9 June 2015

Kau Sesat Maka Kau Pasti Salah!

Apa jadinya kalau semua profesi membela agamanya? Tukang pos Islam tak mau mengantar surat orang Kristen karena ia beda agama. Dokter Kristen tak mau mengobati pasien Muslim karena ia beda agama. Wartawan Sunni tak mau menyuarakan orang Syi’ah yang didzalimi karena ia beda keyakinan atau seorang Hakim Sunni tak memberi keadilan pada korban Syi’ah yang dibakar rumah dan sekolahnya dan diusir dari tempat tinggalnya, serta dibunuh pengikutnya karena keyakinan berbeda.

Kita patut was-was karena bangunan kebangsaan kita terancam. Ia akan kembali ke zaman siapa kuat ia menang. Yang mayoritas membantai yang minoritas. Bukankah bukan begitu tujuan kita bernegara? Negara wajib melindungi semua warganya. Memberi keadilan.

Wartawan dan hakim yang didikte agamanya bukan rekaan, ia benar-benar terjadi di kasus pemimpin Syi’ah Tajul Muluk, Sampang Madura. Di mana wartawan tak menjalankan fungsinya dengan independen, menjadi anjing penjaga penguasa yang dzalim, menyuarakan korban dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta untuk membantu masyarakat bikin keputusan yang bermutu. Tajul Muluk diusir dari tempat yang ditinggalinya sejak 1980. Rumah dan sekolahnya dibakar. Pengikutnya disiksa dan dibunuh. Tak hanya itu, sebagai korban, ia malah dihukum 2 tahun oleh pengadilan Sampang dan ditambah dua tahun lagi oleh pengadilan tinggi di Surabaya.

Banyak kejanggalan di sepanjang persidangan. Mulai dari hakim yang berfihak pada kelompok Sunni, ia mengarahkan kesaksian para saksi dan memperlakukan bukti-bukti untuk menyalahkan para korban dari kelompok Syi’ah. Kejanggalan-kejanggalan ini tak tertangkap media. Mereka melaporkan kasus ini dipermukaannya dan tak jarang berfihak pada mayoritas Sunni, ikut menyesatkan Syi’ah, dan tidak kritis ketika para korban yang justru dijebloskan ke penjara.

Ia bukan kasus pertama media dan para hakim berfihak sama mayoritas dan menindas minoritas. Kasus-kasus Ahmadiyah di Cikeusik, kasus Lia Aminuddin juga sama. Media dan hakim gagal menjalankan fungsinya dengan baik dan independen. Ia didekte keyakinannya untuk berfihak.
Tulisan ini hendak menyoroti kejanggalan-kejanggalan di sidang kasus Tajul Muluk di pengadilan Sampang yang lepas dari sorotan media, ia didasarkan pada notulensi persidangan. Supaya urut saya mencoba mengelompokkannya menjadi beberapa pointer:

Pertama keberfihakan hakim terhadap kelompok Sunni yang ditunjukkan pada beberapa tingkatan: hakim memperlakukan tak sama terhadap saksi-saksi penasehat hukum (Syi’ah) dan saksi-saksi penuntut umum (Sunni). Misal terhadap saksi Muhyin, hakim mempersoalkan saksi Muhyin karena punya nama alias. Tak hanya itu, hakim juga memarahi saksi Muhyin dan saksi Sunadi yang juga didatangkan oleh penasehat hukum. Terhadap saksi Sunadi, hakim mengatakan dalam bahasa Madura. “sampean nekah edingagin gellun oreng acaca. Tak nyambung jewebennah  sampean, enggi paham? Edingagin oreng gellun atanyah jek karabbeh dibik. (Anda itu dengarkan dulu kalau orang berbicara. Jawaban anda tidak nyambung, faham kan? Dengarkan dulu orang yang bertanya jangan mengambil seenaknya sendiri).” Hakim juga mengintimidasi saksi dengan ancaman berbohong.

Kebalikannya, hakim memperlakukan saksi-saksi atau ahli dari penuntut umum berbeda dengan saksi-saksi dari penasehat hukum. Hakim melindungi saksi-saksi dan ahli penuntut umum, tak memarahinya dan juga mengiyakan saja ketika ahli tak mau menjawab pertanyaan penasehat hukum.

Misalnya, saat penasehat hukum menanyakan pada saksi Abdul Halim Subahar tentang dasar rumusan rukun iman? Abdul Halim bilang menurut hadist Rosul. Ketika penasehat hukum meminta Halim menunjukkan hadist itu hakim bilang, “aa, begini, jadi tak usah begitu. Hadist Rasul mengatakan seperti itu.” Usaha penasehat hukum untuk menggali akar persoalan dihentikan hakim dengan pernyataan ini.

Hakim mengingatkan penasehat hukum waktu penasehat hukum menyebut ahli  dari penuntut umum dengan sebutan “anda” sebagai kasar namun hakim sendiri memanggil ahli dari penasehat hukum dengan sebutan “anda.”

Ketika saksi penasehat hukum tidak hafal rukun Islam dan Iman hakim memarahinya namun ketika saksi-saksi penuntut umum tidak hafal juga hakim membelanya.

Dalam bahasa Madura hakim mengatakan pada saksi dari penasehat hukum, Sunandi, “anda mengaku Islam, mengaku Syi’ah tapi ditanya rukun Islam rukun iman tidak tahu, itu dasar itu.” Namun ketika saksi penuntut umum Muhammad Hasyim tak juga hafal hakim melanjutkan pertanyaan.
Hakim bilang, “rukun iman ada berapa?”

“Ada lima,” jawab Hasyim.

“Sebutkan satu persatu.” “Sampean tak hafal?” Tanya hakim.

“Tidak hafal,” jawab Hasyim.

“Rukun Islam ada berapa?”

bedheh bellu (ada delapan)” kata Hasyim.

Kedua, asas keadilan tak dijunjung tinggi oleh hakim. Ia banyak melakukan intervensi pada penasehat hukum. Dalam pemeriksaan ahli Abdussomad Bukhori, misalnya, penasehat hukum mempertanyakan apakah perkawinan mut’ah termasuk pokok agama atau cabang agama. Hakim memotong penjelasan ahli dengan memutuskan ia pokok agama. Penasehat hukum tak leluasa menggali keterangan ahli lebih lanjut soal ini. Begitupun ketiga penasehat hukum menyoal tentang apakah ajaran Syi’ah sesat? Penasehat hukum tak diberi kesempatan menggali lebih dalam dari ahli dan hakim menyela dengan mengatakan. “Jadi buktinya 10 kriteria dan itu bisa salah satu aja yang diikutkan dan itu bisa.”

Usaha penasehat hukum untuk mengungkap fakta sering dipotong oleh hakim dan diminta mengganti dengan pertanyaan lain. Akibatnya, penasehat hukum tak maksimal melakukan pembelaan.
Ketiga, hakim menunjukkan sikap kalau terdakwa bersalah dan ajaran Tajul Muluk sesat. Pertanyaan seperti, “kenapa saudara ikut ajaran sesat?” beberapa kali keluar dari mulut hakim ketika menanyai saksi selama persidangan.

Selama persidangan hakim juga melebarkan persoalan di luar dakwaan, seperti poligami, tarawih, puasa, buka puasa. Namun hakim tak menemukan perbedaan ibadah-ibadah itu di Sunni dan Syi’ah.
Keempat, ada kewajiban undang-undang, jika seseorang tak faham bahasa Indonesia hakim harus menunjuk juru bahasa yang disumpah namun, hakim tidak menjalankan prosedur itu, ia tak menunjuk penerjemah yang bersumpah dan menginterpretasikan sendiri keterangan dari bahasa lokal sesuai pandangannya. Parahnya hakim tak menulis keterangan saksi yang tidak berbahasa Indonesia dan tak ada keterangan diterjemahkan.

Selain empat hal itu, ada kejanggalan-kejanggalan lain selama persidangan yang tak tertangkap media, seperti, hakim mengarahkan saksi untuk mengubah jawaban, hakim membatasi keberatan penasehat hukum, tak menyumpah saksi sedarah, hakim membiarkan saksi beropini, hakim juga mengeluarkan kata-kata menghina terdakwa, hakim juga menyimpulkan saat pemeriksaan saksi, hakim juga membiarkan keterangan kontradiktif dari saksi di berita acara pemeriksaan.

Menulis ini mengingatkan saya pada kasus konflik Islam-Kristen di Ambon 1999-2001, dimana media tak netral dan ikut mengobarkan konflik Ambon. Masyarakat terbelah menjadi desa Islam dan desa Kristen, angkot Islam dan angkot Kristen, perahu Islam dan perahu Kristen. Media yang harusnya tak memihak juga terbelah menjadi media Islam dan media Kristen. Tak perduli salah-benar mereka membela agama masing-masing dan menyalahkan agama lain. Ia jadi pertikaian agama yang panjang dan memakan banyak korban. Rumah, masjid, gereja dibakar. Semua fihak rugi besar dan perlu waktu lama untuk pemulihan.

Saya khawatir dan masih bertanya, apa jadinya jika semua profesi membela agamanya? Saya membayangkan kerusakan yang luar biasa. [Imam Shofwan]

Dimuat di Majalah Ideas, Jember edisi April 2015.

8 April 2014

Surat Ardi Bakrie Untuk Uni Lubis


25 June 2013

Truth or Consequence

By Imam Shofwan
 
She is said to have been breathtakingly beautiful, and even now, decades later, there are traces of what had made her so attractive to men: an oval face, cleft chin, eyes that slant upwards just so, and hair that is thick and wavy. When she was younger, her skin was also a smooth golden brown, her body slim yet full in the right places. 

These days there are wrinkles around her eyes, but it is the weariness in her face and the slump in her shoulders that betray her age of 50 years – and what she has been through. Then again Lalerek Mutin, a small community east of the Timor Leste capital, isn’t known as “widow’s village” for nothing. 

“My husband was kidnapped and killed by three soldiers when I was four months pregnant,” she tells me. “My child died of hunger. Now I raise my two kids from two of the three soldiers who committed sexual acts on me.”

I had picked her out at random from among the 8,000 witnesses who testified before the Commission of Acceptance, Truth, and Reconciliation of Timor Leste or CAVR, its acronym in Portuguese. The testimonies were given voluntarily. Later, these were compiled in a 2,500-paged book entitled “Chega!” or “Enough!” in Portuguese, where the identities of the witnesses and their alleged abusers were concealed behind code names. 

The woman I would meet in Lalerek Mutin went by the code name “MI” in the book, which lists crimes against humanity committed in East Timor from August 1974, more than a year before the invasion and occupation of Timor Leste by Indonesia, to 1999, when the Indonesian forces departed after the U.N.-sponsored referendum.

The witnesses came from the 13 districts across Timor Leste. They told of the human-rights violations they experienced or had seen, where and when these happened, who were involved. The atrocities enumerated in Chega! range from detention to torture, to rape and sexual slavery, to murder. In all, some 183,000 people are estimated to have died in East Timor during the 25 years of Indonesian occupation.

Most of the victims were East Timorese. Some of the alleged perpetrators, meanwhile, were from militia formed by local political parties like Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (Fretilin), Uniao Democrattica Timorense (UDT), and Associacao Popular Democratica (Apodeti). 

But majority of those said to have committed the crimes belonged to the Indonesian Armed Forces and the militia they themselves had formed. I felt scared when I learned that most of the crimes were being blamed on members of the Indonesian military, which had also been a constant presence while I was growing up in Rembang, studying in Semarang, and later working in Jakarta.

Read more...

Shariah Advocates Must Put Into Practice Its History of Tolerance

Imam Shofwan

In August 2002, a number of Islam-based political parties demanded the Jakarta Charter be included in the Constitution, which would mean that Muslims in Indonesia would have the obligation to live according to the prescriptions of Shariah law. 

The effort was supported by a large number of — mainly hard-line — Islamic organizations, but nevertheless failed to pass through the House of Representatives, in part due to opposition from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the — also Islam-based — National Awakening Party (PKB). 

The Islamists had to change strategy. In 2004 a new law on regional autonomy gave them the opportunity they had been hoping for. They set about implementing “Shariah from below” by advocating across the archipelago local Shariah laws, which often included rules such as women being required to wear the hijab, and couples wanting to marry needing to read the Koran. 

Islamic groups have long argued that their brand of “Shariah from below” need not alarm any skeptics. The reality, however, is that attacks on religious minorities have been frequent and even deadly in a number of regions were such laws have been implemented. 

One proponent of Shariah, M.S. Kaban of the Crescent Star Party (PBB), has said that: “If Shariah is applied, the benefit is not just for the unity of Indonesia but also for a fair and cultural humanity, and for social justice for the whole of society.” Ma’ruf Amin of the Indonesian Council of Ulema (MUI) and Ismail Yusanto of the Liberation Party of Indonesia (HTI) echoed this sentiment. There was nothing to fear, they all said. 

Hidayat Nur Wahid of the Prosperous Justice Party (PKS) has argued, in a slightly different vein, that minority rights could be protected under a social contract similar to one that existed on the Arabian peninsular in the 7th century and formed the basis of the first Islamic caliphate: the Charter of Medina. It was an agreement between the Muslim, Jewish, Christian and pagan tribes of Medina, where the Prophet Muhammad first came to power. “Not only Muslims have the obligation to implement the Islamic Shariah; other groups [Jews and Christians in Medina] were given the authority to implement their religious orders,” Hidayat said. 


There have been successes at the national level for the Shariah proponents, like the 2008 Law on Pornography. And there are restrictions on the building of houses of worship issued in 2006 and a joint ministerial decree severely limiting the activities of the minority Ahmadiyah sect. But the “Shariah from below” program runs particularly smoothly. Nowadays, at least 151 local Shariah bylaws have been adopted across Java, Sulawesi, Sumatra and West Nusa Tenggara. 

In those areas, are adherents of minority religions sufficiently protected from persecution? 


Read more..