Tina Rumahlatu Melawan Batu Karang

Kisah perempuan aktivis muda Maluku menantang para pembesar demi keadilan rakyat Maluku.

“BAPAK di sini yang koordinasi, to? Bapak biang kerok di sini? Jenderal Marasabessy penjual tanah! Pengkhianat rakyat Maluku! Tidak ada guna jenderal itu! Membunuh rakyat! Pengkhianat!” kata Tina Rumahlatu dalam potongan video yang diunggah Thomas Yafet Madilis di akun TikTok pada 2 Agustus 2024.

Thomas mengunduh video utuh dari siaran langsung demonstrasi oleh akun Instagram Titastory. Aksi protes itu merupakan respons aktivis lingkungan dan mahasiswa Maluku atas banjir di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah yang diduga akibat pabrik smelter nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park alias IWIP. 

Demonstrasi itu digelar di depan kantor IWIP di Sopo Del Tower di kawasan Mega Kuningan III, Jakarta Selatan. Video utuh berdurasi 1,5 jam diunduh lalu dipotong Thomas di bagian 22 detik terpentingnya, dengan tempelan tulisan: “Baru tahu kalau Jenderal Suaidi Marasabessy yang katanya tokoh orang Maluku, kelakuannya begini!” 

Diunggah di TikTok, Thomas menyertakan caption, “Orang berbicara, dia mengeluarkan lidah, sambil mengolok-ngolok orang lain. Apakah ini attitude seorang jenderal?”

Unggahan itu viral. 

Sehari kemudian, Ketua Bravo 5, Ali Fanser Marasabessy, merespons unggahan tandingan di akun TikToknya. Ia keberatan bahwa bosnya, Suaidi Marasabessy, diteriaki pendemo. Ia mengultimatum Thomas Madilis dan Tina Rumahlatu segera meminta maaf via media sosial paling lambat dua hari. 

Di akhir video, Ali Fanser mengancam: “Apabila dalam waktu 2 x 24 jam permintaan maaf itu tidak dilakukan, maka risikonya ditanggung sendiri.”

Thomas Madilis adalah koordinator lapangan dalam demonstrasi itu. Tina Rumahlatu adalah salah satu massa aksi solidaritas mahasiswa Maluku dalam demo itu. 

Thomas mengunggah video itu tanpa memberitahu kepada Tina. Tina marah, “Ko mo viral, viral sendiri. Jang bawa-bawa saya. Ko hapus sudah!”

Thomas menolak. Ia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, “Sa pikir take down pun tak menyelesaikan masalah sebenarnya.” 

Keramaian di media sosial rupanya menyebar hingga ke kampung Tina di Kairatu, Pulau Seram. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menyalahkan. Pro-kontra di kampung dikhawatirkan meluas.

Demi meredam situasi yang dikhawatirkan menyulut amarah antar-kampung, ada upaya mendatangi tokoh Ambon di Jakarta. Christ Belseran, pendamping Tina Rumahlatu, mengawali misi ini. 

Pada 11 Agustus, Christ menemui Amir Hamzah Marasabessy, kakak Suaidi Marasabessy, mantan staf ahli eks Wakil Presiden Adam Malik. Pertemuan dihadiri juga oleh Engelina Pattiasina, mantan anggota DPR dari PDIP, putri pendiri Pertamina, alm. Brigjen TNI Yohanis Markus Pattiasina.

Mereka membahas video TikTok itu telah menyebar ke kampung Marasabessy di Kailolo, Pulau Haruku. Ada selentingan kabar bahwa pemuda marah atas pernyataan Tina, begitu juga warga Kailolo di Kota Ambon dan Jakarta. Amir Hamzah menenangkan mereka dan akan berkomunikasi dengan Ali Fanser dan Suaidi supaya masalah ini tidak berlarut-larut. 

“Nanti juga masalah ini akan reda sendiri, tidak usah terlalu panik,” kata Amir Hamzah menurut cerita Christ. “Hubungan antara orang basudara di tanah rantau harus juga dijaga. Adik Tina dan Suadi itu anak dan bapa.”

Aksi Protes

Setelah ada ultimatum dari Ali Fanser, Tina menerima berbagai ancaman lewat telepon bahwa dia akan dikriminalkan. 

Ancaman langsung juga datang melalui orang mabuk mendatangi sekretariat mahasiswa Maluku di Johar Baru, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Orang ini bilang bahwa Tina bersama beberapa aktivis Maluku sudah “ditarget”. 

Salah satu penelepon gelap mengabarkan kepada Tina bahwa Suaidi Marasabessy telah melaporkan pencemaran nama baik ke Mabes Polri pada 6 Agustus 2024. 

Permintaan maaf yang diajukan Ali Fanser ditolak Tina Rumahlatu dan Thomas Madilis. 

Tina berkata ada konteks kehancuran lingkungan yang melatarbelakangi pernyataannya. Potongan video yang viral itu cuma menangkap bagian dia teriak-teriaknya saja, sementara video utuhnya menjelaskan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan smelter nikel yang jadi tujuan aksi protes tersebut.

Dalam video utuhnya, Tina menyampaikan alasannya bersolidaritas untuk Maluku Utara. Meski secara administrasi Maluku dibagi jadi Maluku dan Maluku Utara, tapi secara historis, Maluku itu satu. 

“Dari Halmahera sampai Tenggara jauh itu Satu Maluku. Sebagai perempuan Maluku, kami marah. Kecewa. Ruang hidup dihancurkan. IWIP mengepung kami.”

Demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban IWIP atas banjir Maluku Utara itu digelar bersama organisasi mahasiswa Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur, organisasi gereja Katolik Justice Peace and Integration of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Enter Nusantara.

Mereka menggelar aksi di luar halaman Sopo Del Tower, sesudah jam makan siang, di depan gerbang besi yang digembok. Massa memasang keranda hitam bertuliskan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi saat itu, berpasangan foto Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan saat itu, serta foto Presiden Jokowi. 

Ketiganya dituding demonstran sebagai penyebab kerusakan lingkungan Maluku Utara dengan program hilirisasi nikel. Massa melakukan aksi simbolik melumuri lantai gerbang gedung dengan lumpur—menandakan rumah-rumah masyarakat Maluku Utara digenangi lumpur akibat banjir bandang.

Demonstran kemudian merangsek masuk gerbang, menuju pintu utama gedung, menuntut perwakilan IWIP menemui mereka. Cara ini efektif. Satpam gedung meminta perwakilan IWIP menemui demonstran. 

Dua orang perwakilan IWIP diminta demonstran duduk di atas genangan lumpur yang dibuat massa aksi sebagai bentuk ikut merasakan penderitaan masyarakat yang terendam banjir selama seminggu. 

“Kalian enak di sini, gaji besar, di kantor ber-AC. Coba duduk di genangan lumpur itu, supaya tahu penderitaan rakyat,” kata Alfarhat Kasman, juru kampanye JATAM. Kedua orang perwakilan IWIP menolak dan terjadi ketegangan.

Saat ketegangan itu, Suaidi Marasabessy melintasi kerumunan demonstran. Massa mendesaknya untuk bicara mengenai pertanggungjawaban perusahaan atas banjir bandang menggenangi kampung-kampung di Halmahera. 

“Kita sudah koordinasikan dengan bupati,” kata Suaidi kepada demonstran. 

Demonstran tidak puas atas jawaban Suaidi dan tambah marah melihat Suaidi memonyongkan bibir sambil mengangkat tangan, berlalu meninggalkan massa aksi, ketika demonstran masih mengajaknya bicara. Saat itulah Tina Rumahlatu meneriaki Suaidi. Keseluruhan aksi ini terekam dalam live video di akun Instagram Titastory.

Kuasa IWIP

Indonesia Weda Bay Industrial Park adalah kompleks smelter nikel raksasa di Indonesia. Terletak di Halmahera Tengah, Maluku Utara, kawasan ini menjadi wilayah tambang sekaligus pusat pemrosesan bijih nikel menjadi stainless steel dan baterai listrik, salah satu proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi. Berdiri pada 2018, IWIP dikendalikan oleh tiga korporasi Cina.

Apa yang diteriakkan Tina sebagai “penjual tanah” dalam demonstrasinya bukanlah cerita kosong. 

Setidaknya ada enam tipu daya yang digunakan IWIP menguasai tanah warga, menurut laporan JATAM berjudul “Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP Sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi” (2024).

Pertama, melakukan klaim sepihak. Aparat desa dan kecamatan mengklaim lahan warga dengan menggunakan beragam hukum positif seperti kawasan hutan, sertifikat, bukti bayar pajak, dan wilayah konsesi tambang. Ini terjadi di wilayah inti IWIP seperti Desa Gemaf, Desa Lelilef Waibulan, Desa Kulo Jaya, dan Desa Fritu.

Kedua, penerobosan lahan warga tanpa negosiasi dengan pemiliknya. Warga tidak diberi pilihan selain melepas lahan karena lahannya telah dirusak terlebih dulu.

Ketiga, memanipulasi kepemilikan tanah. Ini menimpa warga Desa Woejerana yang lahannya dijual sepihak oleh aparat desa yang dibekingi aparat kepolisian.

Keempat, harga tanah dibuat sangat rendah dan ganti rugi tidak adil. Patokan harga tanah cuma Rp2.500/m² atau mengganti material untuk membangun rumah tanpa memperhitungkan tanaman yang dirusak perusahaan.

Kelima, mengerahkan aparat keamanan untuk memaksa warga melepas tanahnya seperti dialami warga Gemaf, Kulo Jaya, dan Woejerana.

Keenam, mengutak-atik RTRW Halmahera Tengah untuk mendukung kawasan industri. Pemerintah mengubah mayoritas lahan warga menjadi kawasan penunjang industri, yang semula 4.000 ha diperluas tiga kali lipat plus wilayah cadangan seluas 7.000 ha di Patani Barat. 

Tina juga berteriak “pembunuh” dalam demonstrasi karena sepanjang operasi IWIP sejak 2018, kecelakaan kerja terus berulang. Pada 2022, 125 buruh dilaporkan mengalami kecelakaan, kesehatan, dan keselamatan kerja di kompleks kawasan industri Weda Bay Nickel. Dari total kecelakaan itu, 61 kecelakaan K3 terjadi di kawasan IWIP. 

Tina berharap Suaidi Marasabessy, dengan posisi strategisnya sebagai mantan jenderal dan orang Maluku, membantu masyarakat Maluku yang tanah dan hidupnya dirusak oleh kegiatan pertambangan nikel. Ketika jawaban Suaidi dianggap membela perusahaan, Tina kecewa dan berteriak “pengkhianat.”

Dalam laporan itu, JATAM menilai jazirah Maluku Utara rentan tergulung bencana hidrometeorologi. Dan beban kerusakan ini makin berat akibat aktivitas tambang nikel. 

Kondisi ini merupakan bentuk kekerasan dan penindasan gaya baru terhadap penduduk Halmahera yang dipaksa hidup berdampingan dengan bencana akibat kerusakan ekologinya. Selain kekerasan yang berdimensi ekologi, aktivitas tambang menghadirkan berbagai kekerasan fisik dan psikis bagi masyarakat Halmahera dan pekerja tambang. 

Laporan itu mengungkapkan berbagai ancaman, intimidasi, hingga kekerasan dilakukan preman, polisi, dan aparat pemerintah desa untuk mendukung perampasan lahan atas nama perusahaan. Kekerasan juga diterima pekerja tambang dengan mengabaikan aspek K3. Sedikitnya 26 pekerja tewas selama IWIP dan PT Weda Bay Nickel beroperasi sejak 2018.

Kantor pusat IWIP di Jakarta berada di Sopo Del Tower. Ini adalah gedung perkantoran milik Luhut Pandjaitan, menteri segala urusan pemerintahan Jokowi. Luhut mendirikan Bravo 5, yakni sekumpulan purnawirawan TNI relawan Jokowi pada Pilpres 2014. Salah satu mantan jenderal di dalamnya adalah Suaidi Marasabessy. 

Sulit membuktikan hubungan langsung antara Suaidi dan IWIP, tapi yang jelas Suaidi berkantor di Sopo Del, satu gedung dengan IWIP.

Suaidi juga pernah disebut dalam laporan Tempo edisi jejaring Luhut Pandjaitan dalam sengketa perusahaan nikel. Di laporan itu Suaidi turut menangani sengketa bisnis tambang nikel di dalam IWIP. Suaidi tercatat sebagai direktur perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur yang menginduk PT TBS milik Luhut.

Baca juga: Gurita Oligarki Nikel Indonesia

Berorganisasi

Masa kecil Tina Rumahlatu dihabiskan di kampungnya di Kairatu, Pulau Seram. Tina adalah anak bungsu dari pasangan pegawai negeri dan petani. Sesudah lulus sekolah kejuruan di Ambon, dia mendaftar sekolah dinas lewat jalur beasiswa. Dia lolos seleksi dan diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah-Abdi Negara (STIP-AN) di Subang, Jawa Barat. 

Lulusan sekolah ikatan dinas itu bakal jadi pegawai negeri sipil. Jalurnya sudah digariskan. Dia bisa jadi penerus ibunya menjadi abdi negara.

“Biaya sekolah gratis dan biaya hidup ditanggung sendiri,” katanya.

Ada gegar budaya yang dialami Tina setelah pindah dari Ambon ke Subang. Di kampungnya, dia menyaksikan banyak pemiskinan dan peminggiran warga yang menjadi bagian hari-hari di sana. Sementara di kampusnya, semua praja dituntut patuh kepada negara. Untuk mengisi rasa bosan itu dia berorganisasi di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

“Saya memutuskan banyak kegiatan di luar. Saat itu banyak kegiatan demonstrasi yang mengakibatkan lebih banyak di luar kampus daripada kuliah,” katanya.

Aksi-aksi massa bagi mahasiswa umum adalah hal biasa, tapi tidak untuk mahasiswa STIP Abdi Negara yang memang disiapkan untuk bekerja di pemerintah. Ujungnya jadi masalah serius. Kampus mengeluarkan surat peringatan pertama agar Tina tidak melakukan demonstrasi lagi. 

Tapi Tina tetap melakukan demonstrasi. Mangkir di beberapa mata kuliah. Pihak kampus kembali mengeluarkan peringatan kedua.

“Saya memutuskan tidak lagi ke situ dan dapat drop out dari kampus tahun 2017.”

Mengetahui Tina dikeluarkan dari kampus, mamanya di kampung marah, sedih, kecewa. Tina, di umur 22 tahun, dilarang berkontak alias “diekskomunikasi” dengan keluarga selama dua tahun. “Bikin malu, tidak menghargai,” ujarnya.

Supaya Tina menurut, mamanya tidak kirim uang dan menolak ditelepon. “Jang bilang ose pu mama, jangan bilang kamu anak mama.”

Itu adalah masa paling sulit bagi Tina. Tanpa kiriman uang dari rumah. Tak mampu bayar kos. Tak mampu makan tiga hari. Tina tak tahu cari uang dari mana atau minta siapa. Tidak tahu harus bayar kos bagaimana. 

“Sampai akhirnya,” ujarnya, “pas ada momentum Pilpres 2019, untuk hidup, sa nongkrong-nongkrong di Rumah Kemenangan Jokowi di Menteng. Bantu-bantu apa saja. Hanya untuk bisa dapat dos (makanan). Terus ada Wifi gratis.”

Masa-masa sulit ini bikin Tina banyak refleksi. Banyak membaca. Dia meyakini pada kekuatan massa. Kekuatan berorganisasi. Dia memutuskan lebih aktif di PMKRI. Di organisasi ini dia menjabat presidium hubungan luar Negeri cabang Jakarta Pusat.

Di masa ini dia terlibat advokasi kebijakan menolak rencana ekspor benih lobster; menentang rencana Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka pasar bebas di kawasan; dan turun aksi menolak Omnibus Law bersama organ-organ mahasiswa lain.

Jaga Maluku

Tapi  perhatian khusus dan terbesar Tina ada pada Indonesia Timur, terutama setelah masa kepengurusannya di PMKRI berakhir pada 2020.

Dia terlibat dalam aksi penolakan penggusuran tanah adat Pubabu-Besipae di Nusa Tenggara Timur. Dia juga terlibat solidaritas mahasiswa Manggarai menolak ekspansi geothermal di Pulau Flores. Beberapa kali Tina bergabung dalam aksi mahasiswa NTT di Jakarta memprotes penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Dia berorasi dalam aksi protes kepada Kedutaan Besar Jerman karena proyek eksplorasi geothermal dibiayai oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW). Perjuangan ini masih berlanjut.

Pada 25 November 2023, Tina Rumahlatu bergabung dalam aksi krisis iklim dengan 1.300 pemuda dari seluruh Indonesia di depan Kementerian ESDM menuntut penghentian eksplorasi geothermal di Kabupaten Buru, Maluku.

Bersama warga adat Buru, Tina melawan rencana eksplorasi PT Ormat Geothermal Indonesia. Warga menolak sumber air untuk irigasi sawah padi, sumber hidup warga, dirusak tambang geothermal. Warga tak ingin pohon-pohon kayu putih, bahan baku minyak kayu putih, sumber ekonomi masyarakat, terancam eksplorasi geothermal. 

Selain di Buru, perusahaan tambang minyak dan gas asal Australia, Balam Energy Ltd., mengincar kandungan migas di tanah masyarakat adat Suku Alifuru di Bati, Seram Timur. Tina bersama beberapa kawan di Jakarta pulang kampung untuk membantu orang-orang tua mengusir perusahaan Australia itu.

Prosesnya tidak gampang. Saat itu, Tina yang diekskomunikasi keluarganya dan tidak dikirim uang, harus menghadapi perusahaan yang punya segalanya: duit, kekuasaan, dan proteksi negara. 

“Satu-satunya hal yang kita punya hanya semangat,” ujar Tina. “Dan sabda leluhur untuk mempertahankan tanah adat kami.”

Dia melakukan advokasi di Seram Timur sejak 2022. Mereka mengorganisir warga dan memetakan wilayah yang diincar Balam. Kemudian, warga melakukan aksi ke Jakarta, mendatangi beberapa kementerian, menyurati DPR, melapor ke Komnas HAM, membangun jaringan solidaritas.

“Kami datang ke JATAM minta didampingi. Masyarakat di tapak konsisten menolak. Di Jakarta, kami tekan ESDM dan SKK Migas untuk keluar. Parlemen jalanan berjalan baik. Untuk advokasi kasus migas Balam, setiap minggu aksi selama sembilan bulan,” kata Tina. 

Saat aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan investasi di Seram, Tina mendesak kepolisian menarik pasukan.

Kurun 2022-2023, berbarengan dengan advokasi migas Balam, Tina dan kawan-kawan mengadvokasi kasus ekspansi geothermal di Pulau Buru.

“Tujuh mahasiswa yang berjuang, tidak ada uang, tidak ada amunisi, anak-anak patah semangat,” kenangnya.

Dalam satu diskusi, saat mendampingi masyarakat Adat Bati dari tambang geothermal, Tina dan teman-temannya menemukan celah untuk mengusir PT Ormat Geothermal Indonesia. 

Caranya adalah menekan Gubernur Maluku saat itu Murad Ismail, eks Kapolda Maluku dan eks Komandan Brimob Polri, untuk mengirimkan surat keberatan pada perusahaan. Maka dicarilah cara supaya bisa menemui Murad. Saat itu idenya meminta DPRD Maluku menjadi mediator. 

Dibukalah komunikasi dengan dewan untuk mediasi pertemuan dengan gubernur. Melalui Whatsapp dan telepon, Tina  menghubungi Jodis Rumahsoal, legislator daerah Seram Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia menuntut Jodis jadi mediator dengan Murad Ismail.

Jawabannya di luar nalar sehat. Kata Jodis: Tina gampang saja ketemu gubernur asalkan mau tidur dengannya. 

Pernyataan ini membuat Tina dan keluarga besarnya di kampung murka. 

Perjuangan panjang mengadvokasi geothermal di Pulau Buru, akhirnya, berhasil mengusir perusahaan dari tanah Suku Bati.

Awalnya dalam satu aksi di Direktorat EBT, Tina berhasil mendapatkan empat dokumen terkait. “Dua dokumen izin lingkungan dan dua dokumen pelepasan lahan,” tuturnya. 

“Saat audiensi dengan Direktorat EBT, di situ kami minta presiden geothermal Ormat datang. Dia kasih sa. Saya juga bingung.”

Dari empat dokumen itu diketahui orang yang melepaskan lahan adalah pihak luar yang tak punya hak atas tanah adat Bati. “Mereka bukan orang adat Soar Pito, tujuh suku ahli waris yang mendiami tanah adat Bati: Soar Pa, Petuanan Kayeli, Lesnus, Behuku Nuku, Nala, Wael, dan Latbual.”

Dilaporkan ke Bareskrim

Pada 6 Agustus 2024, lima hari setelah aksi di depan kantor IWIP, Tina dilaporkan Suaidi Marasabessy ke Mabes Polri pakai pasal pencemaran nama baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada 27 Agustus, Tina mendapatkan surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber. Surat ini meminta Tina memberikan klarifikasi kepada tim penyelidik Unit 1 Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber. Dia harus datang ke Mabes pada 30 Agustus jam 10 pagi. Bareskrim mengirim surat panggilan kedua pada 3 September 2024.

Pada 29 Agustus, tim hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Trend Asia, JATAM, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), melakukan rapat daring. Tim memutuskan agar Tina tidak menghadiri pemanggilan itu. 

Edy Kurniawan, salah satu kuasa hukum kedua aktivis Maluku itu, menyatakan kliennya menolak pemanggilan karena apa yang dilakukan Tina dan Thomas Madilis adalah bagian dari kebebasan berekspresi untuk memperjuangkan lingkungan. Pelaporan atas keduanya merupakan bentuk kriminalisasi dan serangan terhadap pejuang HAM dan lingkungan. 

“Selain itu, undangan itu juga tidak menjelaskan siapa pelapornya ditambah nama terlapor ditulis salah,” ujar Edy.

Organisasi internasional seperti Climate Rights International mendesak kriminalisasi ini dihentikan. SafeNet membuat rilis senada dengan menyatakan alih-alih menyelesaikan persoalan bencana lingkungan akibat eksploitasi ugal-ugalan industri nikel, pihak berwenang memilih mengkriminalkan mahasiswa.

Solidaritas muncul di Ambon dan Jakarta. Puluhan pemuda Ambon mengecam pembungkaman terhadap Tina. Tim hukum Gerakan Mahasiswa Alifuru (Gemafuru) membuat kajian hukum mengenai kriminalisasi tersebut. 

Muhamad Jamil, Kepala Divisi Hukum JATAM, menyatakan ancaman dan intimidasi untuk mengkriminalisasi Tina Rumahlatu dan Thomas Madilis di Jakarta merupakan upaya pembungkaman partisipasi publik pejuang lingkungan atau dikenal SLAPP.

Ia jelas bertentangan dengan pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Jamil. Pasal ini menyatakan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” 

Kriminalisasi ini juga melanggar amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang mengatur hak warga negara “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Serangan terhadap pembela lingkungan biasanya menyasar tokoh-tokoh utama gerakan, yakni mereka yang paling vokal dalam aksi seperti Tina Rumahlatu. Tujuan utamanya membungkam mereka. 

“Ketika Tina turun aksi, massa yang takut jadi berani. Dia adalah singa aksi,” ujar Melky Nahar, Koordinator Nasional JATAM.

Batu Karang

Perjuangan mengusir PT Ormat dari tanah Suku Bati menyadarkan Tina Rumahlatu soal lika-liku advokasi yang perlu didalaminya. Utamanya kasus hukum. Dia pun menyampaikan niat sekolah lagi kepada mamanya.

Tapi pilihan itu ditentang mamanya. Pengacara itu untuk tipu-tipu orang, kata mamanya.

Tina menjelaskan kepada mamanya, “Keadilan itu bisa ditegakkan ketika sa mengerti hukum.”

“Sa masuk Jentera tahun 2023, sekarang semester tiga,” tutur Tina menyebut Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan. “Sa berusaha meyakinkan mama. Sa memberikan (pengertian) realitas soal sekolah hukum bisa mengubah nasib kita. Berkat untuk orang banyak.”

Persoalan keuangan jadi tantangan berikutnya. Sejak drop-out dari STIP Abdi Negara pada 2017, dia hidup mandiri dan cari kerja. Dia menghubungi Pemda Ambon untuk minta pekerjaan.

Tina mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) anjungan Maluku. Tugasnya adalah menerangkan pengunjung soal budaya Maluku di anjungan tersebut. Dia digaji UMR Maluku sebesar Rp2,8 juta.

Namun, aktivitas kritisnya mengenai politik predatoris di Maluku menyulitkannya melanjutkan pekerjaan sebagai pemandu. Saat posisi Bupati Seram Barat bakal diisi Pj bupati dari pejabat militer aktif, dia menolak ide itu, sebab mengkhianati amanat reformasi yang menolak militer menempati posisi sipil.

“TNI aktif harusnya tidak menjalankan tugas ganda dalam ruang sipil karena sangat mengancam dan merugikan masa depan demokrasi di tanah saka mese nusa. Ini suatu tindakan pengkhianatan terhadap agenda reformasi,” ujar Tina dalam aksi menolak penjabat militer aktif.

Saat gaji pegawai pemda di Ambon tidak dibayar, Tina berdiri membela mereka dan menuntut pembayaran gaji. Tak hanya itu, saat kasus kekerasan seksual terhadap anak SD di Maluku Tengah dan pelakunya bebas setelah empat bulan kejadian, Tina mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk koordinasi dengan Polda Maluku. Esoknya, pelaku ditangkap Polres.

Kasus kekerasan seksual terhadap siswa SMP juga terjadi di Seram Bagian Timur dan melibatkan anggota dewan. Tina mendampingi korban untuk mendapatkan keadilan. Namun, kasus ini diselesaikan secara “kekeluargaan”.

Aktivitasnya mendemo pihak yang memberinya pekerjaan, membuat posisinya sulit. Pemda memberinya nasihat untuk fokus pada diri sendiri, sekolah, dan jangan terlalu keras. Nasihat ini membuat suasana kerja tidak nyaman.

“Tertekan secara etika. Sa keluar sudah. Cuma empat bulan kerja,” tuturnya.

Keluar dari pekerjaan menimbulkan persoalan biaya studinya. Untuk bisa bayar biaya satu semester Rp14 juta, dia harus berhemat dan mencicil. Bantuan dari Christ Belseran, wartawan Mongabay dari Ambon, meringankan bebannya.

“Semester awal Om Christ bantu Rp2 juta, terus sa cicil-cicil lagi. Semester kemarin Om Christ bantu lagi Rp2 juta. Temen-temen lain banyak bantu. Semester 3 sudah kepegang,” terang Tina.

Tina tak bisa membendung orang lain bercerita ke mamanya soal kriminalisasi dirinya oleh Jenderal Purnawirawan Suaidi Marasabessy. Rencananya untuk menceritakan langsung kepada mamanya gagal setelah ada seorang tetangga bercerita kepada mamanya.

Akhirnya, dia menjelaskan kepada mamanya lewat telepon. Kembali luka lama mamanya setelah Tina keluar dari STIP Abdi Negara terbuka kembali. Mamanya kembali marah dan kecewa. 

Martina Putirulan tahu anak bungsunya terlalu keras kepala dan akan selalu berjuang terhadap apa yang dia yakini. Jadi percuma dia mencegahnya. Dia tahu apa yang diperjuangkan anaknya benar dan dia sadar yang dihadapi anaknya adalah pejabat tinggi.

Martina yang khawatir atas keselamatan putrinya berpesan, “Barang katong ni sapa di hadapan batu karang? Kita ini siapa di hadapan batu karang?”

---

Imam Shofwan adalah Kepala Simpul & Jaringan JATAM

Naskah ini sebelumnya terbit di Project Multatuli pada 6 Maret 2025

"Kendeng Nguripi - Kwalat Lamun Ora Ngopeni atau Kendeng Menghidupi - Celaka Bila Tak Merawat"

Siaran Pers

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

KUPATAN KENDENG 2024

Pangkur

Lamun tekan iki dina

Isa mangan merga Kendeng nguripi

Keparingan cekap cukup

Bab sandang uga boga

Banyu sumber cukup nggo nenandur

Ugo nggo butuh padinan

Sih kurang piye pertiwi 

Yen iseh tetep nyawiyah

Apa pancen nggadhang murkane bumi

Banjir kang dumadi iku

Mung sekedhik pratandha

Ngertenana yen kendeng malati tuhu

Mula tansah rumatana

Larang pangan tan dumadi

(Jika sampai hari ini kita masih bisa makan, itu karena Kendeng telah menghidupi kita. Kita diberi cukup sandang pangan, air mengalir dari sumber untuk mencukupkan keperluan bercocok tanam dan kebutuhan air untuk keseharian. Masih kurang apakah pertiwi? Bila bumi masih tetap dirusak apakah kalian mengharap bumi murka? Banjir yang sekarang sering terjadi hanyalah pertanda dan peringatan kecil. Ketahuilah bahwa Kendeng itu malati. Rawatlah Kendeng dengan baik, agar  bahan pangan yang mahal tidak semakin parah). 

Petani Kendeng yang tergabung dalam JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) kembali mengadakan ritual budaya Kupatan Kendeng bertempat di Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kec. Gunem, Kab. Rembang.

Kegiatan ini dimulai Minggu, 14 April 2024, dengan prosesi “Temon Banyu Beras” di sumber mata air Brubulan dan “lamporan” di Pisowanan. Esoknya dilanjutkan arak-arakan “Dono Weweh Kupat Lepat”.

Tradisi yang rutin dilaksanakan setiap hari ke-lima bulan Syawal ini mengambil tema "Kendeng Nguripi Kwalat Lamun Ora Ngopeni". Tema ini sebagai bahan refleksi bersama bahwa pasca relokasi industri yang masif ke Jawa Tengah yang kemudian diakomodir melalui UU Cipta Kerja, PP Proyek Strategis Nasional (PSN) serta aturan-turunan lainnya membuat salah satu provinsi penyumbang pangan terbesar nasional ini berada dalam kondisi kritis akut.

Masifnya alih fungsi lahan-lahan produktif untuk pabrik, tol dan pembangunan lainnya berdampak terhadap bencana selama beberapa tahun terakhir. Untuk menyuplai kebutuhan pembangunan serakah tersebut, daerah tambang makin diperluas tidak terkecuali di Pegunungan Kendeng.

Akibatnya, sejak akhir 2023 hingga awal 2024 terjadi banjir, rob, tanah longsor dan bencana lainnya. Banjir bandang setidaknya tiga kali melumpuhkan kawasan pantura khususnya di wilayah Demak-Kudus. Banjir ini tak hanya berdampak terhadap perekonomian, juga menghilangkan ruang hidup masyarakat terdampak karena tergenangnya lahan-lahan persawahan. Adakah langkah pencegahan yang komprehensif dari pemerintah kabupatan/kota, provinsi, bahkan pusat untuk kondisi itu?  

Momen Kupatan Kendeng tahun ini menjadi sangat special mengingat pada bulan yang sama tujuh tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng. Kajian yang dikerjakan dua tahap tersebut seharusnya menjadi pijakan utama bagi kebijakan pemerintah untuk kelestarian alam sebagaimana diatur dalam UU no 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasal 14-18.

Naasnya KLHS dan kemenangan warga atas gugatan izin lingkungan PT Semen Indonesia tahun 2016 tak pernah dieksekusi pemerintah. Mereka terus congkak merusak kelestarian Kendeng tanpa melihat pentingnya kawasan ini bagi kehidupan makhluk dan ekosistem.

Dalam KLHS disebutkan bahwa eksploitasi yang akan dan telah terjadi adalah ancaman bagi ribuan sumber-sumber mata air abadi di dalam Pegunungan Kendeng.

Tak hanya petani tetapi seluruh rakyat di Rembang, Pati, Blora, Grobogan dan wilayah lain serta semua makhluk yang ada di dalam ekosistem Kendeng bergantung hidup pada sumber-sumber air ini. Jika eksploitasi di Pegunungan Kendeng dengan kisaran luasan lahan 392,84 ha tersebut terus dilakukan, akan berdampak terhadap kerugian yang massif.  Valuasi ekonomi pada dokumen KLHS Kendeng memperhitungkan potensi kerugian sebesar Rp3,2 triliun setiap tahun.

KLHS juga merekomendasikan dilakukannya penetapan kawasan lindung dan moratorium izin pertambangan di cekungan air tanah (CAT) Watuputih.

Pemerintah daerah dan provinsi justru secara jelas menolak rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng tahun 2017 yang diamanatkan oleh presiden ini. Alih-alih menguji validitas kajian dan adu gagasan teoritis, mereka justru berlomba membuat KLHS tandingan yang sayangnya tidak mengakomodir kemenangan gugatan warga dan rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng.

Kini melalui momen Kupatan Kendeng, JM-PPK dengan tanpa lelah terus mengingatkan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk serius menangani bencana yang terus terjadi setiap tahun. Bukan hanya mengatasi hilir saja namun harus menyentuh hulu/sumber dari bencana itu sendiri. Pemerintah harus memastikan lahan-lahan produktif di Jawa Tengah dilindungi dengan kebijakan yang berpihak kepada para petani termak menjamin kemudahan akses pupuk, bibit, dan harga pasar yang saling menguntungkan berbagai pihak.

Selain itu, pemerintah juga harus ikut melestarikan Pegunungan Kendeng dengan mengusir pabrik dan tambang yang ada.

Salam Kendeng Lestari !!!!

Narahubung JM-PPK:

Joko Prianto (082134386363)

'Beta Mo Tidur Deng Bapa'

Ilustrasi oleh Gery Paulandhika

 

Bagaimana ekspresi politik secara damai didakwa hukuman penjara dan memisahkan anggota keluarga.

AWAL JANUARI 2016 saya mengajak istri dan anak saya—umur belum genap dua tahun—untuk berkunjung ke lokasi penjara di Pulau Nusa Kambangan, selatan Jawa Tengah. Kami menengok sejumlah tahanan politik (tapol) dari Maluku. Kami datang untuk menjenguk kenyataan bahwa di negeri ini ada sejumlah orang Indonesia dihukum 15 sampai 20 tahun penjara karena beda pandangan politik.

 Pada Juni 2007, mereka menari cakalele—tarian perang tradisional—dan membentangkan bendera “Benang Raja”, simbol Republik Maluku Selatan, di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon, ibukota provinsi Maluku. Ini menimbulkan amarah Yudhoyono. Mereka ditangkap dan disiksa. Total ada 68 orang dipenjara. 
Pada 2009, sebagian tahanan politik ini dijauhkan dari keluarga mereka di Ambon dan dipindahkan ke beberapa penjara di Pulau Jawa termasuk Nusa Kambangan.

Membawa anak saya ke penjara membuat suasana pertemuan lebih cair. Para pesakitan politik adalah manusia biasa. Mereka senang melihat anak saya. Mereka minta izin untuk bergantian menggendong. Saya kira mereka ingat anak mereka sendiri.

Ruben Saija, salah satu tapol yang dihukum penjara 20 tahun, memiliki anak perempuan bernama Vike Saija yang kini berumur 10 tahun. Dia tak pernah bertemu putrinya setelah dipindah.

“Anak saya sebesar ini saat saya pindah,” katanya memperhatikan anak saya.
Desember 2015, Ruben mencoba bunuh diri ketika putrinya dibaptis dan dia tak ada di Aboru, Pulau Haruku, untuk menyaksikannya. Dia minum racun serangga. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan.

“Hari itu saya merasa tak berdaya,” dia berkata. “Itu hari paling suram buat saya.”

Seorang tapol lain, Jordan Saija, punya anak laki-laki. Namanya Fredy Saija. Sekarang sudah usia 12 tahun.

Sejak pindah ke Nusa Kambangan, tak ada keluarga mereka yang menengok. Mereka berasal dari keluarga petani sagu—kondisi yang terlalu berat untuk ongkos perjalanan ke Jawa.

“Satu-satunya orang yang berkunjung ke sini ada adek perempuan Papua beberapa tahun lalu,” tutur Jordan Saija. Dia mengacu pada program pendampingan tahanan politik Papua, yang diadakan beberapa organisasi di Jayapura dan Jakarta. Filep Karma, seorang mantan tahanan politik Papua, minta para tahanan politik dari Maluku juga dibesuk.

Ruben Saija dan Jordan Saija ditahan di penjara Kembang Kuning bersama empat tahanan Maluku lain: Abner Litamahuputty, Yohanis Saija (17 tahun penjara), John Marcus, dan Romanus Batseran.
Tahanan politik lain, Johan Teterisa—guru sekolah dasar yang dihukum 15 tahun—berada di balik penjara Batu, Nusa Kambangan. Tiga tahanan lain di penjara Porong: Fredy Akihary, Jonathan Riri, dan Marlon Pattiwael. Satu ditahan di Madiun yakni Pieter Yohannes.

Mereka adalah “tahanan politik yang dilupakan,” demikian Teterisa menyebut nasib dirinya dan teman-temannya. Penderitaan mereka bukan saja muncul dari ketidakpedulian negara, tapi juga dari isolasi. Jarak Nusa Kambangan dan Ambon sekitar 3.000 kilometer, situasi yang sangat merintangi pengalaman manusiawi mereka bertemu dengan sanak-keluarga. Isolasi jelas berdampak pada emosional dan psikologis mereka.

Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo berjanji membebaskan semua tahanan politik di Indonesia—termasuk di Papua dan Kepulauan Maluku—serta menyurati Dewan Perwakilan Rakyat. Namun belum ada jawaban dari Senayan sampai sekarang. Jokowi akhirnya hanya membebaskan lima tapol Papua berdasarkan permintaan grasi dan Karma sendiri dengan remisi.

Filep Karma ikut berkunjung ke Nusa Kambangan. Dia bertanya apakah mereka bersedia mengajukan grasi kepada presiden—artinya memohon pengampunan dengan pengakuan bersalah. Mereka menolak. Mereka mengatakan tidak melakukan kekerasan apa pun. Mereka tak bersalah. Saya kira benar sekali. Pembicaraan berlangsung dengan didampingi petugas penjara. Kami bicara soal kesehatan, upaya hukum, makanan, dan keluarga.

Pulang dari sana mereka minta tolong agar keluarganya dibantu untuk besuk ke Nusa Kambangan. Bagaimanapun perlu duit besar untuk membiayai perjalanan tersebut.

PULANG DARI NUSA KAMBANGAN, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengupayakan agar mereka bisa dibesuk keluarga, yang harus menunggu lima bulan sampai ada cukup duit.

 Awal Juni lalu, kami lantas mengatur perjalanan keluarga tapol ke Nusa Kambangan, Porong, dan Madiun. Semua kunjungan ini resmi dengan izin dari I Wayan Kusmiantha Dusak, direktur jenderal pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami mengusahakan setiap tapol dikunjungi dua anggota keluarga. Kami menelepon keluarga mereka di Ambon dan Aboru.

Rombongan pertama ke penjara Kembang Kuning dan Batu. Di Kembang Kuning: Ruben Saija dikunjungi oleh istrinya Yohanna Saija dan putrinya Vike; Jordan Saija dibesuk istrinya Etha Saija dan putranya Fredy; Yohanis Saija dikunjungi saudaranya Arens Arnold Saija dan putrinya Afril Saija. Romanus Batseran dibesuk saudaranya Randi Batseran dan iparnya Erlin Keyzer. John Marcus dikunjungi mama dan saudara angkatnya: Dortje Wattimena dan Jansen Sasabone. Sementara di Batu: Johan Teterisa dikunjungi dua putra, Rivaldo Teterisa dan Johncard Teterisa, bersama keponakannya.

Mereka adalah ayah, anak, dan saudara dari manusia-manusia di jazirah Maluku. Mereka rindu setengah mati. Mereka bertemu terakhir kali di Ambon dengan kondisi anaknya, suaminya, atau ayahnya babak belur disiksa polisi. Mereka bahkan tak dapat pemberitahuan kalau keluarga mereka dipindah ke Jawa. Setelah beberapa bulan mereka baru tahu dari kabar mulut ke mulut. Hati galau dengan harapan tak menentu.

“Terakhir ketemu muka suami saya … lebam-lebam penuh luka,” tutur Etha Saija terisak dan memegang kepala putranya.

Tak sedikit keluarga mereka yang rusak dan cerai. Bagi yang keluarganya pegawai negeri, mereka diancam dipecat. Karena tak tahan dengan intimidasi, sebagian keluarga juga memilih keluar dari Ambon. Pohon keluarga terberai; ada anak-anak mereka yang di usia dini memilih kerja ke Jakarta untuk menyambung hidup dan menyokong pencaharian keluarga.

Mereka ingin bertemu, tapi jarak jauh bikin keadaan sulit. Sebagai petani, perjalanan yang pernah mereka lakukan paling banter ke Ambon. Ongkos menjadi kendala utama.

Etha Saija, misalnya, yang tinggal di Aboru—terletak di pantai selatan Pulau Haruku—harus menyeberang naik perahu motor ke Ambon untuk sampai bandara terdekat. Ini perjalanan terjauhnya dan dia memendam bermacam kecemasan.

Dia tak pernah naik pesawat. Bagaimana ongkos naik perahu ke Ambon? Bagaimana masuk bandara? Siapa yang menemani di bandara? Apakah ada uang saku selama di Jawa? Harus bawa oleh-oleh apa? Dan pertanyaan-pertanyaan serupa lain.

Beruntung Arens Saija—satu saudara dengan Ruben dan Yohanis—pernah di Jawa. Dia pernah ditahan di Kedungpane, Semarang, untuk kasus yang sama dengan hukuman 8 tahun penjara. Dia dibebaskan karena sakit keras di penjara.

“Saya disiksa dan hampir mati di tahanan,” kata Arens Saija.
Pengalamannya ke Jawa cukup menenangkan rombongan dari Aboru. Mereka berangkat pagi-pagi dari rumah lalu disambung perjalanan udara ke Jakarta, kemudian naik bus menuju Cilacap, perhentian terakhir sebelum menyeberang ke Nusa Kambangan.

Perjalanan amat panjang ini tentu melelahkan bagi mereka terutama anak-anak. Sepanjang perjalanan, Vike Saija (putri Ruben) muntah-muntah dan mabuk. Diberi makanan langsung muntah. Tapi kami menguatkan dirinya karena, bagaimanapun, kesempatan pertama bertemu keluarga setelah terpisah tujuh tahun memburu kami. Pada tengah malam kami sempat istirahat dan makan di sebuah lokasi rehat jalan tol.

Usai makan, Vike mencolek saya dan minta saya merunduk karena ingin membisikkan sesuatu. Dia tertarik dengan apel kayu hiasan di meja kasir. Dengan sopan, dia bilang, “Om, boleh saya minta apel itu?” Saya tersenyum dan bilang kalau itu bukan buah apel tapi apel kayu.

Setelah menempuh perjalanan dua belas jam dan tak berhenti lagi, kami akhirnya sampai di gerbang pelabuhan. Rombongan melepas penat sejenak dan sarapan di warung. Tak ada waktu untuk mandi.

Saya langsung mengurus perizinan masuk. Izin dari Ditjen Wayan Dusak baru diberikan malam saat kami jalan. Seorang kawan dari salah satu lembaga di Jakarta yang terlibat mengatur perjalanan ini mengirimkannya via email. Saya diminta petugas untuk mencetak surat itu. Putar-putar sekitar Cilacap selama satu jam, akhirnya saya bisa dapat mesin printer. Saya kembali tapi rombongan sudah berangkat lebih dulu dan saya ketinggalan di tempat penyeberangan.

Sesuai rencana, kami akan di Cilacap dua hari. Keesokan hari, kami akan besuk Johan Teterisa di penjara Batu. Jadwal besuk antara jam sepuluh hingga dua belas siang.

Di penjara Kembang Kuning, rombongan bertemu ramai-ramai. Tak ada perlakuan khusus dan tak ada privasi. Bahkan jika mereka sudah sekian lama tak bersua. Bahkan sekalipun mereka melakukan perjalanan selama sehari penuh. Mereka membesuk sesuai jadwal biasa.

Saya bertanya kepada Etha Saija. Bagaimana bertemu suami?
“Dong tra kenal deng anaknya,” katanya.

Saat masuk ruangan, Jordan melihat putranya Fredy tapi berlalu begitu saja dan langsung menuju istrinya.

“Tapi tak lupa istri kan?”

“Seng!”—Tidak, katanya.

Sebelum menyeberang, saya menunjukkan foto Ruben ke Vike seraya bertanya: Adek kenal orang ini?

Dia langsung menjawab, “Beta pung Papa!”
Namun ketika bertemu langsung dengan Papanya di Kembang Kuning, dia tak mengenali.

“Waktu istri dan anak saya tiba di pintu portir, anak saya melewati saya. Itu pun saya sengaja, apakah anak saya masih kenal dengan saya atau tidak. Ternyata saya dilewati oleh anak saya,” kata Ruben Saija, yang lantas mendekati istrinya, Yohanna Saija.

Vike mendekati Mamanya dan bertanya, “Mama, itu Om siapa?”
“Itu Bapak,” jawab Yohanna. Vike heran dan terkejut dan memandangi Papanya lama sekali.

Lantas Ruben membuka pembicaraan, “Ini Bapak … coba dilihat, muka Bapak dan Vike sama atau tidak?”
Putrinya mengangguk. Seketika Ruben menarik anaknya, memeluk, mencium, dan memangkunya.

Vike cepat dekat dan mereka bermain dan mengobrol. Dua jam berlalu begitu cepat. Saat disuruh pulang, dia menolak.
“Beta mo tidur deng Papa.”

Vike enggan pulang dan ingin menginap di Nusa Kambangan bersama ayahnya. Dia baru mau pulang saat dibujuk kalau nanti setiba di Jakarta kami akan mengajaknya jalan-jalan ke Monas dan Istana Negara. Kami memang kemudian mengajak keluarga tapol jalan-jalan di Jakarta. Yohanna dan Vike beli baju di Monas. Anak-anak senang bermain di kolam renang dan kagum dengan handphone yang bisa melihat video dan banyak gambar. Vike pengin punya HP seperti itu untuk simpan foto-foto Papanya.

PERASAAN SAYA CAMPUR aduk selama menemani keluarga tapol. Baik di Nusa Kambangan maupun Porong. Seketika saya ingat putri saya. Banyak orang dewasa di Indonesia tidak mengetahui isu ini. Pokoknya, orang-orang dari Pulau Haruku—sebelah timur dari Pulau Ambon—dianggap melakukan makar. Ingin merdeka. Lepaskan diri dari “Negara Kesatuan Republik Indonesia”—suatu mantra politik yang seringkali jadi legitimasi paling ampuh sebagai mesin pembunuh negara yang paling kerap dilazimkan. Elite politik di Indonesia, termasuk militernya, terus-menerus membungkam suara politik pemisahan-diri di daerah-daerah yang punya sejarah panjang pergolakan, selain wacana marxisme di kota-kota besar di Jawa.

Karena “dosa” itulah manusia-manusia dari Maluku seakan layak dihinakan. Tanpa mau tahu bahwa mereka sama sekali tak melakukan kekerasan. Mereka hanya menari sembari membawa bendera. Mereka kecewa dengan diskriminasi yang mereka alami. Ini hal biasa saja di negara lain, seperti Katalunya yang ingin merdeka dari Spanyol—representasi terbaiknya adalah klub sepakbola Barcelona dengan simbol kemerdekaan Katalunya di kostum dan benderanya. 

Tak pernah ada pemain yang ditangkap. Yang ada justru sebagian pemainnya telah membawa kesebelasan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010. Kalau tak ada kekerasan, suara mereka semestinya ditempatkan sebagai hak kebebasan berekspresi yang memang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Bukan ditangkap untuk disiksa, dipenjara belasan tahun,  dipisahkan dari sanak-keluarga—pendeknya, perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pemerintahan Jokowi harus segera membebaskan mereka dan semua tahanan politik lain.

Mudah-mudahan kelak ketika putri saya dewasa, tak ada orang yang disiksa dan dipenjara begini lama hanya karena menyatakan aspirasi politiknya secara damai.*
 

http://pindai.org/2016/06/16/tahanan-politik-maluku/

RMS Political Prisoners Reunite With Families After 7-Year Wait

Nusakambangan. In early January, I brought my wife and toddler daughter along on a visit to the Nusakambangan prison. We went there to visit Republik Maluku Selatan — South Maluku Republic, or RMS — political prisoners. I wanted to show them that in this country many can still be jailed for holding different political views, some for as long as 15 to 20 years.

In June 2007 in Ambon, these RMS political prisoners danced the Cakalele and raised the RMS flag in front of President Susilo Bambang Yudhoyono during a seemingly innocuous ceremony to celebrate National Family Day. Yudhoyono was incensed. The dancers were arrested, and then tortured. In total, 68 people were arrested after the incident and sentenced for up to 20 years in prison.

Unfortunately, this is not the end of the story. In 2009, the political prisoners were forcibly moved, away from their family in Ambon, to various prisons across Java including Nusakambangan.

I was delighted that my daughter Kembang brought real warmth to our brief gathering at the Nusakambangan prison. The six RMS prisoners loved meeting her, took delight in the rare opportunity to hold a child. Their face lit up as they played with my daughter. Deep down, I think they were remembering their own children back in Ambon.

The prison’s staff watched as we turned to more serious conversations. We spoke about the prisoners' health, the legacy they want to leave, food and then, naturally, the topic moved on to families.
One of the RMS men, Ruben Saija, also has a daughter, Vike Saija, who is now ten years old. Ruben last saw her in 2009, and has never seen her since he moved from Ambon to Nusakambangan. “She was as young as your daughter when I was moved to this place,” he told me.

Last December, Ruben attempted suicide by drinking insecticide. He was frustrated and depressed at not being able to witness his daughter’s baptism in Aboru on the Haruku Island. Luckily, his life was spared.

Jordan Saija also has a son, Fredy Saija, now twelve years old. Since Jordan moved to Nusa Kambangan, no one from his family has ever visited him. They are a family of sago farmers. It simply costs too much to go to Java. “My only visitor, so far, has been a sister of mine who had come from Papua some years ago,” he said. The sister had gotten help to visit Jordan from a program organized by NGOs in Jayapura and Jakarta. Filep Karma, the popular and influential Papuan ex-political prisoner, also received assistance from the same organization to visit the RMS political prisoners.

Ruben Saija and Jordan Saija are detained at the Kembang Kuning prison together with four other political prisoners: Johanis Saija, Abner Litamahuputty, Romanus Batseran and John Marcus.
Then there are the others; Johan Teterisa at Batu Prison, also in Nusakambangan. Three in Porong prison: Fredy Akihary, Jonathan Riri and Marlon Pattiwael. Another one in Madiun, Peter Yohannes. They had all been detained since 2007 on Yudhoyono’s order.

In May 2015, President Joko "Jokowi" Widodo made a promise to release all political prisoners in Indonesia — including Papuans and Moluccans. So far, Jokowi had released five political prisoners who had asked for clemency, and Filep Karma by remission.

When he visited the RMS political prisoners in Nusakambangan, Filep asked them if they wanted to ask for clemency from Jokowi — and all of them said no. The RMS men were adamant that they did not commit any crime. I agree with them.

They RMS men did not want clemency, but they did desire one thing: for their families to visit them at Nusakambangan. A simple request, but one which would cost a lot of money.

Once we were back from Nusakambangan, the Jakarta Legal Aid Foundation, Human Rights Watch and Pantau Foundation worked on making their dream to reunite with their families come true.
The work took five months, but eventually the RMS political prisoners were reunited with their families.

The Pantau Foundation was able to arrange family visits to the three prisons: Nusa Kambangan, Porong and Madiun. They were to be fully legal visits with official permits issued by the Penitentiary General Director I Wayan Kusmiantha Dusak.

We obtained permission for the visit of two family members per political prisoner. Then it was time for me to make phone calls to the RMS political prisoners' loved ones.

The first group of families visited the Kembang Kuning and Batu prisons. At Kembang Kuning, Rubben Saija was visited by his wife Yohanna Saija and daughter Vike. Jordan Saija was finally reunited with his wife Etha Saija and son Fredy. Yohanis Saija met his brother Arens Arnold Saija and daughter Afril Saija. Romanus Batseran was visited by his brother Randi Batseran and his wife, Erlin Keyzer. John Marcus was visited by his mother and her sister, Dortje Wattimena and Jansen Sasabone. In Batu, Johan Teterisa was reunited with two of his sons, Rivaldo Teterisa and Johncard Teterisa.

All the political prisoners mentioned above are fathers, sons and family members to these people from Ambon. The time apart, and the distance between them, have caused a lot of heartache for them all.

While the reunions were not perfect — they still took place in a prison after all — they were better circumstances than the last time in which the families met each other. In Ambon, the RMS men suffered constant torture. The families were never told that their family members were being moved to Java. They discovered it some months later, from gossip. For a long time since, they were left feeling restless and hopeless.

“The last time I saw him, my husband... his eyes were swollen, he was in a lot of pain,” Etha Saija said, holding back tears as she caressed her daughter’s hair.

The pain suffered by these people seemed to be endless. The prisoners' families were also subjected to intimidation by police and military officers. Families were left in ruin, some of the men's partners had asked for divorce. Family members who work in government offices were threatened with dismissal. A couple of families were forced out of Ambon.

The families desperately wanted to meet their loved ones, but few of them had the wherewithal to travel all the way to Java. Jordan Saija’s wife Etha, for example, lives in Aboru, a small island south of Ambon. Her journey to Java would require her taking a speedboat to Ambon, followed by a long flight to Jakarta before a long bus trip to Nusakambangan. Such trip would be daunting for most people, let alone a simple farmer who had never flown before in her life.

The thought of the journey alone filled Etha with dread and worry. She never flew in an aircraft. How could she pay for the speedboat? How could they get to the airport? Who would keep her company during the trip? Do we need to bring gifts? These questions occupied her mind as she prepared to leave for Java.

Eventually, Etha Saija and her daughter left Aboru with Johana Saija and her daughter. They also brought Arens Saija and his son. Luckily, Arens Saija had been to Java before. He was detained at Kedung Pane in Semarang for the same case but was released sooner because of illness. “I was tortured and and almost died in prison,” Arens said.

Arens’ knowledge of Java brought some comfort to the travelers. They went early in the morning from Aboru, flew to Jakarta and, without any rest, hopped on a bus to Cilacap then crossed by boat to Nusakambangan. The long trip took its toll, especially on the kids. Vike, especially, was prone to bouts of sickness along the trip. But they had no choice, they had to go on with the trip. This was the first time they had a chance to meet their family after a long wait.

After 24 hours on the road, we are arrived at Nusakambangan. There was no time for a bath or other niceties. I showed the electronic permit to the prison staff. It was finally issued when we were on the way from the airport. A friend from the Jakarta Legal Aid Foundation had sent it to me. The staff asked me to print out the letter. An hour later I came back with the printed letter, but the others had already gone and left me at the port.

Sticking to the plan, we would stay in Cilacap for two days. The next morning, we visited Johan Teterisa at the Batu prison. At Kembang Kuning, the families were reunited during the regular prison visiting hours, 10 a.m. to 12 a.m. There was no privacy. Even though they had not seen each other for seven years. Even though they had just spent 24 hours on the road. No, they were given the regular visiting hours at the regular visiting room.

I asked Etha Saija, “How did it feel meeting your husband [Jordan] again?"
Etha said Jordan did not recognize his son Fredy, walking past him and straight to his wife when they entered the room.

Before crossing into the Kembang Kuning prison, I showed Ruben Saija's photograph to Vike. I asked her if she recognized the man in the picture. She said,”My father.” But when they finally met each other in Kembang Kuning, Vike did not recognize her dad, refusing to come too close to him.
It took Ruben some time to convince Vike that he was not a stranger. ”Just look at our faces, don't they look similar?” Ruben asked Vike. Vike nodded. Ruben then hugged his daughter and sat her on his lap. After a couple minutes, they were inseparable. Playing, talking randomly about many things, everything. Two hours later, it was time for Vike and her mother to leave. But Vike resisted.
“I want to sleep with Daddy,” Vike said. She wanted to stay with her dad at the Nusakambangan prison.

I felt deep sadness during these trips with the political prisoners' familiers. Many people just do not understand the real issues at play. They all assume that these Haruku people were guilty of treason because they wanted independence, they wanted get out of the NKRI, or Republic of Indonesia. Because of that "sin" they deserve all the atrocities coming to them.

Many forget that these so-called RMS men have not committed any violent act. They were just dancing with a flag because they were upset with discrimination. Discrimination that has left them eking out a meager life as destitute farmers in a tiny island in one of the remotest parts of Indonesia.
The same type of protest would not have angered the authorities so much if it happened in other countries — such as Spain where the Catalans constantly advocate independence from the Spanish. As long as you're not violent, you should be allowed to express your political view. The right to do is actually protected by the Indonesian constitution. And this is why Jokowi has to come good with his promise to release all political prisoners, and quickly

At Nusakambangan, I kept thinking about my own daughter. I hope when she grows up, the state will commit no more violence against people who want to express their political ideas. And I certainly hope none of them they will be put in jail for it, for any length of time.

Imam Shofwan is the chairman of Pantau Foundation, an organization dedicated to improve the standards of journalism in Indonesia.
This article also appear on Jakarta Globe for the first time.