27 November 2007

Dulu Daerah Modal, Kini Daerah Model

Oleh: Imam Shofwan

LIEM Soei Liong belum sehari penuh di Jakarta. Liem baru datang dari tempat tinggalnya di Amsterdam, Belanda. Dari sana Liem aktif mengikuti perkembangan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

Di London Liem aktif di organisasi HAM Tapol, tahanan politik, yang banyak membantu korban pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran HAM 1965, Timor Leste, Tanjung Priok, dan Papua.

Mereka juga getol memperjuangkan penegakan HAM di Aceh.

Liem peranakan Tionghoa Sunda. Dia lahir di Tasikmalaya enam puluh empat tahun silam. Sekira setahun lalu, saya pertama kali ketemu Liem. Saat itu kami sama-sama melayat almarhum Pramoedya Ananta Toer, novelis terbesar Indonesia.

Jum’at lalu, saya bertemu Liem untuk kedua kali. Liem lebih kurus. Kami bertemu di depan ruang Bima, Hotel Bidakara, Jakarta sesaat sebelum seminar Peluang Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walau tak lagi muda, dia selalu bergairah berbicara soal HAM.

”Saya baru saja sampai dan ke sini,” tutur Liem pada saya.

Selain Liem, banyak aktivis HAM hadir di acara ini. Ada Patrick Borges, Priscilla Hayner, dan Galuh Wandita, dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) Asia.

ICTJ banyak berperan dalam Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (singkatan Portugalnya CAVR), Timor Leste.

Peserta dari Aceh paling banyak; Hendra Budian, dari Komite Pengungkapan Kebenaran, Mawardi Ismail, dekan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dan beberapa korban konflik Aceh.

Acara ini dibuka oleh gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada jam sembilan lebih sedikit.

Irwandi menyebutkan pentingnya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh karena ini merupakan amanat Kesepahaman Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

”Paling lambat 1 tahun setelah diundangkan,” tutur Irwandi dalam sambutannya.

Undang-undang Aceh diundangkan pada 1 Agustus 2006 dan batas waktu pendirian KKR telah lewat namun pemerintah Jakarta belum juga bergerak. Dua hari setelah batas waktunya lewat Irwandi mengirim surat ke presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya mengingatkan bahwa KKR belum dibentuk di Aceh.

”Saya menyarankan Bapak Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengupayakan percepatan,” tutur Irwandi.

Jakarta masih menggantung pembentukan KKR Aceh. Pasal 229 UUPA menentukan; KKR di Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKR Nasional. Logikanya; kalau KKR nasional belum dibentuk Aceh pun tak bisa membentuk KKR mereka.

Sialnya, lima bulan setelah UUPA disahkan. Tepatnya pada Desember 2006, undang-undang yang melandasi pendirian KKR nasional (baca; UU 24/2004) dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-undang 1945, khususnya soal pemberian reparasi pada korban apabila pelaku mendapat amnesti.

Irwandi ingin segera membentuk KKR Aceh, ”(kami ingin) pembentukan KKR nasional tidak menghambat pembentukan KKR Aceh,” tutur Irwandi.

Irwandi menutup pidatonya dengan pesan agar tak berharap banyak dengan Jakarta, ”berharap banyak, tapi tidak banyak realiasinya,” tutur Irwandi.

Liem serius mendengarkan pidato Irwandi. Sesekali dia maju ke depan dan memotret Irwandi dengan foto digitalnya yang berukuran mini dan berwarna perak.

Seminar dimulai setelah sambutan Irwandi. Pembicaranya tiga; Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM, Mawardi Ismail, dan Budiono dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Budiono menggantikan Harkristuti Harkrisnowo, Dirjen HAM.

Mereka bertiga mengupas sisi hukum dari pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ifdhal Kasim mendapat kesempatan pertama memaparkan makalahnya. Waktunya dua puluh menit.

Kasim mengajak peserta untuk mencermati pasal 229 UUPA; KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari KKR nasional.

Kasim menyebutkan bahwa secara redaksional pasal ini tidak jelas, apakah KKR Aceh dibentuk setelah KKR nasional? Masalahnya, frasa yang digunakan bukan ”(setelah) pembentukan (KKR nasional)” tapi ”bagian tak terpisahkan.”

”Secara politis KKR nasional tetap perlu,” tandas Kasim.

KKR Nasional tidak bisa dibentuk karena UU 27/2004 telah dinyatakan tidak berlaku.

”Apakah KKR harus menunggu adanya UU dan pembentukan KKR Nasional?” Soal Kasim dipenghujung presentasinya.

Pertanyaan Kasim dibahas tuntas oleh Mawardi Ismail, pemakalah berikutnya. Menurut Ismail memaafkan dan rekonsiliasi hukumnya wajib dalam Islam. Sesuai dengan Aceh yang menganut syari’at Islam.

Ismail menggunakan kaidah ushul fiqh; segala sesuatu yang menyebabkan sahnya sesuatu yang wajib, hukumnya wajib juga. Rekonsiliasi dan memaafkan adalah hal yang wajib dan KKR adalah instrumen yang bisa menyebabkan rekonsiliasi dan memaafkan bisa dilakukan. Kalau memaafkan, rekonsiliasi wajib, maka KKR juga wajib.

”Ini adalah landasan filosofis,” tandas Ismail.

Menurut Ismail KKR Aceh tidak perlu menunggu KKR nasional, pasalnya, dalam pasal 260 UUPA tidak menggunakan istilah ”pembentukan” tetapi ”berlaku efektif”.

”Ini adalah landasan yuridis,” tutur Ismail.

Sedangkan landasan operasionalnya pada pasal 229 ayat 3 UUPA.

Lebih lanjut, menurut Mawardi, fardlunya bikin KKR menjadi terkendala karena dibatalkannya undang-undang 27/2004 oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini hanya menghilangkan dasar operasional KKR Aceh, tetapi tidak mengganggu dasar filosofis dan adat (pasal 229 ayat 1 dan empat).

”KKR Aceh dapat beroperasi berdasarkan prinsip hukum adat dan prinsip internasional yang telah diratifikasi,” tutur Ismail.

Namun Mawardi juga menggarisbawahi pentingnya KKR nasional. Kalau KKR nasional tidak ada sebagai payung maka KKR Aceh akan bekerja secara minimal.

”Bekerja sangat minimal karena dasar operasional utamanya belum ada,” tegas Ismail.

Kekosongan landasan hukum pembentukan KKR Nasional ini ditanggapi oleh Budiono, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Budiono, pemerintah sedang menyiapkan draft undang-undang pengganti UU 27/2004.

”Desember akan uji publik. Pertama di Jakarta,” janji Budiono.

Beberapa korban memberikan komentar usai ketiganya memaparkan makalah. Para korban menyoroti apakah KKR ini akan mampu menjadi solusi rekonsiliasi bagi korban. Mereka khawatir KKR akan sama dengan BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yang salah urus dan mengabaikan para korban HAM. Mereka tak banyak tahu soal KKR karena kurangnya sosialisasi ke Korban.

”Tidak ada yang menjelaskan ke korban, bagaimana KKR yang ideal bagi korban,” tutur Semiadi, seorang korban dari Loksumawe.

Sesi pertama usai dan dilanjutkan sesi kedua setelah shalat Jum’at.

Jam dua sesi II dibuka dengan tiga pembicara; Hendra Budian, Priscilla Hayner, dan Azriana (aktivis Komnas Perempuan).

Sesi kedua kurang gayeng seperti sesi pertama. Banyak kursi yang kosong dan beberapa peserta tampak kelelahan. Liem tertidur beberapa saat ketika pembicara memberikan ceramah.

Penyelesaian damai antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh merdeka adalah model penyelesaian konflik yang baik di Indonesia.

Ini merupakan sumbangan terbesar masyarakat Aceh. Mereka ingin menyumbang lagi dengan memberikan model penyelesaian pelanggaran HAM dengan KKR. Aceh ingin menjadi model KKR pertama di Indonesia.

”KKR adalah (baca; akan menjadi) sumbangan terbersar bagi Indonesia,” tutur Budian.

KKR yang ideal adalah KKR yang khas Aceh. ”Korban yang berhak (menentukan) keadilan seperti apa yang akan dijalankan,” tutur Budian.

Dulu, sekira tahun 1948, mantan presiden Soekarno pernah bilang kalau Aceh adalah daerah modal Indonesia. Karena Aceh banyak membantu Indonesia setelah proklamasi. Kondisinya sekarang sudah berbeda. Kekayaan Aceh sudah dikeruk Jakarta dan Aceh sekarang hanya bisa memberikan model penyelesaian konflik.

”Daerah modal dulu, jadi daerah model,” tegas Mawardi.

*Tulisan pertamaku pasca masa skorsing menulis di Pantau.

22 November 2007

Dalam Gelap, Karya itu Lahir

Oleh: Imam Shofwan

SEBUAH balai dengan kasur busa bertengger di pojok ruangan. Rak-rak buku. Lemari duduk dan di atasnya laptop butut. Kursi plastik.

Di dinding tergantung foto orang Arab Pekalongan: Habib Husain, Habib Lutfi, berukuran besar, berderet dengan poster Sarah Azhari dengan dua bekas staples di bagian tengahnya. Ah, benar-benar pengap kamar itu.

Sambil membetulkan kain sarung yang dipakainya, Sumanto, si empunya kamar, mendekati laptop yang dia sebut ‘laptop jangkrik’. “Dengan laptop ini saya menulis tesis saya,” tuturnya.

Tesis inilah yang kemudian menjadi buku yang banyak diperdebatkan: Arus Cina-Islam-Jawa, Membongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI.

Sumanto melacak asal-usul penyebaran Islam di tanah Jawa. Dia menganggap ada yang hilang dalam sejarah masuknya Islam di Jawa. Dia mengumpulkan bukti-bukti dan mendatangi banyak peninggalan Islam di pelosok Jawa.

Ukiran padas di Masjid Kuno Mantingan, Jepara, Menara Masjid Pecinan Banten, konstruksi pintu makam Sunan Giri di Gresik, Arsitektur Keraton Cirebon, Konstruksi Masjid Demak, telah dikunjunginya.

Dari perjalanan ini dia membuat kesimpulan mencengengangkan: pada abad ke 15/16 Islam yang masuk ke tanah Jawan berasal dari Cina.

Hal ini bertentangan dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa Islam datang ke Jawa melalui dua Jalur, yaitu Arab dan Gujarat, India.

Dukungan, kritik, dan juga bantahan terhadap hasil risetnya datang dari mana-mana. Namun dia tidak bergeming. “Penulisan tesis ini adalah untuk melawan kemapanan sejarah,” ujarnya pada saya akhir Oktober lalu.

DALAM rumah kecil berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, Sumanto dilahirkan. Menjelang subuh, 10 Juli 1975, dengan penerangan lamu petromak, di atas dipan bambu tanpa kasur, dengan bantuan dukun beranak, Daryuni, sang ibu melahirkan untuk kali keempat.

Manggis nama kampungnya, sebuah dusun terpencil di Batang, Jawa Tengah. Sang ayah, tutur Sumanto, adalah seorang petani miskin. Ketiga kakaknya yang telah berkeluarga juga tak jauh berbeda, miskin. Sumanto menuturkan hal ini pada saya lewat surat elektronik akhir Oktober silam. “Untuk bisa terbebas dari kemiskinan, saya harus pintar, saya harus sekolah.”

Jalan terjal naik turun menuju sekolah dasar membentang lebih dari sepuluh kilometer. Setiap hari Sumanto menyusuri jalan itu tanpa teman. “Kebanyakan mereka memilih mencangkul di sawah atau menggembala ternak di hutan daripada sekolah.”

Jiwa memberontak terhadap sesuatu yang dianggap mapan sudah mulai tumbuh pada diri Sumanto kecil. Dia menolak kerja bakti waktu sekolah dasar. “Saya fikir, sekolah dan pelajaran lebih penting,” keluhnya saat itu.

Kebiasaan ‘buruk’ itu terus berlanjut sampai tingkat MTs Walisongo Batang dan MAN I di Pekalongan. “Hampir tidak ada satu guru pun waktu itu yang tidak pernah memarahi saya. Sebabnya ya apalagi kalau bukan kembelingan saya seperti menolak upacara, ngeyel di kelas,” kisahnya lagi. Karena kebiasaan itu salah seorang kiainya waktu mondok di Pekalongan menyematkan “AL Qurtubi” setelah namanya. Yang merupakan sebutan lain Cordova, sebuah simbol kejayaan Islam masa lalu.

Puncaknya tentu saja saat jadi mahasiswa IAIN Walisongo yang sering mengkritik secara vulgar apa saja dan siapa saja yang dianggap tidak benar. Tradisi mempertanyakan kemapanan itu semakin mendapat landasan saat kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Berawal dari majalah kampus Justisia, di sana dia tiga tahun menjabat pemimpin redaksi. Selain itu dia juga menjabat redaktur agama di Nurani Bangsa, koran milik masyarakat Tionghoa di Semarang. Bergelut di dunia pers inilah kemampuan menulis Sumanto terasah. Pergaulan lintas agamanya pun dimulai.

Agustus 2000 dengan segala keterbatasan finansila, selama tujuh tahun akhirnya Sumanto menyelesaikan sarjananya di Fakultas Syari’ah. Dengan modal nekat dan sedikit uang simpanan, Sumanto melanjutkan studi S-2 di UKSW, Salatiga.

Masa-masa sulit karena keterbatasan keuangan yang pernah dan sering menjadi kendala selama dia sekolah sampai kuliah, kembali mendera. Dan kali ini lebih dahsyat. Tugas-tugas paper dan makalah yang menumpuk menyita perhatian dan semua waktunya. “Waktu di IAIN saya punya banyak waktu untuk nulis artikel di koran. Di UKSW nyaris tak bisa melakukan itu lagi,” kenangnya.

Untuk bisa bertahan hidup, dia terpaksa berjualan sepatu, sandal, tas, dan baju. “Saya bekerja sebagai salesman sebuah perusahaan yang berpusat di Bandung,” tutur Sumanto.

Karena beban begitu beratm sempat terpikir olehnya untuk keluar kuliah. “Saya sempat ingin keluar,” ucapnya berat. Proposal tesis yang dia edarkan pun tak kunjung memberi hasil.

Atas saran teman dekatnya, dia menghadap KH Sahal Mahfudh di Kajen Pati, sambil membawa proposal tesis. “Di luar dugaan, Kiai Sahal menanggapi sangat positif tesis saya.”

Kiai Sahal menghubungkan saya dengan Sudhamek (Bos Kacang Garuda) Soewarno M. Seradj (Direktur Research & Development PT Djarum). Oleh Sudhamek, dia dikenalkan dengan Eddie Lembong, ketua umum Perhimpunan Indonesia (Keturunan) Tionghoa (Pehimpunan INTI) yang juga Bos PT Pharos Jakarta.

Pada waktu yang hampir bersamaan, proposalnya juga diterima di Global Ministries The Uniting Churches of Netherlands, Belanda, lewat kerja keras Dr Mesach Krisetya, Presiden Mennonite World Conference (Paris) yang kebetulan menjadi salah satu pembimbing tesis saya. “Dari Global Ministries, saya dapat grant 5000 Uero, sekitar Rp. 40 juta. Dari uang inilah saya melunasi semua SPP,” tuturnya.

Semua dana dimanfaatkan untuk risetnya. Setelah merasa cukup dengan bahan-bahan yang perlu, selama September-Oktober 2002 Sumanto “bertapa” di dalam kamar pengap itu, dia hanya keluar untuk makan. “Gara-gara lembur siang malam menulis tesis ini, notebook (laptop) saya sampai jebol,” ujar Sumanto. Warna layarnya saja sampai berubah dari putih jadi hitam. Jadi, waktu saya menulis laporan dalam kondisi laptop yang antik: layar hitam tulisan putih. “Lucunya, kalau malam terkena lampu, tulisannya tidak kelihatan, karena itu, ngetik harus dalam keadaan gelap. Sungguh indah!” Kenangnya.

Tesis Arus Cina-Islam-Jawa yang telah dibukukan disambut hangat oleh pemerhati sejarah Jawa. Rabu, 19 November 2003, sejumlah tokoh berkumpul di Puri Agung di Hotel Sahid Jaya. Tampak Nurcholish Madjid (Cak Nur), Malik Fajar, Syafi’i Ma’arif, Cecep Syarifuddin, Asvi Warman Adam, Soegeng Sjarjadi, dan Fachry Ali. Bersama 1000 undangan lainnya, mereka menghadiri diskusi dan peluncuran buku karya Sumanto.

Buku Arus Cina-Islam-Jawa, kata Cak Nur, seolah meluruskan sebuah karya sejenis itu yang ada jauh sebelumnya yang ditulis debfab sangat tidak obyektif, parsial dan politis. “Saudara Sumanto Al Qurtuby meluruskan semua itu dan dikaji secara akademis,” kata rektor Universitas Paramadina ini.

Puaskah Sumanto? “Terus terang, saya kurang puas dengan penulisan buku ini,” ungkapnya. Sumanto merasa kurang maksimal menggunakan buku-buku dan sumber yang dia peroleh dari Survey. Dan lebih dari itu, “Saya kurang mempunyai kesempatan mengkritik dan ‘memblejeti’ berbagai buku yang menolak teori Cina dalam islamisasi Jawa.” Semoga tidak bergelap-gelapan lagi.[]

*Naskah ini pernah dimuat pada majalah Syir'ah edisi khusus akhir tahun 2004, tentang; pemuda-pemuda yang berpandangan bersebrangan dengan pandangan umum.

21 November 2007

Blogger, Pluralisme dan Negara Indonesia

Oleh Imam Shofwan


Suatu Sabtu lalu, lebih dari 400 orang, kebanyakan lelaki umur 20an atau 30an tahun, memadati Mega Blitz, sebuah teater di daerah Kebon Kacang, Jakarta. Mereka banyak berpakaian blue jeans dan kaos, tapi ada juga beberapa oom-oom, rambut memutih, ikut datang. Acaranya, "pesta blogger" dengan talk show, diskusi, cekikik-cekakak plus makan siang. Antrian panjang tapi rapi serta diskusi muncul sana-sini. Para blogger ini juga saling sapa, ambil foto, ingin tahu siapa-siapa, yang mereka kenal dari blog walking.

Anehnya, dan ini biasa dalam peradaban masyarakat Jakarta, acara ini diberi label “pertemuan nasional." Pesertanya, diklaim datang dari Kuala Lumpur, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, Mataram plus dua orang dari Poso. Slogannya, lebih kemlinti lagi, "Suara Baru Indonesia." Peserta terjauh, datang dari Poso, seorang wartawan, yang pernah dituduh ikut makan uang dana pengungsi Poso bersama Bupati Poso Andi Asikin Suyuti!

Wimar Witoelar, seorang kolumnis-cum-blogger-cum-pemandu talk show-cum-mantan juru bicara presiden Abdurahman Wahid, boleh dibilang jadi pusat perhatian kerapatan ini. Bukan hanya berkat ukuran badan besar, atau baju warna jingga, lengan pendek longgar, serta berat suara tawa dia, tapi juga kelihaian Witoelar memandu perbincangan. Dia buat celetukan lucu, ringan tapi serius. Dia bikin acara ini bernas, tak slogan melulu. Witoelar duduk di panggung dengan empat tamu.

Pembukaan, Witoelar bilang dia merasa mendapat kehormatan bisa diundang anak-anak muda. "Tidak banyak orang tua diundang acara beginian," katanya. Grrrrrr. Witoelar bilang ada 482 blogger sudah teken dan gabung di Mega Blitz pagi itu. Lawan bicaranya tiga blogger --Andrianto Gani, Enda Nasution, Budi Putra-- serta satu politikus: Menteri Komunikasi dan Informasi Muhammad Nuh.

Witoelar santai saja. “Pak Menteri belakangan,” katanya.

Suasana begini mungkin luput dari pemberitaan suratkabar Jakarta. Kebanyakan wartawan Jakarta, yang belum bisa menghilangkan gaya pemberitaan warisan Orde Baru, tentu saja, mengutip pejabat dan pejabat. Maka Muhammad Nuh dikutip dengan mengatakan pemerintah takkan membredel blogger. “Sudah bukan zamannya,” kata Nuh. Kedua, Muhammad Nuh juga dikutip menyatakan hari Sabtu itu, 27 Oktober, sebagai "hari blogger nasional … milik kita bersama." Nuh juga memberi hadiah laptop. Semua soal pejabat diberitakan.

Media Orde Baru ini pun, sebut saja Koran Tempo, The Jakarta Post dan Bisnis Indonesia, ramai-ramai menaruh omongan Nuh dalam headline mereka. Tak ada yang kritis bertanya: apa pula blogger nasional itu? Tak ada yang usul agar para blogger, misalnya, dari Lhokseumawe, Singkawang, Tomohon, Maumere, Sorong atau Niki-niki, diajak bicara dulu sebelum main klaim “blogger nasional.” Soalnya, peradaban Jakarta, dari zaman Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, dari konglomerat media hingga blogger amatir, belum punya kebiasaan berpikir kritis soal label “nasional.”

"Blogger itu majemuk, ada yang serius, ada yang nggak serius. Ada yang bermutu, ada yang nggak bermutu,” begitu tutur Wimar Witoelar. Para blogger pun kasih tepuk tangan.

Lalu dia mengajak tiga blogger bicara. “Pak Menteri, takut macet, silahkan kalau mau pergi dulu. Ini nggak ngusir lho!” kata Witoelar. Muhammad Nuh izin pergi dulu. Dia harus mengejar pesawat. Maka Nasution, Budi dan Gani cerita. Intinya, mereka ingin blogger bisa jadi media ekspresi baru, yang mampu menyuarakan pikiran, pendapat dan perasaan para blogger di Indonesia, dengan lebih bebas dan lebih jujur dari media mainstream. Nasution menambah nama deretan dengan harian Kompas. Budi bilang bagaimana pun bagus hosting-nya, tapi content yang menentukan bagus tidaknya suatu blog.

Talk show riuh rendah. Banyak yang tanya, banyak yang komentar. Tapi juga banyak yang plok plok plok. Suasana enak. Witoelar senyum terus. Apalagi ketika mendekati acara makan siang.

Blog atau weblog mulai masuk dalam kesadaran khalayak media pada 1999 ketika sebuah perusahaan California, Pyra Labs, meluncurkan Blogger.com. Ia dirancang sebagai sebuah sistem publikasi internet. Mekanisme kerjanya dirancang untuk orang yang secara teknologi kurang melek. Ia berkembang cepat. Pada 2002, orang sudah bisa menerbitkan teks, gambar, suara maupun video dalam blog mereka. Politikus korban pertama blog adalah Trent Lott, ketua Partai Republik di Senat Amerika, ketika ucapannya yang rasialis, menjalar dalam berbagai blog dan mailing list. Lott akhirnya mundur. Blogger juga membuat Howard Dean jadi kuda hitam dalam pencalonan kandidat presiden Partai Demokrat pada 2004. Ironisnya, media mainstream praktis tak memperhitungkan blog.

Blogger jadi mencuat dan bersinergi dengan media mainstream ketika tiga bom meledak di London pada 7 Juli 2005. BBC minta bantuan blogger untuk memberikan informasi, gambar maupun video. BBC bahkan menyediakan ruang, baik dalam versi radio, televisi mapun situs web, buat informasi yang datang dari warga.

Singkatnya, “blogger Indonesia” mungkin harus ditanya, apa indonesianya? Acara blogger ini sendiri digagas, satu setengah bulan sebelumnya, oleh bukan hanya warga Indonesia. Memang ada Enda Nasution, Budi Putra dan Gani. Tapi satunya lagi adalah Ong Hock Cuan dari perusahaan public relations Maverick. Ong mantan wartawan harian Asia Times (Bangkok) dan warga negara Malaysia. Cuma Ong lama tinggal di Jakarta. Pertemuan pertama panitia pertemuan ini ada di kantor Maverick di Jl. Belitung, Jakarta. Ong juga blogger rajin.

Witoelar ringan saja biang, “Kita bukannya mau menyaingi Soempah Pemoeda ha ha ha ….”

Ong pula yang bantu mencarikan tempat, sponsor dan sebagainya. Beberapa sponsor besar berhasil dirangkul: Microsoft, Nokia dan XL. Masing-masing membantu sebesar Rp 50 juta. "Tigapuluh juta cash dan 20 juta barang," tutur Enda Nasution. Selain itu, muncul dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Nasution getol bilang terima kasih untuk para sponsor. Wajar saja. Tanpa Rp 90 juta itu, para undangan tak bisa makan siang. Demokratisnya, setiap kali nama Microsoft disebut, tanggapan dari khalayak di Mega Blitz adalah … hu hu huuuuu. Microsoft tampaknya tak punya banyak teman di kalangan blogger Mega Blitz.

Lebih dari itu semua, dari slogan hingga nasionalisme, banyak peserta yang puas dengan acara ini. Misalnya, Tiara Ischwara, pemilik www.lolipops.multiply.com, menganggap blog sebagai media alternatif. Tiara sehari-hari bekerja di Brisbane. Dia menggunakan blog untuk berbagi cerita dengan keluarganya di Jakarta. "Lebih bebas mengeluarkan pendapat, lebih pribadi," tuturnya. Tiara sedang berlibur di Jakarta saat datang di pesta blogger.

Blogger macam Tiara, mungkin sulit dibayangkan akan bikin Muhammad Nuh dan establishment Jakarta, dag dig dug. Tapi blogger macam Witoelar, yang langganan dibredel program televisinya, baik zaman Soeharto maupun zaman Yudhoyono, yang harusnya bisa mengikuti jejak blogger asli di California sono. Bikin dag dig dug media mainstream serta para penguasa.

Naskah pernah dimuat di rubrik media di www.pantau.or.id

15 November 2007

Surat Coen Buat Andreas Dan Linda Tentang Tulisanku

From: Coen Husain Pontoh
Date: Tue, 30 Oct 2007 21:51:08 +0000 (GMT)
To: ,
Subject: Imam Shofwan PLAGIAT

Bung AH dan Linda yb,

Iseng-iseng saya berkunjung ke blog Imam Shofwan. Dari sana saya tertarik
membaca tulisannya yang berjudul "Brigade Dokter Kuba."

Mulanya, asyik juga sih. Tak dinyana, di bagian tengah tulisan itu, saya
membaca barisan kalimat yang akrab dengan saya. Saya baca terus, terus, dan
terus. Dan saya kemudian memeriksa lagi salah satu tulisan saya di blog
IndoPROGRESS berjudul "Pendidikan di Kuba." Ya, saya kemudian tahu bahwa
Shofwan telah bertindak plagiat. Ia mencomot beberapa paragraf tulisan saya
dalam tulisannya, tanpa sekalipun menyebut sumber tulisan itu. Saya kira,
ini tindakan yang sangat tercela dalam dunia akademik, JURNALISME, atau
dunia tulis-menulis keseluruhan.

Saya kira, sangat berbahaya jika di Pantau ada penulis macam beginian, ia
tidak layak bergabung dalam komunitas kita yang secara sukarela ingin kita
bangun supaya lebih berwibawa. Segala macam pelatihan yang dibikin Pantau
akan kehilangan kredibiltasnya, jika penulis seperti shofwan bergabung di
sana.

(Saya tidak membaca majalah Playboy dimana tulisan ini dimuat. Mungkin saja
di majalah itu ada dimuat sumber kutipan Shofwan. Kalau benar demikian,
tentu kritik saya ini batal dgn sendirinya. Kalau tidak, saya sangat
berkeberatan) .

-C

Berikut adalah kutipan dari tulisan Shofwan yang dimuat di majalah Playboy
pada Nopember 2006, dan bandingkan dengan artikel yang saya tulis pada April
2006.

Ini kutipan dari tulisan Imam Shofwan, yang berjudul ³Brigade Dokter Kuba.²

³Pendidikan tidak hanya berfungsi vertikal namun juga horisontal.² Jargon
ini sering diucapkan Che. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencapai
kekuasaan dan uang, tapi juga untuk fungsi sosial dan kemanusiaan.

Tahun 1959 Kuba lepas dari Batista. Fidel Castro berusaha melaksanakan
janji-janjinya. Dan berhasil. Menurut Juan Casassus, anggota tim dari the
Latin American Laboratory for Evaluation and Quality of Education at UNESCO
Santiago, prestasi tinggi Kuba dalam pendidikan ini merupakan hasil dari
komitmen kuat pemerintahan Kuba, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai
prioritas teratas selama 40 tahun sesudah revolusi. Pemerintah Kuba memang
mengganggarkan sekitar 6,7 persen dari GNP untuk sektor ini, dua kali lebih
besar dari anggaran pendidikan di seluruh negara Amerika Latin.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah Kuba berhasil membebaskan seluruh
biaya pendidikan, mulai level sekolah dasar hingga universitas. Bebas biaya
pendidikan diberlakukan juga untuk sekolah yang menempa kemampuan
profesional. "Everyone is educated there. Everyone has access to higher
education. Most Cubans have a college degree," ujar Rose Caraway, salah satu
mahasiswa AS yang ikut progam studi banding di Kuba, pada 2005. Kebijakan
ini menjadikan rakyat Kuba sebagai penduduk yang paling terdidik dan paling
terlatih di seluruh negara Amerika Latin. Saat ini saja ada sekitar 700 ribu
tenaga profesional yang bekerja di Kuba.

Tetapi, kebijakan menggratiskan biaya pendidikan ini tampaknya kurang
mencukupi. Sejak tahun 2000, pemerintah Kuba mencanangkan program yang
disebut ³University for All.² Tujuan dari program ini adalah untuk
mewujudkan mimpi menjadikan Kuba sebagai ³a nation becomes a university.²

Melalui program ini seluruh rakyat Kuba (tua-muda, laki-perempuan, sudah
berkeluarga atau bujangan) memperoleh kesempatan yang sama untuk menempuh
jenjang pendidikan universitas. Caranya, pihak universitas bekerjasama
dengan Cubavision and Tele Rebelde, menyelenggarakan program pendidikan
melalui televisi. Saat ini media televisi Kuba menyediakan 394 jam untuk
program pendidikan setiap minggunya. Jumlah ini sekitar 63 persen dari total
jam tayang televisi Kuba. Sejak program on-air ini, pada 2 Oktober 2000, ada
sekitar 775 profesor yang datang dari universitas- universitas besar di Kuba
yang aktif terlibat dalam program ini.

Program kesehatan bisa dikatakan sebagai dampak dari pembangunan pendidikan
Kuba itu. Cliff Durand, profesor emeritus filsafat di Morgan State
University, Baltimore, AS, mengungkapkan, saat ini rata-rata tingkat
kematian dini di Kuba hanya 5,8 kematian dalam satu tahun untuk 1.000
kelahiran. Angka ini adalah yang terendah di kawasan Amerika Latin, bahkan
lebih rendah dari yang terjadi di Amerika Serikat.

Jumlah tenaga dokter per kapita Kuba jauh lebih banyak dibandingkan negara
mana pun di dunia. Saat ini saja, ada sekitar 130.000 tenaga medis
profesional. Sebanyak 25.845 tenaga dokter Kuba bekerja untuk misi
kemanusiaan di 66 negara, 450 di antaranya bekerja di Haiti, negara
termiskin di benua Amerika. Sebagian lainnya bekerja di kawasan-kawasan
miskin di Venezuela. Ketika terjadi bencana topan Katrina di New Orleans,
beberapa waktu lalu, Presiden Fidel Castro berinisiatif mengirimkan 1.500
tenaga dokter. Tapi, inisiatif ini ditolak oleh pemerintah AS dengan alasan
yang sifatnya politis.

Tidak hanya untuk rakyat Kuba, kini melalui Latin American School of
Medicine, pemerintah Kuba memberikan beasiswa untuk pendidikan kesehatan
kepada ratusan kaum muda miskin dari seluruh negara Amerika Latin, Afrika,
bahkan Amerika Serikat. Yang menarik, di Kuba pengajaran kesehatan tidak
hanya menyangkut soal ilmu pengetahuan dan seni pengobatan tapi, juga
nilai-nilai pelayanan sosial terhadap kemanusiaan. Seperti dikemukakan
Castro, ketika mewisuda 1.610 mahasiswa pada musim panas Oktober 2005,

³Modal manusia (human capital) jauh lebih bernilai ketimbang modal kapital
(financial capital). Modal manusia meliputi tidak hanya pengetahuan, tapi
juga ­ dan ini yang sangat mendasar ­kesadaran, etika, solidaritas, rasa
kemanusiaan yang sejati, semangat rela berkorban, kepahlawanan, dan
kemampuan menciptakan sesuatu dalam jangka panjang.²

-- Pernah dimuat majalah Playboy, edisi November 2006.

Source: http://bungimam. blogspot. com/2007/ 08/brigade- dokter-kuba. html

------------ -

Bandingkan dengan artikel saya berikut:

Metode ini merupakan pengejawantahan dari nilai hidup yang diwariskan Che
Guevara, tentang solidaritas kelas. Dengannya, pendidikan tidak hanya
bermakna vertikal, dimana semakin terdidik orang peluangnya untuk berpindah
kelas semakin terbuka. Tapi, juga bermakna horisontal, dimana pendidikan
sekaligus bertujuan memupuk dan mengembangkan solidaritas antar sesama,
penghargaan terhadap alam-lingkungan dan kemandirian.

Menurut Juan Casassus, anggota tim dari the Latin American Laboratory for
Evaluation and Quality of Education at UNESCO Santiago, prestasi tinggi Kuba
dalam pendidikan ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintahan Kuba,
yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas teratas selama 40 tahun
sesudah revolusi. Pemerintah Kuba memang mengganggarkan sekitar 6,7 persen
dari GNP untuk sektor ini, dua kali lebih besar dari anggaran pendidikan di
seluruh negara Amerika Latin.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah Kuba berhasil membebaskan seluruh
biaya pendidikan, mulai dari level sekolah dasar hingga universitas. Bebas
biaya pendidikan diberlakukan juga untuk sekolah yang menempa kemampuan
profesional. "Everyone is educated there. Everyone has access to higher
education. Most Cubans have a college degree," ujar Rose Caraway, salah satu
mahasiswa AS yang ikut progam studi banding di Kuba, pada 2005. Kebijakan
ini menjadikan rakyat Kuba sebagai penduduk yang paling terdidik dan paling
terlatih di seluruh negara Amerika Latin. Saat ini saja ada sekitar 700 ribu
tenaga profesional yang bekerja di Kuba.

Tetapi, kebijakan menggratiskan biaya pendidikan ini tampaknya kurang
mencukupi. Sejak tahun 2000, pemerintah Kuba mencanangkan program yang
disebut ³University for All.² Tujuan dari program ini adalah untuk
mewujudkan mimpi menjadikan Kuba sebagai ³a nation becomes a university.²

Melalui program ini seluruh rakyat Kuba (tua-muda, laki-perempuan, sudah
berkeluarga atau bujangan) memperoleh kesempatan yang sama untuk menempuh
jenjang pendidikan universitas. Caranya, pihak universitas bekerjasama
dengan Cubavision and Tele Rebelde, menyelenggarakan program pendidikan
melalui televisi. Perlu diketahui, saat ini media televisi Kuba menyediakan
394 jam untuk program pendidikan setiap minggunya. Jumlah ini sekitar 63
persen dari total jam tayang televisi Kuba.

------------ -----

Seperti dikemukakan Castro, ketika mewisuda 1610 mahasiswa pada musim panas
Oktober 2005,

³modal manusia (human capital) jauh lebih bernilai ketimbang modal kapital
(financial capital). Modal manusia meliputi tidak hanya pengetahuan, tapi
juga ­ dan ini yang sangat mendasar ­kesadaran, etika, solidaritas, rasa
kemanusiaan yang sejati, semangat rela berkorban, kepahlawanan, dan
kemampuan menciptakan sesuatu dalam jangka panjang.²***

Sumber:
http://indoprogress .blogspot. com/2006/ 04/pendidikan- di-kuba-nation- becomes.h
tml

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~

please visit my blog at http://coenpontoh. wordpress. com
personal: http://coenpontoh. blogspot. com