Learning of East Timor Human Rights Violation Cases*

Introduction

A crucial report about human right violation in East Timor, has been released from early March 2007 in Jakarta. This report was written based on more than 8,000 interviews with victims and witnesses who experienced violence conducted both by the Indonesian military and East Timor freedom fighters.

The number of victims, written in this report, surprisingly comes to hundreds of thousands. Many were killed sadistically, faced coerced disappearances, become disabled, raped and killed after or left died of hunger. Therefore, Chega! became the title of this report. Chega is a Portuguese word means ‘enough’ or ‘stop’.

“Hopefully the title became admonition for stop human violence,” Patrick Walsh, senior advisor for Commission for Reception Truth and Reconciliation  (CAVR), the institution who made this report, said to me after his speech at the released time.

This Violence cycle started when Indonesian Government launch invasion to East Timor in December 7 1975. While, East Timor’s people concern with government transition from Portuguese colonization and had tried to govern his own country.

General elections has held in this country and Fretilin won it. But Portuguese left West Timor sooner because internal conflict between election organization’s members.

While internal conflict done Indonesian who before admitted the exist of West Timor state –as in Adam Malik’s, Ministry of Foreign Affairs, letter to Ramos Horta, ones of Fretilin’s leader— furthermore reject the standing of this country and officiously the domestic affairs. Moreover, Indonesian intelligence agent walk out with organization who lose in elections.

“It’s mistake was security approach took by Indonesian government in this hands off,” Galuh Wandita, Director of Internasional Center for Transitional Justice (ICTJ), said to me.

This hardness well on until West Timor, with international pressure, determine their own destiny in a referendum held in 1999. Furthermore Indonesian government backtrack their military forces from Island of Timor and Xanana Gusmao became president.

Below recent conduction, later Gusmao try to set their country up. Gusmao have god attention for handling human right cases.

Early in 2002 West Timur Government built CAVR –the Portuguese acronym for Comissao de Acholhimento, Verdade e Reconciliacao or Commission for Reception, Truth and Reconciliation— as an independent institution and commissioned for make documentation for human right violence taking place between 1974-1999, including making findings about what factors, policies, and state or non-state actors were responsible for these violations; to refer cases of serious crimes to the prosecutor for further consideration; to assist in restoring the dignity of victims; to facilitate reconciliation and community reintegration; and to promote human right.

CAVR have finished their first step to make human right violation documentation from beginning of 2002 until the end of 2005. at ease process.

“(It happen) because no direct intervention from crime perpetrator,” Galuh Wandita said.

Judiciary and reconciliation process stymied CAVR. The biggest challenge certainly for trial the perpetrators from Indonesian military who became a byword immune from law. But CAVR held traditionally reconciliation, between Timor’s perpetrator and their victims

“For specific cases we have make traditionally reconciliation and it made different between human right case in South Africa and Timor,” Galuh said.

I interested with Galuh’s explanation about traditional reconciliation. Of course I also interested for covering how CAVR can documented worse violation in East Timor. And how CAVR face their next challenge for trial all the perpetrator especially from Indonesian military. Therefore, I want to visiting some district in West Timor, like:

1. Dili, central of West Timur, to visit CAVR office for interviewing Patrick Walsh and His colleague in CAVR about their way to handling human right cases in West Timor.
2. Viqueque district, where in 1983, 200 people burned in their home, and 500 people killed in the edge of Tuku river by Indonesian military. I want to interview with the victim’s family and some victims who still alive.
3. Manufahi district, just like in Viqueque district I also want to interview victims and their family. In Manufahi about 500 people commonly women and little child killed by Battalion 744 and 745 Central Java, Indonesia.

Story

I want to write all my experiences in West Timor in one article between 5,000 to 7,000 word and hopefully Pantau website can publish my work and I also want Playboy Magazine can publish it.

*Proposal for SEAPA fellowship 2007 

Gembrot Informasi*

Oleh: Imam Shofwan

Apa Yang Bisa Diharapkan Dari Perusahan Media Ini?

Jelang akhir tahun lalu seorang kawan wartawan Tempo TV mengeluh pada saya. Dia dan seorang kolega kerjanya baru saja dimintai foto kopi KTP. Untuk apa? Untuk mendukung pencalonan Faisal Basri jadi Gubernur Jakarta. Ini bukan hal baru di Kelompok Tempo dengan figur utama Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri yang behubungan dekat dengan mantan menteri keuangan Sri Mulyani dan mendorong Sri Mulyani untuk jadi kandidat RI 1. Apakah mereka akan memberitakan orang yang didukung dengan kritis?

Kabar serupa juga melanda kantor kelompok MNC. Karyawan MNC dibagi surat pernyataan jadi anggota Partai Nasdem. Metro TV jauh sebelumnya digunakan Surya Paloh untuk kampanye politiknya.

Media milik ketua umum Golkar Aburizal Bakrie, seperti: Suara Karya, Surabaya Post, TV One, ANTeve, VIVANews memobilisasi semua media yang berafiliasi padanya, untuk mendukung karir politiknya di Golkar dan membersihkan dirinya dari kasus Lapindo.

Susilo Bambang Yudhoyono juga punya koran Jurnal Nasional yang menjadi alat pencitraannya. Halaman muka koran ini selalu memampang muka presiden ini dengan berita keberhasilan-keberhasilan pemerintahannya. Perhatikan berita-berita dalam koran tersebut yang menyangkut SBY akan diawali dengan keberhasilan dan kegagalannya ada di belakang. Gaya penulisan piramida terbalik, di mana berita paling penting ditaruh depan dilanjutkan dengan yang kurang penting, hingga yang tidak penting di belakang, benar-benar dimanfaatkan untuk pencitraan SBY. Selain itu, SBY juga dekat dengan pengusaha Chairul Tanjung yang punya Trans TV, Trans 7 dan Detik.com

Relasi antara Menteri BUMN, yang sebelumnya jadi dirut PLN, dengan kelompok media Jawa Pos (Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, Radar (151 koran), JPNN (online). Dan 12 TV lainnya. Mereka tidak pernah mengkritisi bos besar mereka dan menulis bosnya secara positif.

Bagaimana dengan Grup Media Kompas? Ketidakkritisan terhadap peristiwa berdarah 1965 dan pembantaian di Timor Leste dan Aceh ditambah janji loyal Kompas terhadap pemerintahan Suharto yang ditandatangani Jacob Oetama tahun 1978. Buku St. Sularto: Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jacob Oetama menceritakan Kompas berjanji tidak akan menulis darimana harta Soeharto sekeluarga dan bagaimana mereka memperolehnya dan tiga janji lainnya yang mengkhianati loyalitasnya terhadap warga yang merupakan tugas tradisional media. Termasuk tidak menyoal dwi fungsi ABRI.

Koran-koran besar di Menado, Sulawesi Utara, juga tak kalah memprihatinkan. Relasi antara media-media dan pemerintah lokal sedemikian dekat. Manado Post, salah satu koran besar di Menado dan merupakan bagian dari grup media besar di Surabaya: Jawa Pos. Media-media ini dekat dengan siapapun penguasa saat itu. “Kalau penguasa daerah Golkar jadi Golkar, kalau penguasa Demokrat jadi Demokrat,” tutur Rikson Ch. Karundeng, wartawan harian Media Sulut.

Kelompok Media Sulut, yang memiliki harian Media Sulut, Reportase, dan Koran Manado, pemiliknya pengusaha Henky Gerungan namun ditarik Golkar (ketua DPD Kosgoro 1957, Sulut. Diwacanakan akan dicalonkan Golkar sebagai Bupati Minahasa. Dia dicalonkan juga sebagai ketua DPD I Partai Golkar Sulut).

Komentar grup, dengan harian Komentar, Metro, berafiliasi dengan Jeffry Masie, mantan DPR RI PDS dan pernah mencalonkan diri sebagai DPR PDIP namun kalah nomor urut. Karir politiknya tetap di PDIP dan sedang dicalonkan PDIP sebagai kandidat bupati Minahasa Tenggara (Mitra). Jeffry sering intervensi ke redaksi soal pemberitaan.

Swara Kita milik sorang pengusaha Cina asal Surabaya punya kecenderungan seperti Manado Post, “kepala daerah punya kontribusi apa terhadap media mereka akan dibela habis-habisan, “ tutur Rikson.

Ada ketegangan antara Vicky Lumentut,  walikota Manado, dan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang (SHS) kasus pemilihan ketua DPD partai Demokrat Sulut, kemudian walikota dan gubernur ini sama-sama mencalonkan diri (2011). Para pendukung gubernur meyakini kandidatnya akan terpilih, namun di luar dugaan walikota manado Vicky Lumentut yang terpilih. “Perseteruan ini berlangsung hingga kini. Kalau wartawan bertanya mengelak.” Kata Rikson.

Kaitannya dengan media adalah afiliasi dukung-mendukung antara walikota dan gubernur. Manado Pos memilih membela gubernur sementara Suara Kita lebih memilih membela walikota.  Ini juga pernah terjadi saat konflik gubernur dengan bupati Talaut, Elly Lasut. Mereka adalah sama-sama mencalonkan diri ke kursi gubernur Sulut dalam pertarungan memperebutkan kursi ini, dia diperkarakan kejaksaan tinggi Sulut. Awalnya kebanyakan media mendukung Elly Lasut karena banyak menyumbang finansial (baca: iklan, kontrak pencitraan) pada media. Kasus SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas, fiktif sebesar 9,8 milyar. Setelah Lasut kalah media lebih cenderung ke Sarundayang, akhirnya Lasut membikin media sendiri bernama Cahaya Pagi dan Jurnal Sulut. Rikson menyebut hubungan ini sebagai "selingkuh."

Menengok Kembali Sejarah Pers Indonesia

Koran pertama di Hindia Belanda (kini Indonesia) lahir 136 tahun setelah Avisa Relation oder Zeitung, koran tertua di dunia, terbit tahun 1609 di Strassbourg. Ia adalah Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementes yang terbit dalam Bahasa Belanda. Lantas Brotomartani, harian Bahasa Jawa dan dicetak dalam huruf Jawa di Solo pada 1855. Baru menyusul koran-koran berbahasa Melayu, Mandarin, termasuk Medan Prijaji di era euforia Kongres Pemuda 1928.

Di rezim kolonial ini terbit dalam bayang-bayang undang-undang kolonial yang mencekik pers: Haazaai Artikelen alias pasal penyebar kebencian dan undang-undang pers 1931 -Presbreidel Ordonantie- termasuk yang paling menakutkan. Ia mencekik siapapun yang dianggap merusak “ketertiban umum” yang sering diplesetkan oleh Gubernur Jendral untuk melarang penerbitan apapun yang menentang pemerintah.

Dalam kurun 1931-1936, sedikitnya 27 surat kabar ditundukkan dan menahan sejumlah wartawan.

“Ketika Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda, mereka membawa serta aturan sensor pra cetak di sini,” tulis David T. Hill dalam buku Pers di Masa Orde Baru. Pada masa pendudukan Jepang pula wartawan Indonesia menduduki posisi-posisi yang ditinggalkan orang-orang Belanda. Bahasa Belanda pun digantikan dengan Bahasa Melayu.

Di era Soekarno, masing-masing media berafiliasi pada partai tertentu. Besar kecilnya koran saat itu tergantung dari besar-kecilnya sumbangan dari partai politik tertentu. Pemerintah dan militer juga punya hak koran gratis. Pers juga dijadikan batu loncatan untuk meraih posisi politik tertentu, contohnya, Adam Malik.

Soekarno juga memberangus banyak media. Pada kurun waktu 1950-1962 Soekarno bertekat memberangus koran-koran yang berseberangan dengannya. “Dirinya bersikeras, ‘tidak mengizinkan kritik destruktif terhadap kepemimpinan saya,” David T. Hill mengutip ucapan Soekarno.

Pemerintahan Soeharto naik dan turun dari tahta kepresidenan karena memberangus pers. Saat dia naik pada 1965, menurut David T. Hill dalam bukunya Pers di Masa Orde Baru, Soeharto membredel sepertiga dari seluruh surat kabar di Indonesia. Turunnya Soeharto juga salah satunya disebabkan karena perlawanan terhadap dirinya semakin menguat pasca pembredelan majalah Tempo dan dua terbitan lainnya.


Apa Efek Selingkuh Ini Terhadap Kualitas Media?

Peristiwa pembantaian Partai Komunis Indonesia tahun 1965 hingga kini masih merupakan wilayah sejarah gelap. Warga Indonesia tidak mendapat informasi yang memadai tentang informasi seputar peristiwa kejahatan kemanusiaan tersebut. Kenapa? Saat peristiwa itu terjadi semua koran ditutup Suharto selama seminggu. Hanya Suara Karya dan Berita Yudha yang bisa terbit dan mereka memberitakan pemerintah Suharto sebagai pahlawan. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Bukankah Suharto sebenarnya penjahat kemanusiaan? Dia membunuh banyak orang PKI, Aceh, dan Timor Leste.

Saat terhadi pembantaian warga di Dili yang biasa disebut peristiwa Santa Cruz tahun 1991, konsumen berita Indonesia tidak mendapat informasi yang cukup tentang apa yang terjadi di sana. Padahal peritiwa tersebut bergema di dunia. Ketika orang-orang di luar negeri ngomongin soal ini warga Indonesia tidak tahu apa-apa.

David T. Hill dibukunya mencatat, ketika tembak-menembak tentara atas demonstrasi damai yang terjadi di luar pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, para pemilik surat kabar utama dan para editornya-bukan Pusat Informasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia-yang menentukan apa yang disampaikan oleh surat kabar Indonesia dan bagaimana hal itu disampaikan.

Ketika saya awal menjadi editor freelance untuk portal www.korbanlumpur.info, Agustus 2008. Saya fikir persoalan Lapindo sudah kelar. Korban sudah dapat ganti rugi dan rumah yang bagus seperti di berita-berita TVOne dan media milik Bakrie lainnya namun begitu saya sampai di lapangan kondisinya begitu buruk. Masih ada sekitar 500 kepala keluarga yang tinggal di pengungsian pasar baru Porong. Sebagian lagi masih tinggal di pengungsian di bekas tol Besuki. Mereka belum dapat ganti rugi sama sekali kala itu. Konsumen informasi di Indonesia tak dapat informasi yang independen soal Lapindo dari media-media milik Bakrie.

Di Manado konsumen berita pun tak dapat informasi yang cukup soal perselingkuhan elit-elit lokal. Bagaimana satu keluarga menguasai semua posisi nomor satu di tingkat gubernur dan walikota. Nepotisme tidak dikritisi media lokal karena mereka adalah donatur, pengiklan, dan pemberi makan para awak media di Sulawesi Utara.

Tugas tradisional media sebagai pemantau kekuasaan dan menyuarakan warga tidak dijalankan. Jangan tanya soal Independensi? Fakta-fakta yang disajikan oleh para pekerja pers telah dipilih sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh persoalan sebenarnya. Media hanya sebagai alat propaganda dan kampanye.

Pemantauan Media

Eriyanto, penulis buku Media Dan Konflik Ambom, saat memantau peran media dalam konflik Ambon menggunakan metode pemantauan deskriptif analitis. Menguraikan obyek penelitian secara deskriptif, menguraikan obyek penelitian secara deskriptif dan menginterpretasikan secara analitis. Pengumpulan datanya dilakukan dengan tiga mekanisme:

1.    Wawancara mendalam. Pewawancara datang ke masing-masing pengelola media dan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci—orang yang dipandang tahu dan sumber informasi, informasi dari informan kunci itu, jika meragukan, harus diperiksa ulang dengan informan lain.

2.    Obsevasi Lapangan. Selain wawancara mendalam dengan key information, pewawancara juga melakukan observasi ke media langsung.

3.    Analisis isi. Metode ini dipakai untuk melihat bagaimana media di Ambon menggambarkan kerusuhan Ambon.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Blur menyebutkan langkah-langkah khusus untuk menjadi pembaca informasi pintar di era banjir informasi sekarang ini.

Jadilah pembaca yang skeptis: bisa membedakan fakta dengan fiksi. Dalam kontek media di Indonesia tentu kita sering menemui fakta-fakta yang dicampur fiksi ini. Dalam kasus Lapindo satu dua tahun pasca semburan, misalnya, kita sering menemukan berita-berita penyelesaian lumpur dengan sesajen, mengundang paranormal, dan sebagainya. Atau lumpur dikatakan tidak bahaya atau bisa jadi masker Lumpur. Anda tentu masih ingat, bahkan, SBY menyarankan lokasi bencana dijadikan tempat wisata. Apa fakta yang ditutupi? Lumpur telah merusah lingkungan, mulai dari bau busuk, penyakit pernafasan yang meningkat, lumpur yang dibuang dilaut dan merusak tambak organik warga di sepanjang sungai Porong.

Di era banjir informasi ini kita musti benar-benar berdiet untuk informasi macam ini. Informasi yang dicampur dengan fiksi macam lemak, bila kita konsumsi terlalu banyak akan jadi timbunan lemak dan itu tidak sehat buat kita.

Bagaimana melakukan diet ini, ada enam cara: mengenali apa yang kita cari? Mengenali apakah laporan berita itu lengkap atau tidak? Bagaimana mendapatkan narasumber? Mengevaluasi berita dengan menilai bukti-bukti? Bagaimana kecenderungan model berita baru berinteraksi dengan bukti? Langkah terakhir adalah apakah kita mendapatkan apa yang kita cari?

Yang kita cari adalah fakta: bukan fiksi, bukan desas, desus, bukan propaganda, bukan kampanye. Fakta ini yang kita perlukan, ia jadi vitamin yang akan menjadikan keputusan hidup kita lebih sehat. Ketika kita tahu di daerah tertentu macet, kita bisa memutuskan jalan yang tidak macet untuk cepat menuju tujuan kita.

Dalam kaitan dengan informasi yang kita konsumsi, kita musti memastikan bahwa berita yang kita konsumsi adalah fakta bukan yang lain. Wartawan yang memproduksi berita adalah salah satu mata dan telinga kita. Apakah mereka sekedar menyampaikan kutipan dari pejabat? atau apakah mereka berusaha lebih jauh untuk mengungkapkan ada apa dibalik pernyataan itu? Semakin banyak usaha untuk mendalami fakta, kualitas berita semakin baik dan berita macam itulah yang layak kita konsumsi.

Setelah kita mengenali apa yang kita cari, langkah selanjutnya adalah apakah berita yang disajikan lengkap atau tidak? Apa yang kurang di situ? Semakin lengkap informasi, semakin baik. Semakin banyak pertanyaan kita yang tidak terjawab semakin buruk.

Berita berkualiatas adalah berita dari sumber pertama: korban, pelaku, saksi mata yang melihat kejadian. Lingkaran kedua adalah dokumen tangan pertama, dokumen pengadilan seperti kesaksian dan pernyataan, lingkaran ketiga adalah kliping koran, dokumen tangan kedua. Berita yang baik adalah berita yang menggunakan sumber pertama, jika menggunakan sumber kedua dan ketiga kurang baik dan tidak baik.

Lantas bagaimana kualitas berita yang menggunakan sumber pakar dan humas? Bisa dipastikan kualitas beritanya tak bisa dipertanggungjawabkan.

Kualitas narasumber ini musti diperiksa dan didukung bukti. Apakah narasumber berbohong atau tidak. Seberapa besar usaha wartawan untuk membuktikan pernyataan narasumber adalah hal penting yang musti diperhatikan pemantau media.

Apakah anda sudah menemukan apa yang anda cari?

* Ditulis untuk bahan presentasi pemantauan media atas undangan Akumassa. Gambar diambil dari Jakarta Post online.

Calo-Calo Haji

Majalah Historia

BERKOEMPOEL, kelompok warga Cilegon, melayangkan sebuah surat protes pada Gubernur Jenderal di Batavia. Isinya soal kongkolikong Johanes Gregorius Marinus Herklots alias J.G.M. Herklots, bos agen perjalanan haji The Java Agency, dengan Wedana Cilegon bernama Entol Goena Djaja. Untuk menjaring jamaah haji sebanyak-banyaknya, perusahaan haji itu menggunakan jasa pejabat lokal dan keluarga mereka sebagai tenaga pemasaran. Hadiahnya: pejabat itu plus keluarganya diberi tiket gratis ke Mekah.

Tergiur dengan tiket haji gratis, para pejabat ini memakai kekuasaannya: memaksa rakyat yang hendak pergi haji untuk menggunakan perusahaan Herklots. Yang tak menggunakan perusahan itu, ditahan pas-nya (izin jalan, semacam paspor). Karena takut terhadap penguasa, dengan terpaksa banyak orang naik kapal Herklots sesuai perintah.

Dengan kongkolikong macam ini, pada musim haji 1893, Herklots berhasil menjaring lebih dari 3.000 jamaah dari, menurut J. Vrendenbregt dalam The Haddj merujuk data Indisch Verslag, keseluruhan jamaah yang berjumlah 8.092 orang.

Gubernur Jenderal, yang sudah menerima banyak keluhan soal kebusukan agen haji milik J.G.M Herklots, menerima surat ini pada pertengahan Juni 1893. Isinya, sebagaimana dikutip dari buku Berhaji Di Masa Kolonial karya Dien Majid, antara lain: “...semoea toeroet Entol Goena Djaja soedah berdjanji sama itoe toean agen Herklots, dia poenya anak (Entol Hadji Moestafa) dan mertoea (Hadji Karis) pegi di Mekkah dengan pordeo tida bajar ongkos kapal, makan dan minoem djoega pordeo dan djoega misti dapat kamar, tapi banjak sekali orang-orang jang dari district Tjilegon tida seneng menoempang di itoe kapal/agen toean Herklots, melaenkan dia orang takoet sama Kapala District Tjilegon Wedana Entol Goena Djaja...”

Gubernur Jenderal juga menerima somasi dari Konsul Belanda di Jedah tentang pungutan liar yang dilakukan agen haji Herklots. Jamaah harus membayar tiket pulang yang telah ditetapkan f.95 plus f.500 sebagai jasa bagi Herklots. Konsul memohon Gubernur Jenderal supaya mendeportasi Herklots dan mengadili kejahatannya. Meski perbuatan Herklots dikategorikan melanggar hukum tapi Gubernur Jenderal tak punya wewenang untuk mendeportasi Herklots.

Menurut Dien Majid, Konsul Belanda di Jedah lantas melobi Gubernur Jedah Ismail Haki Pasha supaya mendeportasi Herklots. Pasha tak bisa mengabulkannya dan bilang, “Herklots di sini hanya sibuk bekerja untuk melaksanakan penanganan keagamaan.”

Usaha keras Konsul untuk mendeportasi dan mengadili Herklots tak mempengaruhi bisnis haji Herklots secara keseluruhan. Herklots masih leluasa menjaring calon haji dan menebarkan tipu-tipu yang lebih parah.

Pengalaman R. Adiningrat, residen Cirebon, bisa jadi contoh. Laporan Residen Cirebon tanggal 10 Juli 1893, sebagaimana dikutip Dien Majid, menyebutkan pengalaman buruknya menggunakan agen Herklots. Saat membeli tiket, Adiningrat dilayani oleh W.H. Herklots, adik J.G.M. Herklots. Adiningrat musti membayar f.150 plus premi f. 7,50 per kepala; lebih mahal dari tarif pemerintah sebesar f.110. Padahal di reklamenya, Herklots menawarkan harga lebih murah: “Harga menoempang f.95 satoe orang troes sampai di Djeddah dan anak-anak oemoer dibawah 10 taoen baijar separo harga, anak yang menetek tidak baijar.”

Sialnya lagi, menjelang tanggal keberangkatan haji, W.H. Herklots kabur duluan dari Cirebon dan dia berangkat ke Jedah menggunakan kapal De Taroba.

J.G.M. Herklots dan teman Arabnya, Syekh Abdul Karim, “penunggu Kabah”, juga menipu pihak berwenang Mekah dan memanfaatkan mereka untuk menjaring jamaah haji yang hendak pulang ke Hindia Belanda. Herklots memakai identitas palsu untuk bisa masuk Mekah, yakni Haji Abdul Hamid, pribumi Hindia Belanda beragama Islam. Identitas baru ini perlu karena orang-orang non-Muslim tak diperkenankan masuk Mekah.

Herklots menggunakan identitas palsu ini untuk mengajukan pinjaman pada Syarif Mekah. Syarif Mekah bersedia memberi pinjaman f.150.000 dengan dua catatan. Pertama, di kantor Herklots ditempatkan dua jurutulis Syarif Mekah, yang bertugas mengawasi kegiatan kongsi, terutama jumlah jamaah. Setiap sore mereka mengambil keuntungan sesuai perjanjian yang disepakati. Kedua, di pihak lain, para syeikh kepercayaan Syarif Mekah membantu Herklots mencari jamaah yang telah selesai menunaikan ibadah haji untuk pulang ke tanah air.

Dengan kesepakatan ini Herklots mendapat perlindungan. Dan dengan bantuan para syeikh, dia bisa leluasa menjaring para jamaah yang hendak pulang sementara agen-agen haji lain susah-payah mendapatkannya.

Di Mekah, para “Haji Jawa”, sebutan untuk jamaah haji Hindia Belanda, dipaksa naik kapal api dari agen Herklots. Supaya tak pindah ke kapal lain, mereka diwajibkan membayar tiket sejak di Mekah.

Jamaah haji yang telah membayar mahal ini dibuat terlantar saat menunggu tanpa kepastian kapan kapal carteran Herklots dari Batavia datang. Mereka menunggu di tenda-tenda di lapangan terbuka tanpa fasilitas memadai.

Para jamaah, yang kehabisan duit itu, mengadukan perlakuan buruk Herklot pada konsulat Belanda di Jedah dan bikin konsulat Belanda geram. Mereka memaksa Herklots mengembalikan uang tiket tanpa harus menunggu kapal carteran. Herklots bersedia mengembalikan separo dari harga tiket, 31 ringgit. Selain keluhan keterlambatan dan penelantaran, banyak jamaah haji mengeluhkan fasilitas kapal pengangkut jamaah. Majid menulis, kapal Samoa yang dipakai Herklots tak dirancang sebagai kapal penumpang. Akibatnya, dek atas dan bawah penuh penumpang dengan ventilasi yang buruk. Banyak penumpang jatuh sakit.

Majid juga mengutip kesaksian Sin Tang King, gelar raja muda Padang yang berganti nama menjadi Haji Musa, salah seorang penumpang kapal, “Sampai di Djeddah saja liat ada banjak kapal tetapi tiada kapal boleh kami naik di lain kapal hanja misti masok kapal Samoa, dan kapal lain sewanya tjoema 15 ringgit ada djoega jang 10 ringgit djikaloe orang maoe naik di lain kapal oewang jang telah dibajar di Mekkah itoe ilang sadja. Satoe doewa orang jang ada oewang dia tiada perdoeli ilang oewangnja 37 ringgit itoe dia sewa lain kapal, sebab di kapal Samoa tiada bisa tidoer dan tiada boleh sambahjang karena semoewa orang ada 3.300 (sepandjang chabar orang) djadi bersoesoen sadja kami jang tiada oewang boewat sewa lain kapal...”

Kapal Samoa berangkat menuju Batavia pada 7 Agustus 1893 dan transit semalam di Aden. Setelah berlayar dua hari dari Aden, menurut kesaksian Si Tang Kin, tepat hari Selasa sekira pukul 17.00 Samoa dihajar badai dahsyat. Kapten kapal tak memberi tahu akan datangnya badai sehingga pintu terbuka dan orang-orang di kapal riuh, berhimpit-himpitan dengan peti, hingga ada yang kepalanya pecah, putus kakinya, atau terhempas ke laut. Dalam satu malam, seratusan orang tewas. Mereka dibuang begitu saja ke laut tanpa disembahyangkan atau dikafani. [IMAM SHOFWAN]

Bersambung di Haji Singapura

Haji Singapura

 Majalah Historia

Sambungan Calo-calo Haji

Si Gapoeng, perempuan Melayu yang berganti nama Halimatusa’diyah setelah hajjah, juga menumpang kapal Samoa, kapal carteran J.G.M. Herklots saat pulang ke tanah air. Kala badai menghajar Samoa pada 14 Agustus 1893, dia selamat namun harus kehilangan suami dan harta bendanya, antara lain satu peti besar berisi pakaian, 21 karung goni berisi perbekalan, dan uang tunai sebesar f.150. Dalam kesaksian yang disimpan di Arsip Nasional RI sebagaimana dikutip Dien Majid, dia berkisah:

“...Kira-kira soedah 7 hari berlajar satoe malam dapat angin besar sampei hampir-hampir terbalik kapal itoe dan ajer masuk kadalam kapal sampai pagi-pagi di tjari saja poenja laki tiada lagi dan barang-barang saja itoe joega semoea soedah habis roepanja djatoeh masok laoet sama laki saja barang dan oewang saja jang habis itoe ada kira-kira f.150 bersama-sama pekirim orang djoega tjoema tertinggal badan saja sadja dengan sehelei badjoe jang soedah robek-robek begimana.”

Untuk makan di sisa perjalanan 42 hari, setelah badai, dia mengandalkan belas kasihan dari penumpang lain, “Dari makanan selama dalam kapal djikaloe ada orang jang soedah dapat nasi jang ada kasihan dia beri sedikit-sedikit baharoe saja makan, kalo tiada kasihan orang-orang itoe tiadalah saja makan.”

Kritik keras terhadap kapal-kapal carteran Herklots datang dari agen-agen haji pesaingnya seperti agen pelayaran Nederland, Borneo Company Limited, Rotterdam Lloyd dan Ocean, Firma Gellatly Henkey Sewell & Co, Firma Aliste, Jawa & Co. Agen-agen haji ini tergabung dalam wadah: Kongsi Tiga.

J.G.M. Herklots dan Kongsi Tiga adalah agen-agen haji generasi pertama yang dilibatkan pemerintah Hindia Belanda dalam pengurusan ibadah haji setelah melonjaknya jumlah jamaah haji tahun 1893. Di bagian dua Indisch Verslag dicatat jumlah jemaah haji tahun itu sebanyak 8092 jamaah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6841 jamaah.

Dalam surat protesnya kepada Menteri Luar Negeri Nederland, Rotterdam Lloyd and Ocean mengatasnamakan agen-agen haji yang tergabung dalam Kongsi Tiga menuduh Herklots tak paham undang-undang kapal penumpang pribumi yang termaktub dalam Native Passagers Ships Act 15 Febuari 1884.

Surat yang emosional ini menyindir dengan mengatakan: seluruh orang Belanda di mana pun dia berada pasti memahami Peraturan ini. Pokok utama yang dipersoalkan Lloyd adalah kapal Samoa, yang dicarter Herklots untuk pemulangan jamaah, adalah kapal pengangkut batubara dan tidak dirancang sebagai kapal penumpang.

Dua persyaratan dalam Passagers Ships Act yang dilanggar Herklots, pertama: Kapal yang memiliki berdek kayu yang dibolehkan mengangkut jamaah. Untuk tiang tiap dek harus terbuat dari besi. Seluruh dek harus ditutup kayu. Kedua: para jamaah yang berada di dalam kapal tujuan Hindia Belanda itu harus cukup mendapat kayu bakar dan tidak melebihi jumlah penumpang.

Parahnya lagi, Samoa tanpa dilengkapi kayu pembatas pada seluruh dek dan kuat dugaan bahwa kapal Samoa ini kelebihan muatan. Lloyd minta Menteri Luar Negeri segera mengambil tindakan terhadap Herklots atas pelanggaran-pelanggaran itu.

Tahun 1893 memang bukan tahun yang mujur bagi agen-agen haji dari Kongsi tiga. Kapal-kapal mereka hanya bisa mengangkut sedikit jamaah yang hendak pulang ke Hindia Belanda. Kapal api Drenta milik Rotterdamsche Lloyd yang bisa memuat 830 penumpang hanya mengangkut 115 jamaah. Sementara kapal Lyilops milik Ocean Line hanya mengangkut 22 jamaah. Kapal Sentor milik Ocean hanya memuat 268 penumpang. Bahkan kapal Sunda milik Nederlandsche Lloyd yang menggratiskan biaya angkut barang dan hanya bertarif f.14, hanya mampu menjaring 100 penumpang, padahal kapasitasnya 614 penumpang.

Martin van Bruinessen dalam tulisannya “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji” mencatat, orang Nusantara punya minat tinggi untuk pergi haji. Pada akhir abad ke-19 jumlah jamaah haji Nusantara berkisar antara 10-20 persen dari seluruh jamaah haji asing. Angka melonjak, sebagaimana data Indisch Verslag, hingga 50 persen, menjadi 28.427 jamaah dari total 56.855 jamaah pada musim haji 1913/14.

Perangsangnya adalah status sosial yang tinggi yang akan diperoleh sepulang haji ditopang hasil panen yang melimpah pada tahun-tahun tertentu. Ibadah yang butuh modal besar ini tak hanya merangsang golongan atas begitu pula golongan bawah. Mereka yang punya pertanian luas membayar dengan hasil panen, sementara yang pertaniannya sempit menabung berpuluh-puluh tahun.

Pangeran Aria Ahcmad Djajadiningrat, asisten wedana Cilegon dalam buku Herinneringen van Pangeran Achmad Djajadiningrat mencatat saat-saat wawancara calon haji yang mengajukan pas-haji. Ketika seorang calon haji diminta untuk menunjukkan uang sebesar f.500, sebagaimana disyaratkan untuk mendapat pas-haji, dia bilang perlu dua hari untuk bisa menunjukkan uang tersebut.

“Uang sejumlah itu semua terdiri dari sen yang ia tanam pada berbagai tempat dalam kebun dukunya. Ia harus menggali terlebih dahulu uang itu. Selanjutnya, ia harus mempunyai sebuah gerobak untuk mengangkut uang itu dari desanya ke tempat tinggal saya dan dari sana ke Cilegon untuk sedapat mungkin uang ditukar dengan uang perak atau uang kertas.”

Belakangan diketahui, calon haji ini bekerja sejak muda sebagai penjual kayu bakar dan menabung 5-10 sen per hari dari penghasilannya yang hanya 15-20 sen. Setelah 25 tahun tabungannya mencapai 50.000 sen atau f.500.

Banyak pula yang menjual tanah dan sebagian lagi nekat berhutang untuk bisa berangkat haji.

Agen perjalanan haji menangkap fenomena tersebut sebagai peluang usaha yang menggiurkan. Agen-agen haji ini melakukan berbagai cara untuk merayu, dengan berbagai kemudahan, para jamaah. Salah satunya memberikan pinjaman pada jamaah yang tak berduit –sering disebut arme pelgrims alias haji miskin.

Pinjaman diberikan berdasarkan kontrak dengan jaminan dibayar dengan tanah atau bekerja. Dengan perjanjian ini agen-agen haji meraih keuntungan karena memperoleh banyak tanah subur di Banten dan pekerja yang bisa dibayar murah.  

Tajuddin Brother, sebuah agen yang fokus pada peminjaman biaya haji dan juga adviseur Kongsi Tiga, contohnya. Setelah musim haji 1925/1926, agen ini memperoleh sejumlah tanah pertanian subur di Banten sebagai tebusan atas hutang biaya haji yang waktu pengembaliannya lewat. “Ini mengakibatkan pemiskinan para haji setelah dari Makkah karena kehilangan sumber kehidupan utama,” tulis Vredenbreght dalam bukunya The Haddj.

Agen-agen haji di Kongsi tiga, di berbagai referensi haji di masa kolonial, terkenal bagus pelayanan kapalnya. Namun mereka terlibat dalam penyediaan biaya haji yang tak punya duit ini. Agen-agen haji ini biasanya bekerjasama dengan para syekh.

Bagi mereka yang berhutang dengan calo haji dan tak punya tanah untuk menebus utang biasanya membayar dengan bekerja atau jadi onderneming di perkebunan sawit milik Fa. Assegaf, seorang syekh Arab di Singapura yang sering merekrut jemaah haji untuk disalurkan pada agen-agen haji tertentu, di Deli, Semenanjung Malaya, dan Singapura hingga utang mereka lunas. Mereka yang berangkat ke Mekkah atau kembali dari haji dengan terlebih dahulu bekerja di Singapura, sesampainya di tanah air biasa mendapatkan julukan “Haji Singapura.” [IMAM SHOFWAN]

Kembalikan Bakrie Award!

Surat terbuka untuk para penerima Bakrie Award*)

Bapak dan Ibu penerima Bakrie Award,

Bapak dan Ibu tentu mengikuti berita-berita Lumpur Lapindo yang, hingga kini, aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap harinya. Melumpuhkan 19 Desa dari tiga kecamatan; Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. Menyebabkan 14.000 KK kehilangan kehidupan normal mereka, menenggelamkan 33 sekolah dan 6 pondok pesantren menelantarkan murid-santrinya. Menyebabkan 15 orang meninggal, karena ledakan pipa gas yang disebabkan penurunan tanah setelah semburan dan 5 orang meninggal akibat gas beracun. Lumpur ini juga telah menyebabkan penyakit saluran pernafasan meningkat pesat di desa-desa tersebut.

Untuk semua kehilangan itu PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya memberikan ganti-rugi dengan membeli tanah, rumah, dan sawah para korban. Itupun yang menurut peraturan presiden selesai dalam dua tahun setelah bencana, hingga kini, baru 60 persen korban yang telah menerima ganti rugi ini.

Tak ada ganti rugi soal kesehatan, pendidikan, sosial, dan pencemaran lingkungan.

Saya yakin juga kalau Bapak dan Ibu tahu kalau Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa berbuat banyak untuk menekan Abu Rizal Bakrie supaya segera menyelesaikan tanggungjawabnya. Bahkan dalam revisi Perpres terbarunya SBY justru membagi tanggungjawab Lapindo dengan membebankan pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta pada kas negara dan kas negara juga membayari semua tanggung jawab sosial selain tanah-sawah-rumah.

Di ranah hukum; gugatan perdata yang diajukan YLBHI maupun banding yang diajukan Walhi, kalah di pengadilan dan tuntutan pidananya pun dihentikan. Di ranah politik; Kami yakin Bapak dan Ibu juga tahu, karir politik Bakrie kian mencorong dengan memenangi bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dan bahkan menggusur Sri Mulyani dan Bakrie juga menjadi ketua harian partai koalisi dan semua orang tahu posisi itu sama dengan posisi wakil presiden bayangan. Bahkan lebih.

Perusahaan-perusahaan Bakrie diduga banyak melakukan penggelapan Pajak. Akhir 2009, Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak dari tiga perusahaan tambang Bakrie PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resaurces Tbk., PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan ini, diduga tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Total tunggakan pajak tiga perusahaan ini hingga Rp 2,1 triliun, dengan rincian: KPC Rp 1,5 triliun, PT Bumi Rp 376 miliar, PT Arutmin Rp 300 miliar.

Bapak dan Ibu juga pasti tahu, orang-orang dekat Bakrie seperti Andi Alfian Mallarangeng, kini melenggang menuju kursi Partai Demokrat 1 (meskipun akhirnya kalah) dan Yuniwati Teryana, vice president External Relation Lapindo Brantas, Inc, Gesang Budiarso, Anggota Dewan Komisaris MLJ, dan Bambang Prasetyo Widodo, direktur operasional MLJ, mengincar posisi bupati Sidoarjo.

Kami juga yakin Bapak dan Ibu tahu, bagaimana pemerintah Jawa Timur juga patah arang dan menyerah menangani kasus Lapindo dan yang lebih parah, pansus DPRD Sidoarjo bahkan tak punya inventaris data aset pemerintah kabupaten yang tenggelam dalam lumpur. Dan setelah empat tahun bencana lumpur ini, baru kemarin (20/6/2010), pansus mendesak pemerintah kabupaten untuk menginventarisir aset-aset tersebut dan meminta ganti rugi pada Lapindo.

Bisa dibayangkan betapa mengerikan, akibatnya, kalau Jawa Timur dipimpin oleh orang-orang Bakrie.

Kami juga yakin, Bapak dan Ibu tahu, kalau Bakrie juga memodali banyak media (online, cetak, TV) dan media-media ini tidak membicarakan keburukan Bakrie dan serempak mendorongkan opini bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogjakarta 26 Mei 2006. Opini ini dibantah dengan lantang oleh para geolog internasional dalam pertemuan ilmiah para geolog di Capetown, Afrika Selatan. Dari 42 geolog yang hadir, hanya 3 orang, yang menyatakan hubungan lumpur dengan gempa. Tentu Bapak dan Ibu juga tahu, dua dari tiga orang orang itu punya hubungan khusus dengan Lapindo. Semua ini adalah kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik.

Tak hanya itu, media-media ini juga memberitakan pernyataan-pernyataan Bakrie bahwa persoalan-persoalan lumpur Lapindo telah kelar, para korban sudah mendapatkan ganti rugi dan sudah mendapatkan rumah, dan keluarga Bakrie sudah mengeluarkan Rp. 6,2 triliun untuk menangani kasus ini. Mereka mengutip pernyataan-pernyataan ini bulat-bulat tanpa melihat bahwa masih banyak korban yang mengungsi, rumah-rumah yang diberikan masih bermasalah sertifikatnya, rel-rel kereta api belum diganti, sungai dan laut Porong yang tercemar dan rusak, tambak-tambak, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang semua rusak dan belum diganti.

Sebagai intelektual yang punya tanggungjawab sosial, pertanyaan kami, kenapa Bapak dan Ibu tak menyuarakan kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik ini? Saya lantas mencari alasan kenapa Bapak dan Ibu melakukan hal itu dan ketemu dengan Bakrie Award, penghargaan tahunan yang diberikan keluarga Bakrie pada intelektual-intelektual Indonesia, dan Bapak dan Ibu telah menerima hadiah yang kian tahun kian bertambah jumlah penerima dan nominal handiahnya.

Kami curiga dengan hadiah dari Bakrie ini Bapak dan Ibu jadi sungkan untuk mengkritik keburukan Bakrie dan membiarkan Bakrie dan kroninya menguasai negeri ini dengan tidak adil. Kecurigaan ini didasarkan pada pidato-pidato para penerima saat penerimaan penghargaan ini yang isinya memuji-muji pemberi hadiah.

Kami masih berharap pada Bapak dan Ibu untuk bisa kritis terhadap Bakrie dan membela para korban Lapindo. Caranya dengan mengembalikan hadiah Bakrie Award dan menuntut keluarga Bakrie untuk menyelesaikan tanggungjawabnya pada korban.

Penolakan tegas Romo Franz Magnis-Suseno terhadap Bakrie award dan pengembalian Bakrie award oleh Goenawan Mohamad terhadap Bakrie Award dilakukan karena mereka berdua meyakini kalau ada ketidakadilan dalam kasus Lapindo. Goenawan, dalam siaran persnya di Kedai Tempo Utan Kayu kemarin, melihat pemberian award ini terkesan menutupi yang jelek. “Pengembalian ini untuk mengingatkan jangan coba-coba menutupi yang borok dengan kebaikan," tutur Goenawan.

Para ahli geologi meyakini semburan lumpur Lapindo akan tetap aktif menyembur hingga 30 tahun ke depan dan akankah Bapak dan Ibu diam selama 30 tahun dan menunggu jumlah korban semakin banyak hingga Anda sadar ketidakadilan ini?

Jawabanya saya mohon tanyakan pada hati nurani Anda.

* Para penerima Bakrie Award:
2003: Sapardi Djoko Damono (kesusastraan) dan Ignas Kleden (sosial-budaya). BA 2004: Goenawan Mohamad (kesusastraan) dan Nurcholish Madjid (sosial-budaya) BA 2005: Budi Darma (kesusastraan), Sri Oemijati (kedokteran). BA 2006: Arief Budiman (pemikiran sosial), dan Iskandar Wahidiyat (kedokteran). BA 2007: Putu Wijaya (sastra), Sang¬kot Marzuki (kedokteran), Jorga Ibrahim (sains), dan Balai Besar Pene¬litian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang (teknologi). 2008: Taufik Abdullah, Sutardji Calzoum Bachri, Mulyanto (kedokteran), Laksamana Tri Handoko (ahli fisika), Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2009: Sajogyo (pemikiran sosial), Ag Soemantri (dokter), Pantur Silaban (sains), Warsito P. Taruno (Teknologi), Danarto (Kesusastraan).



Para Penyeru:
1. Siti Maemunah, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)
2. Andree Wijaya (Jatam)
3. Usman Hamid, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
4. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia
5. Riza Damanik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
6. Berry Nadian Furqon, Walhi Nasional
7. Taufik Basari, LBH Masyarakat
8. Doel Haris, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
9. Bambang Catur Nusantara, Walhi Jawa Timur
10. Rini Nasution, Yayasan Satudunia
11. Mujtaba Hamdi, Posko Korban Lapindo-Porong, Sidoarjo
12. Firdaus Cahyadi, Yayasan Satudunia
13. Sinung, KontraS
14. SwaNdaru, Imparsial
15. Larasati, LBH Masyarakat
16. Luluk, Jatam
17. Beggy, Jatam
18. Pius Ginting, Walhi Nasional
19. Halim, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
20. Dewi, Solidaritas Perempuan
21. Dyah Paramita, ICEL
22. Selamet Daryoni, Institut Indonesia Hijau
23. Rinda, Yayasan Satudunia
24. Hendro Sangkoyo
25. Torry Kuswardono
26. Arief Wicaksono
27. Andreas Harsono, Yayasan Pantau
28. Imam Shofwan, Yayasan Pantau
29. Don K. Marut
30. Riza V. Tjahjadi, Biotani & Bahari Indonesia
31. Teguh Surya, Walhi Nasional
32. Erwin Basrin dari Akar Bengkulu
33. Ronald Reagen dari Komkot PRP Bengkulu
34. Sofyan, Bingkai-Indonesia, Jogjakarta
35. Abdul Waidl, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta
36. Siti Nurrofiqoh, Yayasan Pantau
37. Wahyu Susilo, Infid
38. Mohammad Djauhari, KPSHK
39. Endang Prihatin, Wartawan
40. M. Zulficar Mochtar, Destructive Fishing Watch (DFW)
41. SABASTIAN E SARAGIH
42. Ruby, Asian Muslem Action Network (AMAN) Indonesia
43. Djuni Pristiyanto, Moderator Milis Lingkungan dan Milis Bencana
44. Bosman Batubara
45. Akhmad Murtajib, Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat
46. Valentina Sri Wijiyati, Koord. Div. Advokasi Penganggaran Untuk Pemenuhan Hak EKOSOB IDEA Yogyakarta.
47. Muslimin Beta, Turatea Profesional Network
48. Maria Josephine Wijiastuti, Jakarta
49. R. Yando Zakaria, fellow pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta.
50. Fahri Salam, Yayasan Pantau
51. Subagyo, LHKI Surabaya
52. AbduRahman, Tankinaya Institute
53. Chick Rini, Yayasan Leuser International
54. Rere Christanto, Posko Porong
55. Dian Prima, Posko Porong
56. Sapariah -Harsono, Wartawan
57. Indra Purnomo, freelancer
58. Bibianus Dosiwoda, Simpatisan korban Lapindo


--naskah ini awalnya dimuat di rubrik opini harian Jurnal Nasinal, 25 Juni 2010 dan beberapa hari selanjutnya menjadi seruan lebih dari 30 NGO. Gambar dari: The Jakarta Post

Sheryl Mendez, Karim Fael dan Jassim Mohammed

Jassim Mohammed dan Sheryl Mendez orang perhatian sama kawan. Pertengahan Desember lalu, saat Karim Fael ulang tahun, Jassim membelikan tart kotak coklat-putih plus lilin kecil dan Sheryl memberikan hadiah kecil; sebuah gantungan kunci menara eifel.

“Karim tidak suka eifel, karena dia orang Italia,” kata Jassim dan saya tidak percaya. Jassim hendak bikin kejutan kecil.

Ketiganya adalah wartawan freelance, Jassim dari Irak, Karim dari Italia dan Sheryl dari Amerika. Invasi Amerika terhadap Irak pada 2003 telah mempertemukan mereka dan Irak sebagai neraka bagi wartawan telah mengukuhkan ketiganya menjadi satu tim. Cerita berjudul “A Letter From Heaven,” adalah salah satu hasil kerja bareng mereka. Cerita ini memenangkan Media-Award Every Human Has Right (EHHR-award) 2008 di Paris.

Tim ini bereuni kembali di Paris bareng dengan 29 pemenang lainnya. Kebetulan, Karim ulang tahun. Saya diajak Jassim untuk merayakannya di sebuah kafe bersama Rodrigo Tornero, dari Argentina, Fatima Monterrosa, dari Mexico dan Helene Geniez, panitia dari Internews Europe, Paris.

Kejutan kecil Jassim dimulai saat lilin dinyalakan dan diletakkan di atas tart bersebelahan dengan menara eifel kecil. Karim tak mau meniup lilin karena ada eifelnya dan setelah semua teriak tiup, Karim tak bisa menolak. Busss, semua tepuk tangan sambil menyanyi Happy Birthday. Setelah itu, Fatima dan Rodrigo menyanyikan versi Spanyolnya Happy Birthday, disulul versi Prancis oleh Geniez dan versi Arab oleh Jassim. Saya tak punya pilihan lain selain menyanyikan versi Indonesianya.

Wine, bir dituangkan di gelas. Masing-masing mengucapkan bersulang dengan bahasa mereka dan saya pakai werr, khas Porong. Setelah menghabiskan bir pertamanya Jassim lebih banyak ngomong. Karim tampak senang.

“Ini, mungkin, akan jadi ulang tahun terbaik saya,” tutur Karim, “terima kasih.”

Sambil minum dan ngobrol, malam itu, ada seorang kawan Rodrigo yang gabung bersama. Dia membawa beberapa majalah mahasiswa bahasa Prancis L’’Amiante. Saya beli satu karena ketularan Karim yang juga membelinya. Karim suka dengan kartun-kartun di majalah itu, “It's briliant,” komentarnya pendek. Saya suka salah sebuah di antaranya; sebuah gambar anak sekolah duduk di depan komputer dengan gambar orang bercinta dilayarnya. Judulnya Bahasa Prancis dan saya tidak mudeng, menurut terjemahan kasar Karim, Tak Ada Acara Yang Baik di Televisi, dan anak digambar itu bilang, “untung ada internet.”

Karim juga menunjukkan pada saya sebuah buku tipis yang cantik. Di halaman muka tertulis SGMN dengan tulisan kecil dibawahnya, navigating space between home and exile.

"Harganya 5 dolar, tapi untuk kamu gratis, tapi musti dibaca." kata Karim.

Di halaman awal ditulis Karim bertanggungjawab atas graphics dan layout. Sheryl sebagai editor dan Jassim sebagai contributor dan collaborator. Rangkain tulisan soal pengungsi Irak inilah yang memenangkan EHHR Award; satu kisah tentang wartawan yang mencari hidup dari Irak ke Stockholm dan seorang anak perempuan 11 tahun yang dipaksa melacur.

Dari buku kecil inilah saya tahu pedihnya hidup wartawan di Irak. Yakni dari tulisan Jassim; A Letter From Heaven. Tulisan yang penuh dengan kalimat tanya ini mengacak-acak emosi saya saat membacanya. Ceritanya tentang kehidupan seorang wartawan Irak mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Untuk menyelamatkan nyawa keluarganya dia harus keluar dari negeri kelahirannya dan mencari suaka di Stockholm, Swedia. Tempat dimana keterasingan baru mendera. Tokoh dalam cerita itu adalah Jassim sendiri.

Untuk pembuka, Jassim menggambarkan keadaannya di Irak dengan mengajukan beberapa pertanyaan; Di negara anda, saat ada orang mati di jalan, apakah orang peduli? Di negara anda, apakah orang dibunuh gara-gara menenteng uang 100 dolar? Di negara anda apakah orang dibunuh karena punya mobil bagus? Atau karena dia manajer? Dokter? Atau karena mereka bahagia? Bahagia dalam hidupnya? Di negara saya, anda tidak tahu siapa kawan anda; tak tahu siapa musuh anda? Anda berjalan dan anda tidak tahu kapan anda mati dan untuk alasan apa. Tiap pagi kami pergi bekerja dan mengucapkan ‘selamat tinggal’ pada keluarga kami. Kami meninggalkan rumah dan mereka yakin bahwa anda mungkin takkan kembali. Lalu mereka bilang “hati-hati.” Tiap hari mereka mengingatkan anda untuk hati-hati. Masalahnya anda tidak tahu berhati-hati dari apa?

Kisahnya mengalir, menuturkan bagaimana kehidupan Jassim, interaksinya dengan orang-orang sekitarnya, lalu keadaan keluarga sampai dia dipaksa untuk keluar dari Irak atau dia sekeluarganya akan dibunuh. Jassim dituduh mata-mata Barat karena pekerjaannya sebagai wartawan.

Tahun 2007, akhirnya Jassim mendapat suaka di sebuah penampungan Stockhom, Swedia. "Di Swedia semua mahal, kami terpaksa bikin roti sendiri, karena tak mampu membelinya." tulis Jassim, "Kalau mau merokok, kami beli dari toko Arab yang harganya separuh lebih murah. Kami tak mampu beli tiket bis untuk jalan. Sehari-hari kami hanya berjalan-jalan sekitar satu kilo meter persegi dari tempat tinggal kami."

Keterasingan baru muncul, Jassim menggambarkannya dengan sangat baik di akhir cerita. Kalimatnya kira-kira begini; Bayangkan saya telah bebas dari penjara dan saya sadar saya belum bebas; saya hanya pindah sel tanpa tahu sebelumnya. Tiap hari pikiran menyempit, tiap hari saya lihat wajah orang-orang sekitar kosong. Terlalu lama tanpa keluarga, tanpa sesuatu yang biasa mereka lakukan. Terlalu mahal untuk menelpon ke rumah; kami kehilangan banyak uang untuk telepon, kami kehilangan banyak untuk telepon. Kebosanan membunuh anda; ini telah membunuh orang-orang sekitar saya. Saya yakin suatu hari akan membunuh saya. Semuanya asing di sini, semuanya. Jalannya, bahasanya, bagaimana mereka melihat dan berprilaku, bagaimana mereka memperlakukan saya. Hanya orang-orang asing yang kini saya lihat.

Kafe tutup jam satu dini hari, dan saat kami berkemas hendak meninggalkan pesta, Mary Fianko, dari Ghana, dan Shani Simba Russeu, dari Lebanon, datang. Karim lantas mengajak untuk mencari tempat baru untuk melanjutkan pesta. Di perjalanan tiba-tiba Jassim lari, dan kami menunggu kedinginan. Setelah satu jam tak tahan dingin, saya tanya Sheryl kemana Jassim pergi? Sheryl juga tak tahu kemana. Mungkin dia mabuk.

“Dia Muslim yang baik. Dia tak pernah minum bir sebelumnya,” kata Sheryl.

Sekolah Khalid bin Walid Akhirnya Pindah

“Senin baru bisa masuk,”  tutur Tri Ari Wilujeng, guru biologi Madrasah Aliyah (MA) Khalid bin Walid.

Setelah luapan lumpur ini, dua tahun lalu, sekolah ini berjalan dengan tidak normal. Siswa-siswanya menjadi sulit dikontrol kedatangannya ke sekolah.

“Hari ini anak ini yang datang besok orang lain. Saya jadi kesulitan mengingat siswa saya,” tutur Sudiono Akhmad  Rofiq, guru sosiologi MA dan juga korban lumpur Lapindo dari desa Glagaharum RT 04/01.

Hal ini dimaklumi oleh Rofiq karena memang kebanyakan siswa dari keluarga para korban yang mengungsi ke berbagai tempat di Sidoarjo sampai Pasuruan dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para siswa karena musti mengeluarkan biaya tambahan untuk datang ke sekolah.

Rofiq tahu betul banyak korban yang kehilangan pekerjaan dan ganti rugi dari Lapindo juga tak kunjung jelas juntrungannya.

Tak hanya itu, karena tiga kali kena banjir lumpur dan air asin, buku-buku pelajaran milik sekolah ini juga dititipkan ke beberapa rumah guru untuk pengamanan. Ini tentu saja menyulitkan proses belajar-mengajar siswa-siswa Khalid bin Walid dari TK sampai tingkat Aliyah yang jumlahnya mencapai 300 lebih siswa.

Meski tiga kali kebanjiran, sejak luapan lumpur, sekolah ini tetap bertahan menempati sekolah mereka karena tak ada peringatan atau inisiatif baik dari pemerintah atau Lapindo untuk memindah sekolah ini. Alasannya, karena sekolah ini swasta.

“Tak ada perintah untuk pindah. Yang disuruh pindah  hanya sekolah negeri,” tutur Rofiq.
Peringatan untuk pindah tak juga datang hingga desa Renokenongo ditanggul, sekira seminggu lalu, dan karena tidak ada harapan lagi banjir air asin akan surut sebab tanggul di sebelah barat tanggul cincin pusat semburan lumpur yang jebol tidak diperbaiki dengan layak oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Akhirnya pimpinan sekolah ini berinisiatif sendiri untuk pindah ke desa sebelah timur mereka; Glagaharum. Mereka mencari tempat sendiri tanpa bantuan dari pemerintah ataupun Lapindo.
Tempat baru mereka adalah sebuah gudang bekas milik toko bangunan Sakinah kepunyaan Christina, istri mantan lurah Glagaharum. Toko bangunan ini bangkrut setelah luapan lumpur karena di Glagaharum tak ada lagi yang membangun rumah setelah luapan lumpur.

“Sejak pagi kami mengangkut meja-kursi ke Glagaharum,” tutur Toni Budiawan, kepala Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah (MTs) Khalid bin Walid, “Masih ada dua lemari buku yang tertinggal di dalam.”

Tempat baru ini buruk sekali karena kotor dan berdebu, meja-kursi sekolah di tata berantakan tak ada sekat  masing-masing kelas. Sementara ruang guru ditempatkan dibekas ruang kecil bekas menyimpan semen.

“Hanya itu yang bisa saya berikan,” tutur Christina. [mam]