29 August 2007

Dua Anak Serdadu

Oleh Imam Shofwan

BEATRIZ Miranda Guterres berwajah oval, dagunya berbelah, bibir tipis, mata sipit dan rambut hitam berombak. Kulitnya halus sawo matang dan tubuhnya ramping. Namun karunia ini jadi malapetaka baginya. Para serdadu Indonesia, yang bertugas di kampungnya, Lalerek Mutin di Viqueque, tergiur dengan kecantikannya. Miranda dipaksa jadi gundik, berpindah dari satu tentara ke tentara lain.

Para tentara itu sudah pulang ke Pulau Jawa, namun Miranda tak lupa wajah laki-laki yang pernah menyenggamainya. Dari hubungan “kawin paksa” dengan tiga serdadu, Miranda menanggung dua orang anak, yang hingga kini diasuhnya. “Yang pertama sudah kelas satu SMP (Sekolah Menengah Pertama),” tutur Miranda pada saya.

Saya menemui Miranda pada 22 Mei 2007 lalu di Lalerek Mutin. Anak-anak tanpa baju bermain di depan rumah-rumah kumuh dan kecil. Rumah-rumah itu beratap daun aren, atau uma tali, atau “rumah daun aren” dalam bahasa Tetun. Uma-uma tali itu berlantai tanah. Tidak ada listrik. Babi-babi berkeliaran di sekitar rumah bersama anjing-anjing. Suara mereka bercampur dengan suara anak-anak.

Miranda duduk di teras rumahnya. Alasnya dari kulit batang aren. Sebuah lampu minyak, dari botol minuman, menjadi penerangan tunggal. Miranda menaruh lampu itu di sebelah sebuah panci besar, berisi adonan roti pao, atau roti keras ala Portugis.

Usia Miranda kini mencapai kepala empat. Obrolan kami segera mengundang penasaran anak-anak. Mereka mendekat, mendengarkan obrolan dan nyempil di sekitar adonan kue. Ibu-ibu tak berbaju juga tidak mau ketinggalan. Mereka menggendong dan menyusui bayinya. Miranda jengah dikelilingi anak. “Halae, halae, halae (Bubar, bubar, bubar),” teriak Miranda.

Banyak yang yang ke sini meminta saya bercerita tentang perkosaan yang saya alami. Beberapa bulan lalu ada orang Australia datang dan meminta saya cerita,” tutur Miranda, tangannya melumatkan isi panci.

“Suami saya diculik dan dibunuh tiga orang tentara saat saya hamil empat bulan. Anak saya meninggal karena kelaparan. Saya menghidupi dua orang anak dari dua di antara tiga tentara, yang berzinah dengan saya,” tutur Miranda.

Kini Miranda membikin roti pao dan menjualnya di pagi hari, selain bertani. Kuenya dijual lima sen atau Rp 500 per biji. “Kalau laku semua biasanya saya mendapat dua dollar,” tutur Miranda. Dollar Amerika Serikat adalah mata uang di Timor Leste, pengganti rupiah Indonesia.

Nama Miranda saya pilih, secara acak, dari hampir 8000 orang yang memberikan kesaksian pada Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste, atau dalam bahasa Portugis, Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor-Leste (CAVR). Kesaksian-kesaksian ini dikumpulkan, secara suka rela, dari 13 distrik di seluruh Timor Leste dan dibukukan dengan nama Chega! atau “Cukup” dalam bahasa Portugis.

Ribuan saksi ini menuturkan kejahatan yang mereka alami, atau mereka lihat, seraya menyebutkan siapa saja pelaku, kejahatan apa saja yang mereka lakukan, terhadap siapa dan di mana kejadian itu terjadi. Batasannya, kejahatan hak asasi manusia, yang berlangsung menjelang penyerbuan dan pendudukan.

Indonesia di Timor Leste, pada tahun 1974, hingga Indonesia keluar dari Timor Leste, setelah jajak pendapat, Agustus 1999. Pelakunya beragam. Mulai dari pasukan-pasukan bentukan partai politik Frente Revolucioniria de Timor-Leste Independente (Fretilin), Uniao Democratica Timorense (UDT) dan Associacao Popular Democratica Timorense (Apodeti). Namun utamanya, militer Indonesia dan milisi-milisi bikinannya.

UDT, Fretilin dan Apodeti berdiri pada pertengahan 1974, beberapa saat sesudah terjadi pergantian kekuasaan di Lisbon, yang mendorong dekolonisasi jajahan-jajahan Portugis di Afrika. UDT ingin Timor Leste ada dalam naungan Portugal. Fretilin ingin Timor Leste jadi negara berdaulat. Apodeti, partai terkecil, ingin berintegrasi dengan Indonesia. Namun Indonesia menyerbu Timor Leste pada Desember 1975 dengan dukungan Amerika Serikat dan Australia.

Nama Beatriz Miranda Guterres tak dicantumkan dalam laporan Chega! Dalam laporan ini namanya diganti dengan kode ‘MI’. Laporan perempuan ‘MI’ ada pada bagian Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual. Saya mendapatkan nama “Beatriz Miranda Guterres” dari catatan audiensi nasional CAVR, 28-29 April 2003. Dalam audiensi ini, 14 perempuan bersaksi tentang pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan CAVR dalam mencari kebenaran dan rekonsiliasi setelah sebelumnya para staf CAVR mengambil pernyataan dari para korban dan saksi di distrik-distrik.

Dalam laporan Chega! yang disebarkan pada umum, nama pelaku dan korban disamarkan. Sementara laporan, yang diberikan kepada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, lengkap dengan nama korban dan para pelakunya.

Bacaan setebal 2500 halaman itu isinya berkisar soal pembunuhan, kelaparan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual. Saya makin miris ketika tahu sebagian besar kejahatan itu dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), tentara yang sering saya jumpai sehari-hari, sejak saya kecil di Rembang, kuliah di Semarang dan bekerja di Jakarta.

MENGAPA CAVR penting? Sejak 1990an, komisi semacam CAVR lazim dibentuk di negara-negara pascakonflik, kebanyakan di Afrika dan Amerika Latin. CAVR menjadi komisi ke-21 sesudah komisi serupa di Sierra Leone.

“Saya kira (CAVR) adalah komisi kebenaran yang pertama di Asia,” tutur Jose Estevao Soares, salah seorang mantan anggota komisaris nasional CAVR dan kini anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Dili.

“Gunanya supaya kejahatan itu dicatat dan orang bisa belajar dari sana dan tidak mengulanginya,” tutur Agustinho Vasconselos, mantan komisaris nasional CAVR yang kini mengepalai Sekretariat Teknik Pasca CAVR.

Jadi, tujuannya mencari kebenaran, sesuatu yang sangat sulit, ag

ar kekerasan-kekerasan itu jadi bahan pelajaran untuk generasi mendatang.

Menurut Aniceto Guterres Lopes, mantan ketua komisaris nasional CAVR, yang kini menjadi anggota KKP, ide membikin komisi ini berawal Timor Leste, yang remuk setelah referendum. Bangunan-bangunan dirusak dan dibakar, separuh penduduknya, yang hanya 600.000 jiwa, dipaksa mengungsi, yang tidak mau atau dicurigai pro kemerdekaan dibunuh militer dan milisi Indonesia.

“Saat itu kita benar-benar membutuhkan rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi hanya bisa dilakukan dengan pengungkapan kebenaran,” tutur Aniceto pada saya.

Besarnya cakupan kejahatan hak asasi manusia atau HAM yang akan ditangani CAVR serta banyaknya pelaku, yang saat itu, menduduki jabatan penting, temasuk Xanana Gusmao dan Francisco Guterres Luo’lo, di Timor Leste adalah tantangan yang sempat membuat pesimistis saat perancangan CAVR. “Banyak orang pesimis dengan misi kita untuk mendokumentasikan semua kejahatan selama 25 tahun. Saat itu kebanyakan orang fokus pada HAM 1999,” tutur Aniceto.

Aniceto merujuk beberapa penyelidikan, antara lain: Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Penyelidik Internasional, Komisi

Penyelidik Pelanggaran HAM Indonesia, dan Laporan James Dunn. Semua penyelidikan ini berfokus pada kejahatan HAM 1999. Laporan-laporan ini, diringkas oleh Geoffrey Robinson dalam East Timor 1999: Crimes Against Humanity, menyimpulkan kejahatan kemanusiaan di Timor Leste adalah sistematis dan sangat meluas.

“Yang menguatkan kami saat itu adalah dukungan komunitas internasional,” tutur Aniceto.

Tak hanya Aniceto, para aktivis perempuan, gereja, mantan tahanan politik, wakil-wakil pro-integrasi, ditambah dengan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), membicarakan pembentukan komisi dalam sebuah lokakarya pada Juni 2000. Hubungan dekat antara para aktivis dan politisi, menyebabkan ide pembentukan komisi ini segara merembas di kalangan politisi.

Xanana, pemimpin Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT), sebuah partai politik, segera menangkap sinyal pembentukan komisi kebenaran. Pada kongres CNRT yang perdana, Xanana membicarakan pembentukan komisi. Walhasil, salah satu amanat kongres CNRT adalah pembentukan komisi ini.

Sebuah panitia pengarah lalu dibentuk. Isinya, wa

kil dari berbagai organisasi politik, agama, militer maupun internasional. Mereka bertugas berkonsultasi dan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap dan pandangan rakyat Timor Leste terhadap hal-hal yang menyangkut kebenaran dan rekonsiliasi. UNTAET, yang saat itu masih bertanggung jawab untuk transisi pemerintahan Timor Leste, juga sepakat.

Dewan Nasional pimpinan Xanana mengajukan rancangan akhirnya kepada Segio Vieria De Mello, administrator transisi Timor Leste, untuk meminta pengesahan. De Mello mengukuhkan hukumnya pada tanggal 13 Juli 2001, menurut Chega!

Setelah landasan hukumnya ada, dibentuklah dewan penasehat CAVR, yang berisi orang-orang terkenal Timor Leste: Jose Ramos-Horta, Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, Uskup Basilio do Nascimento, Madre Zulmira Osorio Soares, Pastora Maria de Fatima Gomes dan Ana Pessoa Pinto. Selain itu, ada empat penasehat internasional: Sérgio Vieira de Mello, Ian Martin serta Saparinah Sadli dan Munir dari Jakarta.

Mereka jadi penasehat bagi komisaris nasional CAVR, antara lain: Aniceto Guterres Lopes, Padre Jovito do Rêgo de Araujo, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Jacinto das Neves Raimundo Alves, José Estevão Soares, Rev. Agustinho de Vasconselos, serta Isabel Amaral Guterres.

Dengan jalan belajar dengan bekerja serta dukungan dari semua korban, laporan Chega! bisa diselesaikan juga, dengan wawancara hampir 8000 saksi dan perkiraan 183,000 orang mati pada zaman pendudukan Indonesia. Pada 28 November 2005, setelah menghabiskan dana sekitar US $5 juta, laporan Chega! resmi diberikan kepada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan didistribusikan ke parlemen. CAVR selesai tugasnya.

Para aktivis puas dengan hasil laporan CAVR, yang dengan rinci merekam kejahatan kemanusiaan di Timor Leste, selama 24 tahun pendudukan Indonesia. Chega! juga menyebut bagaimana pesawat-pesawat terbang dan senjata buatan Amerika dan Inggris dipakai melakukan kejahatan terhadap penduduk sipil. Rekomendasinya, pembentukan pengadilan terhadap semua kejahatan, yang pernah terjadi serta rekonsiliasi dan pemaafan untuk kejahatan ringan. Chega! juga minta beberapa negara, termasuk Indonesia dan Australia, membayar kerugian kepada para korban.


HINGGA Mei 2007, saat saya berkunjung ke Dili, tak ada greget untuk menindaklanjuti rekomendasi dari CAVR. Xanana Gusmao, yang sebelumnya getol mencarikan duit untuk membiayai CAVR, justru sibuk dengan pesta-pesta perpisahan menjelang akhir masa jabatan kepresidenannya.


Saat saya bertemu Xanana di kediamannya di Balibar, Dili, Xanana menolak untuk mengomentari hal ini.

“Saya kira sekarang bukan waktu yang tepat untuk wawancara,” tutur Xanana pada saya.

Para anggota parlemen nasional Timor Leste, yang sebelumnya memberi dasar hukum dan perpanjangan waktu kerja bagi CAVR, juga setali tiga uang. Adem-adem saja. Beberapa orang anggota yang saya temui malah bilang belum dapat laporan Chega!

“Saya hanya dapat laporan singkat dari laporan itu. Belum lengkap dan komplit,” tutur Vicente da Silva Guterres, legislator dari Partai CNRT.

Mariano Sabino Lopes dari Partai Demokrat telah menerima laporan Chega! dan mengakui prosesnya mandek di parlemen. Dia mengakui kalau fungsi parlemen tidak jalan dan kini parlemen sedang sibuk dengan kampanye. “Lagi pula partai demokrat kan minoritas di Parlemen Nasional jadi kami tak punya cukup suara,” tuturnya.

“Tidak ada keinginan untuk tidak mempelajari dengan serius dokumen CAVR. Saat itu, parlemen punya prioritas lain, selain untuk mempelajari dan membaca hasil kerja CAVR,” tutur Fransisco Branco dari Fretilin, partai terbesar di parlemen. Branco mengacu pada krisis politik Timor Leste yang mendorong Perdana Menteri Mari Alkatiri mundur.

Indonesia sendiri, yang menolak pengadilan internasional bagi para perwira-perwiranya di Timor Leste, berjanji menyelenggarakan pengadilan yang jujur terhadap mereka. Memang ada serombongan perwira diadili namun tak ada satu pun yang dinyatakan bersalah. Dari Jenderal Benny Moerdani hingga Jenderal Wiranto, sampai ribuan sersan dan prajurit Indonesia, tak ada satu pun yang mengaku bertanggung jawab terhadap matinya 183,000 rakyat Timor Leste selama pendudukan Indonesia.

Keadaan ini bikin gemas Eddio Saldanha Borges, aktivis Perkumpulan Hukum, Hak Asasi, dan Keadilan atau Perkumpulan HAK, yang sejak laporan Chega! keluar membentuk aliansi untuk pengadilan internasional. Menurut Borges, semua anggota parlemen telah menerima laporan Chega! Kalau ada anggota parlemen yang mengaku belum dapat laporan itu adalah bohong. “Itu kebohongan publik, karena menurut konstitusi 162 tahun 2002 tentang CAVR pertanggungjawabannya ke parlemen,” ujar Borges, geram.

Kalau perwira Indonesia menolak bertanggung jawab, mungkin masih bisa dimengerti. Perampok mana mau mengaku? Namun Borges juga sakit hati dengan Presiden Xanana Gusmao, yang membikin Komisi Kebenaran dan Persahabatan dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi ini, menurut Borges, adalah bentuk penghianatan kepada korban. Borges tidak sendirian. Dari New York hingga Dili, banyak organisasi dan penulis soal kemanusiaan menyatakan komisi ini hanya pura-pura. Ia tak punya gigi untuk mencari kebenaran lewat pengadilan para penjahat kemanusiaan.

“Setelah mereka mengambil pernyataan dari para korban lalu mereka membikin komisi persahabatan yang bertujuan untuk memaafkan para pelaku. Ini penghianatan pada korban,” kata Borges.

Komisi ini sama sekali bertentangan dengan misi yang diemban CAVR: mengungkapkan kebenaran dan rekonsiliasi. Justru sebaliknya menyembunyikan kebenaran dan memaafkan para pelakunya.

Lebih parah lagi, Xanana membedol sebagian besar anggota komisaris nasional CAVR dan memindahkannya menjadi komisaris komisi-komisian. Mereka termasuk Aniceto Guterres Lopes, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves.

Keputusan Xanana ini dianggap sebagai penghianatan terhadap para korban. Menurut Jose Luis Olivera, pemimpin Perkumpulan HAK, Xanana tidak serius menangani pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Tindakan Xanana, yang mendukung CAVR, lalu membuat komisi lain, adalah main-main soal hak asasi manusia.

“Xanana ingin dilihat dunia sebagai pendukung HAM dengan mendukung CAVR. Tapi sebenarnya dia tidak serius dalam hal ini, buktinya dia membuat KKP,” tutur Jose Luis.

Pengganti Xanana, Jose Ramos-Horta, sama saja. Ramos-Horta mengatakan pada pidato kepresidenannya, “Saya puas dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan dan akan melanjutkan apa yang telah dibentuk oleh pendahulu saya.”

DARI Dili menuju Manatuto lalu Baucau, pemandangannya sangat indah. Pantai tampak dan hilang seiring dengan jalur yang dilalui bis yang naik turun bukit. Dari kejauhan, pantai kelihatan biru dan bersih. Di pinggirnya terlihat pasir putih, yang memisahkan laut dari perbukitan yang hijau. Pantai pasir putih itu tak lebar namun memanjang seperti sapuan cat warna putih, yang memisah biru laut dan hijau bukit.

Dari Baucau ke selatan, hingga ke Viqueque, lebih banyak pemandangan savana, hutan, dan lahan pertanian. Bangunan di pinggir jalan relatif utuh. Ini berbeda dengan bangunan yang ada di sepanjang jalan dari Dili ke arah Motaain, perbatasan dengan Indonesia, yang kebanyakan bangunannya gosong atau tinggal separuh. Artinya, ketika lebih dari 260,000 orang Timor Leste dibawa ke bagian Timor barat, pada Oktober-November 1999, perjalanan ini juga berupa bumi hangus.

Dari Dili ke Viqueque menggunakan bis umum memerlukan waktu 10 jam dengan biaya US$10. Viqueque berada 100 kilometer sebelah timur Dili. Pada masa pendudukan Indonesia, Viqueque bersama Baucau dan Los Palos, dikenal sebagai basis kelompok pejuang kemerdekaan Fretilin.

Tak sulit untuk mencari desa Lalerek Mutin. Sebagian orang tahu desa itu. Orang biasa menyebutnya “desa janda.” Jaraknya tak lebih dari 15 kilometer dari Viqueque.

Masalahnya, saya sampai di Viqueque menjelang petang dan tidak ada angkutan umum menuju desa ini. Untuk berjalan kaki tidak mungkin.

Beruntung saya dihubungkan dengan Mario Pinto, wartawan Radio Timor Leste. Pinto bertubuh gelap dan berbadan besar. Pembawaannya ramah dan murah senyum. Pinto tak pandai mengendarai motor dan dia meminta saya untuk memegang kendali. Setelah melewati hutan jati, pasar Viqueque, hutan kelapa, sungai Waituku, dan sebuah bekas barak tentara barulah kami sampai di Lalerek Mutin.

Hari mulai malam. Kami langsung menuju rumah Jose Gomes, kepala desa Lalerek Mutin, juga seorang saksi CAVR. Kami mengobrol soal peristiwa Kraras pada 1983. Tragedi Kraras salah satu kejahatan militer Indonesia di Timor Leste. Antara 1982 hingga 1984, tak kurang dari 180 orang penduduk desa ini dibunuh.

Sebagian penduduk yang tersisa, yang kebanyakan perempuan, lalu berpindah tempat ke desa Lalerek Mutin pada 1984. Saya dan Pinto lalu berpamitan pada Gomes dan menuju rumah Beatriz Miranda Guterres, tidak jauh dari kediaman Gomes.

Bayangan saya tentang uma tali, yang eksotis, seketika sirna setelah melihat kemiskinan. Anak-anak tak berbaju, tempat gelap tanpa listrik dan suara babi di mana-mana.

Kami mengobrol dengan Miranda hingga larut. Saya mulai panik saat awan gelap menutupi bintang-bintang di angkasa.

Saya lalu memohon diri. Gerimis mulai turun dan jalan setapak menjadi licin. Dalam gelap, di jalan, saya berpapasan dengan beberapa rombongan orang berjalan kaki dan membawa parang. Sebagian mendorong gerobak barang. “Mereka baru pulang dari pasar,” tutur Pinto.

Kami melanjutkan jalan dan sesampainya di pasar, jalan mulai baik dan beraspal namun masih gelap. Sial di tengah hutan lampu motor padam. Kami panik dalam gelap hingga ada sebuah truk. Pinto minta pengemudi untuk menyoroti jalan kami. Saya melaju di depan truk hingga pertigaan Viqueque, kota yang juga gelap. “Di sini listrik sehari hidup, sehari mati,” tutur Pinto.

TUJUH tahun Miranda merasakan kemerdekaan Timor Leste. Dia tetap bertani dan membikin roti pao.

Sejak zaman Indonesia, sebagai korban, dia hanya ditanya dan ditanya tentang pengalaman pahitnya, tanpa pernah ada yang perduli dengan perbaikan hidupnya.

“Kalau zaman Indonesia saya memberikan keterangan pada audiensi gelap yang dilakukan oleh gereja. Saat CAVR saya memberi keterangan lagi,” tuturnya.

Miranda tak langsung memberikan kesaksian saat para staf CAVR datang ke kediamannya. Pada pertemuan pertama, kedua, ketiga para staf ini hanya melakukan pendekatan. Baru pada pertemuan keempat Miranda mau memberikan kesaksian. “Ibu percaya karena saat datang pastur itu datang bersama mereka (CAVR),” katanya.

Dia tak tahu siapa membunuh suaminya, Andrew Alves. Dia bertemu terakhir dengan suaminya yang dijemput tiga orang tentara yang tidak dikenalinya. Setelah itu suaminya tidak pernah kembali. Kejadian itu berlangsung setelah peristiwa Kraras 1983. Miranda hanya ingat orang-orang yang pernah menghamilinya.

Dalam laporan Chega! tak disebutkan nama tentara-tentara yang “mengawini paksa” Miranda. Namun Miranda menyebutkan pada saya. “Pada tahun 1991 Mulyono, dari Nanggala, berzinah dengan saya dan punya anak kini sudah kelas satu SMP. Dan pada tahun 1993 Sumitro, dari Batalyon 408, beradu tembak dengan komandannya untuk memperebutkan saya, menghamili, dan juga meninggalkan anak pada saya.”

Mulyono berakhir masa tugasnya dan kembali ke kesatuan sebelum Miranda melahirkan anak darinya. Sedang Sumitro sempat mengetahui Miranda melahirkan anaknya. Sumitro kembali ke kesatuannya ketika anaknya dengan Miranda berusia lima bulan. “Saya tidak bisa bekerja setelah melahirkan, untuk makan saya dikasih tetangga dan keluarga,” tutur Miranda.

Saya berusaha untuk mencari Mulyono dan Sumitro. Pada 26 Juni, saya bertemu Kolonel Ahmad Yani Basuki, Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI di Jakarta. Ahmad Yani minta saya mengirim surat resmi. Saya mengirim surat esok paginya. Hingga kini tak ada jawaban.

Saya pergi ke Komando Daerah Militer (Kodam) Batalyon 408, di Sragen, dekat kota Solo, untuk mencari Sumitro. Pada 2 Juli, saya menemui Letnan kolonel Ahmad Bazar, komandan 408.

Bazar menemui saya di lapangan tembak Widoro Kandang. Para serdadu latihan dengan kaos loreng. Bazar pakai seragam harian. Saya bicara 15 menit dengannya.

“Kalau soal kesiapan tempur 408 saya akan cerita. Tapi kalau soal (kejahatan HAM) ini Anda harus minta izin ke Korem (Komando Resor Militer) karena kami cuma unit pelaksana,” tutur Bazar.

Besok siangnya, saya menelepon Korem 074 Warastratama, Solo, Jawa Tengah. Letnan kolonel IGK Wicitra Wisnu, kepala staf Korem 074, menjawab. “Ini bukan wewenang kami. Kami punya atasan. Daripada salah jawab lebih baik izin dulu ke penerangan Kodam,” tutur Wisnu. Intinya, saya diping-pong dari pusat ke daerah, dan dari daerah dilempar lagi ke pusat.

Saya memutuskan menyewa kamar dekat Asrama 408. Saya minta tolong pedagang buah dan es krim untuk mencari Sumitro, namun hasilnya nol.

Saya sempat bertemu Sulistiowati, istri Iskak, seorang tentara yang saya duga pernah bertugas dengan Sumitro di Timor Leste. Sulis marah setelah saya menyampaikan maksud saya. “Kalau saya lapor ke Kodim (Komando Distrik Militer) atau ke polisi kamu bisa ditangkap,” gertak Sulis.

Dengan nada tinggi dan sinis, Sulis menjelaskan kalau suaminya tidak di rumah dan dua anaknya, yang lulusan Akademi Militer Magelang, dan seorang lagi polisi, berada di Surabaya dan Jakarta.

“Untung anak saya tidak di rumah. Kalau di rumah bisa diperkarakan kamu,” kata Sulis.

Saya masih berusaha mencari Sumitro dan Mulyono untuk menyampaikan pesan Miranda bahwa mereka punya anak di Timor Leste dan kini sudah bersekolah.

Keinginan Miranda sederhana. Dia hanya butuh kerbau untuk membantunya bertani. “Kerbau” selalu menjadi jawabannya setiap kali ditanya apa keinginannya setelah menceritakan pengalaman pahitnya. Berulangkali dia meminta, berulangkali juga sia-sia.

“Terserah pemerintahlah,” tutur Miranda pasrah.*

*) Naskah ini dipublikasikan di Sindikasi Pantau dan liputannya diongkosi oleh Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Bangkok.

17 August 2007

Kalau Diungkap, Kami akan Dihukum Berat

Oleh Imam Shofwan

“Diundur tp bisa jd batal, km lg berjuang,” pesan pendek ini saya terima dari Mikanos, salah seorang pengacara Fabianus Tibo, pada, 12 Agustus. Hari eksekusi mati Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu. Mikanos biasa menemani para wartawan yang hendak bertemu dengan Tibo. Saya mengenalnya lima bulan lalu saat Majalah Playboy mengutus saya untuk mewawancarai Fabianus Tibo di Palu.

Mikanos sangat membantu selama saya di Palu. Untuk dapat mewawancarai Fabianus Tibo dengan leluasa, dia mengusulkan agar saya mengurus izin di Kantor Wilayah Kehakiman Sulawesi Tengah. Seharian saya bolak-balik dari Kantor Wilayah Kehakiman-Kejaksaan Tinggi-Pengadilan Negari untuk mendapatkan izin tersebut, namun saya tidak dapat mendapat. Mikanos kemudian mengusulkan agar saya ikut rombongan Pastur saat kebaktian. Cara ini cukup jitu, atas nama jemaah yang akan kebaktian saya masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu tanpa halangan berarti.

Pagar dari anyaman kawat setinggi dua meter mengelilingi sebuah lapangan bola, tepat di depan gerbang jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu. Ada 79 sel di sana yang dihuni sedikitnya 305 narapidana. Hanya satu narapidana wanita.

Fabianus Tibo, terpidana mati kasus rangkaian kerusuhan Poso, tinggal di sana menempati kamar 1 blok 1. Ruangannya cukup luas, sekira 2 x 4 meter persegi. Tapi dia tak sendirian di ruangan itu. Dia tinggal Herry Mengkawa, Novri Sambola dan Vekkye. Di blok lain, terdapat Dominggus da Silva dan Marinus Riwu, juga dua terpidana mati kasus yang sama.



Tibo dijumpai Senin, 24 April 2006, saat berlangsung upacara kebaktian Katholik di sebuah gereja kecil di penjara itu. Dia duduk di bangku barisan kedua dan terlihat khusuk melantunkan puji-pujian, dengan alkitab di tangan. Dia bersedia saya wawancarai di tengah-tengah khotbah pastor.

Apa aktivitas Anda sehari-hari di penjara?

Biasanya macam ini (ibadah). Kalau hari Senin, Rabu, Minggu, kita ibadah. Lepas dari itu kita juga ada perkerjaan khusus yaitu anyaman rotan. Disamping itu kita juga bersama-sama di sini dengan teman-teman agar tetap akrab, tidak ada pikiran apakah dia Islam, apakah dia Kristen. Di dalam penjara ini kita satu. Kita tidak tahu pemikiran masing-masing ya.

Anda masih tetap merasa tidak bersalah?

Iya, karena kalau kami dianggap yang bersalah, itu saya rasa jauh sekali. Karena kita tidak bahwa tahu kejadiannya itu yang bagaimana. Kita tidak tahu.


(Fabianus mulai menjadi narapidana tetap di penjara itu sejak majlis hakim Pengadilan Negeri Palu memvonis mati pada 5 April 2001. Bersama dua orang kawannya, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu mereka didakwa melakukan serangkaian pembunuhan berencana, pembakaran rumah dan penganiayaan. Tak hanya itu, mereka bertiga didakwa bertanggungjawab sebagai dalang kerusuhan Poso jilid III (sejak Desember 1998 sampai Juni 2000 setidaknya ada tiga jilid kerusuhan di Poso).

Sejak Desember 1998 umat Islam dan Kristen bertikai di Poso. Akibat pertikaian ini, yang berlangsung dalam kurun waktu tiga tahun, sekitar 1000 sampai 2500 orang meregang nyawa, ribuan orang terluka, puluhan bangunan masjid dan gereja luluh lantak. Sementara rumah yang terbakar mendekati jumlah 100.000. Bahkan, untuk beberapa waktu, Poso jadi kota mati. Hampir semua warga kota mengungsi.

Tidak terima dengan putusan itu Fabianus cs yang didampingi kuasa hukum Robert Bofe dan rekan mengajukan banding dan ditolak ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Selanjutnya tim penasihat hukum ketiga terpidana mati mengajukan memori kasasi dan juga ditolak oleh Mahkamah Agung pada, 11 Oktober 2001. Selanjutnya Tibo cs dan pengacara mengupayakan Peninjauan Kembali, lagi-lagi upaya ini ditolak oleh Mahkamah Agung pada, 31 Maret 2004.

Upaya terakhir yang dilakukan Fabianus cs yaitu permohonan keringanan hukuman (grasi) pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya ini pun buntu, ketika pada tanggal 10 November 2005, SBY menandatangani penolakan grasi Tibo, Marinus dan Dominggus.

Setelah semua proses hukum dilaksanakan Tibo cs tinggal menunggu eksekusi yang waktu itu akan dilaksanakan pada bulan Desember 2005. Namun diundur karena memberi kesempatan kepada ketiga terpidana untuk merayakan Natal, penundaan kedua dilakukan pada bulan Febuari karena alasan kemanusiaan.)


Di pengadilan, Anda dihukum karena mengumpulkan pemuda di Morales, Masara dan Beteleme lalu membawa mereka ke Kelei dan Anda melatih berperang di sana...

Awalnya saya didatangi Yanis Simangunsong dengan membawa berita bahwa Gereja St. Theresia Maengko Poso akan dibakar, dan seluruh penghuni yang ada di gereja tersebut akan dibunuh. Saya terkejut dengan kabar tersebut karena kami tahu di Poso belum sepenuhnya aman. Sedangkan anak-anak kami masih berada di Gereja St. Theresia karena sedang mengikuti ujian Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional-ed). Maka sebagai orang tua, secara spotanitas saya berangkat ke Desa Jamur Jaya, Morales dan Masara membawa berita kepada orang tua murid yang anak-anak mereka berada di gereja…. Dan tidak benar bila saya mengumpulkan para pemuda dari Desa Jamur Jaya, Morales dan Masara untuk dibawa dan dilatih di Desa Kelei, seperti tuduhan kepada kami.

Anda juga dihukum karena menyerang Desa Maengko Baru dan Kayamanya yang menyebabkan tiga orang tewas…

Itu tidak benar. Kami tidak pernah menyerang di desa Maegko Baru dan Kayamanya, justru yang menyerang adalah kelompok Ir. Lateka. (Hal ini) dikuatkan dengan saksi saudara Heri Mengkawa, warga asli Poso (Desa Tambaru) yang menolong Ir. Lateka, bahkan salah satu dari anak buah Ir. Lateka yaitu Saudara Yenny Tandega menguatkan keterangan bahwa bukan Tibo cs yang melakukan penyerangan. Yenny sudah divonis bersalah karena ikut menyerang bersama Ir. Lateka.

Banyak saksi yang melihat Anda terlibat dalam kerusuhan dan pembakaran rumah di komplek Pesantren Walisongo…

Tuduhan tersebut tidak benar. Kami tidak pernah melakukan penyerangan di Km 9 (Pesantren Walisongo), karena saat itu saya berada di Sayo untuk menyelamatkan sembilan orang yang sudah terjebak akibat serangan Kelompok Putih (milisi Islam). Begitu pun kami tidak pernah melakukan penyerangan dan pembakaran. Kalau saksi-saksi dalam persidangan yang memberatkan kami, itu karena sudah direkayasa. Saya yakin kesaksian mereka tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Buktinya para saksi tidak pernah tidak pernah bisa membuktikan karena memang mereka tidak pernah melihat kami. Justru mereka katakan yang melakukan masih berkeliaran bebas. Bahkan ada satu saksi yang mengatakan kalau saya bersaksi karena dipaksa polisi. Jadi, tidak tepat bila tuduhan tersebut di tujukan kepada kami.

Setelah meninggalnya Ir Lateka, Anda diangkat sebagai panglima Pasukan Merah, apakah benar?

Itu tidak benar. Semuanya bohong, penuh dengan kepalsuan. Semua sudah diatur sedemikian rupa dengan mengorbankan orang lain. Jujur saya katakan bahwa saya dan keluarga tidak mempunyai persoalan dengan siapa pun baik Muslim maupun Kristen. Kami hanya menjemput anak-anak yang sementara mengikuti ujian serta para guru, pastor, suster. Kurang lebih berjumlah 85 orang, belum termasuk kami. Dan setelah menolong anak-anak, kami diancam Paulus Tungkanan, dan harus mengikuti petunjuknya. Tetapi kami tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan kepada kami.

(Paulus Tungkangan adalah seorang dari sepuluh nama yang disebut Fabianus Tibo sebagai dalang kerusuhan di Poso. Dalam pemeriksaan polisi, Tungkangan hanya berstatus saksi.)


Saat diadili, apakah saksi-saksi memberatkan Anda?

Saksi-saksi yang dihadirkan sudah direkayasa, dan tidak ada satu pun saksi yang dengan jujur melihat kami melakukan pelanggaran seperti tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada kami. Semuanya sudah diatur rapi oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Bahkan pengacara Robert Bofe SH (pengacara yang mendampingi Tibo cs di Pengadilan tingkat I-Ed), menyuruh kami bungkam, sehingga kami tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi harapan kami.

Jadi Anda di bawah tekanan?

Saya tidak tahu ….Kami tidak tahu permainan politik, dan memang kami bukan orang politik melainkan seorang petani kecil yang hidup hanya dengan hasil keringat kami sebagai petani. Kami heran saat persidangan seakan-akan sudah memvonis kami sebagai dalang dan otak kerusuhan Poso jilid III, suatu predikat yang sebenarnya bukan milik petani, tetapi kepada orang-orang politik yang senang dengan permainan kotor dengan mengorbankan orang lain. Saya hanya tahu pengadilan itu harus adil. Tetapi yang kami terima justru sebaliknya ketidakadilan.


(Seiring usainya semua proses hukum formal, mulai Pengadilan Negeri sampai penolakan grasi berakhir pula kewajiban pengacara-pengacara. Tibo cs masih mengusahakan pembebasan dirinya dan dua kawannya, pada, 23 Januari 2006 Tibo cs meminta Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) untuk membantu membebaskan mereka bertiga, Padma adalah sebuah lembaga bantuan hukum.

Gayung bersambut, Padma Indonesia bersedia membantu Tibo cs, dua tim pun dibentuk, tim legal dan tim paralegal, tim legal dikomandani oleh Roy Rening dan beranggota 20 advokat mereka bertugas untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Sementara tim paralegal dengan komandan Iryanto Jou beranggota sepuluh orang, tim ini dibagi menjadi 4 divisi, yaitu: lobby, media, aksi massa dan sekretariat.

Kerja besar pun dimulai, setelah mengakaji kasus Tibo cs dari segi hukum, tim legal mengajukan upaya hukum lanjutan yang kurang populer di Indonesia, pada tanggal 20 Febuari 2006 Roy Rening dan anggota timnya melayangkan memori Peninjauan Kembali II ke Pengadilan Negeri Palu dengan menyuguhkan bukti-bukti baru (novum) yaitu saksi-saksi yang memberikan kesaksian akan ketidak terlibatan Fabianus Tibo dan dua rekannya dalam kerusuhan Poso.

Langkah ini dianggap ilegal oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Alasannya, tidak ada dasar hukumnya baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam undang-undang lain yang berlaku di Indonesia.)

Siapa yang menyarankan Anda meminta bantuan hukum setelah semua proses hukum memvonis mati Anda?

Pihak keluarga kami.

Dukungan terhadap penundaan eksekusi Anda sangat besar sampai Jakarta, apa yang menyebabkan pengaruh Anda begitu kuat?

Yang memberi dukungan kepada kami adalah semua orang yang mencintai keadilan.

Bagaimana pendapat Anda soal demo FPUMP (Forum Perjuangan Umat Muslim Poso) yang menuntut supaya Anda cepat dieksekusi?

Saya belum yakin FPUMP mau menuntut kami segera dieksekusi, karena kami yakin mereka sangat mencintai keadilan.

Bagaimana pendapat Anda tentang tentang Kelompok Putih, kenapa mereka tidak ada yang dihukum? Apa yang Anda ketahui?

Yang saya tahu tentang Kelompok Putih adalah warga Muslim yang bertikai dengan Kelompok Merah (Kristen). Itu pun pada saat Pendeta Reynaldi Damanik membaca tuntutan di depan kantor Sinode Tentena. Yang pasti saya tidak pernah ada masalah dengan warga Muslim, begitu pun keluarga saya. Masalah mereka (Kelompok Putih) ada yang dihukum atau tidak, bukan hak saya karena saya tidak tahu tentang mereka. Yang saya tahu bahwa Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah, serta Pak Nahendra Pasik dan Ibu Agustin Lumentut harus bertanggungjawab karena mereka punya andil besar dalam menjebloskan kami tanpa dasar.

Anda pernah menyatakan kalau gereja mendukung anda?

Iya.

Anda pernah bilang, sebelum turun ke Poso, didoakan di halaman GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) oleh para pendeta?

Memang kewajiban orang Kristen sebelum makan harus berdo’a, selanjutnya saya diperintahkan oleh Paulus Tungkangan ke Desa Togalu Kecamatan Lage. Di sana saya ketemu Ir. A Lateka di rumah saudara Bate Lateka, adiknya.

Anda juga bilang kalau didukung GKST, apa maksudnya?

Kalau gereja di Tanah Poso, Sinode, GKST, waktu itu semua fasilitas dari mereka semua. Semua fasilitas waktu itu dari mereka semua.

Fasilitasnya apa saja?

Semua dari mobil untuk dipakai, dan masalah makanan, masalah bensin, selebaran, semua dari sana.

Dari Gereja Sinode?

Iya.

(Kontroversi semakin memanas. Di satu sisi Pemerintah meminta supaya eksekusi terhadap ketiga terpidana mati dipercepat, di sisi lain para kuasa hukum Tibo meminta eksekusi diundur dan persoalan Kerusuhan Poso dituntaskan.

Tak hanya itu, banyak para tokoh yang juga mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus Tibo dan meminta supaya eksekusi diundur. Demo-demo menuntut pengunduran kasus Tibo juga meluas tidak hanya di Poso dan Palu, tetapi juga di Jakarta.

Dalam masa penantiannya menunggu kepastian eksekusinya Fabianus layaknya tahanan yang lain juga melakukan pekerjaan-pekerjaan komersial. Biasanya dia menganyam rotan untuk membuat kerajinan rumah tangga seperti topi dan penutup makanan.)


Kenapa Anda menyalahkan gereja kini, dan bukan pada saat anda diadili?

Dulu dari pengacara kami larang. Tidak boleh mengungkapkan. Sebenarnya bukan gereja yang salah, oknum-oknum di dalamnya itulah. Itu yang membuat, bukan gereja. Kalau gereja tidak ada kaitannya. Tetapi oknum-oknumnya yang membuat persoalan ini, sampai saya sampaikan itu, supaya mereka harus bertanggungjawab. Itu.

Waktu itu Anda dilarang pengacara Anda untuk mengungkapkan keterlibatan gereja?

Iya, semua itu. Dilarang …untuk mengungkapkan. Dilarang, tidak boleh. Karena kalau kami mengungkapkan semua itu, berarti kami akan menerima hukuman berat. Maklum pada waktu itu kami tidak tahu hukum. Kepada siapa kami akan bertanya.

Keterlibatan Sinode seperti apa?

Seperti yang saya kemukakan tadi, semua fasilitas dari mereka. Waktu hari pertama, hari kedua, hari-hari selanjutnya. Kalau mereka langsung hari itu langsung melapor kepada pemerintah, mungkin mereka tidak terlibat. Tetapi tahu, ketika umat mereka berperang, mereka diam saja. Sehingga, banyak orang yang tidak tahu persoalan jadi korban. Mereka rapat terus, mereka tidak menghimbau. ….Mereka menjebak kami.

Jebakannya seperti apa?

Jebakannya, mereka ada menyuruh Janis Simangunsong. Janis Simangunsong itu datang pada saya dan ngomong pada saya. Itu semua ada pada keterangan saya pada pengacara.

Kenapa Anda waktu itu dilarang pengacara untuk ngomong soal keterlibatan GKST?

Semua keterlibatan itu kalau saya ngomong. Waktu itu Robert Bofe, pengacara kami yang dulu (di pengadilan tingkat I di Pengadilan Negeri Palu) waktu itu larang ngomong. Maklum kami tidak tahu hukum, jadi kami ikut. Waktu itu Bofe bilang, kalau kamu ngomong semua keterlibatan itu kamu akan dihukum berat. Jadi kalau dihukum berat kami diam saja, sedang kami tidak tahu apa-apa. Ternyata sampai disana saya dicegat.

GKST ikut bersalah?

Dari oknum-oknum di GKST ini mereka yang mempunyai persoalan, mereka yang menuntut supaya orang-orang Islam ditangkap. Akhirnya mereka balik kepada kami, apa salah kami, kamikan tidak tahu. Saya baru tahu setelah baca tuntutan yang dikemukakan GKST di Tentena. Di situlah baru saya tahu. Oh, waktu itu, ada Wakapolda ada Brimob, ada Kapolres waktu itu. Mereka (yang berkonflik) hanya dua, dua-duanya adalah GKST dan Islam. Kenapa mereka harus menjerumuskan kami.

Dengan mengungkapkan keterlibatan GKST Anda ingin dikurangi hukuman?

Iya, saya yakin hukuman saya akan berkurang. Karena ini bukan hukuman kami. Yang membuat adalah mereka.

Pada kerusuhan Poso, apakah benar Anda seorang panglima?

Mereka yang meneriakkan itu saya panglima, supaya saya dikenal sebagai dalangnya. Mereka hanya membuat yang tidak benar. Supaya menutup mereka punya kesalahan.

Apa sebenarnya posisi Anda waktu itu?

Saya dipaksakan oleh Paulus Tungkangan untuk turun ke Tegolo. Waktu itu saya tanyakan untuk apa saya turun. Dia bilang kamu tidak punya mata. Kamu tidak lihat orang Kristen punya gereja dibakar, rumahnya dibakar, orangnya dibunuh. Dengan marah, saya tidak bisa bicara dan waktu itu orang Flores hanya saya sendiri. Mereka ke bawah, langsung masuk. Waktu itu daripada kita mati konyol, kita ikuti mereka punya mau, apa sebenarnya. Di situlah saya di lapangan itu semua saya lihat. Hingga saat itu kejahatan saya ungkap. Kalau saat itu saya tidak ikut, mungkin persoalan ini tidak bisa terungkap. Kalau saya tidak mau, siapa yang mau? Tidak ada yang berani.

Apa sebenarnya target dari semua ini?

Waktu itu ngobrol bahwa sebenarnya mereka semua tahu persoalan yang terjadi, sebenarnya hanya untuk merebut kedudukan. Perebutan bupati., Waktu itu kita kan tanya-tanya. Mereka hanya bilang itu. Tidak pantas darah masyarakat yang tumpah, padahal mereka inginkan kedudukan. Saya tanya sama Pak Heri Mengkawa soal kerusuhan itu? Dia hanya menjawab, seharusnya yang bertanggungjawab bukan saya sendiri, harus ada Kapolres, Dandim.

Benar Anda baru bisa baca tulis belum lama ini?

Anda lihat sendiri tadi, saya bacanya terlambat. Di sini saya baru bisa.

Dan Anda juga punya catatan kriminal, apa sebenarnya kasus Anda sebelumnya?

Kasus Poso itu sudah dilemparkan pada saya, sehingga dari hakim, jaksa menuduh keras pada saya. Padahal kami tidak punya kepentingan apa-apa. Bukti saya waktu sidang. Saya bilang bukan kami punya, orang punya. Kami bilang bahwa tindakan kami. ..Kami bawa parang, panah. Namun panah kami waktu itu masih terikat.

Menurut Anda apa hukuman yang pantas untuk diri anda sendiri, kalau hukuman mati Anda anggap tidak adil?

Kalau pemerintah betul-betul melihat semua keterangan kami, maka kami harus bebas. Kalau pemerintah dan presiden sudah memeriksa dengan adil harus berkurang?

Berapa kira-kira?

Itu pemerintah yang tahu. [end]


* Tulisan ini dimuat Majalah Playboy edisi Juni 2006

Brigade Dokter Kuba

Oleh Imam Shofwan

Dari Kuba mereka memberi cinta dan cara bertahan hidup dalam suasana darurat

LOUIS Chaviano baru tiga hari berada di rumahnya, di Ave 38 Y Final, Sanatorio Pabellion, Cienfuegos, Kuba. Chaviano sedang melepas kangen pada istri dan anaknya, Liliana Chaviano setelah selama enam bulan berada di Khasmir, Pakistan, bersama rekan-rekannya. Di sana, mereka membantu korban gempa.

Sore itu, di paro akhir Mei 2006, ia hanya duduk-duduk saja menonton acara televisi. Tapi sebuah siaran berita menggugah nuraninya. Lagi-lagi soal gempa, dan kali ini diberitakan melanda Yogyakarta. Indera Chaviano menangkap bagian-bagian mengerikan: ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang lainnya luka-luka.

Chaviano merasa dirinya harus segera terbang ke Yogyakarta. Namun dia tidak sampai hati untuk menyampaikan perasaannya itu kepada anggota keluarganya. Dia khawatir merusak suasana kebersamaan mereka. Sampai malam, Chaviano berusaha untuk menutupi kegelisahannya.

Seseorang dari Departemen Kesehatan Kuba menelepon Chaviano, esoknya sekira pukul 10.00. Chaviano masih tidur bersama istrinya. Dugaan Chaviano benar, pemerintah meminta kesediaannya untuk di berangkatkan ke Yogyakarta, membantu korban gempa. Chaviano siap dengan tugas itu namun dia menjawab akan membicarakannya dengan istri dan anaknya. “Kalau bersedia, silahkan kumpul di istana kepresidenan di Havana. Berangkat hari ini juga,” suara telepon ditutup.

“Aku akan mempersiapkan keperluan-keperluanmu, kamu segera ke Havana saja,” tutur istri Chaviano. Rupanya istri Chaviano sudah mendengar isi pembicaraan telepon tadi. Berat hati Chaviano untuk meninggalkan istri dan anaknya. Dengan izin dan pengertian sang istri, Chaviano akhirnya mempersiapkan diri untuk berangkat ke Havana.

Kuba adalah negeri kepulauan terbesar di lautan Karibia. Dari udara, bentuknya menyerupai buaya sedang tidur, memanjang seperti pulau Jawa. Chaviano berasal dari provinsi Cienfuegos. Jarak antara Cienfuegos dan Havana, kalau kita lihat di peta, seperti jarak antara kota Surabaya dan Jakarta. Chaviano berangkat dari kotanya di Cienfuegos ke Havana menggunakan bis umum. Ada beberapa relawan yang sedaerah dengan Chaviano. Mereka bertemu di istana kepresidenan Kuba di Havana pada 30 Juni 2006.

Di istana kepresidenan, para relawan yang akan diberangkatkan ke Yogyakarta berkumpul untuk mendapatkan pengarahan sehari. Fidel Castro turun tangan sendiri dalam memberikan pengarahan tersebut. Materinya seputar kondisi geografis Indonesia dan tipikal masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Dari situ Chaviano tahu Indonesia termasuk negara miskin. Dia senang dengan Indonesia yang tropis. Namun, dia berpikir macam-macam tentang Indonesia yang mayoritas muslim. Seperti pengalamannya di Khasmir, dia membayangkan akan bertemu perempuan-perempuan bercadar. Dokter-dokter akan kesulitan memeriksa pasien perempuan, apalagi melakukan operasi.

“Saya terbayang penerapan Syariat Islam yang strict di Pakistan,” tutur Chaviano.

Chaviano adalah pegawai pemerintah. Latar belakang Chaviano bukan medis sebetulnya. Dia seorang insinyur energi otomatik kontrol. Pemerintah Kuba mendaulatnya sebagai kepala tim medis Bencana Alam Internasional (Medical Team Leader for International Natural Disaster).

Untuk Yogyakarta, Chaviano berangkat bersama dengan 135 personel, yang terdiri atas 124 orang dokter – mulai dokter umum, bedah, hingga ortopedi. Kru lainnya adalah perawat, teknisi dan tukang masak.

Tanggung jawab Chaviano tidak ringan. Dia punya beban tugas untuk mengontrol operasi peralatan-peralatan medis.

Tim harus berangkat pada 1 Juni 2006.

Istri Chaviano bertindak sigap. Ia mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa suaminya membantu korban bencana alam. Ia menyiapkan seperangkat peralatan pemberian pemerintah untuk keperluan itu, mulai dua ransel (satu berukuran kecil, satu lagi ransel gunung besar), satu kompor kecil, celana jeans, T-shirt warna merah, dan sepatu boot hitam. Dia sudah hafal apa yang diperlukan suaminya karena sebelumnya pernah dua kali menjalani misi yang sama: di Zimbabwe dua tahun dan di Pakistan enam bulan.


MALAM hari, didampingi anggota keluarga masing-masing, mereka berkumpul di Bandara Havana untuk berangkat. Keluarga mereka bangga anggotanya hendak membantu korban bencana alam. Liliana, anak Chaviano, juga bangga pada ayahnya yang waktu itu berangkat dengan diantarkan Menteri Luar Negeri Kuba, Felipe Perez Roque. Sebelum berangkat, Liliana memesani ayahnya untuk membeli boneka dan baju saat pulang nantinya.

Komunikasi dengan Jakarta terus mereka lakukan. Ada sedikit ganjalan. Rencana awal, semua bantuan dari mereka akan di pusatkan di Yogyakarta yang menjadi episentrum gempa. Namun, pemerintah Jakarta dan pemerintah propinsi Yogyakarta rupanya masih bersitegang. Mereka berdebat soal status gempa: bencana lokalkah atau bencana nasional. Pemerintah Yogyakarta menganggap gempa Yogyakarta, 27 Mei 2006 sebagai bencana lokal dan cukup diselesaikan secara lokal. Mereka menolak bantuan-bantuan asing.

Fidel Castro turun tangan. Dia menelepon presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan masalah ini. Akhirnya, keduanya bersepakat bantuan dipusatkan di Kabupaten Klaten yang terkena gempa paling parah. Malam itu juga akhirnya tim medis Kuba diberangkatkan dengan pesawat Cubana dari bandara Havana.

Setelah menempuh perjalanan selama 30 jam dan melakukan tiga kali transit di Lisabon, Istambul dan Calcuta, pada 3 Juni 2006 siang pesawat yang membawa mereka mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Mereka disambut oleh Jorge Leon, duta besar Kuba untuk Indonesia.

Sesampainya di Solo, Louis Chaviano senang melihat perempuan-perempuan mengenakan rok pendek, bekerja di toko dan bersepeda motor. Bayangan wanita muslim bercadar yang pernah dia temui di Khasmir tidak dia temukan di Solo.

“Saya langsung bernapas lega,” tutur Chaviano.

Dari bandara Solo, mereka mampir ke kantor bupati Klaten untuk beramah tamah. Tuntas itu, mereka menginap di Quality Hotel Solo. Suwarna SE, bupati Klaten menawarkan dua tempat untuk pusat kegiatan dokter Kuba ini: di Kecamatan Gantiwarno dan Prambanan.

Di Gantiwarno, mereka mendapat tempat di halaman sebuah SD. Sementara di Prambanan, mereka mendapat tempat di sebuah tanah lapang milik Hariadi --dulunya tanah itu digunakan untuk depot pasir.

Malam itu juga Chaviano ditemani beberapa orang menyurvai kedua tempat tersebut. Mereka menganggap kedua tempat itu layak.

Pagi harinya, 60 ton peralatan dan obat-obatan sampai di bandara Adi Sumarmo. Para anggota tim check out dari hotel untuk mendirikan tenda-tenda dan mengurus obat-obatan dan peralatan.

Pertama kali mereka mendirikan tenda-tenda di Gantiwarno lalu di Prambanan. Seharian berpanas-panasan, akhirnya tenda-tenda ukuran besar ini berdiri. Dua tenda untuk ruang rawat inap, laki-laki dan perempuan, ruang operasi, ruang gawat darurat, laboratorium dan ruang menginap para penerjemah. Selain itu, mereka juga mendirikan tenda-tenda kecil untuk menginap para anggota tim. Satu tenda ditempati dua orang.

Malam harinya Louis Chaviano menginstal peralatan-peralatan medis, mulai mesin rongent, mesin pendeteksi suara, mesin pendeteksi darah sampai alat-alat komunikasi. Louis dan kawan-kawannya bekerja cepat. Esoknya, 5 Juni, rumah sakit itu mulai beroperasi.

Tidak ada pesta pembukaan.

Untuk menginformasikan keberadaan kedua rumah sakit ini kepada masyarakat, mereka hanya memasang umbul-umbul bertuliskan “Pengobatan dan Operasi Gratis untuk Rakyat Indonesia dari Tim Medis Kuba” di antara bendera Kuba dan bendera Indonesia. Selain itu, secara bergantian dokter-dokter Kuba itu mengunjungi desa-desa untuk mengobati korban-korban gempa sambil terus menginformasikan keberadaan kedua rumah sakit itu.


TIM Chaviano bernama Brigade Medis Henry Reave. Mereka siap setiap saat untuk diterbangkan membantu korban bencana alam di seluruh dunia. Mereka sudah bekerja membantu korban bencana dan konflik di lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia dan tetangganya di Timor Leste.

Chaviano menceritakan banyak hal pada saya, tentang pengalaman-pengalamannya selama ini, terutama sewaktu bertugas di Zimbabwe dan Khasmir, sistem pendidikan dan kesehatan di Kuba sampai tokoh idolanya Che Guevara. Dia senang bisa melakukan hal yang sama dengan sang idola, berkeliling dunia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

“Che melakukan apa saja di tempat mana saja yang membutuhkan,” tutur Chaviano pada saya.

Sekilas, wajah Louis Chaviano rasanya mirip juga dengan Che Guevara, yang tergambar di kaos tanpa lengan yang dia kenakan siang itu. Rambutnya berombak sebahu dan kulitnya coklat khas Amerika latin. Saya bertemu dengannya pada 23 Agustus lalu, di Klaten, atau setelah hampir tiga bulan dia bekerja di sana bersama relawan medis Kuba.

Nuansa Che terlihat di hampir setiap tempat. Yang paling dominan tentu saja di sebuah ruangan yang bersinar agak redup, tempat peralatan rongent tersimpan. Di sana terpampang poster-poster Che Guevara, selain Fidel castro, di dinding tenda. Tak hanya poster, sesungguhnya. Tapi juga tampilan para dokternya. Seperti juga Chaviano, sebagian dokter laki-laki memiliki rambut panjang, ikon rambut yang mengingatkan orang pada Che Guevara.

Che Guevara yang dimaksud adalah salah satu pahlawan revolusi Kuba. Sejak tahun 1956, Che, bersama Fidel Castro dan Raul Castro, mengorganisasi petani Kuba untuk bergerilya melawan Diktator Fulgencio Batista.

Guevara dan Fidel Castro antara lain berjanji untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama Kuba setelah revolusi. Selama gerilya, para petani melihat kesungguhan para pemimpin mereka. Guevara sendiri, yang memang dasarnya seorang dokter, mengobati sendiri para gerilyawan yang terluka. Selain itu, pada saat senggang, Guevara mengajar membaca pada para pengikutnya yang rata-rata buta huruf.

“Pendidikan tidak hanya berfungsi vertikal namun juga horisontal.” Jargon ini sering diucapkan Che. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencapai kekuasaan dan uang, tapi juga untuk fungsi sosial dan kemanusiaan.

Tahun 1959 Kuba lepas dari Batista. Fidel Castro berusaha melaksanakan janji-janjinya. Dan berhasil. Menurut Juan Casassus, anggota tim dari the Latin American Laboratory for Evaluation and Quality of Education at UNESCO Santiago, prestasi tinggi Kuba dalam pendidikan ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintahan Kuba, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas teratas selama 40 tahun sesudah revolusi. Pemerintah Kuba memang mengganggarkan sekitar 6,7 persen dari GNP untuk sektor ini, dua kali lebih besar dari anggaran pendidikan di seluruh negara Amerika Latin.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah Kuba berhasil membebaskan seluruh biaya pendidikan, mulai level sekolah dasar hingga universitas. Bebas biaya pendidikan diberlakukan juga untuk sekolah yang menempa kemampuan profesional. "Everyone is educated there. Everyone has access to higher education. Most Cubans have a college degree," ujar Rose Caraway, salah satu mahasiswa AS yang ikut progam studi banding di Kuba, pada 2005. Kebijakan ini menjadikan rakyat Kuba sebagai penduduk yang paling terdidik dan paling terlatih di seluruh negara Amerika Latin. Saat ini saja ada sekitar 700 ribu tenaga profesional yang bekerja di Kuba.

Tetapi, kebijakan menggratiskan biaya pendidikan ini tampaknya kurang mencukupi. Sejak tahun 2000, pemerintah Kuba mencanangkan program yang disebut “University for All.” Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan mimpi menjadikan Kuba sebagai “a nation becomes a university.”

Melalui program ini seluruh rakyat Kuba (tua-muda, laki-perempuan, sudah berkeluarga atau bujangan) memperoleh kesempatan yang sama untuk menempuh jenjang pendidikan universitas. Caranya, pihak universitas bekerjasama dengan Cubavision and Tele Rebelde, menyelenggarakan program pendidikan melalui televisi. Saat ini media televisi Kuba menyediakan 394 jam untuk program pendidikan setiap minggunya. Jumlah ini sekitar 63 persen dari total jam tayang televisi Kuba. Sejak program on-air ini, pada 2 Oktober 2000, ada sekitar 775 profesor yang datang dari universitas-universitas besar di Kuba yang aktif terlibat dalam program ini.

Program kesehatan bisa dikatakan sebagai dampak dari pembangunan pendidikan Kuba itu. Cliff Durand, profesor emeritus filsafat di Morgan State University, Baltimore, AS, mengungkapkan, saat ini rata-rata tingkat kematian dini di Kuba hanya 5,8 kematian dalam satu tahun untuk 1.000 kelahiran. Angka ini adalah yang terendah di kawasan Amerika Latin, bahkan lebih rendah dari yang terjadi di Amerika Serikat.

Jumlah tenaga dokter per kapita Kuba jauh lebih banyak dibandingkan negara mana pun di dunia. Saat ini saja, ada sekitar 130.000 tenaga medis profesional. Sebanyak 25.845 tenaga dokter Kuba bekerja untuk misi kemanusiaan di 66 negara, 450 di antaranya bekerja di Haiti, negara termiskin di benua Amerika. Sebagian lainnya bekerja di kawasan-kawasan miskin di Venezuela. Ketika terjadi bencana topan Katrina di New Orleans, beberapa waktu lalu, Presiden Fidel Castro berinisiatif mengirimkan 1.500 tenaga dokter. Tapi, inisiatif ini ditolak oleh pemerintah AS dengan alasan yang sifatnya politis.

Tidak hanya untuk rakyat Kuba, kini melalui Latin American School of Medicine, pemerintah Kuba memberikan beasiswa untuk pendidikan kesehatan kepada ratusan kaum muda miskin dari seluruh negara Amerika Latin, Afrika, bahkan Amerika Serikat. Yang menarik, di Kuba pengajaran kesehatan tidak hanya menyangkut soal ilmu pengetahuan dan seni pengobatan tapi, juga nilai-nilai pelayanan sosial terhadap kemanusiaan. Seperti dikemukakan Castro, ketika mewisuda 1.610 mahasiswa pada musim panas Oktober 2005,

“Modal manusia (human capital) jauh lebih bernilai ketimbang modal kapital (financial capital). Modal manusia meliputi tidak hanya pengetahuan, tapi juga – dan ini yang sangat mendasar – kesadaran, etika, solidaritas, rasa kemanusiaan yang sejati, semangat rela berkorban, kepahlawanan, dan kemampuan menciptakan sesuatu dalam jangka panjang.”


MEREKA bekerja dengan mengenakan jins dan T-shirt, sementara dokter perempuannya banyak yang mengenakan tang top. Pembawaan mereka umumnya ramah-ramah. Saya tertawa sendiri mendengar dialog salah satu dokter dengan pasien. Walau ditemani para penerjemah, mereka mencoba untuk berbicara Bahasa Jawa.

“Matur nuwun, terima kasih”

“Sami-sami, sama-sama”

Beberapa pasien perempuan dan anak-anak saya lihat tergeletak di bangsal-bangsal panas di ruang rawat inap perempuan. Dua orang pasien telah menjalani operasi cesar, seorang menjalani perawatan setelah operasi tumor, dan seorang ibu baru saja bersalin.

Ginem termasuk salah seorang yang bersyukur dengan kedatangan dokter-dokter Kuba ini. Dia datang ke rumah sakit untuk melahirkan anak keduanya.

Ginem bercerita kalau sebelumnya dia telah memeriksakan kandungannya di rumah sakit Bethesda, Yogyakarta. Dia disarankan untuk melakukan persalinan dengan cesar, karena kandungannya telah telat dua minggu. Ini berarti, kata Ali Yani, suami Ginem, mereka harus menyiapkan uang minimal Rp 7 juta. Jumlah sebesar ini tentu berat baginya, yang sehari-hari hanya buruh di sebuah swalayan di Yogyakarta.

“Walaupun panas, saya tidak apa-apa yang penting anak saya selamat,” tutur Ginem.

Saya tidak tahan menyaksikan para pasien ini di rawat di tenda-tenda yang panas. Saya lalu meminta Chaviano untuk melanjutkan ke ruangan lain. Kami lalu mengunjungi laboratorium. Hanya tenda-tenda tempat menginap mereka yang tidak boleh saya kunjungi.

“Itu adalah satu-satunya tempat pribadi kami,” tutur Chaviano.

Saking asyiknya mengobati pasien mereka lupa kalau mereka tinggal di lapangan yang tidak punya fasilitas untuk mandi. Pada minggu pertama, walau capek setelah seharian mengobati pasien, mereka mendirikan sendiri kamar mandi sederhana berdinding seng.

Hari sudah mulai sore. Saya kembali ke hotel yang berjarak tiga kilo meter dari rumah sakit Kuba di Kecamatan Prambanan. Di sana, saya mandi dan makan malam.


CHAVIANO dan anggota Brigade bagi Anangga Kurniawan (22) adalah kawan-kawan yang menyenangkan. Kurniawan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, penerjemah di rumah sakit tenda tersebut. Dia mendampingi mereka, mulai saat mengobati pasien hingga saat mereka mengadakan kunjungan ke desa-desa di sekitar Klaten.

Sejak menjadi relawan di Kuba, Kurniawan tinggal di sebuah tenda besar di lokasi rumah sakit tenda Kuba di Kecamatan Prambanan. Ada dua tenda bagi Kurniawan dan kawan-kawan: satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Semua kebutuhannya selama di tenda ditanggung oleh rumah sakit Kuba.

Dari interaksi antara pasien-pasien dengan para dokter, Kurniawan tahu bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam menangani pasien. Dalam menangani penyakit tertentu, bahkan ada tujuh dokter sekaligus yang menangani satu pasien. Mereka berdiskusi dengan Bahasa Spanyol, Kurniawan tidak tahu pasti apa maksudnya, namun dari tindakan para dokter itu, dia tahu kalau mereka serius menangani para pasien.

Aktivitas Kurniawan biasanya dia mulai pada jam enam pagi. Dia dan kawan-kawannya mulai mempersiapkan pendaftaran pasien-pasien. Jam pendaftaran mulai pukul 07.00 sampai pukul 10.00. “Biasanya tiap hari ada sekitar 350 pasien,” tutur Kurniawan.

Setelah mendaftar, pasien mereka sebagian menemani dokter di rumah sakit, sebagian lagi menemani para dokter untuk berkeliling desa-desa untuk mencari pasien yang tidak bisa datang ke rumah sakit. Biasanya, kunjungan berlangsung hingga pukul 09.00 pagi hingga pukul 13.00. Mereka kembali ke rumah sakit dan membantu para dokter yang ada di sana.

Kurniawan punya pengalaman yang menarik perhatiannya. Suatu hari, sehabis mengadakan kunjungan ke desa, para dokter itu hendak belanja. Sejak dua bulan menjadi penerjemah, ajakan belanja itu adalah yang pertama baginya. Mereka mengatakan hendak mencari sepatu anak dan kaos. Kurniawan senang, lalu mengajak mereka ke Swalayan Matahari, Klaten, yang merupakan tempat belanja terbesar di Klaten.

Karena sudah lama tak belanja, Kurniawan membayangkan mereka akan belanja habis-habisan seperti bule-bule yang biasa ia temani saat jadi guide wisata. Perkiraan Kurniawan meleset. Mereka hanya belanja barang yang disebutkan yaitu sebuah T-shirt dan sepatu anak. Itupun mereka mencari yang paling murah atau yang diskonan. Setelah membeli kaos dan sepatu anak, mereka langsung pulang. Kurniawan masgul karena – lagi-lagi --tidak ada acara makan-makan setelah belanja.

Sebenarnya Kurniawan sudah curiga kalau dokter-dokter Kuba itu hanya dokter-dokter miskin. Setiap hari, mereka hanya mengenakan dua kaos secara bergantian. Kalau tidak merah, ya hijau. Selain itu, mereka tidak pernah makan di luar dan sangat hati-hati menggunakan uang. “Kalau belanja, paling-paling cuman beli teh,” tutur Kurniawan.

Dengan segala kederhanaan ini mereka sungguh-sungguh membantu para korban bencana. “Kami hanya dari negara miskin. Kami hanya membantu sesuai dengan apa yang telah kami kuasai,” kata Chaviano.

Pada dua bulan pertama, Kurniawan menyaksikan sendiri bagaimana mereka bekerja penuh dalam seminggu tanpa hari libur, 24 jam mereka melayani pasien. Menjelang bulan ketiga, mereka libur di hari minggu.


SUBANDI (56) duduk di atas batu hitam, di antara pohon kelapa dan pohon Trembesi di sudut tanah lapang di pinggir ruas jalan Yogya-Solo. Di depannya berbaris sepuluh tenda rumah sakit, dan dua puluh tenda tempat tinggal para dokter. Sisanya dua tenda untuk para penerjemah dari Universitas Negari Surakarta.

Tenda-tenda warna putih rumah sakit, tertutup debu dan menjadi coklat. Panas dan pengap suasana dalam tenda tersebut. Subandi termasuk pasien kepanasan. Dia memilih duduk di luar tenda.

“Planangan kulo sakit lan panas menawi kerjo berat,” tutur Subandi kepasa saya. (Kemaluan saya sakit dan panas kalau bekerja berat).

Dua tahun kemaluan Subandi bengkak menjadi dua kali lipat. Menurut pemeriksaan dokter, dia menderita penyakit Hernia. Istilah lokalnya usus ting planangan atau kontol landung (kemaluan besar) untuk istilah kasarnya. Selama itu, dia tidak memeriksakan penyakit yang dideritanya. Untuk mengurangi rasa sakit, biasanya dia melakukan pijat urut sewaktu penyakitnya kambuh.

Subandi belajar dari pengalaman para tetangga yang menderita penyakit serupa. Penyakit semacam itu akan sembuh kalau dioperasi. Subandi harus mengubur keinginannya untuk operasi karena biaya yang besar. Biaya yang besar itu menurutnya lebih baik digunakan untuk biaya pendidikan anak perempuannya, Tri Suwanti (24). Tri kuliah di Fakultas Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta, “Cita-cita saya, kalau Tri lulus akan mengumpulkan uang untuk operasi,” tutur Subandi.

Tri Suwanti telah lulus kuliah, Subandi pun mengumpulkan uang untuk operasi. Sebagai petani dia berencana untuk operasi setelah panen padi. Namun rencana itu segera punah saat gempa bumi 5,9 Skala Richter menghajar Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan, pada 27 Mei 2006. Tanaman padinya rusak dan rencana untuk operasi juga gagal.

Subandi mengetahui para dokter-dokter Kuba bisa meredakan derita Subandi. Ia pergi ke sana untuk mengoperasi penyakitnya. Kemungkinan untuk sembuh kembali tumbuh. Dia segera mendatangai rumah sakit Kuba di Jalan Solo-Yogya, Klaten, pada Agustus.

“Semuanya lancar, saya tinggal mengungkapkan keluhan saya dan menerjemah akan menyampaikannya ke dokter,” tutur Subandi. Enam hari berselang, operasinya penyakit Subandi dilaksananakan.

“Sekarang sudah baik, sudah kempes, tinggal periksa rutin,” tutur Subandi.

Di ruang rawat inap, saya bertemu pasien lain. Namanya Ginem (42). Dia tampak berseri-seri karena telah berhasil melakukan operasi Cesar. Sebelumnya dia telah dua minggu telat melahirkan. Dia bersyukur dan berterima kasih pada dokter kuba yang telah menyelamatkan nyawanya.

Sebelumnya, Ginem selalu memeriksakan kandungannya ke Rumah Sakit Bethesda, namun karena tidak mampu membayar enam juta untuk operasi cesar akhirnya dia pindah ke rumah sakit Kuba. “Panas-panas saya nggak papa, yang penting saya selamat anak saya selamat,” tutur Ginem.

Ginem dan pasien-pasien lain merasa heran ketika mendengar bahwa dokter-dokter Kuba itu pada akhirnya disuruh meninggalkan Yogyakarta lantaran ada keluhan dari institusi kesehatan. Mungkin mereka kekurangan pasien karena semuanya tersedot ke rumah sakit tenda. “Masak masih banyak pasien kayak gini pemerintah tega mengusir para dokter yang rencananya enam bulan menjadi tiga bulan,” ujar Prasetya, suami Ginem.

Dia, bersama sejumlah pasien, kemudian menuliskan protes mereka di kertas-kertas plano dan memasangnya di pagar masuk rumah sakit. Sebagian bertuliskan: “Dibantu kok ngusir”, “biarkan Kuba membantu rakyat”.

Prasetya dan kawan-kawannya tidak yakin tulisannya akan dilihat pemerintah, sekaligus mencegah kepergian mereka. *

--Pernah dimuat majalah Playboy, edisi November 2006.

6 August 2007

Write to Forget

by Imam Shofwan


Human right cases in Indonesia are never complete. Time and again fact–finding teams are formed and evidences is found. But the court have never successed in convicting those responsible. At most it is those in the field who get punished, while top brass remains untouchable, unaffected. It was goodly. Perperators of many human right in heavy weight instead taken look like immune.

The preperators of the 1965 massacres, for example, have even still never been named, let alone brought to trial. This despite the fact that Sarwo Edhie Wibowo—President Susilo Bambang Yudhoyono’s father-in-law—has claimed that more than three milion people were killed in the at the time. Sarwo Edhie made this claim to Permadi, a legislator with Indonesian Democrat Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI-P). Sarwo Edhie himself led the communist ”cleansing” operations in Java and Bali as ordered by Presiden Suharto. But it was not only communists who were killed in these operations, but also common people with little involvement in or understanding of politics whatever. This tragedy represents one of the greatest genocides witnessed in human history.

Lately demands circulate quite widely for Suharto to be held responsible for his wrongdoing, yet the 1965 massacre almost never gets mentioned in this context; instead it is the more commonplace charge of corruption that is so obsessively discussed. The genocide of 1965 remains a shadow in our national history our history. Never mind the fact that only recently President SBY requested Justice Agung Abdurraahman Saleh put aside even the corruption charges against Suharto.

What happens in the case of other humans rights violations? Most are equally disappointing. Every one of the military defendants on trial for the gross human rights abuses in Timor Lorosa’e, as well as all the military officers involved in the Tanjung Priok case have been freed, and this has had a dramatic impact as well on people’s faith in the the court system as well as the government.

Even the most basic internationally-acknowledged rights of victims are systematically ignored by the Indonesian state and legal apparatus. In fact, there are three fundamental rights which must maintain in the cases of victims of gross human rights violation. First, every victim is entitled to know the facts of the incident as thoroughly as possible. The government is thus responsible for investigation, protection of witnesses as well as victims, and for assuring access to all archival material related to the human-rights incident.

Second, the victim has a right to justice. This involves two further principles, viz people protection from reconciliation effort dan forgive effort who intent on preserve impunity also state duty for doing court administration.

Thrid, victims maintain the right to reparations, including assurance of restution, compensation, rehabilitation, and restitution for any special efforts inolved in the case. The right to reparation also demands a guarantee of no further repetition of the rights violation.

Mugiyanto, an activist with Ikatan Keluarga Orang Hilang (Union of Families of the Disappeared) notes that the government is not yet serious in handling human right cases. Mugi, as he is known to friends, and who has himself been abducted by Kopassus special forces, has been supportive of the case of the Tanjung Priok case victims. “The Human Right Court was only able to arrest low-ranking perpetrators from within the military, while Tri Sutrisno, who was at that time Pangdam Jaya remains free,” as Mugi points out.

Beside that, about 100 Tanjung Priok victims did not even receive compensation, ”despite the court having decided that victims would receive compensation, restution, and rehabilitation,” Mugi notes.

Most disappointing to Mugi was the decision of the Supreme Court to abrogate the judgement of the Human Rights Court in Central Jakarta by declaring that the Tanjung Priok case was not in fact a case of human rights violation. As a result, all perpetrators previously arrested were released.

Those signs were read by some of the legislators preparing the special Aceh Government Bill (RUU PA). They did not wish for human rights cases in Aceh to be similarly put on ice.

On May 17 2006 the comittee discussed a chapter on”Human Rights”. Ahmad Farhan Hamid, an Acehnese legislator from the National Order Party, noted at least serious cases of human rights violation in Aceh before the Memorandum of Understanding was reached betwen GAM and and the Central Government last August. Farhan noted the following cases:

1. Rape case in Pidie, August 16, 1988. The victim is a disabled woman named Sumiati.

2. Murder case, abduction, and maltreatment in Rumoh Geudong, Pidie Regency. This case began took place between 1997 and 1998, when Aceh became became an Area of Military Operation.

3. Murder and disappearance in Idi Cut and Arakundo, East Aceh, February 2-3, 1999.

4. Murder in Cut Murong, Dewantara Subdistrict, May 3, 1999. This case is known as the Simpang KAA case.

5. The massacre of Teungku Bantaqiah and his colleagues, July 23 1999.

Hamid learned of these cases from the Independent Commission for the Examination of Violence in Aceh. This commission was formed by fomer President BJ Habibie and legalized by Presidential Decree No. 8/1999. In the past ten years, beginning in1988-1999, the commision has already discovered roughly 5000 human right cases in Aceh. The five noted by Hamid represent only some of the most serious. The commision has recommended that these cases all be turned over to the Human Rights Court. In November 1999, the Supreme Court began preparing indictments for several of the figures involved. The result? Habibie resigned his post, and the cases were again put on ice.

In July 1998 Parliament formed a Composite Fact-finding Team. In roughly 4 months’ work, the team received roughly 1700 reports on human rights violations; including 426 pertaining to disappearances, and 320 on extra-judicial killings.

At almost the same time, around July-August 1998, The national Commission on Human Rights carried out its investigation on human rights violations in Aceh. The Commission was led then by the late Baharuddin Lopa. This commission collected data indicating the 781 deaths, 163 disappearances, 368 victims of maltreatment and 102 victims of rape, all between the years of 1998-1999.

Based on these findings the Commission concluded that the accumulated violation of human rights in Aceh were of the most severe kind: murder, brutal mistreatment, forced disappearance, forced arrest and confinement, rape and seizure of property.

According to the Suggestion of the Aceh Legislative council, the deadline for the formation of a Special Human Rights Court and Truth and Reconciliation Commission for Aceh is one year from the date of the Aceh Government amendment being approved and made into law. Yet the Home Office deleted the sections on the deadline from the proposed bill when they brought it to the Parliament.
Minister of Communication and Information Sofya Djalil, speaking as the government’s representative in that meeting suggested another solution.

Djalil suggested that all parties forgive one another. Djalil fastened his suggestion to Islamic tenets, noting ”seeking conclusion need not require adjudication.’

According to Djalil, Islam provides three methods for problem-solving; these include is qishas (proportional punishment—death for the murderer, for example), diyat (the payment of fine) and finally, forgiveness.

Decisions on whether to avail of qishas, diyat or forgiveness will depend on levels of faith.
”Best is to forgive,” he concludes.

Ahmad Farhan Hamid is not opposed to the principle of forgiveness, just so long as it is preceded by the necessary judicial process. Reconciliation in Aceh can only be secured by the attainment of justice. This is Hamid’s conviction.

The court’s aim to discover who is truly at fault. Forgiveness or pardon can be granted later, should the victim and her family agree. The South African experience following the collapse of the apartheid regime provides an example. All perpetrators gave witness while seated accross from the familiies of their victims. Nothing was concealed or covered-up. Mandela himself guaranteed the safety of the witnesses.

The reactions of victims and their families to such testimony can varies widely. There are those who forgive with an openheart. Many feel enraged since meeting with the perpetrator reminds them of the loved ones who were killed. Still, following such a process, reconciliation can carry on without obstacles. Reverenge becomes a part of the past. But what about in the case of Indonesia?

Although Hamid remains enthusiastic in writing that cases, in his heart of his hearts, he still doubts whether the cases will be pursued and justice upheld. He concludes, ”This is what I mean when I say write to forget.”[end]

Translated by Scott Schlossberg, Doctoral Candidate Department of South and Southeast Asian Studies UC Berkeley.
Indonesian version of this article uploaded in www.pantau.or.id.

5 August 2007

Maaf, Ini Tempat Pangeran

Oleh Imam Shofwan

TIRAI malam turun di Leuwinanggung, Depok. Hanya ada beberapa orang lewat, melintasi ruas-ruas jalan desa. Sepi merayapi pemukiman itu.

Di rumah Iwan Fals, yang terletak di tengah-tengah pemukiman tadi, suasananya terlihat lain. Sejak sore hari, sekitar tiga ratus pemuda-pemudi berkumpul sebuah pendopo, di samping rumah itu. Mereka, kebanyakan mereka mengenakan busana – sejak T-shirt, jaket hingga topi -- yang ditempeli pin bergambar Iwan Fals, judul-judul lagu Iwan Fals, kutipan syair lagu-lagu Iwan Fals. Ada juga yang menempeli busananya dengan emblim organisasi penggemar Iwan Fals, Oi.

Jelas mereka fans Iwan Fals. Mereka sengaja datang ke Leuwinanggung untuk bertemu idolanya, sambil main musik bersama, lengkap dengan berjoget bersama. Mereka pun menyaksikan pertunjukan teater, pembacaan puisi, dan selebihnya kongkow-kongkow hingga larut malam. Topiknya macam-macam, namun mereka kerap memberi tekanan pada persoalan kebobrokan bangsa.

Setiap Rabu, seminggu sekali acara itu digelar. Suasananya tampak akrab. Sang idola dan fans duduk tanpa sekat. Iwan biasanya ditemani anak-istrinya dan duduk lesehan di tengah kerumunan para penggemarnya.

Pendopo itu sendiri cukup besar. Bisa menampung sedikitnya 200 orang. Kalau penggemar Iwan datang membludak, mereka bisa duduk di depan pendopo. Ada empat kursi di sana.

Acara kongkow-kongkow itu biasanya dimulai pukul 20.00.

Saya duduk menyempil di antara penggemar Iwan Fals dan bersandar di tiang sebelah kanan pendopo. Saat acara hendak dimulai, Agus Pagar, seorang penjaga keamanan di rumah Iwan Fals menghampiri saya. Dengan ramah, dia meminta saya pindah tempat.. ”Maaf geser ke depan Mas,” pintanya, ”ini tempat Pangeran.” Tangannya mengarah ke Iwan Fals, yang ada diluar pendopo. Saya mafhum siapa yang dimaksud ”Pangeran.” Dan Iwan Fals memang pangeran di hati fansnya.

Dia mendapatkan gelar itu bukan lantaran keturunan ningrat. Kepangerannya lahir dari aura dan perjalanan karirnya sebagai seniman yang paling konsisten menyuarakan kritik sosial, kegelisahan rakyat kecil, dan kegundahan orang-orang yang terpinggirkan secara rutin oleh perubahan sosial yang berlangsung cepat. Dia berkarir di jagat musik lebih dari 25 tahun ini. Lebih 35 album telah lahir dari tangannya.
IWAN Fals lahir Jakarta, 3 September 1961. Ayah-ibunya, pasangan Harsoyo dan Lies Suudiyah, memberi dia nama Virgiawan Listanto. Dia biasa dipanggil keluarganya ”Tanto”. Nama dan panggilan itu kini nyaris tak dikenal.

Kepekaan Iwan Fals terhadap penderitaan rakyat kecil telah tersemai di hatinya sejak usia dini, sekurang-kurangnya sejak usia belasan . Tak jarang dia memberikan barang-barang yang justru disenanginya, sekadar untuk berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya yang memang kurang beruntung secara ekonomis.

Kepekaan sosok Iwan terasah di jalanan saat mengamen di jalanan Bandung. Dia melihat kemiskinan, kekerasan hidup, dan sebagainya. Iwan Fals melawannya dengan kebersamaan, kejujuran, solidaritas, juga humor khas anak jalanan. Pada sisi lain Iwan juga menyaksikan kehidupan sebagian kecil orang yang serba mewah. Pada sudut lainnya lagi Iwan menyaksikan para pemimpin bangsa dan politisi yang hanya memikirkan perut mereka sendiri dan abai dengan pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat kecil. ”Jangan salahkan kalau mereka belajar kehidupan di jalanan,” tutur Iwan Fals kepada saya.

Pada 1979, Iwan mengikuti lomba musik yang diselenggarakan LHI (Lembaga Humor Indonesia). Dia memenangkan lomba ini. Panitia merekam dan ABC Records mengasetkannya menjadi dua album: Yang Muda yang Bercanda I dan II. Nama ”Iwan Fals” waktu itu ditulis dengan ”Iwan False”.

Nama ”Iwan Fals” baru dipakai sejak album Canda Dalam Nada. Ini bisa dibilang kelanjutan dari album kerja sama LHI dan ABC record. Dalam album ini, Iwan menyanyikan Generasi Frustasi dan Imitasi. Dia belum lagi terkenal.

Serenande Kembang Pete adalah album percobaan Iwan dengan ABC Records. Nuansa jalanan beraransemen minimalis, dengan olah vokal yang polos, masih dominan dalam lagu Serenande Kembang Pete. Lirik dan musik country yang membungkus lagu tadi, mengingatkan kita pada penyanyi-cum-kritikus sosial Bob Dylan, penyanyi balada asal Amerika Serikat yang kehadirannya di sana identik dengan gerakan anti-Perang Vietnam 1960-an dan 1970-an.

Kalau di antara kita jatuh sakit
Lebih baik tak usah ke dokter
Sebab ongkos dokter di sini
Terkait di awan tinggi

DARI ABC Record Iwan Fals pindah ke Musica Studio dan memproduksi album Sarjana Muda pada 1981. Angka penjualan mencapai 300 ribu keping. Dari penjualan tersebut Iwan membeli tanah 6.000 meter persegi, yang kini jadi tempat untuk istananya.

Lagu-lagu Oemar Bakri, Ambulance Zig Zag, Bung Hatta adalah lagu-lagu paling terkenal Iwan hingga kini. Stasiun-stasiun radio waktu itu mulai memutar lagu Oemar Bakri, sebuah lagu yang diisi dawai melodi Idris Sardi.

Lagu-lagu yang sarat kritik pada album itu meroketkan nama Iwan Fals.

Tahun baru 1982 adalah hari kelahiran Galang Rambu Anarki, putra pertama Iwan dengan Yos Rosana, mantan model. Kebahagian itu terganggu oleh isu kenaikan BBM. Dia merekam suasana hatinya yang sedemikian sehingga munculah Galang Rambu Anarki dalam album Opini.

Iwan semakin mengukuhkan ketenaran dirinya sebagai penyanyi dengan syair-syair yang penuh kritik sosial. Selain mengkritik kenaikan BBM di tengah-tengah kesulitan hidup rakyat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan, Iwan juga mengeritik kesulitan susahnya orang mendapatkan kerja. Yang disebut terakhir diabadikannya dalam lagu Sarjana Muda. Tak hanya sampai di sana. Maraknya penebangan hutan menggugah Iwan untuk menciptakan Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi.

Masih di bawah Musica Studio’s, Iwan memproduksi album Sumbang (1982), Sugali (1984), Barang Antik (1984), Sore Tugu Pancoran (1985) dan Eithopia (1986). Kekejaman politik diabadikan Iwan dalam lagu Sumbang, kebobrokan transportasi pada lagu Kereta Tiba Pukul Berapa, lalu Celoteh Camar Tolol dan Cemar mengabadikan tenggelamnya kapal Tampomas II yang kelebihan penumpang.

Dia juga hendak mengangkat martabat kaum terpinggirkan. Lirik Sugali jelas-jelas memotret martabat seseorang yang dianggap sampah masyarakat. Intinya, Iwan hendak mengeritik maraknya isu petrus (penembakan misterius) sekitar tahun 1984. Kontras kehidupan kaya miskin diabadikan dalam lagu Siang Seberang Istana sampai lirik Sore Tugu Pancoran yang mengabadikan anak yang harus bekerja.

Tak hanya kritik. Iwan pun melahirkan lagu-lagu manis, romantis, sesuatu yang manusiawi. Anda bisa mendengarnya lewat Asmara tak Secengeng yang Aku Kira, Entah dan Kumenanti Seorang Kekasih. Lagu yang disebut terakhir karya Yoesyana, kawan Iwan yang membantu album Ethiopia.


ADA masa-masa bagi Iwan Fals untuk mengerem kritik sosialnya. Dan itu mulai terlihat gejalannya pada 1986. Di masa itu, Iwan meluncurkan album Aku Sayang Padamu yang lebih didominasi lagu-lagu bertemakan cinta, seperti Ku Sayang Kamu, Jangan Tutup Dirimu, atau Selamat Tinggal Malam.

Hanya setahun. Berikutnya, hingga 1988, nuansa kritik kembali mengental pada album Lancar, Wakil Rakyat dan 1910. Beberapa lagu yang terkenal dalam periode ini adalah Kereta Tua, Kuli Jalanan, Surat Buat Wakil Rakyat, PHK, Libur Kaum Kusam, Ada Lagi yang Mati, Mimpi yang Terbeli, atau 1910.

Sungguh pun kritik makin mengental, Iwan ternyata belum lagi melepaskan diri dari tema-tema cinta seperti tahun sebelumnya. Dengar saja Mata Indah Bola Pingpong atau Buku Ini Aku Pinjam, yang ditulis Iwan pada kurun 1987 - 1988.

Pada 1989 Iwan Fals Iwan Hijrah dari Musica Studios ke Airo Records, milik Setiawan Djody, bos kapal tangker yang menyukai musik. Di Airo, Iwan dikolaborasikan dengan Ian Antono dan menghasilkan album Mata Dewa, yang meledak dipasaran. Djody senang dan terpacu semangatnya untuk mendalami dunia rekaman. Dia lantas menggaet Sawung Jabo, Naniel, dan Innisisri. Mereka disatukan dalam Band Swami yang menghasilkan dua album, Swami I dan Swami II.

Album Swami I menembus angka 800 ribu keping. Djodi makin bersemangat dan Swami yang hanya dikontrak tiga tahun, diarahkan ke wadah baru bernama ”Kantata Taqwa” pada 1990. Djody mengajak penyair WS. Rendra dan musisi Jocky Suryoprayogo untuk bergabung. Penggarapannya album lebih serius, sekurang-kurangnya peralatan musik kini modern dan lebih lengkap. Mereka membuat album Kantata Taqwa.

Kerjasama dengan Djodi ini menghasilkan Bento dan Bongkar, dua lagu yang fenomenal dan semakin mengukuhkan Iwan sebagai musisi yang selalu kritis dengan pemerintah. Selain itu lagu-lagu kritis seperti Kesaksian, Orang Orang Kalah, Hio juga diproduksi masa ini.

Iwan Fals kembali ke Musica pada 1990. Dia merilis album Antara Aku Kau dan Bekas Pacarku. Album ini berisi lagu-lagu aransement ulang tanpa tambahan lagu baru dan hanya lagu-lagu cinta seperti, Antara Kau Aku Dan Bekas Pacarmu, Yang Tersendiri, Sebelum Kau Bosan, Jalan Yang Panjang Berliku, Jangan Tutup Dirimu, Nyanyianmu, Maaf Cintaku, Entah, Aku Antarkan, ditambah dengan single Kemesraan karya Franky Sahilatua.

Kurun 1990-1997, Iwan membuat album Cikal (1991, Indo Music Box), Belum Ada Judul (1992, Harpa Record), Hijau (1992, Pro sound), Dalbo (1993), Orang Gila (1993), Anak Wayang (1994, PT Kharisma Swara Indopersada), Terminal (1994, Harpa Record), Perahu Retak (1995, Harpa Record) dan Lagu Pemanjat (1996)

Syair kritik semisal Proyek 13, Belum Ada Judul, Besar dan Kecil, Anak Wayang, Lingkaran Aku Cinta Padamu, Terminal mewarnai album-album itu.

Iwan kembali digandeng Setiawan Djodi 1998. Mereka merilis album Kantata Samsara. Para penggemar Iwan Fals agak kecewa. Pasalnya, seperti pada album Swami II, dalam album ini terlalu banyak yang menjadi vokalis. Padahal, karisma Iwan Fals dalam berolah vokal tetap tak tertandingi. Kekecewaan ini berbuntut pada angka penjualan album ini yang menurun dari album sebelumnya. Album selanjutnya adalah Peristiwa Senayan 6 Juli 1998, yang berisi lagu-lagu Iwan dalam konser Iwan 6 Juli 1998 yang berakhir rusuh.
Tahun 2000 Iwan kembali merilis album Best of The Best. Ini berisikan album lama Iwan tanpa aransemen ulang. Hanya Kumenanti Seorang Kekasih dan Entah yang diaransemen ulang. Sejak album Orang Gila (1994), Iwan baru mengeluarkan album single lagi tahun 2002, yaitu album Suara Hati. Namun nuansa kritiknya lebih lembut dan tidak sekeras pada album-album Iwan yang terdahulu.
Setahun kemudian Iwan merilis album In Colaboration With, yang mecapai 600 ribu copy hingga berhak mendapat triple platinum. Album ini merupakan kolaborasi Iwan dengan musisi muda, taruhlah Pongky (Jikustik), Eross (Sheila on 7) atau Kaka (Slank). Tidak ada satu pun lagu yang bernuansa kritik. Semua melulu tema cinta.

Iwan terus bicara cinta dalam album terakhinya In Love (2005). Dia tak lagi menulis lagu baru dalam album ini.


MARCELLIUS Kirana Hamonangan Siahaan alias Marcel mendapat inspirasi lagu Temani Diriku dari sang istri Dewi Lestari. Dany Sepriatna Gumilar atau Dany Java Jive mendapat inspirasi lagu-lagunya dari penjara. Ahmad Dhani terinspirasi syair-syair lagunya dari bacaan buku-buku sufinya. Bagaimana Iwan Fals?

Iwan Fals punya cara sendiri untuk mendapat inspirasi lagu-lagunya. Ketika muda, Iwan gemar naik gunung untuk mendapat inspirasi. Di usianya sekarang yang berkepala empat, Iwan punya cara sendiri untuk mendapatkan inspirasi lagu-lagunya lewat ”Diskusi Reboan”, sebuah ajang pertukaran ide setiap hari Rabu malam antara Iwan Fals dan penggemarnya. Salah satunya, lagu di bawah ini:

negara harus bebaskan biaya pendidikan
negara harus bebaskan biaya kesehatan
negara harus ciptakan pekerjaan
negara harus adil tidak memihak
itulah tugasnya negara
....
negara harus begitu
kalau tidak bubarkan saja

Bait lagu ini belum ada di album-album Iwan Fals, bahkan belum mempunyai judul. . ”...Satu lagu tentang negara, kita belum tahu judulnya,” tulis Chaerudin via sms pada saya. Chaerudin adalah organizer diskusi itu. Diskusi ini pertama kali digelar sejak 3 Okober 2005, yang digagas oleh Rosana Listanto istri Iwan Fals, Digo Dz, dan Epol Ramadlan. Dua yang disebut terakhir adalah pengurus organisasi penggemar Iwan Fals.

Iwan melantunkan bait-bait lagu tersebut dengan iringan gitar tunggal yang dimainkannya sendiri, dengan semangat penuh. Lagu itu dinyanyikan Iwan sebagai hiburan untuk diskusi Reboan pada 29 Maret 2006, di pendopo rumah Iwan. Titik api perbincangan berkisar soal utang negara.

Diskusi itu rutin diselenggarakan sepekan sekali, sejak enam bulan lalu. Penyelenggaranya, Badan Pengurus Pusat (BPP) Oi, yang bekerjasama dengan Iwan Fals Managemen (IFM). Acara ini menjadi hiburan tersendiri bagi para penggemar. Iwan Fals kadang menyelingi acara tadi dengan main musik. Lebih beruntung lagi kalau Iwan membawakan lagunya yang terbaru, seperti malam itu.

Malam itu mereka mengundang ekonom dari Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir, ekonom Golkar Ichsanuddin Noorsy, Dian Kartika Sari dari Infid (International NGO Forum on Indonesian Development) dan Kusfiardi dari Koalisi Anti Utang.

Iwan Fals tak beranjak dari tempat duduknya, sementara Mba Yos – sapaan akrab Yos Rosana -- sesekali keluar pendopo dan mengajak bicara Titin Fatimah, sekretaris Iwan Fals Management sekaligus bendahara diskusi ini. Iwan terkesan dengan uraian-uraian para pembicara, terutama pada Revrisond Baswir.

Revrisond Baswir seorang dosen yang kritis terhadap pemerintah. Ketika presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menaikkan harga BBM, Baswir termasuk orang yang menolak rencana tersebut.

Baswir, biasa disapa Soni, mengartikan kembali kemerdekaan melalui sejarah utang Indonesia. Menurut dosen ekonomi Universitas Gadjah Mada ini, Indonesia belum merdeka pada 1945, sebab Belanda masih belum ikhlas memberikan kedaulatan Indonesia pada tahun tersebut. Indonesia baru diakui kemerdekaannya Desember 1950 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dia sendiri berpendapat, Indonesia belum merdeka hingga kini. Pasalnya, salah satu hasil KMB menyebutkan semua utang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi tanggungan perintah republik ini. Jadi, begitu Indonesia diakui kedaulatannya oleh PBB otomatis Indonesia telah berhutang sejumlah empat miliar dolar Amerika, ”Apakah ini yang dinamakan kemerdekaan,” Baswir bertanya retoris.

Selain terpikat uraian Baswir, Iwan juga tertarik dengan penuturan Ichsanuddin Noorsy yang menjelaskan soal utang luar negeri sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. ”Budget pengeluaran Indonesia yang terbesar adalah untuk membayar utang luar negeri. Sementara untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat budgetnya jauh lebih kecil, ” kata Noorsy.

Iwan menggenapi topik perbincangan dengan membawakan lima lagu yang sarat kritik. ”Sebuah lagu yang saya gak tahu apakah ada hubungannya dengan ini atau tidak ama utang negara. Soalnya, kalau soal hutang, saya belum buat,” tutur Iwan disambut dengan tepuk tangan para penggemarnya. ”Lagu ini adalah harapan saya untuk negara Indonesia.”

Begitu melihat Iwan maju ke depan dan menyandang gitar, para penggemar Iwan yang semula duduk santai sambil mengobrol di luar pendopo, langsung merangsek masuk ke dalam ruangan.

Diskusi malam itu ke-22 kalinya. Sebelumnya, telah banyak pembicara didatangkan, mulai Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang Pamungkas, Khofifah Indar Parawangsa, Anang Hermansyah, Franz Magnis Suseno, sampai Menegpora Adhyalksa Dault.

Bahan pembicaraannya juga beragam, mulai agama, cinta, politik, pembajakan, kekerasan terhadap perempuan, penyakit AIDS, kenaikan BBM, korupsi, demonstrasi, tenaga kerja, sampai utang negara.

Iwan senang berdiskusi dan menghibur para penggemarnya. Dia berharap kebiasaan seperti ini bisa menjadi kebijakan Oi secara nasional. ”Kebanggaan terhadap negeri ini harus dipertanyakan lagi,” tutur Iwan mengomentari hasil diskusi malam itu. ”Kalau masyarakatnya makmur, saya yakin tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi Singapura, Malaysia juga akan tertarik bergabung dengan Indonesia,” kelakar Iwan Fals. [end]


* Tulisan ini pernah dimuat di majalah Rolling Stones, edisi ulang tahun Mei 2006.

4 August 2007

Past Crime in Aceh

By Imam Shofwan

If the Aceh bill is passed in Jakarta, lieutenant colonel Sudjono and his associates would probably have difficulties sleeping. The bill demands the establishment of a human right court and a truth and reconciliation commission in Aceh.

Such a system would have it that those understood as being involved in previous murders could finally be searched out and tried. If there is reconciliation, then they could possibly receive amnesty, so long as they are open and tell the truth about their former violations.

If Aceh is successful in trying the perpetrators of crimes against humanity, then at least in theory, Papua should also be able to find the murderers of roughly 100,000 Papuans since 1969, or even further still, the murderers of one, two or perhaps three million people who were killed on the island of Jawa in 1965-66.

Marzuki Darusman, a legialator with the Golkar Party and a member of the committee for the Draft Bill on the Government of Aceh, claims that the handling of the violations of human rights in Aceh cannot go on as it has:“the cases are beyond the mark and cannot handle by normal courts.”

There is yet another obstacle, “if the Acehnese understand peace as more important than the pursuit of these human rights cases,’ Marzuki notes.

Sudjono is Head of the Intelligence Section in Korem Liliwangsa at Lhokseumawe. On 19 July 1999, Sudjono led about 70 Indonesian soldiers in an ambush against a dayah (religion school) headed by Teungku Bantaqiah in Beutong Ateuh, West Aceh. The reason for the ambush was Bangaquah’s support for GAM, involvement in the black market for marijuana, stockpiling of weaponary, and his teaching of ”deviant philosophies”

That morning, according to a goverment investigation team led by Darusman and formed by then-President B.J. Habibie, Sudjono come to the dayah with Captain Anton Yuliantoro and Leutenant Colonel Hieronymus Guru, his colleagues in Batallion Yonif 328/Kostrad Cilodong, Bogor, which had been sent for operations in Aceh.

Yuliantoro asked Bantaqiah to surrendur his weapons. Bantaqiah responded that he had no weapons. Some soldiers pointed toward the radio antena, and Sudjono asked Usman, Bantaqiah’s son, to remove the antena. As Usman approached the antenna, several soldiers beat him by gunstock. Watching his son getting beaten, Bantaqiah called out, ”Allahu Akbar, Allahu Akbar.” His disciples followed, and the atmosphere grew even more tense.

A number of soldiers opened fire. Bantaqiah was shot with a GLM (grenade launching machine). His intestines hung out in strands, bullets pierced his neck. Tens of his disciplies were wounded and many among them died, including Usman.

According to Otto Syamsyuddin Ishak in his book ”Sang Martir: Teungku Bantaqiah,” that soldiers forced local residents to dig up the mosque floor in search of weapons. They burned three houses, forced Islamic school students to undress, burned books, forced several womens to strip and groped them. Residents were ordered to prepare a mass grave.

In the afternoon, Sudjono ordered the evacuation of victims by two trucks, ostensibly so that they may be treated in hospital. In fact, the trucks stopped midway enroute, where the wounded were ordered to alight, then shot down in rows and thrown into a canyon. 34 died and 23 other were wounded that day.

The massacre at Beutong Ateuh is not particularly out of the order in Aceh. It is simply the result of Indonesian military operations. President Habibie had 25 sodiers put on trial in (civil and military) courts in Banda Aceh. All were found guilty and later appealed. Sudjono has deserted until now. Because Sudjono has never come to court, other officers, including Hieronymus Guru and Sudjono’s commanders, have never been made to take responsibility either. Anton himself has been imprisoned.

This is the history of crime in Indonesia. Since Hasan di Tiro declared the freedom of the ”Aceh nation” on 4 December 1979, it is as though mass murderers have become untouchable. According to Amnesty International, more than 10.000 Achenese have been killed since 1976. GAM itself has killed Indonesian soldiers, as well as Acehnese suspected of ”cuak” or working as spies.

Now since the Helsinki accords and consideration of the Draft Bill on the Government of Aceh - with the deadline of March 30 - people like Otto and Darusman remain pessimistic that even if the bill is passed, they will ever be able to brings officers like Sudjono to trial. Otto reminded us that there are two version of the Aceh draft bill. First, there is a version put together by Acehnese society itself by way of 33 public meetings. Second, there is the Minister of Domestic Affairs version, which is often referred to by GAM as a “betrayal” of the Helsinki spirit. The Jakarta version of the bill has even been challenged by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and an organization of retired officers.

The Home Affairs version of the Draft bill notes that the Government ”should fulfill, advance, and secure human rights in accordance with their understanding under the intenational convenants.” The government must also form a special Human Rights Court and a Truth and Reconciliation Commission.

Human right trial also formation of Commission of Propriety and Reconciliation.But these clauses are in fact too vague to become operational. Amirudin al Rahab from Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (a legal advice institute) refers to the passage as ”pasal bodoh, [stupid clause].” The language fools no one.

Amiruddin is from Papua. He is the translator of Robin Osborne’s classic book “Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya”, with the Malay title ” “Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat.” He is also active in Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua [Assembly of Jakarta Society Concerned with Papua] which has noted many of the weaknesses in the Undang-undang Otonomi Khusus Papua (Special Autononomy for Papuan Acts) of 2001. At that time, President Megawati Soekarnoputri offered up the Papua Act as a substitute for the independence Papuans desired.

The Papua law also required the Indonesian government to form a human rights court and reconciliation comission. The act was passed five years ago, ’Until now there’s not even a hint of progress’, notes Amiruddin.

He Suggest DPR adds several clauses to the Aceh Draft Bill mentioning particular institutions responsible for formation of the human rights court and truth commission. The Draft bill should also have language guaranteeing compensation for victims, judges and witnesses.

Propriety commission. Beside that, Aceh Draft Bill need clause who assured of availability of compensation fund for victims, judge and witness.
Learning from the South African experience, the Indonesian state should also prepared compensation money for victims’ families. This is important, as we must remember the severe and lasting damage to the lives of victims. Even the descendants of human rights victims, two, three, perhaps five generation down the line, will have difficulty living in peace. They want revenge on the state.

Conversely, sincere efforts at reconciliation, in South Africa for instance, help to make democratization more stable. President Nelson Mandela chose reconciliation because his state was unable to follow the model of German denazification following the second world war. Notably however, both the German and South African economies have grown healthily partly due to their honest dealings with the past.

Indonesia is not yet stable due to its past. Amiruddin refers to the 1984 murder of Moslems in Tanjung Priok, Jakarta. Victims’ families found it difficult to obtain compensation, as was ordered by the courts, because no particular institution was made accountable.

How can a legal process carry on without funds even for the provision of witnesses? How much longer must we wait for the Bantaqiah case and thousands more cases to go forward when there’s not even provision for finding perpetrators? Amiruddin makes reference to the Abepura case in which the court at Makasar did not even have funds to bring the most important witnesses from Jayapura. With the lessons of Abepura in mind, Amiruddin suggests that the human rights court and reconciliation commision should be based in Aceh, and given the necessary funds and authority so that it may engage the representatives of the Acehnese.

Sudjono himself has ignored the summons of the Bande Aceh court. According to Sang Martir, Sudjono has been seen in Bali and Jakarta. I have also made attempts at finding Sudjono for an interview, by calling on the help of activists friends and his former colleagues in Batallion Yonif 328/Kostrad in Bogor and Bondowoso. Sudjono is an alumnus of School for Officer Candidates in Bandung, 1976.

Another debility of this Aceh bill is that there is no deadline for the formation of the court and reconciliation commission. The DPRD Aceh version sets the deadline at one year. ”But this passage is deleted in the Jakarta version of the law, and sets no deadline at all,” according to Amiruddin, ”establishment of a human right court and a truth and reconciliation commission is only empty promise.”

Amiruddin’s suggestions have been received well by Marzuki Darusman. ”These suggestions are important and should be distributed to other DPR members,” he has said. Otto Syamsuddin Ishak, however, is pessimistic, ”if I keep close watch on the spirit of this Aceh Bill, actually Indonesia is just toying with us, how to manage a small Indonesian state called Aceh. If this thing doesn’t get solved, then this state is going to blow up.”[end]

Translated by Scott Schlossberg, Doctoral Candidate Department of South and Southeast Asian Studies UC Berkeley
Indonesian version of this article uploaded in Pantau Website in 06 Maret