Dua Anak Serdadu

Oleh Imam Shofwan

BEATRIZ Miranda Guterres berwajah oval, dagunya berbelah, bibir tipis, mata sipit dan rambut hitam berombak. Kulitnya halus sawo matang dan tubuhnya ramping. Namun karunia ini jadi malapetaka baginya. Para serdadu Indonesia, yang bertugas di kampungnya, Lalerek Mutin di Viqueque, tergiur dengan kecantikannya. Miranda dipaksa jadi gundik, berpindah dari satu tentara ke tentara lain.

Para tentara itu sudah pulang ke Pulau Jawa, namun Miranda tak lupa wajah laki-laki yang pernah menyenggamainya. Dari hubungan “kawin paksa” dengan tiga serdadu, Miranda menanggung dua orang anak, yang hingga kini diasuhnya. “Yang pertama sudah kelas satu SMP (Sekolah Menengah Pertama),” tutur Miranda pada saya.

Saya menemui Miranda pada 22 Mei 2007 lalu di Lalerek Mutin. Anak-anak tanpa baju bermain di depan rumah-rumah kumuh dan kecil. Rumah-rumah itu beratap daun aren, atau uma tali, atau “rumah daun aren” dalam bahasa Tetun. Uma-uma tali itu berlantai tanah. Tidak ada listrik. Babi-babi berkeliaran di sekitar rumah bersama anjing-anjing. Suara mereka bercampur dengan suara anak-anak.

Miranda duduk di teras rumahnya. Alasnya dari kulit batang aren. Sebuah lampu minyak, dari botol minuman, menjadi penerangan tunggal. Miranda menaruh lampu itu di sebelah sebuah panci besar, berisi adonan roti pao, atau roti keras ala Portugis.

Usia Miranda kini mencapai kepala empat. Obrolan kami segera mengundang penasaran anak-anak. Mereka mendekat, mendengarkan obrolan dan nyempil di sekitar adonan kue. Ibu-ibu tak berbaju juga tidak mau ketinggalan. Mereka menggendong dan menyusui bayinya. Miranda jengah dikelilingi anak. “Halae, halae, halae (Bubar, bubar, bubar),” teriak Miranda.

Banyak yang yang ke sini meminta saya bercerita tentang perkosaan yang saya alami. Beberapa bulan lalu ada orang Australia datang dan meminta saya cerita,” tutur Miranda, tangannya melumatkan isi panci.

“Suami saya diculik dan dibunuh tiga orang tentara saat saya hamil empat bulan. Anak saya meninggal karena kelaparan. Saya menghidupi dua orang anak dari dua di antara tiga tentara, yang berzinah dengan saya,” tutur Miranda.

Kini Miranda membikin roti pao dan menjualnya di pagi hari, selain bertani. Kuenya dijual lima sen atau Rp 500 per biji. “Kalau laku semua biasanya saya mendapat dua dollar,” tutur Miranda. Dollar Amerika Serikat adalah mata uang di Timor Leste, pengganti rupiah Indonesia.

Nama Miranda saya pilih, secara acak, dari hampir 8000 orang yang memberikan kesaksian pada Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste, atau dalam bahasa Portugis, Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor-Leste (CAVR). Kesaksian-kesaksian ini dikumpulkan, secara suka rela, dari 13 distrik di seluruh Timor Leste dan dibukukan dengan nama Chega! atau “Cukup” dalam bahasa Portugis.

Ribuan saksi ini menuturkan kejahatan yang mereka alami, atau mereka lihat, seraya menyebutkan siapa saja pelaku, kejahatan apa saja yang mereka lakukan, terhadap siapa dan di mana kejadian itu terjadi. Batasannya, kejahatan hak asasi manusia, yang berlangsung menjelang penyerbuan dan pendudukan.

Indonesia di Timor Leste, pada tahun 1974, hingga Indonesia keluar dari Timor Leste, setelah jajak pendapat, Agustus 1999. Pelakunya beragam. Mulai dari pasukan-pasukan bentukan partai politik Frente Revolucioniria de Timor-Leste Independente (Fretilin), Uniao Democratica Timorense (UDT) dan Associacao Popular Democratica Timorense (Apodeti). Namun utamanya, militer Indonesia dan milisi-milisi bikinannya.

UDT, Fretilin dan Apodeti berdiri pada pertengahan 1974, beberapa saat sesudah terjadi pergantian kekuasaan di Lisbon, yang mendorong dekolonisasi jajahan-jajahan Portugis di Afrika. UDT ingin Timor Leste ada dalam naungan Portugal. Fretilin ingin Timor Leste jadi negara berdaulat. Apodeti, partai terkecil, ingin berintegrasi dengan Indonesia. Namun Indonesia menyerbu Timor Leste pada Desember 1975 dengan dukungan Amerika Serikat dan Australia.

Nama Beatriz Miranda Guterres tak dicantumkan dalam laporan Chega! Dalam laporan ini namanya diganti dengan kode ‘MI’. Laporan perempuan ‘MI’ ada pada bagian Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual. Saya mendapatkan nama “Beatriz Miranda Guterres” dari catatan audiensi nasional CAVR, 28-29 April 2003. Dalam audiensi ini, 14 perempuan bersaksi tentang pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan CAVR dalam mencari kebenaran dan rekonsiliasi setelah sebelumnya para staf CAVR mengambil pernyataan dari para korban dan saksi di distrik-distrik.

Dalam laporan Chega! yang disebarkan pada umum, nama pelaku dan korban disamarkan. Sementara laporan, yang diberikan kepada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, lengkap dengan nama korban dan para pelakunya.

Bacaan setebal 2500 halaman itu isinya berkisar soal pembunuhan, kelaparan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual. Saya makin miris ketika tahu sebagian besar kejahatan itu dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), tentara yang sering saya jumpai sehari-hari, sejak saya kecil di Rembang, kuliah di Semarang dan bekerja di Jakarta.

MENGAPA CAVR penting? Sejak 1990an, komisi semacam CAVR lazim dibentuk di negara-negara pascakonflik, kebanyakan di Afrika dan Amerika Latin. CAVR menjadi komisi ke-21 sesudah komisi serupa di Sierra Leone.

“Saya kira (CAVR) adalah komisi kebenaran yang pertama di Asia,” tutur Jose Estevao Soares, salah seorang mantan anggota komisaris nasional CAVR dan kini anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Dili.

“Gunanya supaya kejahatan itu dicatat dan orang bisa belajar dari sana dan tidak mengulanginya,” tutur Agustinho Vasconselos, mantan komisaris nasional CAVR yang kini mengepalai Sekretariat Teknik Pasca CAVR.

Jadi, tujuannya mencari kebenaran, sesuatu yang sangat sulit, ag

ar kekerasan-kekerasan itu jadi bahan pelajaran untuk generasi mendatang.

Menurut Aniceto Guterres Lopes, mantan ketua komisaris nasional CAVR, yang kini menjadi anggota KKP, ide membikin komisi ini berawal Timor Leste, yang remuk setelah referendum. Bangunan-bangunan dirusak dan dibakar, separuh penduduknya, yang hanya 600.000 jiwa, dipaksa mengungsi, yang tidak mau atau dicurigai pro kemerdekaan dibunuh militer dan milisi Indonesia.

“Saat itu kita benar-benar membutuhkan rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi hanya bisa dilakukan dengan pengungkapan kebenaran,” tutur Aniceto pada saya.

Besarnya cakupan kejahatan hak asasi manusia atau HAM yang akan ditangani CAVR serta banyaknya pelaku, yang saat itu, menduduki jabatan penting, temasuk Xanana Gusmao dan Francisco Guterres Luo’lo, di Timor Leste adalah tantangan yang sempat membuat pesimistis saat perancangan CAVR. “Banyak orang pesimis dengan misi kita untuk mendokumentasikan semua kejahatan selama 25 tahun. Saat itu kebanyakan orang fokus pada HAM 1999,” tutur Aniceto.

Aniceto merujuk beberapa penyelidikan, antara lain: Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Penyelidik Internasional, Komisi

Penyelidik Pelanggaran HAM Indonesia, dan Laporan James Dunn. Semua penyelidikan ini berfokus pada kejahatan HAM 1999. Laporan-laporan ini, diringkas oleh Geoffrey Robinson dalam East Timor 1999: Crimes Against Humanity, menyimpulkan kejahatan kemanusiaan di Timor Leste adalah sistematis dan sangat meluas.

“Yang menguatkan kami saat itu adalah dukungan komunitas internasional,” tutur Aniceto.

Tak hanya Aniceto, para aktivis perempuan, gereja, mantan tahanan politik, wakil-wakil pro-integrasi, ditambah dengan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), membicarakan pembentukan komisi dalam sebuah lokakarya pada Juni 2000. Hubungan dekat antara para aktivis dan politisi, menyebabkan ide pembentukan komisi ini segara merembas di kalangan politisi.

Xanana, pemimpin Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT), sebuah partai politik, segera menangkap sinyal pembentukan komisi kebenaran. Pada kongres CNRT yang perdana, Xanana membicarakan pembentukan komisi. Walhasil, salah satu amanat kongres CNRT adalah pembentukan komisi ini.

Sebuah panitia pengarah lalu dibentuk. Isinya, wa

kil dari berbagai organisasi politik, agama, militer maupun internasional. Mereka bertugas berkonsultasi dan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap dan pandangan rakyat Timor Leste terhadap hal-hal yang menyangkut kebenaran dan rekonsiliasi. UNTAET, yang saat itu masih bertanggung jawab untuk transisi pemerintahan Timor Leste, juga sepakat.

Dewan Nasional pimpinan Xanana mengajukan rancangan akhirnya kepada Segio Vieria De Mello, administrator transisi Timor Leste, untuk meminta pengesahan. De Mello mengukuhkan hukumnya pada tanggal 13 Juli 2001, menurut Chega!

Setelah landasan hukumnya ada, dibentuklah dewan penasehat CAVR, yang berisi orang-orang terkenal Timor Leste: Jose Ramos-Horta, Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, Uskup Basilio do Nascimento, Madre Zulmira Osorio Soares, Pastora Maria de Fatima Gomes dan Ana Pessoa Pinto. Selain itu, ada empat penasehat internasional: Sérgio Vieira de Mello, Ian Martin serta Saparinah Sadli dan Munir dari Jakarta.

Mereka jadi penasehat bagi komisaris nasional CAVR, antara lain: Aniceto Guterres Lopes, Padre Jovito do Rêgo de Araujo, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Jacinto das Neves Raimundo Alves, José Estevão Soares, Rev. Agustinho de Vasconselos, serta Isabel Amaral Guterres.

Dengan jalan belajar dengan bekerja serta dukungan dari semua korban, laporan Chega! bisa diselesaikan juga, dengan wawancara hampir 8000 saksi dan perkiraan 183,000 orang mati pada zaman pendudukan Indonesia. Pada 28 November 2005, setelah menghabiskan dana sekitar US $5 juta, laporan Chega! resmi diberikan kepada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan didistribusikan ke parlemen. CAVR selesai tugasnya.

Para aktivis puas dengan hasil laporan CAVR, yang dengan rinci merekam kejahatan kemanusiaan di Timor Leste, selama 24 tahun pendudukan Indonesia. Chega! juga menyebut bagaimana pesawat-pesawat terbang dan senjata buatan Amerika dan Inggris dipakai melakukan kejahatan terhadap penduduk sipil. Rekomendasinya, pembentukan pengadilan terhadap semua kejahatan, yang pernah terjadi serta rekonsiliasi dan pemaafan untuk kejahatan ringan. Chega! juga minta beberapa negara, termasuk Indonesia dan Australia, membayar kerugian kepada para korban.

HINGGA Mei 2007, saat saya berkunjung ke Dili, tak ada greget untuk menindaklanjuti rekomendasi dari CAVR. Xanana Gusmao, yang sebelumnya getol mencarikan duit untuk membiayai CAVR, justru sibuk dengan pesta-pesta perpisahan menjelang akhir masa jabatan kepresidenannya.

Saat saya bertemu Xanana di kediamannya di Balibar, Dili, Xanana menolak untuk mengomentari hal ini.

“Saya kira sekarang bukan waktu yang tepat untuk wawancara,” tutur Xanana pada saya.

Para anggota parlemen nasional Timor Leste, yang sebelumnya memberi dasar hukum dan perpanjangan waktu kerja bagi CAVR, juga setali tiga uang. Adem-adem saja. Beberapa orang anggota yang saya temui malah bilang belum dapat laporan Chega!

“Saya hanya dapat laporan singkat dari laporan itu. Belum lengkap dan komplit,” tutur Vicente da Silva Guterres, legislator dari Partai CNRT.

Mariano Sabino Lopes dari Partai Demokrat telah menerima laporan Chega! dan mengakui prosesnya mandek di parlemen. Dia mengakui kalau fungsi parlemen tidak jalan dan kini parlemen sedang sibuk dengan kampanye. “Lagi pula partai demokrat kan minoritas di Parlemen Nasional jadi kami tak punya cukup suara,” tuturnya.

“Tidak ada keinginan untuk tidak mempelajari dengan serius dokumen CAVR. Saat itu, parlemen punya prioritas lain, selain untuk mempelajari dan membaca hasil kerja CAVR,” tutur Fransisco Branco dari Fretilin, partai terbesar di parlemen. Branco mengacu pada krisis politik Timor Leste yang mendorong Perdana Menteri Mari Alkatiri mundur.

Indonesia sendiri, yang menolak pengadilan internasional bagi para perwira-perwiranya di Timor Leste, berjanji menyelenggarakan pengadilan yang jujur terhadap mereka. Memang ada serombongan perwira diadili namun tak ada satu pun yang dinyatakan bersalah. Dari Jenderal Benny Moerdani hingga Jenderal Wiranto, sampai ribuan sersan dan prajurit Indonesia, tak ada satu pun yang mengaku bertanggung jawab terhadap matinya 183,000 rakyat Timor Leste selama pendudukan Indonesia.

Keadaan ini bikin gemas Eddio Saldanha Borges, aktivis Perkumpulan Hukum, Hak Asasi, dan Keadilan atau Perkumpulan HAK, yang sejak laporan Chega! keluar membentuk aliansi untuk pengadilan internasional. Menurut Borges, semua anggota parlemen telah menerima laporan Chega! Kalau ada anggota parlemen yang mengaku belum dapat laporan itu adalah bohong. “Itu kebohongan publik, karena menurut konstitusi 162 tahun 2002 tentang CAVR pertanggungjawabannya ke parlemen,” ujar Borges, geram.

Kalau perwira Indonesia menolak bertanggung jawab, mungkin masih bisa dimengerti. Perampok mana mau mengaku? Namun Borges juga sakit hati dengan Presiden Xanana Gusmao, yang membikin Komisi Kebenaran dan Persahabatan dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi ini, menurut Borges, adalah bentuk penghianatan kepada korban. Borges tidak sendirian. Dari New York hingga Dili, banyak organisasi dan penulis soal kemanusiaan menyatakan komisi ini hanya pura-pura. Ia tak punya gigi untuk mencari kebenaran lewat pengadilan para penjahat kemanusiaan.

“Setelah mereka mengambil pernyataan dari para korban lalu mereka membikin komisi persahabatan yang bertujuan untuk memaafkan para pelaku. Ini penghianatan pada korban,” kata Borges.

Komisi ini sama sekali bertentangan dengan misi yang diemban CAVR: mengungkapkan kebenaran dan rekonsiliasi. Justru sebaliknya menyembunyikan kebenaran dan memaafkan para pelakunya.

Lebih parah lagi, Xanana membedol sebagian besar anggota komisaris nasional CAVR dan memindahkannya menjadi komisaris komisi-komisian. Mereka termasuk Aniceto Guterres Lopes, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves.

Keputusan Xanana ini dianggap sebagai penghianatan terhadap para korban. Menurut Jose Luis Olivera, pemimpin Perkumpulan HAK, Xanana tidak serius menangani pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Tindakan Xanana, yang mendukung CAVR, lalu membuat komisi lain, adalah main-main soal hak asasi manusia.

“Xanana ingin dilihat dunia sebagai pendukung HAM dengan mendukung CAVR. Tapi sebenarnya dia tidak serius dalam hal ini, buktinya dia membuat KKP,” tutur Jose Luis.

Pengganti Xanana, Jose Ramos-Horta, sama saja. Ramos-Horta mengatakan pada pidato kepresidenannya, “Saya puas dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan dan akan melanjutkan apa yang telah dibentuk oleh pendahulu saya.”

DARI Dili menuju Manatuto lalu Baucau, pemandangannya sangat indah. Pantai tampak dan hilang seiring dengan jalur yang dilalui bis yang naik turun bukit. Dari kejauhan, pantai kelihatan biru dan bersih. Di pinggirnya terlihat pasir putih, yang memisahkan laut dari perbukitan yang hijau. Pantai pasir putih itu tak lebar namun memanjang seperti sapuan cat warna putih, yang memisah biru laut dan hijau bukit.

Dari Baucau ke selatan, hingga ke Viqueque, lebih banyak pemandangan savana, hutan, dan lahan pertanian. Bangunan di pinggir jalan relatif utuh. Ini berbeda dengan bangunan yang ada di sepanjang jalan dari Dili ke arah Motaain, perbatasan dengan Indonesia, yang kebanyakan bangunannya gosong atau tinggal separuh. Artinya, ketika lebih dari 260,000 orang Timor Leste dibawa ke bagian Timor barat, pada Oktober-November 1999, perjalanan ini juga berupa bumi hangus.

Dari Dili ke Viqueque menggunakan bis umum memerlukan waktu 10 jam dengan biaya US$10. Viqueque berada 100 kilometer sebelah timur Dili. Pada masa pendudukan Indonesia, Viqueque bersama Baucau dan Los Palos, dikenal sebagai basis kelompok pejuang kemerdekaan Fretilin.

Tak sulit untuk mencari desa Lalerek Mutin. Sebagian orang tahu desa itu. Orang biasa menyebutnya “desa janda.” Jaraknya tak lebih dari 15 kilometer dari Viqueque.

Masalahnya, saya sampai di Viqueque menjelang petang dan tidak ada angkutan umum menuju desa ini. Untuk berjalan kaki tidak mungkin.

Beruntung saya dihubungkan dengan Mario Pinto, wartawan Radio Timor Leste. Pinto bertubuh gelap dan berbadan besar. Pembawaannya ramah dan murah senyum. Pinto tak pandai mengendarai motor dan dia meminta saya untuk memegang kendali. Setelah melewati hutan jati, pasar Viqueque, hutan kelapa, sungai Waituku, dan sebuah bekas barak tentara barulah kami sampai di Lalerek Mutin.

Hari mulai malam. Kami langsung menuju rumah Jose Gomes, kepala desa Lalerek Mutin, juga seorang saksi CAVR. Kami mengobrol soal peristiwa Kraras pada 1983. Tragedi Kraras salah satu kejahatan militer Indonesia di Timor Leste. Antara 1982 hingga 1984, tak kurang dari 180 orang penduduk desa ini dibunuh.

Sebagian penduduk yang tersisa, yang kebanyakan perempuan, lalu berpindah tempat ke desa Lalerek Mutin pada 1984. Saya dan Pinto lalu berpamitan pada Gomes dan menuju rumah Beatriz Miranda Guterres, tidak jauh dari kediaman Gomes.

Bayangan saya tentang uma tali, yang eksotis, seketika sirna setelah melihat kemiskinan. Anak-anak tak berbaju, tempat gelap tanpa listrik dan suara babi di mana-mana.

Kami mengobrol dengan Miranda hingga larut. Saya mulai panik saat awan gelap menutupi bintang-bintang di angkasa.

Saya lalu memohon diri. Gerimis mulai turun dan jalan setapak menjadi licin. Dalam gelap, di jalan, saya berpapasan dengan beberapa rombongan orang berjalan kaki dan membawa parang. Sebagian mendorong gerobak barang. “Mereka baru pulang dari pasar,” tutur Pinto.

Kami melanjutkan jalan dan sesampainya di pasar, jalan mulai baik dan beraspal namun masih gelap. Sial di tengah hutan lampu motor padam. Kami panik dalam gelap hingga ada sebuah truk. Pinto minta pengemudi untuk menyoroti jalan kami. Saya melaju di depan truk hingga pertigaan Viqueque, kota yang juga gelap. “Di sini listrik sehari hidup, sehari mati,” tutur Pinto.

TUJUH tahun Miranda merasakan kemerdekaan Timor Leste. Dia tetap bertani dan membikin roti pao.

Sejak zaman Indonesia, sebagai korban, dia hanya ditanya dan ditanya tentang pengalaman pahitnya, tanpa pernah ada yang perduli dengan perbaikan hidupnya.

“Kalau zaman Indonesia saya memberikan keterangan pada audiensi gelap yang dilakukan oleh gereja. Saat CAVR saya memberi keterangan lagi,” tuturnya.

Miranda tak langsung memberikan kesaksian saat para staf CAVR datang ke kediamannya. Pada pertemuan pertama, kedua, ketiga para staf ini hanya melakukan pendekatan. Baru pada pertemuan keempat Miranda mau memberikan kesaksian. “Ibu percaya karena saat datang pastur itu datang bersama mereka (CAVR),” katanya.

Dia tak tahu siapa membunuh suaminya, Andrew Alves. Dia bertemu terakhir dengan suaminya yang dijemput tiga orang tentara yang tidak dikenalinya. Setelah itu suaminya tidak pernah kembali. Kejadian itu berlangsung setelah peristiwa Kraras 1983. Miranda hanya ingat orang-orang yang pernah menghamilinya.

Dalam laporan Chega! tak disebutkan nama tentara-tentara yang “mengawini paksa” Miranda. Namun Miranda menyebutkan pada saya. “Pada tahun 1991 Mulyono, dari Nanggala, berzinah dengan saya dan punya anak kini sudah kelas satu SMP. Dan pada tahun 1993 Sumitro, dari Batalyon 408, beradu tembak dengan komandannya untuk memperebutkan saya, menghamili, dan juga meninggalkan anak pada saya.”

Mulyono berakhir masa tugasnya dan kembali ke kesatuan sebelum Miranda melahirkan anak darinya. Sedang Sumitro sempat mengetahui Miranda melahirkan anaknya. Sumitro kembali ke kesatuannya ketika anaknya dengan Miranda berusia lima bulan. “Saya tidak bisa bekerja setelah melahirkan, untuk makan saya dikasih tetangga dan keluarga,” tutur Miranda.

Saya berusaha untuk mencari Mulyono dan Sumitro. Pada 26 Juni, saya bertemu Kolonel Ahmad Yani Basuki, Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI di Jakarta. Ahmad Yani minta saya mengirim surat resmi. Saya mengirim surat esok paginya. Hingga kini tak ada jawaban.

Saya pergi ke Komando Daerah Militer (Kodam) Batalyon 408, di Sragen, dekat kota Solo, untuk mencari Sumitro. Pada 2 Juli, saya menemui Letnan kolonel Ahmad Bazar, komandan 408.

Bazar menemui saya di lapangan tembak Widoro Kandang. Para serdadu latihan dengan kaos loreng. Bazar pakai seragam harian. Saya bicara 15 menit dengannya.

“Kalau soal kesiapan tempur 408 saya akan cerita. Tapi kalau soal (kejahatan HAM) ini Anda harus minta izin ke Korem (Komando Resor Militer) karena kami cuma unit pelaksana,” tutur Bazar.

Besok siangnya, saya menelepon Korem 074 Warastratama, Solo, Jawa Tengah. Letnan kolonel IGK Wicitra Wisnu, kepala staf Korem 074, menjawab. “Ini bukan wewenang kami. Kami punya atasan. Daripada salah jawab lebih baik izin dulu ke penerangan Kodam,” tutur Wisnu. Intinya, saya diping-pong dari pusat ke daerah, dan dari daerah dilempar lagi ke pusat.

Saya memutuskan menyewa kamar dekat Asrama 408. Saya minta tolong pedagang buah dan es krim untuk mencari Sumitro, namun hasilnya nol.

Saya sempat bertemu Sulistiowati, istri Iskak, seorang tentara yang saya duga pernah bertugas dengan Sumitro di Timor Leste. Sulis marah setelah saya menyampaikan maksud saya. “Kalau saya lapor ke Kodim (Komando Distrik Militer) atau ke polisi kamu bisa ditangkap,” gertak Sulis.

Dengan nada tinggi dan sinis, Sulis menjelaskan kalau suaminya tidak di rumah dan dua anaknya, yang lulusan Akademi Militer Magelang, dan seorang lagi polisi, berada di Surabaya dan Jakarta.

“Untung anak saya tidak di rumah. Kalau di rumah bisa diperkarakan kamu,” kata Sulis.

Saya masih berusaha mencari Sumitro dan Mulyono untuk menyampaikan pesan Miranda bahwa mereka punya anak di Timor Leste dan kini sudah bersekolah.

Keinginan Miranda sederhana. Dia hanya butuh kerbau untuk membantunya bertani. “Kerbau” selalu menjadi jawabannya setiap kali ditanya apa keinginannya setelah menceritakan pengalaman pahitnya. Berulangkali dia meminta, berulangkali juga sia-sia.

“Terserah pemerintahlah,” tutur Miranda pasrah.*

*) Naskah ini dipublikasikan di Sindikasi Pantau dan liputannya diongkosi oleh Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Bangkok.