada kualitas-kualitas pribadi Pak Masykur yang mulai terkuak setelah saya bergaul dengan dia bukan semata-mata sebagai seorang murid, tetapi juag kolega. Dia adalah tipe orang yang "get-thing-done", yang selalu berusaha berpikir bagaimana segala sesuatu bisa terlaksana. Pak Masykur bukanlah seorang "idealis-pemimpi" yang suka berbicara tentang konsep-konsep besar dan gigantik, tetapi dia adalah orang yang sadar, bahwa bagaimanapun konsep besar harus bisa jalan di bumi. Dia juga orang yang sadar tentang pentingnya organisasi modern bagi NU. Oleh karena itu, sistem dan aturan main adalah faktor penting yang di mata dia sangat menentukan mati-hidupnya sebuah lembaga modern.

Sebagai orang yang tumbuh dalam kultur NU, tentu Pak Masykur sangat menghormati figur kiai. Bahkan, sebagaimana ia kisahkan secara pribadi pada saya, beberapa keputusan penting dalam hidupnya selalu ia ambil setelah berkonsultasi dengan seorang kiai sepuh yang sangat dia hormati, yakni allah yarham KH. Abdullah Salam, Kajen, yang di daerah kami dikenal dengan Mbah Dullah. Pak Masykur menaruh hormat yang dalam dan tulus pada kiai-kiai sepuh di NU. Tetapi, dia juga sadar bahwa NU harus ditegakkan bukan semata-mata atas dasar kharisma kiai sepuh. Sebagai lembaga modern, NU harus membangun sistem dan manajemen organisasi yang baik dan berjalan dengan normal. Dalam hal ini, Pak Masykur mengagumi figur lain dalam NU yang, secara kebetulan, mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dia: yakni kesederhanaan serta kesadaran yang tinggi tentang pentingnya sistem dan manajemen. Tokoh itu tak lain adalah almarhum Fahmi Saifuddin, putera dari mantan Menteri Agama Saifuddin Zuhri. Dalam istilah yang dikenal selama ini di kalangan NU, Pak Masykur menghendaki agar NU tidak berhenti sebagai 'jama'ah' atau kumpulan biasa, tetapi juga meningkat sebagai 'jam'iyyah', yakni organisasi yang ditegakkan atas dasar aturan main dan sistem yang kokoh. Dedikasi Pak Masykur yang berlangsung lebih dari 15 tahun di Lakpesdam dikerahkan, antara lain, untuk membangun "jam'iyyah" itu, lewat institusi Lakpesdam. Bersama teman-teman lain seperti Lukman Saifuddin, Mufid A. Busyairi, Helmi Ali, Muntajid Billah, Yahya Ma'shum, Pangcu Driantoro, Masrur Ainun Najih, Lilis N. Husna, dan senior-senior lain sepeti MM Billah dan Said Budairi, Pak Masykur telah menjadi bagian dari arus penting untuk men-jam'iyyahkan NU.

Saya tahu, cinta pertama dan terakhir Pak Masykur adalah NU dan kiai. Oleh karena itu, seluruh orbit kehidupan dia berputar di sekiar pesantren, NU dan kiai. Dia tak pernah lepas dari dunia para kiai itu. Salah satu etos yang begitu menonjol dan dilihat secara mencolok oleh teman-teman NU pada figur Pak Masykur, dan terutama di Lakpesdam, adalah etos kesederhanaan dan kejujuran -- salah satu etos yang diajarkan di pesantren. Pertama kali saya bertemu dengan dia di luar kantor adalah di rumahnya yang sangat sederhana di kawasan Pancoran. Rumah kontrakan itu hanya mempunyai dua kamar yang sempit, dengan keadaan bangunan yang sangat sederhana. Lokasi rumah agak menjorok ke dalam, dinaungi oleh pohon sawo yang rimbun. Selama bertahun-tahun Pak Masykur tinggal di rumah sederhana itu. Baru beberapa tahun belakangan, Pak Masykur memutuskan untuk membeli rumah sendiri --rumah kecil yang terletak tak jauh dari rumah kontrakannya yang lama. Rumah yang ia beli sendiri ini jauh dari kesan mewah, dan letaknya agak jauh dari jalan utama. Untuk mencapai ke sana kita harus melewati gang kelinci yang agak menikang-nikung. Selama hidupnya, Pak Masykur tidak memiliki mobil. Sejak pertama kali saya melihat dia di madrasah Mathali'ul Falah hingga akhir hayatnya, dia hanya memakai sepeda motor. Kami, muridnya saat itu, selalu mengenali dia lewat sepeda motor Yamaha bebek merah keluaran tahun 70-an. Saat di Jakarta, dia mempunyai sepeda motor yang agak sedikit lebih baik, yaitu Honda seri lebih baru (saya sudah lupa). Tetapi, hingga akhir hayatnya, dia selalu "istiqamah" memakai sepeda motor. Bahkan, tragisnya, dia harus meninggal dalam insiden sepeda motor.

Tentu, kesederhanaan hidup seperti ini kontras dengan perubahan pola kehidupan di kalangan NU, terutama setelah era reformasi politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini, pola hidup tokoh-tokoh NU mulai berubah, mulai lebih kelihatan sedikit "mewah". Meskipun tak ada sesuatu yang sepenuhnya salah dalam perkembangan seperti ini, tetapi perubahan gaya hidup di kalangan tokoh-tokoh agama semacam itu tentu menimbulkan "gunjingan" di kalangan masyarakat. Pak Masykur tentu ikut risau dengan keadaan semacam ini. Dalam pembicaraan pribadi, dia selalu mengingatkan saya pada kesederhanaan hidup yang diteladankan oleh Mbah Dullah di Kajen. Dalam salah satu momen pembicaraan via telepon yang sangat menyentuh, bahkan dia nyaris menangis menceritakan kembali teladan kehidupan Mbah Dullah kepada saya. Saat dia menjabat sebagai Direktur Lakpesdam selama 10 tahun, dia sempat menikmati fasilitas mobil kantor. Tetapi, dia tak pernah membawa mobil itu ke rumah, karena tentu hal itu tak mungkin. Dia sendiri tak mempunyai areal parkir. Rumahnya berada di kawasan yang "crowded" dan berhimpit dengan rumah-rumah lain. Setelah usai menjadi Direktur Lakpesdam beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia kembali "istiqamah" dengan kendaraan lamanya: sepeda motor. Dia tak pernah berubah: hidup dengan sederhana.

Ada satu hal yang selalu dia kisahkan kepada saya dengan penuh kebanggaan dan rasa puas, yaitu pendidikan putera-puteranya. Dia selalu bilang bahwa dia bersyukur pada Allah karena sebagai orang yang berpenghasilan tak terlalu besar, dia berhasil menyekolahkan putera-puteranya ke UGM, UI, dan ITB. Ini karunia besar yang selalu dia syukuri. Dia selalu mengatakan pada saya bahwa ini semua terjadi bukan semata-mata karena usaha keras dia dan isterinya, tetapi juga berkat restu kiai sepuh yang tak lain adalah Mbah Dullah. Dia mengisahkan bahwa keberangkatan dia ke Jakarta bukanlah tanpa suatu dilema. Dia akhirnya bisa memecahkan dilema itu setelah mendapat restu dari Mbah Dullah. Dia berangkat dengan hati yang tenang dan mantap setelah mendapat izin dari kiai yang dia sangat hormati.

Setelah usai menjabat sebagai Direktur Lakpesdam, dia aktif di lembaga baru yang didirikan oleh sejumlah anak-anak muda NU, di bawah asuhan Kiai A Mustofa Bisri, atau lebih dikenal dengan Gus Mus, yaitu "Mata Air" yang kantornya terletal di kawasan Tebet. Lagi-lagi, Pak Masykur tidak bisa bergerak jauh dari dunia kiai. Kantor lembaga itu memang tak terlalu jauh dari rumah dia, kira-kira 15 menit. Dia sering berangkat, pulang-pergi, ke kantor baru itu dengan mengendarai sepeda motor. Dia tampaknya menjadi salah satu tumpuan Gus Mus untuk menjalankan lembaga baru itu. Kesederhanaan dan kejujuran Pak Masykur nyaris seperti "mata air" di NU.

Walau nama dia tak hingar-bingar dikenal oleh kalangan luas, baik di NU atau di luarnya, tetapi Pak Masykur telah menjaid ilham untuk beberapa anak muda di NU, sekurang-kurangnya buat saya dan teman-teman saya sekelas di Mathali'ul Falah dan teman-teman muda lain di Lakpesdam. Dengan caranya sendiri, dan dengan pembawaannya yang sangat halus, dia telah melakukan transformasi diam-diam dalam tubuh pesantren dan NU.

Mari kita bacakan al-Fatihah untuk arwahnya. Semoga segala amalnya diterima oleh Allah dan segala kekhilafannya diampuni olehNya.

*versi aslinya tulisan ini ada di situs Jaringan Islam Liberal

Kenangan yang Tak Memudar*

2008-05-02T15:43:00.001+07:00

Oleh: Liza Desylanhi

Keluarga aktivis yang diculik masih menyimpan barang-barang orang tercinta. Surat, pakaian, dan barang-barang pribadi menjadi kenangan manis sekaligus getir.

"Itu baju kesayangan Mami. Kalau si Ryan pake baju itu, ganteng banget. Jadi, Mami kalau kangen ma dia pake baju itu, sampai lehernya rusak," cerita Tuti Koto, ibunda Yani Afri, sambil menunjuk kemeja hitam yang dipajang di ruang Galeri Cipta 3 TIM Jakarta, akhir Juli lalu.

Yani Afri adalah salah seorang korban yang hilang karena aktivitas politiknya menjelang kejatuhan rezim Orde Baru. Saat kampanye Pemilu 1997, sopir angkutan kota ini memihak PDI pro Megawati. Pada akhir April 1997 lelaki bertubuh gempal ini dijemput paksa sejumlah aparat Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Sejak itu Yani hilang dan tak berkabar lagi.

Sepuluh tahun sudah Ryan, begitu sang ibu menyapanya, hilang. Banyak orang mungkin sudah melupakan tragedi ini. Namun tidak bagi Tuti Koto. Kenangan pada putra tumpuan harapan itu masih tertanam kuat di benak. Keceriaan kala bernyanyi diiringi petikan gitar Ryan masih menari-nari di pelupuk mata. "Mami sama dia ini memang satu hobi. Dia gitar, Mami nyanyi. Dia nyanyi pop bisa, Padang bisa. Sering kami nyanyi-nyanyi di rumah," tutur perempuan langsing ini. Butiran bening mengalir dari sudut matanya. Wajahnya terlihat lelah, kerut-kerut di kening kian kentara.

Tuti Koto tak dapat menahan diri ketika melihat kemeja putra tercintanya melekat pada sebuah manekin. Isaknya tak tertahan, mengiris hati. Tangan keriput itu merengkuh manekin dan memeluknya erat. "Ya Allah... Ryan, Ryan...." ratapnya.

Tak banyak barang kenangan Ryan yang disimpan Tuti Koto. Tinggal kemeja hitam, jaket, dan seragam silat berwarna hitam. "Yang lain Mami kasih orang. Bukannya nggak mau nyimpan. Daripada berlumut disimpan lama di lemari, lebih baik diberikan pada orang, biar bermanfaat," ujar perempuan berkaca mata ini. Jaket itu biasa dikenakan Ryan saat naik sepeda motor dan mengantar Mami tercinta. "Waktu SMP dia ikut silat. Untuk jaga diri katanya. Tapi nggak sampai selesai."

Kenangan terakhir sangat membekas bagi Tuti, yang kemudian diartikan sebagai pertanda sebelum Ryan menghilang. "Mami diajak ke rumah istrinya. Di suruh nginap disana. Itu termasuk aneh menurut Mami. Diputerkan lagu-lagu Padang semua kesukaan Mami. Mami udah mau tidur, dibuka lagi gorden, ngeliat Mami. Mami kan belum tidur. Terus ngobrol lagi. Kok bisa begitu. Kok aneh-aneh banget. Itu yang susah Mami lupain," ujarnya.

Kenangan yang tak pernah buyar. Itu pula yang melekat pada DT Utomo Rahardjo, ayah Petrus Bimo Anugerah, aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pemuda yang lahir dan besar di Malang ini menghilang pada akhir Maret 1998. Bukan kebiasaan Bimo, selaku penghubung dan pengatur pertemuan pengurus PRD, tidak melakukan kontak lebih dari 24 jam. Bahkan, ketika teman-temannya mencoba menghubungi, penyerantanya tidak aktif.

Di mata Utomo, Bimo anak yang aktif, berani, jujur, berprestasi, dan mudah bergaul. Bimo sangat terbuka kepada keluarga mengenai aktivitas politiknya. Bahkan, dia sering mengajak rekan-rekannya ke rumah, menghabiskan malam berdiskusi bersama ayahnya di ruang belakang rumah. Sebagai ayah, Utomo sadar betul risiko dan bahaya yang mengintai putra keduanya itu.

Makanya ketika pertengahan Juli 1997 Bimo meminta izin untuk membantu teman-temannya berjuang di Jakarta, Utomo sempat mencegah. "Saya mendatangkan pastur untuk memberikan pemahaman supaya nggak berangkat, tapi akhirnya ia tetap memilih berangkat. Dan aku pun merestui. Kalau itu pilihanmu dan kamu anggap baik dan benar, berangkatlah," ujar pensiunan PNS ini. Tentu saja sebagai orang tua tak lupa ia menyelipkan pesan. "Ada sedikit pesan moral dari Bapak. Di mana pun kamu berada, asalkan kamu punya iman yang jernih, Tuhan Yesus pasti menyelamatkan kamu. Saya bilang gitu."

Selama bergulat dengan aktivitas politiknya, Bimo selalu mengabari kedua orang tuanya. Dia rajin berkirim surat. Sering surat-surat itu disertai karikatur keadaannya. Termasuk saat dia mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya. "Surat itu selalu ada gambarnya. Pada saat mandi, ada piring, ada duri ikan. Selalu digambar," ujar Utomo.

Semua surat itu disimpan rapi dan menjadi pelipur rindu. Di antara semua surat itu ada sebuah surat yang sangat berkesan bagi Utomo. Dalam surat kepada ibunya itu Bimo menulis tentang siklus hidup manusia. Lahir, sekolah, bekerja, menikah, mempunyai keturunan, dan akhirnya mati. "Demikian juga seekor kucing. Kucing dilahirkan, disusui. Setelah kawin, mati. Itu adalah rutinitas kehidupan. Itu sah-sah saja. Tapi Bimo tidak mau hanya hidup seperti itu, seperti kucing. Bimo ingin hidup ini lebih bermakna, dalam arti berbuat sesuatu yang ada plusnya. Makanya dia berbuat sesuatu," cerita Utomo.

Selain surat, kaos seragam olahraga Bimo saat di SMPN 3 Malang juga menjadi benda kenangan yang amat berarti bagi keluarganya. Kaos biru muda itu sudah lusuh. Bagian lengannya sengaja digunting. Dulu kaos itu sering sekali dikenakan Bimo. Utomo sempat menjadikan kaos itu sebagai lap. Maklum kaos itu ditemukan di tumpukan kain yang sudah tak terpakai. "Ketemunya kaos itu ketika Bimo sudah hilang. Di tumpukan kain yang nggak kepake. Aku ambil aja. Karena kaos nggak kepake ya aku jadiin lap motor aja." Namun tanpa sengaja, Utomo menemukan tulisan di balik kaos itu yang ditulis Bimo saat duduk di bangku SMA. "Baru sadar kalau itu tulisan Bimo, setelah jadi lap motor. Waktu dicuci dan mau saya jemur, kok ada tulisan itu."

Tulisan itu lagi-lagi menegaskan sikap Bimo. "Aspirasi nurani. Bapakku bilang, jadilah anak baik. Ibuku bilang, jadilah anak shaleh. Kakakku bilang, lindungilah temanmu. Mungkin aku adalah satu di antara seribu anak negeri yang disusui oleh caci maki, dibesarkan di kandang sapi, diasuh oleh mantri. Karena aku adalah anak zaman. Ya, zaman di mana hati nurani hanyalah robot tanpa gigi."

Kenangan juga merambati keluarga Suyat, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi (UNSRI) Solo. Aktivis PRD dan SMID ini tak pernah menceritakan aktvitas politiknya yang berisiko kepada keluarga. Ketika aparat berpakain preman mencari Suyat di rumahnya pada pertengahan Februari 1998, Suyadi, kakak tertua, tidak berpikir macam-macam. "Ya saya biasa saja. Ndak khawatir. Setelah orang-orang itu pergi dari rumah, saya terus tidur lagi," ujar pria jangkung ini. Setelah beberapa hari, barulah Suyadi sadar si bungsu hilang.

Suyat memang pribadi yang tertutup di keluarga. Namun, di lingkungan desanya, pemuda ini terkenal sebagai sosok supel dan diakui kepemimpinannya. Pada tahun-tahun pertama Suyat menghilang, Suyadi mengaku sempat kecewa karena Suyat adalah satu-satunya tumpuan harapan keluarga. "Dia bisa kuliah karena beban keluarga sudah berkurang. Saya sudah kerja, adikku juga. Setidaknya lebih baik kehidupannya dari kakak-kakaknya. Untuk tahun-tahun pertama, kedua, saya ada perasaan kecewa. Kenapa kayak gitu ya? Tapi setelah ada temennya yang datang, akhirnya bangga juga. Dia berbuat gitu atas kemauan sendiri, nggak ada dorongan dari orang tua atau orang lain. Ya kalau dia memang pilihannya itu, mau gimana lagi?"

Tak banyak barang kenangan Suyat yang tertinggal untuk keluarganya. Hanya jaket almamater yang jarang dipakai, beberapa lembar foto, dan buku. Tak ada baju favoritnya. Maklum Suyat memakai baju bergantian dengan kedua kakaknya. Namun ada beberapa kenangan yang berputar di benak Suyadi. Salah satunya adalah perjalanan berdua si adik mendaki Gunung Merapi. "Suyat ndak banyak cerita. Paling tentang keadaan gunung aja. Tapi seluruh perjalanan itu berkesan buat saya, meskipun tak sampai puncak. Aku nggak kuat," kenang Suyadi sambil tersenyum.

Ada lagi kenangan tentang si bungsu yang membuat Suyadi menyunggingkan senyum. "Dia itu sekolah SD kelas I masih nyusu Ibu. Kelas dua mulai nggak. Mungkin mulai malu," tuturnya.

Kasih sayang dan kenangan-kenangan itu membuat Suyadi tak mengenal lelah mencari Suyat hingga kini. Dia dan keluarga yakin si bungsu yang pendiam itu masih hidup. "Entah di mana, tapi firasatku bilang Suyat masih hidup. Nggak pernah lelah aku mencarinya."

Keyakinan yang sama menari di benak Paian Siahaan, ayah Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa STIE Perbanas yang hilang sejak pertengahan Mei 1998. Keyakinan itu pula yang membuat keluarga ini bertahan dan terus berjuang mencari Ucok, paling tidak mencari tahu keberadaannya.

Menurut Paian, ada beberapa alasan yang membuat dia dan keluarganya yakin Ucok masih hidup. Telepon gelap yang sering mereka terima setelah hampir setahun Ucok menghilang menjadi salah satu tanda. "Kami menganggap ada sesuatu yang salah yang saat ini masih tetap berlangsung. Katakanlah dia sudah tidak ada, terbunuh misalnya, tentunya nggak ada telepon-telepon itu. Mestinya ada sesuatulah. Itu salah satu mengapa kami menganggap dia masih hidup."

Paian berpendapat, jika Ucok sudah tewas mestinya ada jasadnya. Selain itu, ada telepon gelap pada hari ulang tahunnya 18 Maret 1999 tepat pukul 21.00. Dia sangat yakin yang menelepon Ucok. "Anak itu kan sangat concern sama saya. Setiap saya ulang tahun dia selalu memberikan hadiah." Telepon itu menjadi satu lagi alasan yang menguatkan keyakinan Ucok masih hidup. "Analisa saya, bisa aja kan dia minta tolong, gitu. Tolong sambungin dong ke rumah, karena bapak saya ulang tahun. Karena persis hari ultah saya, jam sembilan malam ada telepon yang nadanya tetap terbuka gitu aja."

Semula orang tua ini tidak tahu putra kedua yang diharapkan menjadi bankir ternyata menjalani aktivitas politik. Pantas saja beberapa hari sebelum kerusuhan dan kejatuhan Soeharto, Ucok mengingatkan ibunya dan meminta untuk membeli bahan kebutuhan pokok dalam jumlah banyak.

Di mata Paian, Ucok anak yang tegas dan memiliki solidaritas tinggi. "Dia mau berantem demi membela temannya." Di balik ketegasannya, Ucok sangat dekat dengan ibunya. Kata Paian, beberapa hari sebelum hilang, Ucok minta gurami goreng kegemarannya. "Maknya bilang ya sudah kalau kau mau, kau bersihkanlah ikannya sendiri. Dan dia pun membersihkannya. Baru kali ini dia membersihkan sendiri. Setelah matang, ia makan satu ekor sendirian," cerita pria berusia 60 tahun ini.

Setelah itu Ucok tidur dengan ibunya, hal yang sudah lama tak dilakukan seiring kesibukannya di kampus. "Minta dikelonin sama mamaknya. Kepalanya di garuk-garuk sama mamaknya, diusap-usap. Dia sering begitu. Tapi waktu itu dia lama nggak pulang. Itu terakhir," tutur Paian.

Kini tak ada lagi petikan gitar kesayangan Ucok. Dia memang suka sekali main gitar. Gitar itu dibeli saat Ucok duduk di bangku SMA dengan uang tabungan sendiri, setelah gitar yang dijanjikan musisi terkenal Pance Pondaag tak kunjung didapatkan. "Pance Pondaag itu kan temen saya. Dia pernah datang. Saya bilang anak saya mau gitar. Terus dia bilang, nanti saya kasih gitar elektrik. Tenyata... nggak taulah, mungkin sibuk."

Selain gitar, surat yang ditulis Ucok saat wisata studi ke Bali ketika SMA kelas III juga menjadi kenangan bagi keluarganya. "Dia mengatakan sadar selama ini kurang baik, suka melawan, dan lain-lain. Nah, dia berniat memperbaikinya. Tapi ada tambahan di akhir surat dia minta tambahan uang jajan. Suratnya di kirim dari Bali." Ada juga makalah Ucok saat penataran P4. Kini semua barang itu tersimpan rapi. Dan sesekali dibuka, ketika rindu mendera. Paian yakin suatu saat Ucok akan melangkah mengetuk pintu rumah. "Tinggal menunggu waktu saja," ujarnya.

Harapan. Itulah yang membuat keluarga para korban penculikan tak lelah mencari orang-orang yang mereka cintai. Seperti Utomo Rahardjo, ayah Bimo. Penyerahan sepenuhnya pada kehendak Tuhan membuat semuanya menjadi lebih ringan. "Kami punya keyakinan dan kepercayaan, selama kita manusia mengadu kepada sesama manusia nggak ada jawaban, yang melegakan. Ada yang lebih dari itu, sang pencipta kehidupan ini. Kami yakin dan berdoa itu yang kami lakukan. Entah kapan dikabulkan Tapi kami menyakini Tuhan maha pengasih, penyayang."

Harapan kepada pengurus negeri ini telah lama menguap, hilang. "Sosok manusia siapa pun di negeri ini, presiden sekalipun, saya tidak berharap lebih. Kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan jawaban bagi keluarga kami. Saya tidak yakin SBY (Presiden Yudhoyono) mau merespons harapan semua keluarga korban ini," ujar Utomo.

Di tengah ketidakpastian dan ketidakpercayaan iktikad baik pemerintah menjawab segala tanya mereka, Tuti Koto, ibunda Yani Afri, melontarkan pesan. "Hidup atau mati anak Mami itu Tuhan punya kuasa. Sudah takdir. Tapi jangan sekali-sekali anak cucu sampai diginiin lagi. Pemerintah harus adil. Jangan sampai terjadi lagi," katanya tegas.

Satu dasarwarsa sudah anak-anak negeri ini hilang. Namun jejak mereka masih membekas. Dalam. Perih. (E1)

*Naskah asli tulisan ini ada di situs Voice of Human Right