1 October 2007

Baju Putih, Pasukan Tempur Junta


Oleh Marwaan Macan-Markar

BANGKOK (IPS) – ADA kesamaan cara dengan Benito Mussolini di Italia dan Adolph Hitler di Jerman yang menggunakan masing-masing “baju hitam” dan “baju coklat” untuk meneror para pembangkang. Rezim militer Burma telah menyebarkan “baju putih” untuk melawan para biksu dan warga sipil yang melakukan protes.

Dalam berbagai event resmi, pasukan tempur –anggota milisi propemerintah Union Solidarity and Development Association (USDA)– tampil dengan seragam putih, baju lengan panjang khas Burma, serta sarung berwarna hijau gelap.

Tapi di lain kesempatan, mereka tampil dengan pakaian sipil dan menyaru sebagai anggota masyarakat. Tugas mereka sebagai mata dan telinga rezim militer Burma yang memakai kekerasan untuk menghalangi perbedaan pendapat. USDA-lah yang pertama mengadu ke junta ketika mantan pemimpin mahasiswa dan aktivis partai oposisi turun ke jalan pada pertengahan Agustus untuk memprotes kenaikan harga minyak sebesar 500%.

“Pemerintah militer menggunakan USDA untuk membubarkan pemrotes serta mengganggu, mengintimidasi, dan menyerang warga sipil tak bersenjata yang menolak kenaikan harga minyak,” ujar Naing Aung, sekretaris jendral Forum for Democracy in Burma (FDB), sebuah kelompok yang dibentuk oleh para eksil politik Burma yang tinggal di Thailand. “Mereka lalu mendatangi rumah para pemprotes dan menangkapi mereka.”

Aksi teror serupa juga ditunjukkan ketika junta militer memerintahkan pasukan bersenjata dalam jumlah besar dan polisi antihuru-hara untuk menghadapi ketidakpuasan masyarakat, kemudian berkembang menjadi pemperontakan Minggu, 24 September lalu, yang dipimpin ribuan biksu. “Anggota-anggota USDA beraksi layaknya polisi dengan pakaian preman dan menyusup di antara pemprotes,” ujar Naing Aung kepada IPS. “Mereka bekerja sama dengan tentara dan polisi antihuru-hara.”

Jika tidak berlaku kejam kepada warga sipil di jalanan, seperti beberapa bulan lalu, pasukan “baju putih” ini melenturkan otot di daerah lain. Mereka meredam kemarahan terhadap junta yang muncul ke permukaan setelah hampir 20 tahun diam. Salah satu sasaran mereka adalah perusahaan media yang menampilkan gambar-gambar tak menyenangkan, ketika junta militer mengganti nama Myanmar beberapa tahun lalu.

Anggota-anggota USDA bertanggungjawab atas “setidaknya 24 pelanggaran serius terhadap kebebasan memperoleh berita dan informasi sejak 19 Agustus,” demikian bunyi catatan yang dirilis Burma Media Association dan Reporters Sans Frontieres (RSF). Burma Media Association adalah sebuah lembaga yang didirikan wartawan-wartawan Burma yang bertugas di luar negeri, sementara RSF adalah pemantau hak-hak media global. Orang-orang USDA adalah kelompok pengacau yang “menyita peralatan” wartawan Burma yang bekerja untuk organisasi berita Jepang.

Tak heran jika USDA berada dalam radar pemantau HAM. Sebuah pernyataan yang dirilis April lalu oleh pelobi global Human Rights Watch (HRW) menjelaskan bagaimana 100 orang “yang menenteng pentungan dan senjata rakitan menyerang dan memukul Myint Naing dan Maung Maung Lay, anggota Human Rights Defenders and Promoters,” di sebuah desa 100 km barat laut Rangoon. “Serangan ini dilakukan oleh anggota-anggota USDA.”

Perlakuan kelompok paramiliter ini yang terkenal kejam di mata internasional adalah serangan pada Mei 2003 terhadap pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi dan anggota-anggota partainya, National League for Democracy (NLD). Aksi brutal ini dilakukan oleh sekira 2.000 orang ketika Suu Kyi dan sejumlah pemimpin partainya sedang berkampanye di Depayin, dataran tinggi Burma. Sekitar 70 orang tewas dan ratusan orang luka-luka.

Setelah “pembantaian Depayin”, kelompok-kelompok prodemokrasi mempertanyakan kekerasan ini. Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi dan koleganya ditangkap, sementara “baju putih” bebas. Sejak itu, Suu Kyi menjalani tahanan rumah –total 11 tahun dia berada dalam tahanan selama 19 tahun terakhir.

Secara resmi, sejak dibentuk pada 1993 oleh orang kuat Burma Jenderal Than Shwe, USDA ditampilkan dengan gambar bunga bakung-putih. Masyarakat Burma memandang USDA sebagai “organisasi kesejahteraan sosial” dengan misi pembangunan untuk kebaikan seluruh warga, demikian hasil penelitian yang dirilis Mei 2006 oleh Network for Democracy and Development, kelompok aktivis politik Burma yang tinggal di pengasingan.

“USDA dimanajemen untuk terlibat dalam distribusi bantuan dan mendampingi NGO,” tambah penelitian ini. “Kemudian USDA berfungsi mengawasi rapat-rapat umum yang dilakukan untuk mendukung kebijakan junta atau mengadukan oposisi atau komunitas internasional.”

Warga Burma di dalam negeri, yang diwawancarai IPS awal tahun ini, mengatakan bahwa cara-cara kekerasan sering dipakai para pejabat lokal USDA untuk menarik anggota baru. Diperkirakan anggotanya mencapai 23 juta di seluruh negeri, meliputi pegawai negeri, guru, pejabat lokal, dan bahkan anak-anak sekolah menengah atas.

Hingga kekerasan berdarah baru-baru ini –sejumlah pemprotes, termasuk biksu, dibunuh, dipukuli, dan ditangkap– junta militer mulai mempromosikan USDA sebagai “wajah politik” rezim.

Jangkauan dan struktur organisasinya, yang melingkupi desa-desa di Burma, kabupaten, wilayah, dan kota, dianggap penting dalam desain rezim dengan menjadikan USDA sebagai sisi sipil dari junta. State Peace and Development Council (SPDC), yang dikenal sebagai badan resmi junta, berada di bawah tekanan internasional yang mendesak reformasi politik agar demokrasi berjalan dengan baik.

Keterlibatan USDA dalam kekerasan sejak pertengahan Agustus lalu mungkin mengikis gambaran pemerintah bahwa SPDC sudah memperhitungkan kekuatan ini untuk “kesejahteraan rakyat” Burma. Reputasi USDA berada di titik “paling rendah,” ujar Zin Linn, direktur informasi National Coalition Government of the Union of Burma –pemerintah yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum memaksanya hidup di pengasingan.

“Tangan USDA telah berlumuran darah sejak pembantaian Depayin,” ujarnya dalam sebuah wawancara. “Penyerangan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya telah memupus keraguan mengenai peran mereka dalam menindas rakyat atas perintah junta. Rakyat sangat marah dengan mereka.”*

Photo: www.ko-htike.blogspot.com
Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono

* ) Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS.